Tag: joko widodo

  • Gibran Ditantang Pamerkan Sertifikat UTS Insearch

    Gibran Ditantang Pamerkan Sertifikat UTS Insearch

    GELORA.CO -Sekembali dari Sydney, pemerhati telematika Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti terkait hasil investigasinya di Insearch Language Centre Sydney, lembaga persiapan untuk mahasiswa asing sebelum melanjutkan kuliah di University of Technology Sydney (UTS). 

    Salah satunya yang dibawa adalah sertifikat Insearch Language Centre Sydney, tempat di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah belajar selama enam bulan.

    “Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang Namanya sertifikat UTS Insearch. Jadi kalau dia meniru ini, seperti dilakukan bapaknya akan ketahuan,” kata Roy Suryo saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai dari Sydney, Australia, pada Selasa 4 November 2025.

    Menurut Roy Suryo, lima alumni Insearch Language Centre Sydney yang ditemuinya di Sydney, memiliki sertifikat yang sama. 

    “Saya haqul yakin 99,9 persen Gibran tidak punya (sertifikat) ini,” kata Roy Suryo dikutip dari Youtube Refly Harun.

    Karena itulah, Roy Suryo mendesak Kemendikbud mencabut surat keterangan penyetaraan SMA Gibran karena tidak memiliki sertifikat UTS Insearch.

    Diketahui, berdasarkan data resmi KPU yang digunakan Gibran saat pendaftaran Pilpres 2024, disebutkan putra sulung Joko Widodo itu tercatat menempuh studi di UTS Insearch, Sydney, Australia, selama periode tiga tahun, dari 2004 hingga 2007.

  • Wajah Ndeso Jokowi Simpan Ambisi Kekuasaan Membara

    Wajah Ndeso Jokowi Simpan Ambisi Kekuasaan Membara

    GELORA.CO -Wajah ndeso Joko Widodo alias Jokowi dengan penampilan sederhana dan tidak glamor karena berasal dari kalangan masyarakat biasa, sukses menipu ratusan juta rakyat Indonesia.

    “Topeng kepalsuan Jokowi akhirnya terbongkar pada periode kedua kekuasaannya sebagai presiden,” kata analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 5 November 2025.

    Saiful mengatakan, wajah ndeso Jokowi ternyata menyimpan birahi kekuasaan yang membara hingga masa tuanya. 

    “Keluarganya gemar barang-barang impor yang mahal dan mewah-mewah, sebagaimana ditunjukkan oleh istrinya, Iriana yang tas bermerk Hermesnya saja diperkirakan berharga Rp494 juta,” kata Saiful.

    Bukan cuma itu, lanjut Saiful, banyak omongan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Seperti akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah masa jabatannya berakhir pada 2024. 

    “Realitanya Jokowi masih sibuk cawe-cawe dan ngurus politik sana sini,” kata Saiful.

    Sebagai rakyat yang rindu keadilan, kata Saiful, publik menunggu Jokowi itu diadili atas dosa-dosanya merusak negeri ini. 

    “Keadilan harus diperjuangkan, meskipun itu kadang sulit untuk kita dapatkan,” pungkas Saiful.

  • Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    GELORA.CO – Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang menggunung sehingga mengundang polemik.

    Puan menegaskann, permasalahan utang Whoosh bakal dibahas oleh Komisi terkait di DPR bersama pemerintah.

    “Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu (Jokowi) dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah,” ungkap Puan di kompleks MPR DPR DPD di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Disinggung tentang KPK yang tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi kereta cepat Whoosh, politikus PDIP itu tak ingin kerugian Whoosh sampai berlarut-larut.

    “Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya.

    “Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan. Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” papar Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kereta cepat Whoosh tak lagi diributkan. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab.

    “Tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya (termasuk utang Rp2 triliun per tahun,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025. ***

  • Viral Penampakan Masjid Jokowi di Abu Dhabi, Reaksi Netizen Bikin Ngakak

    Viral Penampakan Masjid Jokowi di Abu Dhabi, Reaksi Netizen Bikin Ngakak

    GELORA.CO – Pengusaha sekaligus pegiat media sosial, Sri Wisnubroto memberikan sorotan tajam soal Joko Widodo.

    Hal ini setelah ramainya nama mantan Presiden RI ketujuh itu yang di bangga-banggakan pendukungnya.

    Ini bermula setelah media sosial dihebohkan dengan gambar Mesjid Jokowi di Abu Dhabi wilayah Uni Emirat Arab (UEA).

    “Barusan lihat utas yang post gambar Mesjid Jokowi di UEA,” tulisnya dikutip Kamis (30/10/2025).

    Bahkan, isi dari unggahan ini disebutnya Riya dan dibandingkan dengan mesjid Soeharto.

    “Lalu replynya?? Riya lah. Bandingkan sama Soeharto yang bangun 999 mesjid gak ada mesjid Soeharto,” sebutnya.

    Mesjid Jokowi di UEA ini disebut dibangun pakai uang pajak rakyat. Namun, faktanya berbeda.

    Adanya mesjid mega bernama Jokowi di UEA itu karena tanda hormat dan persahabatan dari Pemerintah disana.

    “Ada lagi …pake duit pajak lah.

    Aduuh ,orang orang itu ngerti gak sih.

    Mesjid Jokowi di UEA dibangun sama Seikh MBZ sebagai tanda hormat dan persahabatan diantara mereka,” jelasnya.

    “Bukan dibangun sama Jokowi….????

    Ayo lah …main medsos pake smart phone, agak smart dikit bisa kali….????,” terangnya.

     

    Diketahui, kedekatan dan hubungan harmonis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, membuat Pangeran Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menghibahkan pembangunan replika Grand Mosque Muhammad Bin Zayed atau Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.***

  • Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, merespons Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia menyebut, lembaga antirasuah itu seolah tebang pilih dalam penegakan hukum.

    Dikatakan Adhie, seharusnya KPK bertindak lebih tegas terhadap seluruh kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, tanpa pandang bulu.

    Ia menyinggung bahwa sebelumnya, KPK seharusnya lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    “Sebenarnya KPK RI lebih dulu meng-OTT Gubernur Sumut,” ujar Adhie di X @AdhieMassardi (4/11/2025).

    Namun, lanjutnya, KPK dinilai ragu mengambil langkah lebih keras terhadap pejabat lain yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

    Ia menuding adanya perasaan sungkan terhadap Presiden ke-7, Jokowi, yang pernah mengangkat para komisioner KPK.

    “Cuma gegara ewuh-pekewuh sama Joko Widodo yang ngangkat para Komisioner KPK, maka nangkap Sang Mantu Widodo cukup dijanjikan saja,” katanya.

    Adhie juga menyinggung langkah serupa dalam polemik proyek Kereta Cepat yang kini terus ramai diperbincangkan publik.

    “Sama dengan skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, publik cukup di-bluffing saja!,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

    Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

  • Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.

    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut.

    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar utang Whoosh.

    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.

    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.

    Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang

    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.

    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.

    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.

    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.

    Utang Whoosh

    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

  • 2
                    
                        Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor
                        Nasional

    2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan
    Prabowo
    saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek
    Whoosh
    tersebut.
    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar
    utang Whoosh
    .
    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.
    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.
    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang
    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.
    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.
    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.
    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo Pilih Poligami Politik dengan Lingkaran Kekuasaan

    Projo Pilih Poligami Politik dengan Lingkaran Kekuasaan

    GELORA.CO -Keputusan Projo menghapus wajah Jokowi dari logo organisasi bukan sekadar perubahan simbol. Langkah itu dinilai sebagai manuver politik untuk menyesuaikan arah kekuasaan tanpa benar-benar meninggalkan sang patron utama.

    Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut perubahan ini sebagai bagian dari transformasi organisasi.

    “Ini bukan lagi soal pro individu. Kita ingin memperkuat kelembagaan, bukan kultus personal,” katanya. 

    Sejak berdiri pada 2013, Projo tumbuh sebagai mesin relawan inti Jokowi di dua Pilpres. Wajah Jokowi bahkan menjadi identitas resmi mereka selama lebih dari satu dekade.

    Kini, di era Prabowo-Gibran, perubahan simbolik itu jadi penanda munculnya babak baru perjalanan politik Projo.

    Pengamat politik Iqbal Themi, menilai keputusan tersebut bukan pemutusan tali politik dengan Jokowi, melainkan bentuk poligami politik.

    “Sulit membayangkan Projo benar-benar melepaskan Jokowi. Dengan Gibran berada di pusat kekuasaan, mereka tetap punya jalur genetik ke patron lama, yakni Jokowi,” kata Iqbal kepada wartawan, Selasa 4 November 2025.

    Iqbal menjelaskan, tindakan ini merupakan adaptasi politik yang jamak dalam transisi kekuasaan Indonesia, terutama bagi kelompok relawan yang historisnya bertumbuh melalui patronase.

    “Ketika pusat kekuasaan bergeser, mereka harus mengikuti arus. Poligami politik ini cara menjaga kontinuitas pengaruh tanpa kehilangan akses ke jaringan atau patronase lama,” ujarnya.

    Menurutnya, Projo tengah mengamankan continuity of influence dalam lanskap kekuasaan baru yang memiliki karakter dan orbit politik berbeda.

    “Prabowo membawa gaya kepemimpinan, jaringan ekonomi, dan ekosistem kekuasaannya sendiri. Projo paham itu. Mereka merapikan simbol lama bukan pertanda pisah jalan, tapi agar tidak terjebak dalam romantisme figur lama,” terangnya.

    Iqbal juga menyebut langkah Projo itu sebagai upaya menghindari posisi marginal dalam konfigurasi kekuasaan Prabowo saat ini.

    “Projo membaca arah angin. Tidak ingin menjadi ‘anak tiri’ dalam rumah kekuasaan baru yang sudah berganti. Dengan merawat Jokowi dan menyapa Prabowo, Projo memastikan kursi tetap tersedia di meja kekuasaan,” pungkasnya.

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Fajar.co.id, Jakarta — Penegasan Prabowo yang akan menanggung utang kereta cepat Whoosh, kini jadi sorotan banyak pihak. Pernyataan itu menuai kritikan meski ada pula yang mendukung.

    Salah satu yang mengkritik tajam adalah penulis kondang Indonesia yang juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Tere Liye.

    “Iya, Bapak yang ‘menjawab’, rakyat yang ‘menanggung’ sesungguhnya,” tulis Tere Liye, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (4/11/2025).

    Karena, lanjut pria bernama asli Darwis itu, mau apapun solusinya, kereta cepat ini tetap saja pada akhirnya tanggungan rakyat. Danantara? Yes, itu tetap duit rakyat juga. APBN? Apalagi yang ini.

    “Sejak kapan proyek-proyek beginian pakai duit pribadi pejabat-pejabat? Apalagi duit Prabowo, Gibran, Jokowi,” sindir penulis novel-novel best seller itu.

    Ini tuh, sambung Tere Liye, halunya luar biasa jika ada pejabat-pejabat yang sok gagah mau bertanggung jawab soal kereta cepat.

    “Yang ada, kamu-kamu sekalian maksa banget jadi pejabat, biar bisnis kamu jalan toh? Tidak macet. Biar anak mantu dapat pekerjaan,” kritik Tere Liye, menyindir pernyataan lawas Prabowo dan Jokowi.

    Sayangnya, lanjut dia, rakyat Indonesia itu masih lamaaaa sekali pintarnya. Mereka lebih memilih jejeritan, joget-joget, dilempari kaos, sembako, amplop.

    “Bukan milih mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih prioritas, dan betulan berdampak nyata ke penghasilan rakyat banyak,” tutup Tere Liye. (sam/fajar)