Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Konvoi Kendaraan Diplomat RI di Myanmar Diserang Kelompok Bersenjata!

    Konvoi Kendaraan Diplomat RI di Myanmar Diserang Kelompok Bersenjata!

    Jakarta –

    Konvoi kendaraan para diplomat, termasuk dari kedutaan Indonesia, yang melakukan perjalanan di Myanmar telah diserang sebuah kelompok bersenjata tak dikenal.

    Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (8/5/2023), seorang diplomat asing yang berbasis di Yangon, Myanmar mengatakan bahwa pada hari Minggu (7/5), sebuah konvoi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan di kota Taunggyi di Negara Bagian Shan, Myanmar timur, diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal.

    “Sebuah konvoi dengan beberapa diplomat diserang kemarin pagi,” kata sumber itu pada Senin (8/5).

    Konvoi kendaraan tersebut membawa para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kedutaan Besar Singapura serta pejabat-pejabat yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari ASEAN. Disebutkan bahwa tidak ada korban yang dilaporkan dalam serangan itu.

    Seorang pejabat senior militer Myanmar yang tidak mau disebutkan namanya mengkonfirmasi kepada AFP bahwa sebuah konvoi telah ditembaki.

    Secara terpisah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya baku tembak ketika para pejabat dan diplomat tengah melakukan perjalanan untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

    “Sangat disesalkan bahwa di tengah perjalanan mereka, terjadi baku tembak,” ujar Jokowi tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Para pemimpin Asia Tenggara minggu ini akan bertemu di Indonesia untuk pertemuan puncak yang diperkirakan akan didominasi oleh krisis Myanmar.

    (ita/ita)

  • Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Berlin –

    Berlin, ibu kota Jerman, memilih Wali Kota konservatif pertamanya dalam lebih dari dua dekade terakhir. Seorang mantan sales asuransi, Kai Wegner, berhasil terpilih secara mengejutkan sebagai Wali Kota Berlin yang baru, setelah Partai Demokrat Kristen (CDU) menggulingkan koalisi sayap kiri yang berkuasa.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (28/4/2023), Wegner yang berusia 50 tahun merupakan seorang mantan salesman asuransi yang tumbuh besar di wilayah Spandau, Berlin. Dia telah resmi dilantik sebagai Wali Kota Berlin setelah pemungutan suara dalam parlemen daerah mengonfirmasi pengangkatannya.

    Namun demikian, perayaan keberhasilan Wegner itu dibayangi oleh spekulasi yang menyebut dia mungkin secara resmi terpilih dalam pemungutan suara rahasia dengan bantuan partai AfD yang beraliran sayap kanan jauh.

    CDU memuncaki jajak pendapat dalam pemilu putaran ulang pada Februari lalu, setelah pemungutan suara awal tahun 2021 lalu dinyatakan tidak memenuhi standar prosedural mendasar.

    Pemilu awal menempatkan koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD) yang menaungi Kanselir Olaf Scholz, Partai Hijau dan partai-partai sayap kiri jauh dalam posisi unggul, namun pemilu ulang mengubah keseimbangan yang menjadi condong kepada partai-partai konservatif.

    Kalangan konservatif itu kemudian melakukan negosiasi dengan SPD, yang merupakan partai politik terbesar kedua di Jerman, sebelum mengajuk perjanjian koalisi pada awal bulan ini.

    SPD mencatat hasil terburuk pascaperang untuk pemilu daerah di Berlin pada Februari lalu, dengan menempati posisi kedua dan hanya memiliki selisih 53 suara di atas Partai Hijau. Hasil itu mengakhiri koalisi sayap kiri yang dipimpin Franziska Giffey, Wali Kota Berlin dari SPD, yang untuk selanjutnya akan didemosi menjadi Menteri Ekonomi dalam pemerintah daerah yang baru.

    Lihat juga Video: Jokowi ke Jerman Hasilkan 18 Kesepakatan Kerja Sama Senilai Rp 29,7 Triliun

  • Menkominfo Ungkap Beda Pembangunan SBY dan Jokowi

    Menkominfo Ungkap Beda Pembangunan SBY dan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan perbedaan antara Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam hal pembangunan.

    “Pak Presiden SBY membangun, Pak Presiden Joko Widodo, dalam kabinetnya, melakukan akselerasi pembangunan untuk memberikan kontinuitas dan keberlangsungan pembangunan nasional kita,” ujar dia, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (20/9).

    Menurutnya, “setiap pemerintahan memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing.” 

    Plate, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini, mengatakan dalam 10 tahun pemerintahannya (2004-2009, 2009-2014) SBY “telah berhasil membangun 189,2 kilometer dalam tol, proyek pembangunan 24 bandara, 14 bendungan, dan pembangunan infrastruktur infrastruktur fisik lainnya”. 

    Sementara, lanjut dia, Pemerintahan Jokowi sudah membangun setidaknya 1.540 km jalan tol, 29 bandara, dan sembilan konstruksi dan 12 bendungan yang ditargetkan selesai 2023.

    Selain itu, kata Plate, ada pembangunan 27 Bendungan yang targetkan selesai di 2024, “terlepas dari pandemi Covid-19 dan perubahan geopolitik strategis di wilayah Ukraina.

    Tak ketinggalan, Menkominfo mengungkapkan hingga saat ini sepanjang 227.000 KM Jalan Desa telah dibangun yang didukung dengan 1,3 juta meter jembatan di seluruh Indonesia.

    Ia juga menyinggung pembangunan tambak perahu, posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fasilitas mandi cuci kakus (MCK), hingga drainase. 

    “Pembangunan infrastruktur yang telah dirintis pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur dilakukan secara akseleratif dengan tetap menjaga keseimbangan antara belanja perlindungan sosial bagi masyarakat rentan melalui berbagai program dan insentif di dalam APBN,” ucap Plate.

    Masalah beda pembangunan antara kedua rezim memanas usai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan 70 persen sampai 80 persen proyek infrastruktur yang diresmikan Jokowi dimulai sejak era SBY, yang merupakan ayahnya.

    “Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih, kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu,” ungkap AHY di Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Kamis (16/9).

    Setelah itu, perang wacana antara kedua kubu memanas.

    Partai NasDem sendiri tengah diisukan dekat dengan Demokrat menyusul foto bareng antara AHY, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh, serta Wakil Presiden RI kesepuluh Jusuf Kalla yang diunggah Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief di Twitter, Minggu (18/9).

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • LBH soal UU PDP: Lembaga Perlindungan Data Berpotensi Tak Independen

    LBH soal UU PDP: Lembaga Perlindungan Data Berpotensi Tak Independen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perihal Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang dianggap tak independen. Dalam UU PDP, Lembaga Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden/Kementerian.

    Sebelumnya dalam RUU PDP, Lembaga Perlindungan Data Pribadi dimuat dalam pasal 58 ayat (3) dan (4). Ayat 3 dan 4 berbunyi: Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden (ayat 3). Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden (ayat 4).

    Menurut LBH, ayat posisi Lembaga tersebut yang berada di bawah presiden “berpotensi tarik menarik penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau oleh penguasa,” LBH mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berstatus sebagai lembaga negara sesuai Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. “Dengan menempatkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang tentunya berdampak pada kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yang sudah tidak segarang dahulu dalam memburu para koruptor di negeri ini,” tulis LBH dalam keterangan resminya.

    Lebih lanjut, LBH juga berpandangan struktur dan unsur dalam Lembaga Perlindungan Data Pribadi “harus diatur dan dimuat dalam UU PDP itu sendiri, seperti pada beberapa lembaga negara di luar konstitusi yang lahir atas sebuah peraturan perundang-undang (misal: UU ORI, UU KPK, UU HAM, dan Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Kepres No. 181/1998)”

    Menurut LBH, Lembaga Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam kategori lembaga yang memiliki kepentingan konstitusional (constitutional importance) yang dapat dilihat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

    “Hal lain yang membuat Badan/Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi memiliki kepentingan konstitusional adalah karena perlindungan HAM merupakan materi yang harus ada dalam konstitusi setiap negara hukum yang salah satunya dicirikan dengan negara yang menghormati HAM,” tulis LBH.

    Di sisi lain, LBH pun mengkritik pembahasan UU PDP yang tidak transparan. Menurut LBH, pembahasan UU ini begitu cepat “akibat adanya beberapa kasus kebocoran data pribadi dan Permenkominfo 5/2020 tentang PSE Lingkup Privat.”

    LBH pun mendesak tiga poin kepada Presiden Jokowi dan DPR menyikapi pengesahan UU PDP. Pertama, Presiden dan DPR wajib melakukan pemantauan penerapan UU PDP. Kedua, Presiden dan DPR “tidak berkompromi untuk menempatkan kedudukan dan struktur kelembagaan Lembaga/Badan Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden atau Kementerian untuk menciptakan independensi (independent bodies/state auxiliary organ)”

    Ketiga, LBH mendesak Presiden dan DPR untuk membuka kanal-kanal dan medium pelibatan dan penyerapan masukan dari masyarakat atas berlakunya UU PDP.

    Seperti diketahui, pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan UU PDP lewat Rapat Paripurna DPR (Pembicaraan Tingkat II), Selasa (20/9). UU tersebut memuat sanksi terhadap mereka yang mengakses dan membocorkan data pribadi secara ilegal.

    Pada naskah final RUU PDP, ada 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal itu bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni 72 pasal.

    Rapat Paripurna pengesahan RUU PDP sendiri dihadiri 295 anggota dewan, dengan rincian 73 orang hadir secara fisik, 206 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 16 orang tak hadir atau izin.

    (lth/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Depok, CNN Indonesia —

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan aksi pembocoran data oleh hacker Bjorka masih terbilang berintensitas rendah.

    “[Aksi Bjorka] ini masih terbilang intensitas rendah,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, di kantornya, Depok, Selasa (13/9).

    “Tapi kita tetap tindaklanjuti,” lanjutnya.

    Terlepas dari itu, Hinsa mengakui data-data yang dibocorkan oleh Bjorka terbilang penting bagi masyarakat.

    “Saya kira data-data itu penting, saya setuju,” ucapnya.

    Sebelumnya, keamanan siber di Indonesia menuai kritik tajam warga dan aktivis lantaran rentetan kebocoran data pribadi oleh user BreachForums Bjorka, mulai dari data pelanggan Tokopedia, IndiHome, registrasi SIM card, KPU, hingga surat untuk Presiden Jokowi.

    Data-data yang dibocorkan mencakup NIK, nomor KK, nomor telepon, hingga user dan password pelanggan.

    Ia pun menjadi fenomena baru. Namanya jadi trending topic di Twitter. Pejabat-pejabat berkomentar, termasuk yang kena doxing. Istana pun menggelar rapat khusus membahasnya.

    Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.

    “Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” terang Pratama.

    “Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” jelas dia.

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui pihaknya masih membangun sistem.

    “Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” ujar Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.

    (arh/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bikin Akun Twitter Lagi, Bjorka Tawarkan Diri Bantu Pemerintah

    Bikin Akun Twitter Lagi, Bjorka Tawarkan Diri Bantu Pemerintah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Peretas Bjorka kembali lagi ke Twitter dengan akun ketiga @bjorkanesian dan menantang pemerintah dengan menyebut dirinya masih menunggu digerebek.

    Sebelumnya, Bjorka dua kali mengalami penangguhan, yakni pada akun @bjorkanism dan @bjorxanism. Kedua penangguhan tersebut terjadi berturut-turut pada Minggu (11/9) dan Senin (12/9).

    Sama seperti pada akun sebelumnya, Bjorka menuliskan cuitan pertama untuk menyapa pengikutnya.”hi again everyone. are u ready for today? (hi lagi semua. apa kalian siap untuk hari ini?)” tulisnya pada Selasa (13/9) pagi.

    Kemudian, cuitan kedua Bjorka yang bernada ejekan mengutip salah satu berita CNNIndonesia.com yang berjudul “Jokowi Bentuk Tim Khusus Respons Serangan Bjorka” sambil menawarkan bantuannya.

    “do you need my help to solve this problem sir? (apa kamu membutuhkan bantuan saya untuk menyelesaikan masalah ini pak?)” katanya.

    do you need my help to solve this problem sir?https://t.co/ENA3gifLrt

    — Bjorka (@bjorkanesian) September 12, 2022

    Lebih lanjut, Bjorka juga menantang pemerintah Indonesia untuk segera menggerebeknya dalam cuitan berikutnya.

    “me chillin waiting to be raided by the Indonesian gov (saya menunggu dengan santai untuk digerebek pemerintah Indonesia)” katanya.

    Tak sampai satu jam sejak dibuat, akun Twitter Bjorka sudah mencolek beberapa tokoh publik, di antaranya Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

    Selain mencolek keduanya di Twitter, Bjorka juga melakukan doxing pada data yang diduga milik kedua tokoh publik ini di channel Telegramnya.

    Cak Imin sendiri menjadi sasaran Bjorka dikarenakan nama Bjorka dicatut dalam kampanye Cak Imin.

    “yea you’re seeking attention by using my name for your shitty campaign? ok now it’s time to check your notifications (ya Anda mencari perhatian dengan menggunakan nama saya untuk kampanye buruk Anda? ok sekarang saatnya untuk memeriksa notifikasi Anda)” katanya.

    Ini merupakan akun Twitter ketiga Bjorka. Sebelumnya, hacker yang mengaku bertempat di Warsawa, Polandia itu membuat akun twitter @bjorkanism dan @bjorkxanism. Namun dua akun itu tumbang.

    Dalam keterangannya, Bjorka mengaku menyerang sejumlah pejabat agar masyarakat bisa mengontak para pemimpinnya. “Misi saya adalah membantu siapa pun yang membutuhkan, termasuk warga Indonesia yang ingin mengontak dan menanyakan para pemimpinnya. Paling tidak, para pejabat itu merasakan ketika mereka menerima spam,” tulis Bjorka di akun Twitter.

    (lom/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?

    Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Peretas Bjorka melakukan doxing atau pengungkapan data pribadi sejumlah tokoh, mulai dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Rangkaian doxing yang dilakukan Bjorka dimulai pada Sabtu (10/9) saat dirinya mengungkap data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate.

    “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu (10/9) siang.

    Bersama ucapan tersebut, Bjorka juga melakukan doxing dengan melampirkan sejumlah data-data pribadi yang diduga milik Johnny, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

    Dilansir dari Kaspersky, Doxing merupakan tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, seperti nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut kemudian diedarkan ke publik tanpa izin korban.

    Sehari berselang, Bjorka semakin gencar melakukan doxing dan yang menjadi korban berikutnya adalah Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

    Setelah Semuel, berturut-turut Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, lalu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menjadi korban doxing dari peretas ini.

    Format doxing yang diberikan Bjorka tetap sama seperti saat pertama kalinya dia melampirkan doxing. Dia memberikan narasi disertai gambar yang memuat data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin.

    Belum diketahui dari mana Bjorka bisa mendapatkan sejumlah data-data tersebut.

    Lebih lanjut, Johnny yang menjadi korban doxing pertama diketahui mengganti nomor ponselnya setelah datanya diungkap. Namun Bjorka memberikan pembaruan pada doxing tersebut dengan menambahkan nomor yang diduga nomor ponsel terbaru Johnny.

    Selain aksi doxing pada sejumlah tokoh ini, Bjorka juga menjadi dalang peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card serta dokumen surat-surat Presiden Jokowi.

    Kasus kebocoran data 1,3 miliar SIM Card sendiri menobatkan Indonesia sebagai korban kasus kebocoran data terbesar di Asia hingga saat ini.

    Kebocoran data besar ini sudah hampir dua pekan terungkap, tetapi masih belum ada pihak atau lembaga yang mengaku bertanggung jawab atas kasus ini.

    Di sisi lain mengutip situs Avast, pengguna internet bisa melakukan sejumlah cara agar tidak menjadi korban doxing. “Kunci mencegah doxing adalah meminimalisasi informasi tentang pribadi di internet. Pengguna juga perlu menyembunyikan alamat IP mereka, mengamankan akun media sosial, dan tetap anonim jika dalam jaringan,” tulis Avast. 

    (lom/lth)

  • Daftar Ejekan Bjorka ke Pemerintah: Sebut Idiot Hingga Minta Digerebek

    Daftar Ejekan Bjorka ke Pemerintah: Sebut Idiot Hingga Minta Digerebek

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Peretas Bjorka sempat melontarkan sejumlah sindiran hingga tantangan kepada pemerintah Indonesia hingga pejabatnya secara individu.

    Diketahui, Bjorka mengunggah miiliaran data pribadi yang diklaim hasil pembobolan sejumlah institusi pemerintah atau BUMN. Hal itu membuat rezim meradang hingga mengeluarkan bantahan atau tudingan hoaks terhadap pembocoran data itu.

    Namun, sejumlah pakar siber mengatakan data-data yang dibocorkan valid. Warganet pun memberi dukungan.

    Bak mendapat angin, Bjorka tak segan mengunggah berbagai pernyataan atau kicauan yang ofensif terhadap pemerintah. Apa saja?

    1. Sebutan idiot 

    Pernyataan pertama peretas ini yang mengisyaratkan nada tantangan adalah menyebut pemerintah Indonesia idiot.

    Pernyataan ini keluar setelah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, terkait kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM card, meminta hacker untuk tidak menyerang ruang siber Indonesia.

    “Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access,” ucap dia, Senin (5/9).

    Menangkap pesan itu lewat pemberitaan, Bjorka pun memberi balasan di unggahan BreachForums-nya.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” cetusnya, Selasa (6/9) pukul 08.58 WIB.

    2. Pemerintah Bingung

    Salah satu rekam jejak pembocoran Bjorka adalah leak daftar dokumen rahasia yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (9/9).

    Menanggapi kasus kebocoran data itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya.

    “Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata dia, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

    Peretas yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu kemudian mengejek pemerintah Indonesia sedang kebingungan mencari dirinya.

    “do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicaunya di akun Twitter @bjorkanisme, yang kini sudah ditangguhkan, Sabtu (10/9).

    3. Orang bodoh di kursi kekuasaan

    Bjorka mengakui pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau dia, di akun Twitter-nya.

    (Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Bjorka mengaku cuma “ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah.”

    4. Meme pejabat ketakutan

    Via grup Telegramnya, Bjorka kembali menyindir pejabat Indonesia yang diklaimnya tengah gemetaran bak menanti giliran dibocorkan data pribadi olehnya.

    “the other leaders who are waiting for their turn (pejabat lain yang menunggu giliran mereka)” tulisnya, sambil melampirkan foto meme populer yang memperlihatkan seorang pria banjir keringat karena ketakutan, Senin (12/9).

    5. Spam untuk pejabat

    Di dalam cuitannya, Bjorka mengaku mengemban misi membantu orang-orang, termasuk menyambungkan warga dengan pemimpinnya.

    “Misi saya hanya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. termasuk membantu warga negara indonesia yang ingin menghubungi dan bertanya kepada pimpinannya. setidaknya mereka merasakan bagaimana rasanya menerima spam,” tulisnya, merujuk pada pembocoran data-data pribadi para pejabat (doxing) pada Senin (12/9).

    Bjorka menyebut yang dilakukannya merupakan wujud “hari kebalikan”; yakni saat para pejabat merasakan data bocor.

    6. Minta digerebek

    Dalam grup telegram, Bjorka juga sempat sesumbar dan menantang pemerintah untuk menggerebek dirinya usai meretas daftar surat untuk Presiden.

    “I’m still waiting to be raided by the Indonesian goverment (Saya menunggu digerebek Pemerintah Indonesia)” sesumbarnya.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Intelijen darkweb Darktracer mengungkap salah satu cara melacak peretas Bjorka, yakni menggunakan mata uang kripto Bitcoin.

    “Ini adalah dompet cryptocurrency Bjorka. Ada transaksi di dompet bitcoin-nya. Ini bisa membantu melacaknya,” tulisnya di akun @darktracer_int, Senin (12/9).

    Dalam cuitan tersebut, Darktracer juga mengunggah link yang merujuk ke transaksi Bjorka serta tangkapan layar jalur transaksinya.

    [Gambas:Twitter]

    Link tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai dua transaksi yang diduga dilakukan Bjorka.

    “Alamat ini telah bertransaksi 2 kali di blockchain Bitcoin. Ia telah menerima total 0,00263008 BTC ($58,52) dan telah mengirim total 0,00263008 BTC ($58,52). Nilai saat ini dari alamat ini adalah 0,000000000 BTC ($0,00),” tulis keterangan di situs tersebut.

    Pada laman tersebut juga terdapat keterangan tanggal transaksi terakhir, yaitu pada Jumat (2/9). Transaksi tersebut menghabiskan fee 0.00018984 BTC atau sekitar US$4,22 (Rp62 ribu).

    Meski demikian, Darktracer tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana transaksi kripto tersebut dapat digunakan untuk melacak Bjorka yang saat ini sedang sangat populer di tanah air.

    Menanggapi kicauan itu, Bjorka, sebelum akun Twitter-nya dihapus, sempat berkomentar, “Semoga sukses”. Usai akunnya di-suspend, komentar Bjorka pun hilang.

    Bjorka sendiri menjadi sorotan sejak beberapa hari belakangan lewat aksi peretasan dan doxing yang dilakukannya.

    Salah satu yang membuat namanya mendapat sorotan adalah bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card pada Rabu (31/8).

    Hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu kemudian melanjutkan aksinya dengan membocorkan data surat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Tak puas dengan aksinya, Bjorka kemudian melakukan doxing pada sejumlah pejabat, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Mendagri Tito Karnavian.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Klaim Bocoran Data Bjorka Tak Spesifik, Bagaimana Nomor Hp?

    Menkominfo Klaim Bocoran Data Bjorka Tak Spesifik, Bagaimana Nomor Hp?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengakui kebocoran data pribadi dengan dalangnya hacker Bjorka. Namun, ia mengklaim itu bukan data-data spesifik dan terbaru.

    Hal itu dikatakannya usai rapat internal dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).

    “Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh salah satunya Bjorka, tetapi setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,” klaimnya, seusai pertemuan itu.

    Pihaknya, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) “akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam”.

    Plate juga menyebut rapat itu mengungkapkan perlunya pembentukan tim respons darurat terkait insiden kebocoran data ini.

    “Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team, dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” jelas dia, yang sempat jadi korban doxing atau pengungkapan data pribadi oleh Bjorka itu.

    Diketahui, user situs BreachForums Bjorka mengunggah data hasil leak situs IndiHome, Tokopedia, Wattpad, registrasi SIM card, KPU, hingga surat untuk Presiden Jokowi.

    Isinya merupakan data pribadi spesifik berupa nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor telepon, hingga nomor vaksin.

    Hasil analisis sejumlah pakar siber menyebut data-data yang dibocorkan itu valid alias asli. Salah satu indikasinya adalah nomor telepon pelanggan yang bocor bisa dikontak.

    Plate pun menjadi salah satu korban doxing Bjorka, Sabtu (10/9), bertepatan di hari ulang tahunnya ke-66. “Happy birthday,” nyinyir Bjorka di grup telegram Bjorkanism.

    Ia pun melampirkan sejumlah data-data pribadi yang diduga milik Johnny, seperti NIK, nomor KK, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

    CNNIndonesia.com memeriksa NIK yang disebarkan Bjorka itu dengan data di situs KPU serat nomor ponselnya dengan yang dimiliki wartawan. Hasilnya identik.

    Usai kasus doxing itu, Plate pun mengganti nomor ponsel WhatsApp-nya.

    (dhf/arh)

    [Gambas:Video CNN]