Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jokowi Naikkan Tukin Kementerian ATR/BPN

    Jokowi Naikkan Tukin Kementerian ATR/BPN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja,” demikian bunyi pertimbangan beleid diteken langsung Jokowi pada 23 Januari 2024 itu.

    Berdasarkan lampiran Perpres, tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 sampai dengan 17. Adapun besaran tukin untuk setiap kelas berbeda-beda.

    Tercatat untuk kelas jabatan 1 besaran tukin adalah Rp2.531.250. Sedangkan kelas jabatan 17 atau tertinggi adalah Rp33.240.000.

    Khusus untuk Menteri ATR/BPN yang saat ini dijabat Hadi Tjahjanto, tukin diberikan sebesar 150 persen dari nilai tukin tertinggi di instansi tersebut.

    Artinya, Hadi mendapatkan tukin Rp49.860.000 per bulan. Angka ini berdasarkan perhitungan tukin tertinggi Rp33.240.000 x 150 persen.

    Kenaikan tukin Kementerian ATR/BPN sendiri terakhir kali naik pada 2020 lalu. Hal ini sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Berikut daftar besaran tukin Kementerian ATR/BPN setelah dinaikkan Jokowi:

    – Kelas jabatan 17 naik dari Rp29.085.000 menjadi Rp33.240.000
    – Kelas jabatan 16 naik dari Rp 20.695.000 menjadi Rp27.577.500
    – Kelas jabatan 15 nak dari Rp14.721.000 menjadi Rp19.280.000
    – Kelas jabatan 14 naik dari Rp11.670.000 menjadi Rp17.064.000
    – Kelas jabatan 13 naik dari Rp 8.562.000 menjadi 13 Rp10.936.000
    – Kelas jabatan 12 naik dari Rp7.271.000 menjadi Rp9.896.000
    – Kelas jabatan 11 naik dari Rp5.183.000 menjadi Rp8.757.600
    – Kelas jabatan 10 naik dari Rp4.551.000 menjadi Rp5.979.200
    – Kelas jabatan 9 naik dari Rp3.781.000 menjadi Rp5.079.200
    – Kelas jabatan 8 naik dari Rp3.319.000 menjadi Rp4.595.150
    – Kelas jabatan 7 naik dari Rp2.928.000 menjadi Rp3.915.950
    – Kelas jabatan 6 naik dari Rp2.702.000 menjadi Rp 3.510.400
    – Kelas jabatan 5 naik dari Rp2.493.000 menjadi Rp3.134.250
    – Kelas jabatan 4 naik dari Rp2.350.000 menjadi Rp2.985.000
    – Kelas jabatan 3 naik dari Rp2.216.000 menjadi Rp2.898.000
    – Kelas jabatan 2 naik dari Rp2.089.000 menjadi Rp2.708.250
    – Kelas jabatan 1 naik dari Rp1.968.000 menjadi Rp2.531.250.

    (mrh/pta)

  • Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan para mantan menteri tidak perlu membanggakan diri karena sudah membantu Presiden Jokowi.

    “Menurut saya sebagai etika birokrat, yang namanya mantan menteri, yang namanya mantan pembantu presiden ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    “Jadi jangan merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah soal dia pintar,” imbuhnya.

    Bahlil menjelaskan terkadang Jokowi juga tidak menerima seluruh masukan yang diberikan kepadanya.

    “Kadang-kadang Pak Presiden Jokowi ini ya cuma iya iya saja, enggak dipakai juga konsepnya. Cuma ada yang merasa lebih pintar saja, padahal enggak pintar-pintar banget juga,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil juga membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu.

    Ia menyebut pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721 triliun, lebih rendah dari target Rp765 triliun. Pada saat itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipimpin oleh Thomas Lembong.

    “Jadi dalam fasenya ada target yang tidak tercapai,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil kemudian memaparkan realisasi investasi sejak ia menjadi kepala BKPM. Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp826 triliun dari target Rp817 triliun.

    Kemudian, pada 2020, realisasi investasi mencapai Rp900 triliun dari target Rp858 triliun.

    Realisasi investasi juga mencapai target pada 2022 yakni Rp1.207 triliun dari target Rp1.200 triliun. Kemudian realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, dari target Rp1.400 triliun.

    Bahlil kemudian membandingkan kinerja yang ia capai sebagai lulusan universitas dalam negeri dengan Thomas Lembong yang lulusan Harvard University, Amerika Serikat.

    “Ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, alumni Jayapura.

    (fby/pta)

  • Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

    Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Rabu (24/1), berikut daftar bansos yang bakal cair di awal tahun jelang Pemilu 2024:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

    Nilai bantuan PKH beragam. Untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.

    2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

    Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

    3. Bansos Beras

    Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berlanjut di 2024 ini. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

    Presiden Jokowi memastikan awal tahun ini bansos beras 10 kg akan dicairkan lagi pada Januari, Februari dan Maret.

    4. Bantuan Ganti Rugi Petani

    Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani.

    Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

    Pencairannya akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya.

    Penyaluran bansos jelang pemilu rawan dipolitisasi. Hal itu diungkap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

    Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

    “Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

    (ldy/pta)

  • Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Indramayu, CNN Indonesia —

    Sejumlah warga Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat bercerita dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal bantuan pemerintah.

    Momen itu terjadi pada acara temu wicara bersama penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1).

    Salah satu ibu rumah tangga bernama Sri mengaku telah mendapat bantuan pangan itu sebelumnya. Ia juga mengaku dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah.

    Oleh karena itu, Sri menyampaikan terima kasih kepada Airlangga sekaligus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena merasa terbantu dengan bantuan tersebut. Pernyataan senada juga dituturkan ibu rumah tangga, Tarina yang merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah.

    Di sana, Airlangga juga berbincang dengan Carimin yang berprofesi sebagai penjual telur.

    Airlangga lantas bertanya apakah Carimin pernah menerima bantuan sebelumnya seperti Sri dan Tarina. Menjawab pertanyaan itu, Carimin mengaku belum pernah menerima bantuan. Padahal, Carimin menilai dirinya memenuni persyaratan menjadi penerima bantuan dari pemerintah.

    “Iya (baru pertama kali), pak. Ya seharusnya saya dari dulu-dulu saya itu pak. Kartu KIS ada, syarat-syarat sangat memenuhi… Baru sekarang saya baru dapat itu pak. Ada apa itu?” ujar Carimin saat berbincang dengan Airlangga.

    Atas bantuan pemerintah yang diterimanya kini, Carimin merasa berterima kasih. Tak hanya itu, Carimin sempat mengusulkan agar bantuan pangan yang diberikan pemerintah lebih dari 10 kg seperti yang kini dilakukan.

    “Baik, jadi baru pertama kali, karena memang data itu selalu diubah. Makanya penting Pak Kepala Desa, Pak Camat untuk mengingatkan warganya pak dan mendata warganya. Terima kasih Pak Carimin,” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga menjelaskan ihwal kedatangannya adalah untuk melaksanakan amanah Jokowi, yakni memberikan bantuan pangan dalam bentuk 10 kg beras.

    Bantuan itu, kata Airlangga, akan diberikan hingga bulan Juni degan rincian 10 kg beras per keluarga per bulan.

    “Hari ini dilakukan pembagian bantuan pangan beras di desa Eretan Kulon kepada 100 penerima. Program ini sesuai dengan arahan bapak presiden diberikan sampai bulan Juni 2024, dan diberikan untuk 22 juta penerima bantuan pangan, yang tentunya tujuannya adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan selanjutnya juga akan diberikan bantuan langsung tunai yang el nino yang besarnya Rp200 ribu per bulan,” tutur dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Golkar itu usai acara.

    “Sekarang dalam proses dan diharapkan di akhir bulan atau di awal bulan depan sudah bisa diluncurkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam acara tersebut, Airlangga sempat bertanya kepada warga yang hadir terkait apakah masyarakat ingin program bantuan tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Para warga kompak menyerukan ingin program bantuan itu terus disalurkan kepada warga.

    Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga. Airlangga berharap dana yang tengah diproses itu bisa turun ke masyarakat pada akhir bulan Januari atau awal Februari 2024.

    (pop/kid)

  • Tukin BKKBN dan BSN Naik, Tunjangan Tertinggi Rp33 Juta

    Tukin BKKBN dan BSN Naik, Tunjangan Tertinggi Rp33 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    Kenaikan tukin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    Tukin untuk kedua lembaga tersebut diberikan dengan nilai yang sama sesuai kelas jabatan untuk seluruh pegawai. Terdapat 17 kelas jabatan yang ditetapkan.

    Untuk kelas jabatan 1 atau terendah ditetapkan sebesar Rp2.531.250 per bulan atau naik dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.968.000. Sedangkan, untuk kelas jabatan 17 atau tertinggi ditetapkan sebesar Rp33.240.000 atau naik dari aturan sebelumnya sebesar Rp26.324.000 per bulan.

    Dengan perubahan ini, maka aturan lama yakni Perpres 166/2015 tentang Tukin BSN dan Perpres 160/2015 tentang Tukin BKKBN tidak lagi berlaku.

    Berikut rincian tukin terbaru BSN dan BKKBN berdasarkan kelas jabatan:
    1. Rp2.531.250
    2. Rp2.708.250
    3. Rp2.898.000
    4. Rp2.985.000
    5. Rp3.134.250
    6. Rp3.510.400
    7. Rp3.915.950
    8. Rp4.595.150
    9. Rp5.079.200
    10. Rp5.979.200
    11. Rp8.757.600
    12. Rp9.896.000
    13. Rp10.936.000
    14. Rp17.064.000
    15. Rp19.280.000
    16. Rp27.577.500
    17. Rp33.240.000.

    (ldy/pta)

  • Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

    Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

    “Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas,” kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil mengatakan ia memahami kenaikan pajak hiburan dilakukan demi mencapai target penerimaan negara. Namun, kenaikan pajak dinilai bisa membebani bisnis hiburan.

    Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

    “Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian,” imbuhnya.

    Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

    Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai ‘menggeruduk’ kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    (fby/pta)

  • Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi untuk petani. Justru sebaliknya, kuotanya akan ditambah.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan menambah pupuk subsidi pada kuartal II-2024. Ia meminta petani tak perlu khawatir kehabisan pupuk dan tetap aktif menanam.

    “Pupuk musim tanam ke satu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1).

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan sebetulnya tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi. Hanya saja jumlahnya memang sedikit berkurang menyesuaikan kenaikan harga dengan anggaran yang tetap.

    Menurut Ali, alokasi subsidi pupuk pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp26,2 triliun. Dengan harga saat ini, maka hanya bisa memenuhi 4,7 juta ton pupuk saja yang terdiri dari jenis urea dan NPK.

    Di mana pupuk tersebut hanya bisa untuk 14 juta NIK petani yang terdaftar di sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani).

    “Dengan terjadinya kenaikan harga produksi bahan dasar pupuk, kami tidak dapat menaikkan HET. Oleh karena itu, volume produksi disesuaikan untuk menjaga keseimbangan,” jelasnya.

    Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 2024 masih sama dengan 2023, yakni Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK.

    Kementan berkomitmen menambah alokasi pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun pada musim tanam selanjutnya. Koordinasi dengan Kemenkeu tengah dilakukan agar anggaran bisa segera cair.

    “Gunakan dulu pupuk yang tersedia saat ini untuk segera kejar tanam. Petani tak perlu khawatir, pemerintah pastikan memihak petani, terutama dalam pemenuhan pupuk subsidi,” pungkasnya.

    (ldy/pta)

  • BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

    “Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

    “Mekanismenya dari perintah presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri mengenai kondisi kerugian akibat bencana, dan pengusulan anggaran ke Kemenkeu. Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

    Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” tandas Jokowi.

    (skt/agt)

  • Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnis keluarga usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

    JK mengungkap hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Ia malahan mengklaim tak sekadar diintimidasi dan diganggu.

    “Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN),” kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

    Kendati, JK enggan mengungkap secara rinci bentuk intimidasi pada bisnis miliknya. Ia tak ingin masyarakat tahu kesulitan yang dialami dirinya. JK menganggapnya sebagai risiko atas pilihan politik yang diambil.

    “Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya,” jelas dia.

    JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya.

    “Sekarang orang takut ketemu saya,” ujar dia.

    Lantas apa saja bisnis milik keluarga JK?

    JK dan keluarga adalah pemilik bisnis Kalla Grup atau biasa dikenal KALLA, salah satu perusahaan terbesar di Timur Indonesia.

    Berdasarkan website perusahaan, KALLA didirikan sejak 1952 oleh Hadji Kalla yang merupakan ayah JK. Adapun KALLA saat ini dipimpin oleh Solihin Kalla sejak 2018.

    Solihin Kalla tak lain merupakan anak dari JK. Solihin sendiri ialah President Director keempat KALLA, setelah Hadji Kalla (1952-1967), JK (1967-1999), Fatimah Kalla (1999-2018).

    Unit bisnis KALLA mencakup delapan sektor, yakni otomotif, transportasi logistik, energi, manufaktur, konstruksi, properti, pendidikan, dan perhotelan.

    Di sektor otomotif, KALLA memiliki perusahaan bernama Kalla Toyota dan Kalla Kars. Kalla Toyota adalah unit bisnis Kalla Group yang merupakan salah satu founder dealer Toyota di Indonesia di bawah naungan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Toyota Astra Motor.

    Sedangkan Kalla Kars merupakan salah satu dealer resmi Jeep di Indonesia. Kalla Kars memiliki outlet yang tersebar di kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Palu dan Manado yang saat ini melayani kebutuhan bengkel general repair, mobile care, penjualan spare-part dan aksesoris.

    Di sektor transportasi logistik, KALLA pemilik Kalla Lines, Kalla Transport, dan Kalla Logistics. Kalla Lines merupakan perusahaan pelayaran yang menghadirkan Armada Kapal yang beragam, sesuai dengan kebutuhan transportasi laut saat ini.

    Sementara Kalla Transport merupakan perusahaan yang mengelola penyewaan kebutuhan transportasi, baik untuk keperluan operasional perusahaan, kebutuhan pribadi, dan untuk kebutuhan travel yang bersinergi dengan bisnis Kalla otomotif dan logistik.

    Adapun Kalla Logistics merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan distribusi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

    Di sektor energi, KALLA memiliki Malea Energy dan Poso Energy. Malea Energy merupakan unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy yang telah menyelesaikan pembangunannya dengan kapasitas 2×45 MW. Berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Malea Energy telah beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 474 GWH.

    Lalu, Poso Energi adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik telah berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek PLTA Poso kapasitas 515 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 1.669 GWH.

    Di sektor manufaktur, KALLA memiliki Kalla Beton. Perusahaan ini memproduksi beton curah siap pakai (Ready mix) bagi masyarakat sejak 1996.

    Dengan daerah pemasaran meliputi area Indonesia Timur, Kalla Beton telah teruji dan memiliki kualitas terbaik untuk melayani pembangunan proyek konstruksi instansi dan perusahaan serta masyarakat umum.

    Di sektor konstruksi, KALLA memiliki dua unit usaha, yakni Bumi Karsa dan Kalla Aspal. Bumi Karsa adalah bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur sejak 1969.

    Perusahaan ini telah turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

    Sementara Kalla Aspal merupakan Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara.

    Di sektor properti, KALLA memiliki unit usaha Bukit Baruga dan Kalla Inti Karsa. Bukit Baruga memberikan layanan hunian eksklusif di kota Makassar dan sekitarnya.

    Sedangkan Kalla Inti Karsa bergerak di bidang properti komersil. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan perindustrian di kota Makassar dan sekitarnya.

    Di sektor pendidikan, KALLA memiliki Sekolah Islam Athirah dan Kalla Institute. Sedangkan di sektor perhotelan KALLA memiliki unit usaha Inti Karsa Persada.

    KALLA melengkapi best experience pelanggannya dengan bisnis hospitality melalui PT Inti Karsa Persada, khususnya food & beverage seperti Gastros Cafe, Gastros Eatery, SAO Eating Point, Warung Kuliner dan terbaru Timur Resto.

    PT Inti Karsa Persada juga memiliki gedung serbaguna dengan brand Saoraja Ballroom bertempat di Wisma Kalla.

    (mrh/agt)

  • Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo memberi bantuan langsung tunai (BLT) puso sebesar Rp8 juta per hektare untuk petani Jawa Tengah melalui bank BUMN. Bantuan akan diberikan tanpa potongan.

    Ini diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah. Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan tersebut diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Dipastikan pencairan bantuan ini (BLT puso) akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” ucap Suharyanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/1).

    “Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh bupati/wali kota,” tulis laporan BNPB mempertegas pernyataan Suharyanto.

    BNPB menyebut mereka juga tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dalam penyaluran BLT puso. Suharyanto dan jajaran turut melibatkan pengawasan dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat daerah.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Namun, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut kepada lima kabupaten/kota lain di Jateng, yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Pada saat Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, ada 1.360 petani yang mewakili lima kabupaten/kota tersebut.

    BNPB mencatat ada 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen karena banjir pada tahun lalu. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Sedangkan pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen seluas 16.321 hektare dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Pada saat penyaluran BLT puso di Grobogan, Presiden Jokowi mengklaim ide ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    (skt/agt)