Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Keir Starmer dari Partai Buruh Bakal Gantikan Rishi Sunak Jadi PM Inggris

    Keir Starmer dari Partai Buruh Bakal Gantikan Rishi Sunak Jadi PM Inggris

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak, bakal lengser dari jabatannya. Hasil exit poll Pemilu Inggris 2024 menunjukkan Partai Buruh bakal meraih kemenangan, maka PM Inggris Sunak akan digantikan oleh Keir Starmer.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), Starmer kini berusia 61 tahun. Dia bakal menjadi orang tertua yang menjadi PM Inggris selama hampir setengah abad belakangan.

    Diprediksi kuat berdasarkan hasil exit poll di Inggris, Rishi Sunak bakal angkat kaki dari rumah Nomor 10 (begitulah sebutan populer untuk rumah dinas PM Inggris). Dikutip dari Mirror, biasanya perdana menteri berhenti sehari setelah pemilu digelar. Pemilu baru saja digelar di Inggris pada Kamis (5/7) waktu setempat. Kira-kira sebentar lagi, Sunak akan lengser dari kursi PM Inggris. Dia bakal diganti Keir Starmer.

    Fans klub sepakbola Arsenal itu lahir pada 2 September 1962 dengan nama Keir Rodney Starmer, di permukiman padat pinggiran kota London. Dia dilahirkan dari ibu yang sakit-sakitan serta ayah yang tidak dekat secara emosional. Dia sering membanggakan latar belakangnya yang berasal dari kalangan orang susah itu.

    “Jika Anda dilahirkan tanpa hak istimewa, Anda tidak punya waktu untuk bermain-main,” Starmer pernah berkata. “Anda tidak bisa mengatasi masalah tanpa memperbaikinya, dan Anda tidak menyerah pada naluri organisasi yang tidak mau menghadapi perubahan.”

    Setelah menyelesaikan studi hukum di universitas Leeds dan Oxford, Starmer mengalihkan perhatiannya ke gerakan kiri, membela serikat pekerja, aktivis anti-McDonald, dan membela terpidana mati di luar negeri.

    Dia berteman dengan pengacara hak asasi manusia Amal Clooney sejak mereka bersama di praktik hukum yang sama dan pernah menceritakan makan siang-mabuk bareng yang dia lakukan bersama dia dan suaminya, aktor Hollywood, George. Selanjutnya, Keir dikenal sebagai pengacara HAM dan jaksa.

    Dia dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II, tetapi jarang menggunakan panggilan “Sir” di awal namanya, dan pada tahun 2015 terpilih sebagai anggota parlemen, mewakili kursi di London utara yang berhaluan kiri.

    Hanya beberapa minggu sebelum dia terpilih, ibunya meninggal karena penyakit sendi langka yang membuatnya tidak bisa berjalan selama bertahun-tahun.

    Tonton juga Video: Jokowi Bertemu Eks PM Inggris, Bahas Investasi Energi & Alur Logistik IKN

    (dnu/zap)

  • Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Jakarta –

    BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara. Thailand dan Malaysia baru-baru ini menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan blok ini.

    Thailand bulan lalu mengajukan permohonan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara dengan portal berita RRT Guancha mengatakan, negaranya akan segera memulai prosedur formal dalam BRICS.

    “Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi mengapa tidak?” Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Blok ini memiliki anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara,” tambahnya.

    James Chin, seorang profesor Studi Asia di University of Tasmania mengatakan, “Baik Thailand maupun Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah.”

    “Lebih baik mereka bergabung dengan kelompok-kelompok seperti BRICS agar mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun, manfaat utamanya adalah perdagangan,” tambahnya.

    Peluang ekonomi yang lebih besar

    Tahun lalu, BRICS–sebuah akronim yang awalnya digunakan untuk merujuk pada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, memutuskan untuk memperluas keanggotaannya, dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab agar bergabung dengan blok tersebut.

    “Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat, dengan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat, dan juga memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari anggota lainnya,” kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW.

    “Thailand juga akan dapat menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian,” tambahnya.

    Profesor Studi Asia di University of Tasmania, James Chin, meyakini hubungan perdagangan yang telah dimiliki Cina dengan Malaysia dan Thailand telah memengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS.

    Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang Thailand selama 11 tahun. Menurut Chin, bergabungnya kedua negara Asia Tenggara ini dengan BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan Cina.

    Bergabung dengan BRICS bukan untuk memihak

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan, langkah Bangkok bergabung dengan BRICS bukan tindakan “memilih-milih,” atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lainnya.

    “Thailand unik karena kami berteman dengan semua negara dan tidak memiliki musuh. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS,” kata Maris.

    Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 negara–yang sebagian besar berasal dari Barat.

    “Negara-negara kecil dan menengah tidak memiliki banyak pilihan,” kata Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation.

    “Apa yang dilakukan Thailand adalah sebuah tindakan penyeimbang, satu kaki dengan demokrasi liberal Barat dan kaki lainnya dengan negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Di Malaysia, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada Cina, yang jadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut survei terbaru oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah lembaga pemikir Singapura.

    Hampir tiga perempat dari responden survei tersebut menyebutkan, ASEAN harus lebih mendukung Cina daripada AS jika blok ini dipaksa untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut.

    Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik “propaganda yang tak henti-hentinya bahwa kita harus melontarkan kebencian dan ketakutan terhadap dominasi Cina secara ekonomi, militer, dan teknologi.”

    “Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, dengan sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan Cina,” tambahnya.

    Apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti?

    Negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS bukan cuma Malaysia dan Thailand.

    Pada bulan Mei silam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang mengatakan pada sebuah konferensi pers di Hanoi; “Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan saksama proses perluasan keanggotaan BRICS.”

    Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, juga meyakini bahwa Vietnam, Laos dan Kamboja dapat menjadi calon anggota yang potensial” karena mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan Cina, India, dan Rusia–yang merupakan para pemain kunci di BRICS.

    “Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi yang signifikan, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika,” tambahnya.

    Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, ada spekulasi bahwa Indonesia–satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap untuk menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun, dapat menjadi anggota BRICS.

    Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik, pemerintahannya telah memutuskan untuk tidak mengajukan surat minat untuk bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada sebuah konferensi pers di bulan Januari lalu mengatakan, Jakarta masih menimbang-nimbang pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.

    mel/as

    (ita/ita)

  • Evaluasi Keamanan Siber RI Usai Dirjen Aptika Kominfo Mundur

    Evaluasi Keamanan Siber RI Usai Dirjen Aptika Kominfo Mundur

    Jakarta –

    Menyusul perkembangan serangan siber ke Indonesia beberapa hari lalu, Semuel A. Pangerapan, mengundurkan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aptika Kominfo.
    Atas serangan ransomware Brain Cipher pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 itu, ia meminta maaf hingga akhirnya mengajukan surat pengunduran diri per 1 juli lalu. Pengunduran ini menurut Semuel sebagai bentuk tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.

    “Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli saya telah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya sampaikan kemarin kepada menteri. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan” ujarnya, dilansir dari detikInet, Kamis (4/7/2024).

    “Jadi saya mengambil tanggung jawab secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Harusnya masalah ini saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya,” lanjut Semuel.

    Sementara itu, kabar yang mengejutkan juga muncul tak lama sebelum Semuel mengundurkan diri. Kelompok hacker Brain Chipper yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mereka mengaku sebagai kelompok independen yang tidak terafiliasi dengan organisasi politik manapun. Mereka mengaku tidak ada motif lain selain meminta bayaran atas aksi yang mereka lakukan.

    Tidak hanya meminta maaf, Brain Chipper pun akhirnya melepaskan kunci deskripsi Data Pusat Data Nasional Sementra (PDNS) 2 pada Rabu (3/7) lalu. Semuel yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Aptika Kominfo pun sempat mencoba kunci ini sebelum dirinya mengungkapkan pengunduran dirinya.

    Terkait hal ini, pemerintah pun sempat menaruh curiga atas perubahan sikap Brain Chipper. Beberapa ahli keamanan siber pun memiliki beberapa teori yang berbeda tentang hal ini. Apa saja teori mereka? Benarkah yang meminta maaf ini adalah pihak yang sama dengan peminta tebusan 8 USD? Apa evaluasi pemerintah usai serangan ini? Temukan jawabannya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikInet.

    Sementara itu dari Bali, detik Sore akan mengajak anda untuk memahami lebih dalam beberapa pungutan baru untuk turis mancanegara. Apa saja pungutannya? Berapa besarannya? Ikuti laporan Kepala Biro detikBali dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu untuk menutup detik Sore edisi Rabu 3 Juli 2024, Sunsetalk akan mengajak anda Melihat langsung proses pembangunan di tanah Jokowi yang berada di wilayah Surakarta. Bangunan apa yang akan didirikan di sana? ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur detikProperty akan mengulasnya lebih dalam untuk anda.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (vys/vys)

  • Jokowi Cek Harga di Pasar Pata Katingan Kalimantan Tengah: Semua Baik

    Jokowi Cek Harga di Pasar Pata Katingan Kalimantan Tengah: Semua Baik

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek harga bahan pangan di Pasar Pata, Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024).

    Presiden Jokowi ingin memastikan harga serta ketersediaan bahan pangan terkendali.

    Sebelum ke Pasar Pata di Katingan, Presiden Jokowi juga meninjau pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    “Di Katingan sama di Kotawaringin Timur saya lihat harga-harga juga sama. Hampir sama, malah di sini tadi lebih murah. Bawang putih 40 (ribu per kg), bawang merah 40 (ribu per kg) lebih murah, daging ayam 38 ribu. Semua sama, baik-baik,” kata Jokowi.

    Menurut Presiden Jokowi, stabilitas harga ini menandakan distribusi dan transportasi barang kebutuhan pokok di daerah tersebut berjalan lancar.

    “Distribusi, transportasi, semuanya saya kira enggak ada masalah,” imbuhnya.

    Selain mengecek harga, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga membagikan bantuan modal kepada para pedagang.
    Arjuna, pedagang ikan, menyatakan kegembiraannya mendapatkan tambahan modal untuk usaha dagangnya.

    “Senang, senang sekali terima kasih kepada Bapak Jokowi sudah membantu kami,” katanya.

    Pedagang lainnya, Rika, yang sehari-hari berjualan sayur juga merasa terbantu dengan bantuan modal yang diberikan.

    Rika juga berterima kasih karena kunjungan Presiden memberi dampak positif bagi semangat para pedagang lokal.

    “Untuk Bapak Jokowi saya sebagai pedagang sangat terbantu dengan bantuan Bapak, dengan kunjungan Bapak sangat senang masyarakat di sini alhamdulillah senang,” ungkapnya.

    Kunjungan Presiden ini tidak hanya untuk memeriksa stabilisasi harga, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang kecil dan masyarakat di Kabupaten Katingan.

  • Paus Fransiskus Diagendakan Bertemu Jokowi di Istana dan Temui Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal

    Paus Fransiskus Diagendakan Bertemu Jokowi di Istana dan Temui Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Paus Fransiskus sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia dan Kepala Negara Vatikan akan berkunjung ke Ibu Kota Indonesia, Jakarta pada tanggal 3 hingga 6 September 2024.

    Rencananya Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, bertemu dengan para rohaniwan di Gereja Katedral.

    Paus Fransiskus dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal lalu me Misa Akbar di Stadium Gelora Bung Karno (GBK).

    Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus, Romo Anthonius Gregorius A.Lalu Pr mengatakan, agenda maupun program selama perjalanan apostolik Paus dalam rentang kunjungan tersebut masih dipersiapkan dan menunggu diumumkan resmi oleh Vatikan, sehingga secara rinci belum diumumkan ke publik.

    “Keterlibatan umat baik dalam penyambutan maupun perayaan misa di stadium GBK hanya berlangsung di bawah koordinasi Keuskupan, Kevikepan dan Paroki setempat,” kata Romo Anthonius dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6/2024).

    Dikatakannya petunjuk teknis mengenai keterlibatan umat, terutama dalam perayaan Ekaristi di Stadium GBK akan disampaikan pada waktunya hanya melalui jalur komunikasi resmi Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus yang dibentuk melalui Keputusan Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yaitu melalui website www.mirifica.net.

    Ditambahkannya, panitia kunjungan Bapa Suci Fransiskus juga menyatakan tidak memproduksi merchandise atau cinderamata resmi maupun bekerjasama dengan biro perjalanan apapun terkait kunjungan Paus Fransiskus.

    “Agenda, pengumuman maupun informasi yang beredar tidak dari jalur komunikasi resmi panitia diluar tanggungjawab kepanitiaan, diharapkan masyarakat utamanya umat katolik dapat cermat dan melakukan konfirmasi ke jalur komunikasi keuskupan masing-masing,” katanya.

  • Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang paripurna Kabinet membahas ekonomi terkini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/6/2024).

    Ada yang menarik dari rapat seluruh anggota Kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta tersebut.

    Yakni, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Jokowi.

    Biasanya dalam rapat paripurna Kabinet hanya para Menteri Koordinator yang duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden.

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menyebut, hal itu merupakan wujud sinkronisasi kepemimpinan untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan. 

    “Itu menunjukan bahwa komitmen kuat Pak Prabowo ketika menggantikan Pak Jokowi di Oktober 2024 nanti akan tegas melanjutkan program-program dari pemerintahan Pak Jokowi,” kata Igor, dalam keterangannya Rabu (26/6/2024).

    Sejak diumumkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi sudah melakukan sinkronisasi kepemimpinan.

    Satu dianyaranya dengan memperkenalkan Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia di hadapan delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali bulan lalu. 

    Selain itu, Prabowo juga mendapatkan penugasan untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait Gaza untuk merespon isu geopolitik internasional. 

    Di dalam negeri, lanjut Igor, Prabowo menjadi pengarah dalam koalisi pemerintahan ke depan.

    Apalagi koalisi Indonesia maju (KIM) makin mesra. Untuk itu, program-program yang akan dieksekusi ke depan pasca pelantikan pada Oktober 2024 nanti adalah keberlanjutan, baik itu makan siang bergizi, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) hingga hilirisasi.

    “Arah koalisi Indonesia maju dari pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ditentukan oleh kepemimpinan dari Menhan Prabowo pasca pelantikan nanti gitu. Jadi seperti makan siang bergizi, IKN, hilirisasi itu membutuhkan persatuan dan rekonsiliasi elit dan itu ditunjukkan dengan kebesaran hati Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” ucapnya.

    Terkait dengan isu keretakan Prabowo-Jokowi pasca pilpres, Igor memastikan hal tersebut tidak akan terjadi.

    Sebab menurutanya sejak awal Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi. 

    Prabowo, kata Igor, memiliki sikap prajurit patriotik yang memegang teguh komitmennya. 

    Maka, antara Jokowi dan Prabowo tidak akan dipisahkan, sebab keduanya membawa spirit untuk mewujudkan Indonesia Maju.

    “Spirit Pak Prabowo itu keberlanjutan dari Pak Jokowi dan itu yang harus diterima oleh misalnya ketika PDIP menjadi oposisi, sudah jelas posisi Pak Prabowo adalah di pemerintahan dan pemerintahan ini adalah melanjutkan program-program Jokowi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna Kabinet tersebut, Prabowo duduk di samping kanan Jokowi. Ia diapit Presiden dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain Itu, mereka yang duduk di depan yakni Wapres Ma’ruf Amin,  Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjhajanto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

    Mereka duduk menghadap para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

    Deputi Protokol, pers dan media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Prabowo duduk di depan sebagai Presiden terpilih.

    “Iya Karena posisi beliau sebagai Presiden terpilih,” katanya.

    Hal yang sama juga disampikan Airlangga Hartarto. Ia mengatakan Prabowo duduk di depan bersama Presiden, Wapres, dan para Menko sebagai Presiden terpilih.

    “Iya sebagai Presiden elected,” kata Airlangga. (*)

  • Jokowi Pastikan Distribusi Bahan Pokok dari Pulau Jawa ke Kalimantan Lancar

    Jokowi Pastikan Distribusi Bahan Pokok dari Pulau Jawa ke Kalimantan Lancar

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Rabu, (26/6/2024).

    Dilokasi tersebut, Presiden mengecek stabilitas harga  dan ketersediaan pangan.

    “Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah 40 (ribu per kg), bawang putih 40 ribu, ayam 38 ribu, ya sama dengan di Jawa, bagus. Yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi 45 (ribu per kg), cabai rawit juga bagus, sama seperti di Jawa, bagus,” kata Presiden.

    Presiden Jokowi juga memastikan distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar. Hal tersebut tercermin dari stabilnya harga bahan-bahan pokok di Kotawaringin Timur meskipun bahannya dipasok dari Jawa.

    “Tadi, saya lihat faktanya di pasar harganya masih sama seperti di Jawa. Artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar.

    Rusdiana, salah seorang pedagang kue pasar, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang ia terima.

    “Alhamdulillah baru kali ini dapat (bantuan), terima kasih banyak. Mudah-mudahan beliau sehat dan berkah, barokah,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memadati pasar tersebut. Ada warga yang meminta foto, ada juga yang meminta tanda tangan.

    Abdul Wahab, warga setempat yang berhasil mendapatkan tanda tangan Presiden, menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. “Sungguh memuaskan. Tadi malam terus terang saya mimpi (ketemu) dengan Pak Jokowi, dikasih uang 100 ribu. Alhamdulillah kesampaian salaman dengan Pak Jokowi,” tuturnya.

    Sementara itu, warga lainnya, Bayu, bersyukur bisa berfoto bersama Presiden Jokowi. Momen tersebut terasa lebih spesial karena ia memiliki tanggal lahir yang sama dengan Presiden Jokowi.

    “Foto dengan Pak Jokowi. Berkah ulang tahun, kan ulang tahun kami sama. Bahagia sekali,” ungkapnya.

  • Saat SYL Keluhkan Sebagai Menteri Termiskin, Mentan Amran Tak Pernah Ambil Gaji

    Saat SYL Keluhkan Sebagai Menteri Termiskin, Mentan Amran Tak Pernah Ambil Gaji

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkap keluhannya selama sidang kasus gratifikasi yang menjeratnya.

    Di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), SYL mengaku di antara jajaran menteri lain di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi, ia adalah menteri yang paling miskin.

    Pasalnya, rumah yang ia miliki di BTN Makassar itu adalah rumah yang ditinggalinya sejak menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

    Bahkan SYL mengaku baru akan mencicil rumah di usianya menjelang 70 tahun.

    “Saya heran Yang Mulia, saya ini termasuk menteri yang paling miskin. Rumah saya itu di BTN di Makassar waktu saya gubernur.”

    “Ini baru saja mau mencicil karena saya berharap di akhir perjalanan umur saya 70 tahun, saya berada di sini dan ini dicicil.”

    “Itu yang ingin saya sampaikan Yang Mulia,” kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (24/6/2024), dilansir dari Kompas.com.

    Tak hanya soal menteri paling miskin, SYL juga mengungkap keluhannya kepada Presiden Jokowi.

    Karena SYL merasa seharusnya Presiden Jokowi bisa memberikan penghargaan padanya atas kinerjanya sebagai Menteri Pertanian selama ini.

    “Saya tidak menagih Yang Mulia, tetapi mestinya negara memberikan penghargaan kepada saya, saya komplain pada Jokowi,” ungkap SYL di depan majelis hakim.

    SYL kemudian memamerkan kontribusi Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil memberikan Rp 15 triliun kepada negara setiap tahunnya.

    Jumlah kontribusi Kementan itu pun dinilai SYL tak sebanding dengan nilai korupsi Rp 44 miliar yang dituduhkan kepadanya.

    “Izin Yang Mulia, dari data BPS yang saya miliki, saya tidak pernah berkontribusi di bawah 15 triliun setiap tahun. Bapak cuma cari 44 miliar selama 4 tahun, terdiri dari parfum dan lain-lain, saya cuma mau menuntut keadilan.”

    “Enggak usah lah hargai saya, saya siap masuk tahanan saya siap masuk penjara, tapi hargai yang disampaikan orang-orang ini,” tegas SYL.

    Mentan Amran Serahkan Gaji ke Yatim Piatu

    Berbeda dengan SYL, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru tak pernah ambil gaji selama menjabat sebagai pembantu presiden.

    Amran Sulaiman mengalokasikan gajinya untuk yatim piatu.

    Ia berharap, apa yang dilakukannya dapat membahagiakan para yatim piatu.

    “Anak yatim adalah anak kita semua, saudara kita semua. Jadi kalau mereka punya masalah ya jadi masalah kita juga. Artinya mari kita bahagiakan melalui apa yang kita dapatkan,” ujar Amran seperti dikutip dari laman resmi Kementan.

    Amran mengatakan, anak yatim yang disantuninya ini berasal dari sekolah TK hingga SMA. Sedangkan bantuan janda diberikan pada mereka yang berusia renta.

    Khusus untuk Mahasiswa, Amran tengah mengupayakan untuk memberi beasiswa.

    “Kalau memungkinkan ada beasiswa tolong dibantu ya. Saya ingin semua anak anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama secara merata,” tuturnya.

    SYL Ungkit Jokowi

    Perintah Presiden Jokowi lagi-lagi diungkit oleh SYL dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya sebagai terdakwa.

    Hal itu diungkit SYL saat menghadirkan ahli pidana dari Univeritas Pancasila, Agus Surono dalam persidangan Rabu (12/6/2024) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

    “Ijin Yang Mulia, ini perintah presiden, ini perintah kabinet, ini perintah negara. Kalau itu terjadi dan ini benar, apakah bawahan, katakanlah menteri, hanya menteri sendiri bertanggung jawab atau negara bertanggung jawab, presiden itu?” kata SYL di persidangan.

    Agus sebagai ahli hanya menjawab normatif terkait pertanyaan SYL itu.

    Katanya, dalam berbagai kasus pidana memang kerap ditemukan irisan-irisan, entah dengan hukum administrasi maupun perdata.

    “Izin secara umum Yang Mulia. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan, Yang Mulia, seringkali di dalam hukum pidana itu ada irisan-irisan Yang Mulia. Irisan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, irisan antara hukum perdata dengan hukum pidana,” kata Agus.

    Tak puas dengan jawaban itu, SYL kemudian mengungkit soal tindak-tanduknya sebagai menteri yang diklaim untuk kepentingan rakyat.

    Katanya, ada 287 juta penduduk yang kondisi pangannya terancam jika dia tidak mengambil langkah-langkah tertentu.

    “Nah sekarang untuk kepentingan 287 juta orang makanannya terancam, terus ada diskresi yang diperintahkan dan itu terjadi, apakah itu bisa diabaikan dalam pendekatan pidana saja atau tetap harus dijadikan bagian-bagian antitesa dari aturan hukum yang ada?” ujar SYL.

    Atas pertanyaan itu, Agus menjelaskan bahwa sifat melawan hukum dapat hilang ketika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum.

    “Jadi sifat melawan hukumnya tadi, maka menjadi hilang, manakala terpenuhi asas asas yang saya sampaikan. Asas-asas yang paling utama ada asas kepentingan umum, asas keadilan, dan seterusnya,” ujar Agus.

    Sebagai informasi, SYL tak hanya sekali menyinggung kebijakan atau perintah Presiden Jokowi dalam persidangan perkara ini.

    Sebelumnya pada persidangan Rabu (8/5/2024), SYL sempat berdalih bahwa perjalanannya yang menelan uang negara hingga ratusan juta rupiah karena perintah Presiden Jokowi.

    Katanya, dia berangkat ke Brasil demi menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia.

    Permasalahan itu seperti harga bahan pangan yang naik.

    “Perjalanan ke Brazil ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu enggak, isinya apa Yang perintah saya kan negara, Presiden. Dan itu hasil keputusan Ratas,” ujar SYL dalam sidang kasus korupsinya, Rabu (8/5/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    “Di sana itu ada persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik, antara lain harga tempe tahu lagi naik,” kata SYL lagi.

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Serikat Pekerja Tembakau Harap Presiden Jokowi Jangan Dulu Teken RPP Kesehatan, Ini Alasannya

    Serikat Pekerja Tembakau Harap Presiden Jokowi Jangan Dulu Teken RPP Kesehatan, Ini Alasannya

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sebelum adanya pelibatan pekerja industri tembakau dalam perumusannya.

    “Kami juga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan sebelum adanya pelibatan pekerja industri tembakau dalam perumusannya,” kata Ketua Umum FSP RTMM–SPSI, Sudarto AS dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).

    Sebelumnya, pihaknya menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terkesan terburu-buru dalam merumuskan RPP Kesehatan tanpa adanya pelibatan serikat pekerja industri tembakau.

    Padahal, dampak dari RPP Kesehatan tersebut bisa berakibat fatal terhadap nasib para pekerja di industri yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan negara. 

    “Hingga kini, kami yang mewakili pekerja industri tembakau tidak pernah dilibatkan, sehingga tidak tahu bentuk final dari aturan tersebut,” katanya.

    “Proses pembuatan RPP Kesehatan yang terjadi saat ini itu tidak transparan dan sembunyi-sembunyi. Kami sangat khawatir atas adanya pasal-pasal pengaturan tembakau yang mengarah kepada tekanan pelarangan total produk tembakau,” ujar dia.

    Sudarto menegaskan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk meninjau kembali pasal-pasal terkait tembakau dan meminta pelibatan serikat pekerja tembakau dalam proses perumusan RPP Kesehatan. 

    Dirinya menyebut bahwa Kemenko Perekonomian dan Kemenaker jadi dua kementerian yang paham potensi serta dampak besar jika RPP Kesehatan disetujui tanpa melibatkan berbagai pihak.

    Serikat pekerja tembakau lanjutnya, mempertanyakan urgensi pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan yang terkesan serampangan sekaligus mengancam keberlangsungan industri tembakau beserta para pekerjanya. Padahal, aturan-aturan terkait tembakau sudah diatur secara sendiri dan komprehensif dalam PP 109 Tahun 2012.

    “Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengendalian industri tembakau perlu pendalaman masalah secara serius, sehingga tidak mengorbankan pihak-pihak yang terlanjur bergantung di dalamnya,” jelasnya.

    Kemenkes pun diminta berhati-hati dalam menerapkan regulasi yang adil dan bijak guna mengendalikan konsumsi tembakau di masyarakat.

    Menurutnya, masih terdapat banyak kebijakan lainnya yang belum diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah tanpa harus mematikan industri hasil tembakau di dalam negeri.

    “Upaya-upaya yang bertanggung jawab, seperti edukasi dan sosialisasi secara tersistem sesuai tujuan pengendalian konsumsi tembakau belum berjalan secara baik, sehingga pilihan yang dilakukan pemerintah dominan kepada perubahan regulasi dan kebijakan yang menekan industri tembakau,” pungkasnya.

    Sebelumnya FSP RTMM – SPSI di tingkat pimpinan pusat, daerah, hingga cabang telah menyelenggarakan forum diskusi bertajuk ‘Kawal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan dan Kenaikan Cukai Tahun 2025’ di Bogor, 19 Juni 2024. 

    Hasil diskusi itu, meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani RPP Kesehatan, meminta pemerintah mengeluarkan pengaturan tembakau dari RPP Kesehatan, dan meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok di tahun 2025.