Foto Bisnis
Dok. Humas Otorita IKN – detikFinance
Jumat, 13 Sep 2024 19:30 WIB
Kalimantan Timur – Presiden RI Joko Widodo meresmikan Hotel Swissotel Nusantara. Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jakarta –
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai ketegasan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas korupsi sudah tepat. Ujang menilai perilaku calo atau broker yang berkeliaran di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sangat meresahkan.
Karena itu, Ujang meminta agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan ini tidak diganggu dengan narasi kontra produktif ataupun hal lain seperti motif politik apalagi merusak ritme kerja yang sedang berjalan. Justru sebaiknya, kata Ujang, biarkan Mentan Amran bekerja dan menyelesaikan program yang berjalan.
“Saya kira Pak Amran hanya ingin martabat Kementan pulih setelah tersorot masyarakat beberapa waktu lalu. Jadi biarkan Pak Mentan fokus bekerja menyelesaikan program strategisnya. Kalaupun ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu, itu sangat salah besar,” katanya dikutip keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Ujang mengatakan ketegasan Mentan Amran dalam memberantas korupsi jangan disalahartikan dengan kepentingan tertentu yang justru malah mengganggu semangat para pegawai Kementan dan petani dalam berproduksi.
“Jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Amran dalam memberantas percaloan di Kementan,” katanya.
Menurut Ujang pelaporan yang dilakukan seorang pejabat Kementan terhadap terduga calo atau broker adalah bukti bahwa bersih-bersih di Kementan merupakan respons cepat setelah tersorot hukum beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai calo-calo ini merugikan petani akibat anggarannya digunakan untuk kepentingan tertentu. Saya kira ini yang tidak boleh dan bagaimanapun juga kasus korupsi di Indonesia harus diberantas sampai tuntas,” katanya.
Ujang menilai selama ini Amran dikenal tegas dan mampu membenahi persoalan korupsi di Kementan. “Dulu ada beberapa juga yang dicopot, dan ada juga ratusan yang dimutasi,” katanya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum untuk menangkap para calo beserta jaringannya yang telah menghambat kinerja sektor pertanian terhambat. Gerak cepat aparat dalam menegakkan hukum diharapkan dapat turut mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.
Praktik calo dan korupsi, kata Mentan, sangat merugikan petani selama ini. Calo dan jaringannya telah merusak tatanan pengelolaan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kepentingan pelaku pertanian.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Mentan Amran ingin mengembalikan martabat Kementan seperti lima tahun lalu, di mana saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan anti gratifikasi.
“Pak Menteri hanya ingin Kementan namanya dipulihkan martabatnya. Dan beliau tidak akan segan-segan untuk memproses hukum jika ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dan bertindak korupsi, dan akan mengantarkan sendiri ke pihak yang berwajib. Jadi tidak benar jika ada pihak tertentu yang menduga-duga bahwa Mentan Amran punya kepentingan tertentu. Kami tekankan jangan ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta dan membuat narasi seolah ada sesuatu dibalik tegasnya Pak Menteri memberantas percaloan di Kementan,” bebernya.
Sejak dulu, kata Arief, Mentan Amran memang dikenal sebagai juru tegas bagi anak buahnya yang bermain-main dengan nasib petani. Dia tidak ingin ada kecurangan atau penyelewengan anggaran yang menyebabkan banyak petani menderita.
Oleh karena itu, Arief mengingatkan pesan Mentan Amran yang disampaikan kepada seluruh pejabat dan jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela, seperti korupsi. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. “Kalau ada yang berani melakukan maka seperti yang Pak Menteri katakan hukumannya adalah pencopotan,” katanya.
Untuk diketahui, demosi, pencopotan sampai dengan pemecatan pernah dilakukan Mentan Amran sejak dilantik Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya. Setidaknya Amran tercatat memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan sukses membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.
(prf/ega)
Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Swissotel Nusantara sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan Mall Duty Free Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (12/9).
Perlu diketahui, Swissotel Nusantara merupakan hotel bintang 5 yang dibangun menggunakan dana investasi Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Begitu juga dengan Mall Duty Free yang baru groundbreaking.
Dengan kehadiran Mall Duty Free, kawasan di sekitar bangunan itu kelak akan menjadi salah satu kompleks komersil di IKN. Kompleks ini akan mencakup pusat perbelanjaan, hotel berbintang, serviced apartment, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Direktur Utama PT Kusuma Putra Alam, Ali Hanafia Lijaya, menjelaskan bahwa kompleks komersial ini dibangun dengan tujuan menarik minat, baik dari lokal maupun internasional. Proyek ini menelan dana investasi sebesar Rp 5 triliun.
“Semoga proyek Mall Duty Free Nusantara ini dapat menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju,” kata Ali dalam sebuah keterangan resmi, Jumat (12/9/2024).
Sebagai informasi, Swissotel Nusantara sudah mulai beroperasi bersamaan dengan peringatan HUT ke-79 RI. Hotel tersebut menawarkan fasilitas berupa 191 kamar mewah, NUSA Restaurant, ruang pertemuan dengan berbagai kapasitas, kolam renang, dan pusat kebugaran.
Sedangkan proyek Mall Duty Free Nusantara yang baru di-groundbreaking ini rencananya akan dikelola oleh ASRI, anak perusahaan Agung Sedayu Grup milik Aguan yang sudah mengelola cukup banyak mal ternama di Jakarta.
Keberadaan Mall Duty Free Nusantara diharapkan dapat semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat modern dan terintegrasi di masa depan.
(fdl/fdl)
Jakarta –
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan rencana tersebut.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.
“Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).
Saat ini sudah ada 560 unit yang siap dihuni ASN. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.
“Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.
Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.
“Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
(das/das)
Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 560 unit sudah siap dihuni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan hunian ASN usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.
Pria yang akrab disapa Anas menilai hunian yang ditujukan bagi ASN sangat nyaman untuk ditinggali. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal tersebut, dia berharap dapat mendukung kinerja ASN yang akan bertugas di IKN.
Dia menjelaskan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bagi ASN yang sudah berkeluarga tidak perlu unit sharing lagi.
“Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak lagi sharing,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Dia menyebut saat ini sudah ada 560 unit yang siap huni. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.
“Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN,” imbuhnya.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang disiapkan sebanyak 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
(das/das)
Jakarta –
Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.
“Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN),” kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).
Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.
Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.
“Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja),” jelas Danis.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.
Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.
“Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja,” kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
(das/das)
Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memperlihatkan taringnya dalam memberantas korupsi. Seorang Direktur di Kementan IM ketahuan bermain mata dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa.
Pencopotan secara cepat dilakukan Mentan pada pagi hari setelah mendapatkan laporan pada waktu subuh. Pada Kamis (29/8) yang lalu Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Ladja, melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.
Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.
“Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).
Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Amran bahkan memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memeriksa semua pihak atas adanya laporan calo atau broker ada oknum di Kementan yang sengaja meminta fee 20 persen guna memperoleh kontrak. Dia bahkan tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya.
“Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” ujar Amran.
Amran telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.
Selama masa kepemimpinannya tersebut, Ia telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.
Bahkan, pernah dalam satu hari, Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.
Dirjen Hortikultura berinisial IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 12,947 Miliar.
Amran juga membuktikan komitmennya dalam melawan tindakan nepotisme ketika salah satu adik iparnya mendaftar CPNS Kementan pada 2017. Berdasarkan hasil tim seleksi CPNS, adik iparnya dinyatakan tidak lulus.
Respons Amran saat itu justru mendukung dan mengapresiasi tim seleksi CPNS. Ujian loyalitas bagi Mentan Amran terus berlanjut ketika salah satu sahabatnya berminat pada proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar dan meminta bantuan Amran untuk memenangkan tender. Tapi Amran secara tegas menolak.
Konsistensi Amran dalam penegakan hukum memberantas praktik KKN juga turut didukung dengan kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan.
Setiap ada petugas yang tertangkap basah melakukan pungli, Amran tidak segan untuk memecat petugas tersebut. Dalam salah satu sidak di kantor UPT Surabaya, Amran pernah mencopot pimpinan balai dan sejumlah bawahannya karena tertangkap tidak disiplin dalam bekerja.
Untuk memastikan Kementan bersih dari praktik KKN, Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di rumah maupun kantor. Setiap menerima bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.
Sistem pengendalian gratifikasi ini berbuah manis bagi Kementan. Pada peringatan ‘hari antikorupsi sedunia’ pada Desember 2019, KPK menganugerahkan Kementan penghargaan atas sistem pengendalian gratifikasi terbaik.
Atas komitmen tersebut, Kementan juga mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 3 tahun berturut-turut (2016-2018).
Setelah kembali menjabat menjadi Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran melakukan perombakan besar-besaran jajaran pejabat Kementan, puncaknya dengan memutasi sebanyak delapan orang pimpinan Eselon I. Perombakan ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja terbaik di sektor pertanian.
Konsistensi Amran dalam memberantas tindakan korupsi di lingkungan internal Kementan, berdampak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian. Kementan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras sebanyak empat kali pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.
Raihan swasembada beras tersebut tergolong sempurna karena Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras medium.
Indonesia pun mendapatkan pengakuan dunia atas kontribusi luar biasa dalam sektor pangan, saat FAO memberikan penghargaan tertinggi Agricola Medal kepada Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut pun dipersembahkan untuk seluruh petani dan masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras bagi kemajuan sektor pertanian.
(anl/ega)
Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang target besar untuk menyambungkan Tol Trans Sumatera. Tahun ini, Jokowi menargetkan ada 1.100 kilometer (km) tol yang tersambung di Sumatera.
Jokowi sejak 2015 sudah menginisiasi megaproyek tersebut. Sebelum itu, Sumatera belum pernah sama sekali memiliki tol.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan rencana besar Tol Trans Sumatera dibangun dengan panjang hingga 2.994 km dan saat ini ditargetkan sampai akhir 2024 akan tersambung 1.100 km.
“Jalan tol ini jadi bagian Trans Sumatera sepanjang 2.994 kilometer, dan kita harapkan sampai akhir tahun tol Sumatera sudah tembus di 1.100 kilometer,” beber Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Selasa (10/9/2024).
Pada 2019, tol pertama di Sumatera akhirnya terwujud. Tol Bakauheni-Terbanggi Besar menjadi yang pertama diresmikan Jokowi.
Dalam catatan detikcom, rencana besar Tol Trans Sumatera diatur dalam Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Beleid ini diteken pada 25 Maret 2024 secara langsung oleh Jokowi. Dalam aturan tersebut disebutkan ada sekitar 24 ruas jalan tol yang bakal masuk dalam Jaringan Tol Trans Sumatera.
PT Hutama Karya (Persero) ditugaskan untuk melakukan pengusahaan pada 24 ruas jalan tol tersebut. Disebutkan juga ada satu ruas tambahan yaitu Tol Palembang-Betung yang merupakan bagian dari ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang juga ditugaskan ke Hutama Karya.
Pengusahaan yang ditugaskan kepada Hutama Karya meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan atau preservasi.
Dari total 24 tol yang masuk dalam megaproyek ini ditargetkan untuk selesai dalam 4 tahap. Dari semua tol yang ada, sekitar 16 ruas di antaranya ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024. Tepatnya, seluruh 14 tol yang ada pada pembangunan tahap I dan dua ruas yang ada di tahap II.
“Pengoperasian ruas jalan tol Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi dan Jalan Tol Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru (bagian dari ruas Jalan Tol Rengat-Pekanbaru) pada Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun 2024,” tulis beleid tersebut.
Tahap I
a. ruas Tol Medan-Binjai;
b. ruas Tol Palembang-Simpang Indralaya;
c. ruas Tol Pekanbaru-Dumai
d. ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar
e. ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang
f. ruas Tol Pematang Panggang-Kayu Agung
g. ruas Tol Kisaran-Indrapura
h. Tol Kuala Tanjung-Indrapura-Tebing Tinggi-Pematang Siantar (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung-lndrapura-Tebing Tinggi-Parapat)
i. Tol Binjai-Pangkalan Brandan (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai-Langsa)
j. ruas Tol Sigli-Banda Aceh
k. Tol Simpang Indralaya-Prabumulih (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim)
i. Tol Taba Penanjung-Bengkulu (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup- Bengkulu)
m. Tol Sicincin-Padang (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang)
n. Tol Pekanbaru-Bangkinang-Koto Kampar (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru-Ban gkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang).
Tahap II
a. Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi;
b. Tol Jambi-Rengat
c. Tol Junction Pekanbaru- Bypass Pekanbaru (bagian dari ruas Jalan Tol Rengat-Pekanbaru)
d. Tol Rengat-Junction Pekanbaru (bagian dari ruas Jalan Tol Rengat-Pekanbaru)
e. Tol Pelabuhan Panjang-Lematang;
f. Tol Palembang-Betung (bagian dari ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung)
g. Tol Pangkalan Brandan-Langsa (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai-Langsa)
h. Tol Payakumbuh-Sicincin (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi-Padang Panjang- Lubuk Alung-Padang)
i. Tol Pangkalan-Payakumbuh (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-BkTinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang)
j. Tol Koto Kampar-Pangkalan (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang).
Tahap III
a. ruas Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat
b. ruas Tol Rantau Prapat-Kisaran
c. ruas Tol Langsa-Lhokseumawe
d. ruas Tol Lhokseumawe-Sigli
Tahap IV
a. Tol Prabumulih-Muara Enim (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim)
b. Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau
c. Tol Lubuk Linggau-Taba Penanjung (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu)
d. Tol Pematang Siantar-Parapat (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung-Indrapura-Tebing Tinggi-Parapat)
e. Tol Parapat-Tarutung-Sibolga
f. Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim.
(hal/ara)
Surabaya (beritajatim.com) Dituding menyelewengkan wewenang oleh tiga organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Jawa Timur Menjerit, Polda Jatim memberikan penjelasan. Tudingan penyelewengan wewenang itu muncul karena Polda Jatim dianggap melanggar Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan kantaran adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke pihaknya. Termasuk pemanggilan kepada mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
“Benar, kami memanggil yang bersangkutan (Thoriqul Haq) karena ada pengaduan,”ujar Kombes Luthfie, Minggu (08/09/2024).
Luthfie menjelaskan pemanggilan terhadap Thoriqul Haq bertujuan untuk meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana erupsi Semeru. Thoriqul pun dimintai keterangan sebagai saksi.
“Pemanggilan terhadap Thoriqul Haq dilakukan sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Setelah yang bersangkutan resmi mendaftar, tidak ada pemanggilan klarifikasi lagi,” imbuh Kombes Pol Luthfie.
Terkait dengan panggilan ke beberapa dinas di provinsi dan kabupaten/kota dan penyedia jasa di Jawa Timur, Luthfie menjelaskan bahwa hal itu didasari karena adanya pengaduan dari masyarakat.
“Kita panggil, kita klarifikasi itu karena adanya pengaduan Masyarakat (Dumas),” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menghimbau agar masyarakat turut menjaga dan mensukseskan Pilkada 2024 yang akan datang. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran terhadap proses Pemilu, diharapkan agar segera melapor ke Bawaslu. Dirmanto pun berkomitmen bahwa Polri bersikap netral terhadap kontestasi Politik di Pilkada serentak 2024.
“Polda Jatim menghimbau kepada semua elemen Masyarakat khususnya di Jawa Timur agar bersama – sama dan mensukseskan Pilkada 2024 dengan damai dan sejuk,” Sikap kami tetap untuk menjaga Netralitas di Pilkada, jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Polda Jatim terhadap salah satu calon kepala daerah,” tutup Dirmanto.
Diketahui sebelumnya, Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim, yang terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (6/9/2024) hari ini. surat terbuka dilayangkan ke Jokowi ini terkait adanya ribuan surat panggilan untuk permintaan keterangan atau klarifikasi yang dilayangkan dari kepolisian di Jatim.
Surat panggilan itu ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab, Pemkot serta para pengusaha terkait pengadaan barang dan jasa. [ang/aje]
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan ABC Indonesia dari berbagai negara dalam 24 terakhir.
Edisi hari ini, Kamis, 5 September 2024, akan kita awali dari tanah air.
Ekonom Faisal Basri meninggal dunia
Faisal Basri, ekonom senior dan akademisi diberitakan tutup usia, dini hari tadi pada pukul 03.50 WIB.
Keponakan dari wakil presiden Indonesia Adam Malik pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Ketua Dewan Penasihat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006), Rektor, Sekolah Bisnis Perbanas (1999-2003).
Faisal juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, sebelum keluar dari partai pada bulan Januari 2001, kemudian menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen bersama Biem Benyamin pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Tulisan dan analisisnya, termasuk kritik-kritiknya dikenal tajam, termasuk saat menjawab sanggahan Presiden Joko Widodo soal hilirisasi nikel.
“Rumah Indonesia, Rumah Kita” adalah judul tulisan terakhirnya pada 18 Agustus 2024, di mana ia menulis: “Kini saatnya kita kembali menata Rumah Indonesia, memperkuat fondasi, mereparasi pilar-pilar dan menambal kebocoran untuk mewujudkan Indonesia baru, mewariskan kejayaan bagi generasi mendatang”.
Siswa remaja didakwa membunuh
Seorang remaja berusia 14 tahun didakwa melakukan pembunuhan, setelah empat orang tewas dan sedikitnya sembilan orang terluka, dalam penembakan di sekolah di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.
Pihak berwenang setempat sudah mengkonfirmasi jika dua dari empat korban tewas adalah siswa, sementara dua lainnya adalah guru.
Para siswa berlarian mencari tempat berlindung di stadion sepak bola sekolah saat petugas datang dan para orangtua bergegas mencari tahu nasib anak-anak mereka.
Pihak berwenang mengatakan seorang siswa dari sekolah tersebut sudah ditahan sebagai tersangka, setelah menyerahkan dan diketahui bernama Colt Gray, menurut Biro Investigasi Georgia (GBI)
AS menuduh media Rusia berupaya mempengaruhi pilpres
Amerika Serikat mendakwa dua karyawan perusahaan media milik pemerintah Rusia karena berupaya mempengaruhi pemilihan presiden negaranya tahun ini.
Tuduhan pencucian uang terhadap dua karyawan jaringan media pemerintah Rusia RT diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, kemarin.
Pejabat departemen mengatakan kedua karyawan tersebut membayar $10 juta kepada sebuah perusahaan Tennessee, yang tidak disebutkan namanya, untuk memproduksi video daring untuk memperkuat perpecahan politik di AS.
Pejabat AS mengatakan upaya ini juga dilakukan untuk melemahkan dukungan publik untuk bantuan Amerika kepada Ukraina, namun Rusia berulang kali mengatakan tidak ikut campur dalam pemilihan presiden AS.
Hewan berkantong yang terancam punah ini kembali lagi
Middle Island di Kepulauan Recherche, Australia Barat, adalah rumah bagi populasi hewan bernama potoroo Gilbert yang mungil.
Dengan populasi global hanya 12 ekor, hewan marsupial atau berkantong awalnya sudah dianggap punah. Namun eksistensinya ditemukan kembali di Teluk Two People, dekat Albany, pada tahun 1994.
Sebanyak 10 potoroo dipindahkan ke Middle Island untuk melestarikan populasinya pada tahun 2018 dan baru-baru ini para peneliti menemukan sesuatu yang positif pada perangkap kamera mereka: dua ekor potoroo baru.
“Ada banyak alasan untuk optimis tentang masa depan mereka,” kata ahli ekologi Departemen Keanekaragaman Hayati, Konservasi, dan Daya Tarik (DBCA) Sarah Comer.