Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

    Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

    Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

    Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

    Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

    “Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

    Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

    Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

    “Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

    Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

    Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

    Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

    “Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

    “Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

    Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

    Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

    Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

    Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

    “Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

    Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

    Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

    “Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

    “Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

    Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

    Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

    “Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

    Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

    “Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

    (fby/mrh)

  • Benarkah Kerusakan Hutan RI 23 Kali Luas Madura Seperti Kata Mahfud?

    Benarkah Kerusakan Hutan RI 23 Kali Luas Madura Seperti Kata Mahfud?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut aktivitas perusakan hutan atau deforestasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir menyebabkan lahan gundul yang lebih luas 23 kali dari Pulau Madura.

    “Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 (juta) hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun,” kata Mahfud dalam debat cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    Mahfud juga mencatat ada lebih dari 2.500 aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah.

    Lantas benarkah kerusakan hutan di Indonesia mencapai 23 kali Pulau Madura seperti kata Mahfud?

    Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mencatat sepanjang rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi deforestasi 3,4 juta hektare selama periode 2015-2023. Ia menuturkan penyebab utamanya adalah dua kali kebakaran hutan yang sangat besar pada 2015 dan 2019.

    “Selain itu, tentunya ekspansi perkebunan sawit yang sebenarnya terus terjadi walaupun sudah ada moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut, maupun moratorium sawit,” ujar Leonard kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/1).

    Tak cuma itu, Leonard menyebut pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang hampir 10 tahun rezim Jokowi, termasuk PSN, juga menjadi penyebab deforestasi. Kemudian, kata dia, eksploitasi nikel secara besar-besaran di Indonesia bagian Timur juga menjadi penyebab deforestasi.

    Dirinya menyarankan untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 harus berkomitmen untuk nol deforestasi atau tidak ada sama sekali penebangan pohon, baik deforestasi terencana, maupun memberantas deforestasi ilegal.

    “Juga harus semaksimal mungkin mencegah kebakaran hutan,” kata dia.

    Senada, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyampaikan data yang disampaikan oleh Mahfud agak kurang tepat.

    Pasalnya, laju kehilangan tutupan hutan primer sejak 2014 telah mengalami penurunan, yang pada 2016 mengalami lonjakan karena terjadi kebakaran hutan yang besar.

    Berdasarkan data Global Forest Watch, tingkat kehilangan hutan primer di Indonesia terus menurun pada 2021 selama lima tahun berturut-turut, yaitu turun 25 persen dibandingkan tahun 2020.

    Pada 2020, Indonesia telah kehilangan 270 ribu hektare lahan hutan primer. Kondisi tersebut setara dengan menyumbang emisi karbon sebesar 208 metrik ton (mt). Kemudian, kehilangan hutan menjadi 200 ribu hektare hutan primer pada 2021.

    Sementara pada 2022 sebagaimana data terakhir, Indonesia kehilangan 230 ribu hektare hutan primer. Luas tersebut setara dengan 177 metrik ton emisi karbon.

    Indonesia paling banyak kehilangan hutan di 2016 dan relatif paling sedikit hilang di 2021. Dapat terlihat dalam grafik bahwa terdapat 929 ribu hektare hutan yang habis pada 2016.

    Apabila ditelaah lebih lanjut, pada 2016, banyak hutan di Pulau Sumatera yang terbakar hebat. Terutama pada Provinsi Riau yang terjadi sepanjang bulan Juli 2016, yang mana disinyalir berkontribusi pada hilangnya hutan Indonesia.

    Namun berdasarkan grafik, Indonesia dinilai berhasil menekan laju hilangnya hutan primer. Hal ini terlihat dari grafik yang relatif turun dari 2016 hingga 2021, sebelum akhirnya kembali naik di 2022. Pada lima periode tersebut, Indonesia terpaksa kehilangan 2,43 juta hektare hutan.

    “Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi adalah trennya menurun. At least 4-5 tahun terakhir,” kata Andry kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat meminimalisir kerusakan hutan dan mengutamakan transparansi data. Pasalnya, Andry mengatakan sampai hari ini belum terlihat komitmen pemerintah terhadap transparansi data, terutama di sektor kehutanan dan lahan.

    “Lalu, kedua, penggunaan teknologi atau sistem alias Early Warning System (EWS) yang saya kira mampu menanggulangi kerusakan hutan, salah satunya juga potensi deforestasi dan kebakaran hutan. Ini menurut saya yang belum maksimal penanganan di beberapa daerah di mana kawasan hutan itu banyak berada,” tuturnya lebih lanjut.

    (skt/del)

  • Lembong soal Gibran: Mungkin Rindu Saya 7 Tahun Beri Contekan Ayahnya

    Lembong soal Gibran: Mungkin Rindu Saya 7 Tahun Beri Contekan Ayahnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Co Captain Timnas AMIN Thomas Lembong buka suara soal calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka yang sering menyebut namanya dalam debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam.

    Ia memperkirakan banyaknya Gibran menyebut namanya dalam debat terjadi karena anak Jokowi itu kangen dan kemungkinan ingin mendapat masukan berkualitas darinya soal topik yang dibahas di debat.

    Ia mengatakan masukan berkualitas itu sebelumnya ia telah sering berikan kepada Jokowi yang merupakan ayah Gibran selama 7 tahun menjadi tangan kanan presiden RI tersebut.

    “Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama 7 tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya Seperti dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote.

    Tapi sayang kata Lembong, kerinduan itu tak akan pernah terobati lagi. Pasalnya, ia kini sudah memutuskan untuk ‘bercerai’ dengan Jokowi dan bergabung dengan pasangan presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    “Sekarang yang menerima manfaat masukan berkualitas saya adalah AMIN,” katanya.

    Tom Lembong merupakan salah satu tokoh penting yang berperan dalam kemonceran karir politik Jokowi.

    Ia merupakan penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

    Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

    Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato “Game of Thrones” yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

    Ia juga menjadi penyusun pidato “Thanos” yang dibacakan Jokowi di Forum Ekonomi Dunia. 

    Nah, dalam debat calon wakil presiden Minggu malam, nama Lembong banyak disebut Gibran, terutama saat ‘menghajar’ Cak Imin.

    Salah satunya saat Gibran bertanya mengenai isu Lithium Ferro Phosphate (LFP).

    “Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong. Lithium ferro-phosphate. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu timsesnya, tetapi cawapresnya enggak paham LFP itu apa. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham? Aneh lho,” katanya.

    (agt/agt)

  • Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD kompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

    Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate yang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

    “Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Setali tiga uang, Mahfud mengatakan food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Ia menilai program seperti ini dapat merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” katanya.

    Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadap food estate.

    Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untuk food estate, yang tumbuh jagung.

    “Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung,” kata dia.

    [Gambas:Twitter]

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    “Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong,” ungkap Gibran.

    Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

    Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

    Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

    Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

    Lantas, apakah benar program food estate yang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli berkata food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

    Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    Kritik terhadap food estate juga datang dari Greenpeace. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menilai proyek itu terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat. Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat.

    Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.

    “Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata dia.

    Dalam keterangan terpisah, Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan berpotensi menggunduli 3 juta hektare hutan. Menurutnya, pemerintah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.

    “Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan,” dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia.

    Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai program food estate sebagai pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

    “Sering kali saya sebut,food estate ini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi,” katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn tahun lalu.

    Para politisi pun menyebut food estate proyek gagal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut proyek food estate di Kalimantan yang membabat jutaan hektare hutan telah gagal.

    “Food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah, ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia,” kata AHY di acara Fisipol Leadership Forum, UGM, Sleman pada JUli 2023.

    Partai yang menaungi Jokowi sendiri juga melemparkan kritik terhadap proyek itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek di bawah tanggung jawab ketum Partai Gerindra itu sebagai kejahatan lingkungan.

    Ia menilai proyek itu mangkrak, diduga disalahgunakan, dan hanya berimbas penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

    “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor.

    Bantah gagal

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pasang badan dan membantah food estate merupakan proyek gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

    “Persoalan gagal itu tidak bisa di-judge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal, tapi perlu waktu” katanya di The Westin Hotel, Jakarta, pertengahan tahun lalu.

    Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit dijadikan budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

    Ia menyebut hasil food estate memang baru bisa terlihat dalam enam hingga tujuh musim panen.

    “Jadi jangan langsung dikatakan gagal, tidak,” katanya.

    “Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik,” imbuhnya.

  • Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut sejumlah istilah dalam debat cawapres kedua yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    Sejumlah istilah yang ia lontarkan di antaranya green jobs, smart farming, dan pentahelix.

    Green jobs

    Terkait green jobs, Gibran berjanji akan membuka 5 juta peluang kerja green jobs jika ia bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terpilih memimpin Indonesia.

    Gibran menjelaskan arti dari Green Jobs tersebut. Ia mengatakan, peluang kerja Green Jobs berada di bidang lingkungan hidup.

    “Peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan,” ucap putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Pentahelix

    Sementara terkait pentahelix bermakna multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas. Menurut Gibran itu  dibutuhkan untuk mengelola sumber daya energi di Indonesia.

    Gibran mengatakan potensi energi baru-terbarukan Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Menurutnya, perlu ada kerja sama khusus untuk mengolahnya.

    “Meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama pentahelix wajib untuk didorong,” katanya.

    Melansir situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, konsep pentahelix disebut juga multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.

    Smart Farming

    Terkait smart farming, Gibran mendorong anak muda untuk masuk sektor itu. Dengan smart farming, produktivitas pertanian diharapkan meningkat.

    Melansir situs, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), smart farming adalah merupakan sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian.

    Utamanya, pertanian pintar adalah konsep yang lahir dari pendekatan teknologi digital, mekanisasi pertanian, hingga sistem pemasaran berbasis digital.

    KPU menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar. Rangkaian debat keempat Pilpres 2024 kali ini merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (fby/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Mahfud – Cak Imin Kompak Serang Food Estate ala Prabowo di Debat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyerang program lumbung pangan (food estate) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1) malam.

    “Di sisi lain kita prihatin pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate mengabaikan petani kita merugikan masyarakat adat kita. Hasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin dalam debat cawapres kedua di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

    Tak hanya itu, Cak Imin juga mengatakan kini serang terjadi krisis iklim dan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Baginya, negara harus serius mengatasinya.

    “Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasinya. krisis iklim harus dimulai dengan etika, sekali lagi etika, etika lingkungan. keseimbangan antarmanusia dan alam,” kata dia.

    Sementara, Mahfud menyebut food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” kata Mahfud.

    Program food estate sendiri saat ini berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 1.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan, yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali Ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (ikw/sfr)

  • Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Debat calon wakil presiden (cawapres) yang diikuti oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali digelar Minggu (21/1).

    Debat akan mengambil tema ‘Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan dan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa’.

    Nah, berkaitan dengan tema debat itu, CNNIndonesia.com mencoba mengulas beberapa tema yang kemungkinan akan dibahas dalam debat itu.

    1. Sumber Daya Alam

    Pada debat ini kemungkinan ketiga cawapres akan mengulas harta sumber daya alam Indonesia yang memang beragam dan kaya. Tak hanya dari keragaman hayati tetapi juga hasil pertambangan seperti nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, dan tembaga.

    Misalnya nikel, Indonesia menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia. Berdasarkan data ESDM pada 2020, cadangannya mencapai 72 juta ton Ni atau 52 persen dari total cadangan dunia sebesar 139,41 juta ton Ni.

    Kemudian, batu bara per 2021 lalu memiliki cadangan hingga mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan ini diyakini masih bisa sampai 65 tahun. Itu pun dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

    Untuk bauksit cadangan Indonesia mencapai 1.200 juta ton atau 4 persen dari total cadangan dunia sebanyak 30.390 juta ton. Umur cadangan bauksit Tanah Air diprediksi masih bisa bertahan hingga 92 tahun mendatang.

    Nah, debat kemungkinan besar akan berkutat pada masalah hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan Presiden Jokowi sudah menciptakan nilai tambah besar pada ekonomi Indonesia.

    Untuk nikel misalnya, Jokowi mengatakan hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun 2023 kemarin.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada September 2023 lalu mengatakan bahkan berkat hilirisasi ekspor besi dan baja ke China meroket.

    “Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok,” kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

    Berdasarkan data BPS, pada Desember 2023, nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$2,28 miliar. Nilainya sama dari November yang juga US$2,28 miliar dan turun dari Desember 2022 yang sebesar US$2,32 miliar.

    Para calon presiden dan wakil presiden sejatinya sudah sepakat dengan hilirisasi dan karena itu bertekad melaksanakannya. Meskipun demikian, mereka tak semua setuju dengan model hilirisasi yang dilaksanakan Jokowi saat ini.

    2. Energi

    Dalam bidang energi, kemungkinan yang akan menjadi pembahasan adalah langkah konkrit Indonesia untuk menuju kemandirian energi; termasuk soal bagaimana langkah mengurangi impor minyak dan gas (migas), terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Pasalnya, sampai tahun lalu Indonesia masih menjadi salah satu negara yang kecanduan impor minyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2023 total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton.

    Impor minyak ini menjadi beban anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Sehingga akan menjadi isu yang paling disorot.

    Saat ini, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai langkah dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Yang sudah dijalankan adalah mencampur Bahan Bakar Nabati dengan biodiesel atau dikenal B30.

    Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga sudah memulai langkah mencampur BBM dengan bioetanol atau diberi nama Pertama Green 95.

    Isu lainnya yang berkaitan dengan energi adalah penurunan produksi (lifting) minyak atau minyak siap jual yang pada 2023 ditargetkan sebesar 660 ribu barel per hari. Namun, pada catatan Kementerian ESDM produksi tahun lalu hanya bisa mencapai 605 ribu barel per hari.

    3. Pangan

    Masalah pangan juga akan menjadi isu sensitif yang kemungkinan akan dibahas dalam debat. Pasalnya, meski menjadi negara agraris, Indonesia rentan mempunyai masalah ketahanan pangan, khususnya beras.

    Hal tersebut terlihat pada kebijakan pemerintah yang masih mengimpor beras dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan data BPS, impor beras 2023 yang mencapai 3,06 juta ton adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebab, tahun sebelumnya impor beras tidak pernah mencapai 1 juta ton.

    “Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Secara rinci, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Selain itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah terkait harga pupuk yang mahal sehingga banyak dikeluhkan para petani. Bahkan, pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak menyasar ke seluruh petani.

    Selain mahal, pupuk langka di sejumlah daerah juga menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya, perang Rusia-Ukraina karena kedua negara itu menjadi pemasok utama bahan baku pembuat pupuk ke Indonesia.

    Karenanya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menginstruksikan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun. Diharapkan ini bisa menjawab keresahan para petani.

    Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang begitu tajam menjadi permasalahan di sektor pangan Tanah Air. Apalagi yang naik adalah bahan pokok utama seperti beras, cabai, bawang, telur hingga daging ayam.

    Tak lupa, swasembada pangan yang sampai saat ini masih menjadi wacana harus betul-betul diselesaikan oleh pemimpin di masa depan. Jika tidak, krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai negara bisa menghampiri Indonesia.

    4. Agraria

    Konflik agraria, utamanya di bidang pertanahan masih menjadi isu yang sulit untuk dituntaskan dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu yang dijadikan bahan debat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD. Ini terjadi baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan hingga pembangunan infrastruktur.

    Perampasan hak milik tanah dari kelompok miskin masih menjadi permasalahan. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penduduk harus hengkang dari tanahnya sendiri akibat kalah dengan para penguasa di kawasannya.

    Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

    [Gambas:Photo CNN]

    Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Korban terdampak pun mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

    Tumpang tindih aturan menjadi salah satu penyebabnya sehingga banyak muncul kasus mafia tanah dan tak berkesudahan sampai saat ini.

    Setidaknya ada empat permasalahan lahan di Indonesia. Pertama, pengakuan kepemilikan atas tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah.

    Ketiga, pembebanan hak dan keempat adalah pendudukan eks tanah partikelir.

    Tak selesainya masalah agraria ini dan terus bergulir di setiap pergantian pemerintahan seakan menjadi warisan yang tak akan ada habisnya.

  • Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

    “Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta [ton]. 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Sabtu (20/1) dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

    Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada defisit beras sekitar 2,8 juta ton.

    “Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS memang Januari dan Februari itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi ada gap sekitar 2,8 juta ton,” kata dia, setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1).

    Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka 2,8 juta ton beras itu dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino.

    Presiden Joko Widodo disebut sudah menyetujui impor sekitar 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

    (Antara/arh)

  • Dua Kata dari Sri Mulyani Jawab Isu Mundur Jadi Menkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. Padahal isu dirinya akan mundur dari kabinet semakin kencang akhir-akhir ini.

    Isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pertama kali diungkap oleh ekonom senior, Faisal Basri. Kata dia, Sri Mulyani adalah sosok menteri paling siap untuk mundur dari kabinet.

    Alasannya, karena Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sudah melanggar aturan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Para pembantunya yakni menteri merasa sudah tak sejalan dalam membangun negeri.

    Bahkan menurut Faisal, bukan hanya Sri Mulyani yang akan mundur. Sejumlah menteri lain, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga akan mundur dari kabinet.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” kata Faisal.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Keesokan harinya setelah pernyataan Faisal Basri, Sri Mulyani malah mengunggah foto bersama Basuki.

    Dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati pada Minggu (14/1), keduanya tampak berdiskusi. Sri Mulyani mengungkapkan ia dan Basuki sedang membahas ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga APBN.

    “Pak Bas dan saya Sahabat dalam kerja. Minggu lalu Hari Selasa Di Istana Negara Tukar pikiran dan tukar kata Tentang membangun negara Juga Ibu Kota Nusantara Dan anggaran belanja Yang terencana dan tertata Wujud tanggung jawab kita Untuk Nusa Bangsa,” katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.

    Ini bukan pertama kali isu Sri Mulyani disebut bakal mundur jadi Menkeu. Sebelumnya isu serupa juga pernah muncul .

    Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah pernah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang Bendahara Negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.

    “Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X @prastow, Jumat (5/1) lalu.

    (tst/chs)

    [Gambas:Video CNN]

  • Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600 – Rp700 T

    Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600 – Rp700 T

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

    Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

    “Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun,” kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

    Airlangga mengatakan pemerintah masih mengkaji semua aspek tentang pembangunan giant sea wall. Termasuk skema pembangunan melalui public private partnership.

    Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

    “Dananya investor banyak yang mau masuk,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

    “Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

    Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

    “Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam,” ucap Prabowo di seminar itu.

    (dhf/chs)

    [Gambas:Video CNN]