Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Budi Arie Sebut Projo Bukan Pro Jokowi, Dokter Tifa Ingatkan Kalimat Cak Nun ‘Dia akan Mati Ditawur Rakyatnya’

    Budi Arie Sebut Projo Bukan Pro Jokowi, Dokter Tifa Ingatkan Kalimat Cak Nun ‘Dia akan Mati Ditawur Rakyatnya’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan terbaru dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, terkait kepanjangan dari akronim komunitas yang dipimpinnya, yakni Projo bukanlah Pro Jokowi kini jadi sorotan.

    Pasalnya, dalam rekaman video yang kini viral, Budi Arie dalam video lawas yang diduga direkam saat Jokowi masih presiden sempat menegaskan bahwa Projo adalah akronim dari Pro Jokowi.

    “Udah jelas Projo itu ya Pro Jokowi. Kalau Projo nggak Pro Jokowi bukan Projo berarti,” ujar Budi Arie dalam video lawas yang kemudian disandingkan dengan video terbaru.

    Dalam video yang lebih baru, Budi Arie tampak menyampaikan penjelasan yang bertolak belakang.

    “Projo itu artinya negeri dan rakyat, jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo artinya kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ulas Budi Arie dalam video itu.

    Menanggapi video itu, pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengingatkan terkait pernyataan MH Ainun Najib atau Cak Nun.

    “Kata-kata Mbah Nun: ‘Suatu ketika nanti Jokowi akan mati ditawur rakyatnya sendiri. Bentuk tawurannya bagaimana?” tulia Dokter Tifa, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (4/11/2025).

    “Ya ini salah satu contohnya. Budi Arie yang bertahun-tahun memberhalakan, sekarang mulai menimbun jasad hidup Jokowi dalam tanah,” sambung ahli epidemiologi itu.

    “Sebentar lagi, ini yang akan dilakukan Listyo Sigit, Luhut, Bahlil, dan lainnya,” tutupnya. (sam/fajar)

  • Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART

    Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART

    Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra.
    Keputusan untuk bergabung dengan Partai
    Gerindra
    disampaikannya dalam Kongres III
    Projo
    di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) dan Minggu (2/11/2025).
    Budi Arie pun meminta relawan untuk memahami kondisi ini. Sebab, ia mengaku diperintah oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujar Budi Arie.
    Mantan Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu mengatakan, ingin mendukung program pro rakyat yang diusung Prabowo.
    “Pak
    Jokowi
    dengan program kerakyatannya dan Pak Prabowo dengan pikiran dan hati yang nyata-nyata jelas-jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan itu sesuai dan senapas dengan semangat jati diri dan karakter Projo sebagai organisasi relawan,” jelas Budi Arie.
    Lantas untuk bergabung dengan Partai Gerindra, apa saja syarat yang harus dipenuhi Budi Arie menurut anggaran dasar dan anggaran (AD/ART) Partai Gerindra? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    Dalam AD/ART yang diunduh dari laman resmi Partai Gerindra, terdapat empat syarat untuk mendaftar sebagai anggota partai berlambang kepala garuda itu.
    Syarat itu diatur dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Berikut empat syarat tersebut:
    Selanjutnya dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, mengatur soal enam kewajiban anggota Partai Gerindra. Berikut enam kewajiban tersebut:
    ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
    Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra,
    Ahmad Muzani
    mengatakan bahwa Budi Arie telah memenuhi syarat untuk bergabung dengan partainya.
    “Pada prinsipnya Partai Gerindra itu partai terbuka. Partai yang menerima keanggotaan dari mana saja. Yang penting satu, sudah berumur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah. Yang kedua dia WNI,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Memenuhi dia syarat itu, saya kira kami bisa menerima siapa saja, dari mana saja, apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua,” sambungnya.
    Kendati sudah memenuhi syarat, Muzani mengaku belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas pernyataan Budi Arie tersebut.
    “Belum. Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini,” singkat Muzani menambahkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Birokrat ke Panggung Politik! Abdul Hayat Gani Resmi Nahkodai Partai Perindo Sulsel, Siapkan Pondasi dan Target Politik Jangka Panjang

    Dari Birokrat ke Panggung Politik! Abdul Hayat Gani Resmi Nahkodai Partai Perindo Sulsel, Siapkan Pondasi dan Target Politik Jangka Panjang

    “Saya menganggap birokrat itu satu hal, belum sempurna lah pengabdian saya, karena saya masih bisa berkegiatan bernuansa kemasyarakatan, kesempatan itu belum saya lakukan. Ada beberapa hal pertimbangan, ada krisis kepemimpinan, untuk memperbaiki itu satu-satunya jalan adalah masuk ke partai politik, tidak ada pilihan. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang kalau tidak ada partai hanya akan jadi pengikut saja. Kalau kita masuk di partai, kita memperbaiki itu dari dalam,” pungkasnya.

    Diketahui, Abdul Hayat Gani memiliki rekam jejak panjang di dunia birokrasi. Ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 23 Mei 2019 hingga 14 Desember 2022. Bahkan, ia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sulsel sebanyak dua kali, yakni pada periode 7–19 April 2022 dan 26 Juni–22 Juli 2022.

    Namun, masa jabatannya sebagai Sekda berakhir lebih cepat setelah dicopot oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Meski demikian, kiprahnya di pemerintahan tidak berhenti di situ. Ia kembali dipercaya menjadi pejabat tinggi pratama usai menyurati Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 29 Juli 2024. Tak lama kemudian, ia didapuk menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, menggantikan Akbar Ali, pada 9 September 2024.

    Kini, memasuki babak baru di dunia politik, Abdul Hayat Gani membawa semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia berkomitmen menjadikan Partai Perindo sebagai wadah perjuangan yang berpihak kepada masyarakat dan menjadi kekuatan politik baru di Sulawesi Selatan.

  • Prabowo soal Ribut-Ribut Utang Whoosh: Saya Tanggung Jawab, KAI Enggak Usah Khawatir

    Prabowo soal Ribut-Ribut Utang Whoosh: Saya Tanggung Jawab, KAI Enggak Usah Khawatir

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait polemik utang kereta cepat Whoosh. Jokowi disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

    Jokowi mengungkapkan awal mula dibangunnya kereta cepat Whoosh. Dia menyebut, proyek itu berangkat dari kemacetan parah yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya selama puluhan tahun, termasuk Bandung.

    “Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah,” kata dia kepada wartawan di Solo pada Senin (27/10/2025).

    Dalam setahun, lanjut Jokowi, negara mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun per tahun khusus di Jakarta. Sementara di Jabodetabek dan Bandung bisa lebih dari Rp 100 triliun.

    Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi merancang transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat Whoosh, kereta bandara, dan KRL agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” ucapnya. 

  • Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

  • Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

    Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

    Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

    Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

    “Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

    Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

    “Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan,” kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan. 

    Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

    “Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujarnya.

  • Prabowo Ngeluh Ada Orang Pemerintahan Akali Rakyat tapi Tak Direshuffle, Pengamat Ungkap Faktor Jokowi

    Prabowo Ngeluh Ada Orang Pemerintahan Akali Rakyat tapi Tak Direshuffle, Pengamat Ungkap Faktor Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan adanya orang pemerintahan yang mengakali rakyat. Tapi ironisnya, Prabowo tak mengganti orang pemerintahan tersebut.

    Pengamat Politik Nurmal Idrus mengatakan hal tersebut menarik. Apalagi dengan adanya spekulasi bahwa ada faktor Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini adalah isu yang menarik untuk dicermati,” kata Nurmal keapda fajar.co.id, Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, sudah gaya Prabowo memberi peringatan keras. Baik di tingkat kementerian hingga jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Presiden Prabowo memang kerap memberikan peringatan keras kepada pejabat di berbagai tingkatan, termasuk menteri, kepala daerah, hingga direksi BUMN,” ujarnya.

    “Menegaskan bahwa tidak ada posisi yang tidak bisa diganti, termasuk dirinya sendiri,” tambahnya.

    Menurutnya, memang tak bisa ditampik bahwa tidak langsungnya Prabowo mengganti orang dimaksud. Karena menjaga stabilitas politik.

    “Faktor menjaga hubungan baik dan stabilitas politik dengan Presiden Jokowi serta koalisi pendukung menjadi salah satu pertimbangan mengapa Presiden Prabowo tidak langsung melakukan penggantian secara besar-besaran, meskipun telah menyampaikan keluhan,” jelasnya.

    “Hal ini demi memastikan transisi kekuasaan dan pelaksanaan program berjalan harmonis,” tambahnya.

    Di sisi lain, dia mengatakan keluhan tersebut, menunjukkan Prabowo tak ragu menindak diapapun yang bekerja tak benar.

    “Namun, Prabowo tetap menunjukkan ketegasan bahwa ia tidak akan ragu mengganti siapa pun yang kinerjanya tidak benar, termasuk menteri, jika peringatan tidak diindahkan,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Projo Tak Punya Nyali jadi Parpol

    Projo Tak Punya Nyali jadi Parpol

    GELORA.CO -Banyak pihak bertanya-tanya mengapa Projo, relawan politik yang selama ini dikenal paling solid dan identik dengan Joko Widodo, tak juga bertransformasi menjadi partai politik. 

    Padahal, dengan basis loyalitas dan jaringan relawan di berbagai penjuru tanah air, modal politik Projo terbilang sangat besar.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, keputusan Projo untuk tidak mendirikan partai bukan tanpa alasan. Menurutnya, membentuk partai politik membutuhkan keberanian dan tekad yang luar biasa.

    “Mendirikan partai politik tentu butuh nyali besar, keberanian besar, inovasi besar. Karena partai politik adalah instrumen yang jejaringnya secara legal formal akan terdeteksi dan diketahui publik,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    Ia menjelaskan, partai politik secara administratif harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, tujuan partai adalah berkompetisi dalam pemilu, sesuatu yang bukan perkara mudah.

    “Itu butuh nyali besar yang saya kira tidak gampang dimiliki oleh siapapun,” lanjutnya.

    Dalam konteks ini, Adi menyebut wajar jika publik bertanya-tanya mengapa Projo yang kerap mengklaim diri sebagai relawan politik paling solid dan militan belum menjadikan kekuatan organisasinya sebagai partai politik.

    “Kalau ini yang terjadi, tentu ini soal nyali,” tegas Adi. 

  • Respons Jonan saat Ditanya soal Kabar Bakal Masuk Kabinet Prabowo

    Respons Jonan saat Ditanya soal Kabar Bakal Masuk Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan buka-bukaan soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Jonan mengaku hanya berdiskusi terkait dengan program-program pemerintah saat berbicara dengan Presiden Prabowo. Dia menyebut hanya berdiskusi seputar berbagai program prioritas pemerintah yang bersifat populis  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maupun aktivitas diplomasi Presiden. 

    Ketika ditanya oleh wartawan, Jonan pun membantah adanya tawaran untuk bergabung ke Kabinet Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Jonan menjabat dua pos menteri ketika bekerja di pemerintahan periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    “Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada tawaran [masuk kabinet]. Ini cuma diskusi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025). 

    Namun demikian, Jonan menyampaikan siap apabila diberikan tugas untuk bekerja kepada negara. Itu pun juga apabila dia menilai dirinya mampu, tanpa memerinci lebih lanjut dalam tugas atau kapasitas sebagai apa. 

    “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas,” tuturnya.

    Jonan, yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan (Menhub) pada Kabinet Kerja, mengaku tidak dimintai pendapat soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional (PSN) itu sudah dibahas sejak dia menjabat Menhub. 

    Dia juga enggan memberikan pendapat terkait dengan proyek yang menelan biaya investasi sekitar US$7 miliar itu, dan meninggalkan utang triliunan rupiah dengan pihak China. 

    “Enggak ada sama sekali [pembahasan]. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, utangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih. Karena tadi enggak dibahas,” terangnya.

    Untuk diketahui, pertemuan Jonan dan Presiden kemarin di Istana berbarengan juga dengan pertemuan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. 

    Usai rapat dengan Presiden di hari yang sama, pria yang akrab disapa AHY itu menyebut pemerintah dan APBN akan ikut memastikan proses penanganan utang proyek serta biaya bengkaknya (cost overrun) diselesaikan. 

    Akan tetapi, AHY enggan memerinci lebih lanjut seperti apa peran pemerintah dan APBN dimaksud.

    “Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kami tadi berbicara, infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ,” terang pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

  • Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal pemberitaan media asal Inggris, The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota hantu.
    Purbaya mengatakan bahwa pemberitaan dari media asing kerap salah dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayainya.
    “Jadi jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok,” ujar Purbaya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Ia juga meyakini, pembangunan IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu masih terus berjalan.
    Bahkan, pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana.
    “Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak seperti yang (diberitakan media asing), ikutin sama Pak Presiden aja seperti apa,” ujar Purbaya.
    Humas Otorita IKN/Setyawan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, ”
    Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city
    ’” (Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi ‘kota hantu’).
    Mereka menggambarkan ibu kota baru Indonesia itu berada di tengah-tengah hutan. “Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, seolah muncul entah dari mana”, bunyi artikel itu.
    Meski berada di tengah hutan Kalimantan Timur, bangunan gedung-gedung futuristik dan jalanan sudah berdiri kokoh.
    Sayangnya, gedung-gedung dan jalan raya itu kosong. Hanya terlihat beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto hingga kini sama sekali belum pernah berkunjung ke IKN.
    Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.