Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Curhat Jokowi: Petani Senang Harga Gabah Naik, Saya Disemprot Rakyat

    Curhat Jokowi: Petani Senang Harga Gabah Naik, Saya Disemprot Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat sulitnya membuat kebijakan yang seimbang. Contohnya, saat pemerintah berupaya membuat petani senang dengan kenaikan harga gabah, justru masyarakat marah.

    Menurutnya, harga gabah di atas Rp7.000 per kilogram (kg) saat ini membuat semua petani bahagia karena keuntungannya bertambah. Tapi di sisi lain, harga gabah yang mahal ikut mengerek harga beras sehingga masyarakat protes kepada pemerintah.

    “Kalau harga gabahnya sudah Rp7.800, berasnya berapa? Panjenengan senang, tapi masyarakatnya saya yang disemprot,” curhat Jokowi saat bertemu dengan kelompok tani yang ditayangkan di Youtube Setpres, Selasa (21/1).

    Jokowi merinci saat ini harga gabah berkisar antara Rp7.600-Rp7.800 per kg, Jauh di atas harga tiga tahun lalu yang masih di kisaran Rp4.200-Rp4.300 per kg.

    Harga yang tinggi ini, menurutnya membuat banyak petani diam. Padahal kalau harga sedang turun, pasti banyak yang berkoar.

    “Tapi sekarang ini pertanian, para petani senang, harga gabahnya (naik), dipikir saya nggak tahu. Tapi kalau harga gabah naik (dan senang) itu pada diem aja gitu,” jelasnya.

    Kondisi ini, kata Jokowi, tidak mudah untuk diseimbangkan. Tidak mudah menyusun kebijakan yang bisa disetujui dan membuat semua pihak senang.

    Ia menegaskan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti ada pro dan kontranya. Kendati begitu, kebijakan tetap harus disusun dengan mempertimbangkan segala aspek.

    “Jadi pemerintahan maju diseneni (dimarahi), mundur diseneni, ngetan seneni, ngulon diseneni. Tapi nggih, ya memang itu tugas pemerintah, menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi,” pungkas Jokowi.

    (ldy/pta)

  • Jokowi Ajak Basuki Bagi Bantuan ke Petani Jateng di Tengah Isu Mundur

    Jokowi Ajak Basuki Bagi Bantuan ke Petani Jateng di Tengah Isu Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Jokowi mengajak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkeliling Jawa Tengah di saat isu menteri tersebut hendak mundur dari kabinet.

    Kegiatan Jokowi dan Basuki dimulai sekitar pukul 7.30 WIB. Mereka meninjau jalan Solo-Purwodadi yang selama ini selalu rusak.

    Jokowi mengecek perombakan jalan tersebut menggunakan beton. Dia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Basuki dan Kementerian PUPR.

    Dia mengatakan Jalan Solo-Purwodadi sekarang mulus, tak seperti sebelumnya. Jalan itu sekarang dilapisi beton rigid setebal 25 sentimeter.

    “Terima kasih, Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih. Saya yang mewakili, terima kasih, Pak Basuki,” kata Jokowi di Grobogan, Selasa (23/1).

    Basuki tersenyum mendengar hal itu. Ia langsung berdiri dan melepas topinya. Basuki membungkuk seraya memberi hormat kepada Jokowi.

    Jokowi juga mengajak Basuki saat bagi-bagi bantuan untuk petani yang gagal panen di Grobogan. Jokowi secara khusus menyapa Basuki di acara itu.

    “Yang saya hormati, Pak Menteri PUPR. Pak menteri PU siapa namanya?” tanya Jokowi ke para petani.

    “Pak Basuki,” teriak para petani.

    “Oh berarti sudah pada kenal,” ujar Jokowi.

    Sebelumnya, berembus kabar 15 menteri akan mundur dari kabinet Jokowi. Isu itu diungkap oleh ekonom Faisal Basri.

    Faisal tidak membeberkan daftar menteri itu. Namun, ia menyebut beberapa di antaranya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Jokowi telah membantah kabar tersebut. Dia memanggil Sri Mulyani ke istana berkali-kali di tengah isu mundur tersebut.

    “Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari, dengan semua menteri, dengan semua atau sebagian menteri,” ujar Jokowi setelah Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1).

    (dhf/agt)

  • Jokowi Beri Rp200 Juta ke Petani Jateng Korban El Nino

    Jokowi Beri Rp200 Juta ke Petani Jateng Korban El Nino

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo membagikan bantuan untuk para petani di Jawa Tengah yang gagal panen karena El Nino dan kebanjiran. Jumlah bantuan bisa mencapai Rp200 juta per kelompok tani.

    Jokowi mengatakan bantuan yang diberikan Rp8 juta per hektare. Bantuan itu diberikan kepada petani di Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

    “Ada yang dapat, satu kelompok ada yang Rp200 juta, ada yang Rp180 juta, ada yang Rp122 juta. Semoga nanti segera diterima uang cash-nya, langsung dipakai tanam, tanam, tanam, tanam,” kata Jokowi di Grobogan, Selasa (23/1).

    Jokowi mengatakan gagal panen tak hanya terjadi di Indonesia. Dia berkata musim kemarau panjang mengakibatkan gangguan panen pangan di berbagai negara.

    Bencana itu membuat 22 negara menyetop ekspor beras. Hal itu membuat pemerintah sempat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

    Dia ingin Indonesia bisa menunjukkan kemandirian pangan dengan menanam sendiri bahan-bahan pangan. Jokowi mengingatkan ada 280 juta orang di Indonesia yang kebutuhan makannya harus terpenuhi meski krisis pangan terjadi.

    “Uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, tandur, tanam dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain,” ujar Jokowi.

    Sebelumnya, musim kemarau panjang akibat El Nino menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Bencana ini mengakibatkan pasokan pangan dari luar negeri tersendat.

    Hal itu berdampak pada ancaman krisia pangan. Jokowi sempat mengumpulkan para menteri karena beras di Indonesia diprediksi defisit 2,8 juta ton pada Januari-Februari 2024.

    Pemerintah merespons hal tersebut dengan mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. Selain itu, pemerintah membagikan bantuan Rp400 ribu untuk 18,8 juta jiwa yang terdampak El Nino.

    (dhf/agt)

  • Staf Erick Thohir Singgung Etika Eks Bawahan Bongkar Contekan ke Bos

    Staf Erick Thohir Singgung Etika Eks Bawahan Bongkar Contekan ke Bos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Staf khusus menteri BUMN Arya Sinulingga menyinggung etika seorang bawahan terhadap atasan dalam dunia kerja.

    Hal tersebut ia ungkapkan usai mendengar ada seorang mantan bawahan yang mengatakan atasannya hampir 7 tahun dapat contekan dari sang bawahan.

    Berkaca dari kejadian itu, Arya mengingatkan para anak muda yang sedang membangun karir tidak meniru. Sebab, hal tersebut tak beretika.

    Arya menjelaskan sebagai seorang bawahan sudah sewajarnya membantu atasan, termasuk memberi masukan. Maklum, atasan juga bukan dewa yang pasti mengetahui segala hal.

    “Makanya anak buah beri masukan pada atasan dan itu tidak perlu dibangga-banggakan. Kita harus ngomong ke mana-mana, bahwa atasan kita dapat contekan dari kita, itu etika yang bisa dikatakan tidak punya etika,” kata Arya melalui akun TikTok pribadinya, Senin (22/1).

    Arya pun mengatakan seorang bawahan tak seharusnya membicarakan mantan atasan ke orang-orang luar. Apalagi sampai mengejek mantan atasan.

    “Jadi jangan pernah ditiru buat anak-anak muda sekarang, baik milenial maupun gen Z dalam membangun karir atau Anda pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain,” ujar Arya.

    Arya sebenarnya tak menyebut nama siapa mantan bawahan yang mengaku memberikan contekan pada atasannya selama 7 tahun.

    Namun, sebelumnya Co Captain Timnas AMIN Thomas Lembong adalah sosok yang mengaku memberikan contekan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 7 tahun. Contekan itu ia berikan tatkala menjadi anak buah Jokowi.

    Pernyataan pria yang kerap disapa Tom itu awalnya merespons calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka yang sering menyebut namanya dalam debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam.

    Tom memperkirakan banyaknya Gibran menyebut namanya dalam debat terjadi karena anak Jokowi itu kangen dan kemungkinan ingin mendapat masukan berkualitas darinya soal topik yang dibahas di debat.

    Ia mengatakan masukan berkualitas itu sebelumnya ia telah sering berikan kepada Jokowi yang merupakan ayah Gibran selama 7 tahun menjadi tangan kanan presiden RI tersebut.

    “Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama 7 tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya Seperti dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote.

    Tapi sayang kata Lembong, kerinduan itu tak akan pernah terobati lagi. Pasalnya, ia kini sudah memutuskan untuk ‘bercerai’ dengan Jokowi dan bergabung dengan pasangan presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    “Sekarang yang menerima manfaat masukan berkualitas saya adalah AMIN,” katanya.

    Tom Lembong merupakan salah satu tokoh penting yang berperan dalam kemonceran karir politik Jokowi.

    Ia merupakan penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

    Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

    (mrh/agt)

  • Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

    “Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut,” katanya.

    Lantas apa itu food estate?

    Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Proyek itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

    Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.

    Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

    Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu ha. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

    Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

    Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

    Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

    Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

    Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

    Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

    Di Kabupaten Bantul, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estate dengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

    Di Kabupaten Garut, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.

    Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

    Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

    Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.

    Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

    Ada yang gagal

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli pun menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli menuturkan food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    (del/agt)

  • Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengacara kondang Hotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajak hiburan 40-75 persen.

    Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambah dia.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/del)

  • Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

    Sepenggal lirik lagu ‘Kolam Susu’ milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

    Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

    Pangan menjadi salah satu topik adu gagasan calon wakil presiden yang mentas di Pilpres 2024. Muncul fakta bahwa menjadi petani di negara agraris ternyata bukan pekerjaan menjanjikan.

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

    “Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

    Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

    Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

    Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

    “Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi,” ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

    Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

    Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

    “Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi,” kritik Syaiful.

    Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

    Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

    Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

    Ketiga, nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

    “Salah satu political will yang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten,” tandasnya.

    Tidak menariknya sektor pertanian terlihat dari eksistensi para milenial yang sempat dielu-elukan bisa meregenerasi pahlawan pangan. Nyata-nyatanya, petani milenial juga tak bisa unjuk gigi.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut cuan dari sektor pertanian sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Petani akhirnya harus mencari tambahan pendapatan dari usaha nonpertanian.

    “Kebanyakan milenial ini bisanya hanya sewa lahan yang harganya terus naik karena pemilik lahan sudah dikuasai oleh perusahaan dan perorangan. Belum lagi pemasarannya juga belum jelas dan jangka panjang sehingga seringkali mereka menjual ke pasar tradisional yang harganya berfluktuasi,” ungkap Eliza.

    “Tenaga kerja pertanian di desa sekarang sudah susah dicari. Mesin-mesin yang diberikan pemerintah untuk harvester itu cocoknya di lahan luas, sementara mayoritas lahan petani kita sempit-sempit, terutama di Pulau Jawa,” sambungnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Eliza menganggap kesejahteraan petani menjadi faktor penting kebangkitan Indonesia. Sialnya, negara selama ini cenderung tak membereskan masalah fundamental di sektor pertanian.

    Redistribusi lahan hingga orientasi kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan produksi bukan peningkatan kesejahteraan jadi batu sandungan. Kebijakan yang terwujud dalam program kerja pun sama sekali tak menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa nilai dari program food estate yang ternyata merugikan petani dan lingkungan. Petani tetap menjadi buruh penggarap, bukan pemilik. Karena kurang sejahtera, mereka sulit berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produksi akan stagnan,” bebernya.

    Beda halnya dengan Thailand yang sudah jauh lebih canggih dari Indonesia. Eliza menyebut ini terjadi karena pemerintahannya sangat mendukung dan punya perencanaan detail serta matang.

    Begitu juga dengan China yang punya semangat serupa membenahi sektor pertanian. Negeri Tirai Bambu itu punya rencana sektor pertanian lima tahunan, ditambah dukungan pemerintah dan sektor swasta yang membuat ekosistem pertanian China berkembang.

  • Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan

    Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan 40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

    Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

    Hotman-Inul Cs lantas menggeruduk kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu. Usai audiensi dengan Airlangga, Hotman mengklaim para pengusaha sudah mengantongi solusi sementara.

    Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD, di mana pemda bisa memberikan insentif fiskal. Ada pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

    “Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama,” ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

    Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

    “Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD),” tandasnya.

    Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

    “Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

    (skt/agt)

  • Daftar ‘Contekan’ Tom Lembong ke Jokowi Sebelum Banyak Disebut Gibran

    Daftar ‘Contekan’ Tom Lembong ke Jokowi Sebelum Banyak Disebut Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nama Thomas Lembong ramai dibicarakan usai disebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut pria yang akrab disapa Tom itu sering menggaungkan istilah lithium ferrophosphate.

    Tak diam saja, Tom pun merespons Gibran. Ia menduga putra Presiden Jokowi itu kangen dengannya dan ingin mendapat masukan berkualitas darinya.

    Pasalnya, Tom pernah memberi masukan dan menulis pidato Jokowi selama tujuh tahun.

    “Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya Seperti dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote.

    Lantas apa masukan yang pernah diberikan Tom ke Jokowi?

    Tom menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

    Ia dipercaya untuk menulis beberapa pidato Jokowi. Salah satunya yang ikonik adalah pidato “Game of Thrones” yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

    Dalam pidato itu, Jokowi menganalogikan pertarungan perebutan kemenangan para elite seperti serial televisi Game of Thrones.

    Ia menjelaskan pertarungan ini membuat satu elite atau negara semakin besar dan berjaya. Sementara itu, negara yang lain semakin terpuruk. Padahal, terdapat ancaman lain yang harus diwaspadai selain pertarungan semata.

    Dalam Game of Thrones, pasukan mati atau wights adalah ancaman yang harus diwaspadai. Sementara di kehidupan nyata, ancaman terorisme, perubahan iklim, dan penurunan ekonomi global sudah di depan mata.

    Tak hanya itu, Tom juga menjadi penyusun pidato “Thanos” yang dibacakan Jokowi di di World Economic Forum on ASEAN di National Convention Center, Hanoi, 12 September 2018 silam.

    Dalam forum tersebut, Jokowi mengatakan bahwa kondisi perekonomian di dunia mengarah pada Infinity War (perang tanpa batas).

    Menurut Jokowi, Thanos merupakan sosok yang ingin memusnahkan setengah populasi di dunia. Hal itu Thanos lakukan agar separuh populasi yang bertahan bisa menikmati sumber daya per kapita sebanyak dua kali lipat.

    Meski demikian, kata Jokowi, ia dan rekan Avengers-nya siap menghalangi niat jahat makhluk bertubuh besar itu.

    (fby/agt)

  • Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Hotman Paris Klaim Jokowi Marah soal Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris mengklaim Presiden Joko Widodo marah karena tak diberi tahu rincian kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

    Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengacara kondang itu ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan Senin (22//1) menggeruduk Airlangga terkait kenaikan pajak itu.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian.

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Hotman mengutip pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kendati, beleid tersebut tidak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40 persen-75 persen, tetapi bisa memberikan insentif fiskal.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    “Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri,” tambahnya.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

    (skt/agt)