Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Menteri Diminta Prabowo Naik Mobil Maung, Nggak Jadi Pakai Mobil Dinas Listrik, Nih?

    Menteri Diminta Prabowo Naik Mobil Maung, Nggak Jadi Pakai Mobil Dinas Listrik, Nih?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut meminta jajaran menteri, wakil menteri sampai pejabat eselon I untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri. Mobil nasional yang dimaksud adalah Maung buatan PT Pindad. Bagaimana nasib aturan mobil dinas bertenaga listrik?

    Untuk diketahui, saat Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Presiden, ada instruksi untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintahan. Instruksi itu dikeluarkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

    Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani Jokowi pada 13 September 2022.

    Dalam instruksinya tersebut, Jokowi meminta para menteri, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur dan para bupati/walikota untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

    Dengan lahirnya instruksi tersebut, beberapa instansi pemerintah mulai belanja kendaraan listrik untuk menjadi kendaraan dinas. Ada juga yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas dengan skema sewa.

    “Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” begitu bunyi diktum kelima Inpres No. 7 Tahun 2022.

    Namun, kini Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran menteri sampai pejabat eselon I untuk menggunakan mobil buatan lokal. Mobil lokal itu merujuk kepada mobil Maung buatan PT Pindad.

    Sebagai informasi, mobil penumpang buatan Pindad saat ini baru ada Maung. Kini, Maung sudah muncul generasi terbarunya dalam bentuk MV3.

    Maung MV3 juga ada beberapa versi. Pertama Maung Tangguh yang merupakan varian dengan atap terbuka, dapat mengangkut 4 orang personel. Lalu ada Maung MV3 Komando yang dilengkapi dengan atap Hard Top, dan juga Maung MV3 Jelajah yang dilengkapi dengan atap Soft Top.

    Terbaru, Pindad menggarap Maung MV3 Garuda Limousine sebagai mobil kepresidenan. Mobil yang dipakai Presiden Prabowo itu dikembangkan dari Maung MV3 dan dibekali fitur antipeluru.

    Sebagai gambaran, Maung MV3 menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc. Mobil itu mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km.

    Pindad sempat mengembangkan mobil listrik bernama Morino EV. Dikutip dari situs resmi Pindad, Morino EV adalah kendaraan taktis ringan roda 4 berbahan bakar elektrik yang ditujukan untuk mendukung operasi dengan mobilitas tinggi. Dibekali dengan penggerak daya elektrik dengan daya 160 HP/125kW, Morino EV mampu dipacu dengan kecepatan aman 100 km/jam. Dengan kapasitas baterai 292 V (150.000 mAh), Morino EV mampu menjangkau jarak tempuh hingga 170 km.

    (rgr/din)

  • 4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di sebuah hari yang tenang di Polewali Mandar, Hamzah Syamsuddin, Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman dari Partai Gerindra, kembali menekankan pernyataan penting. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang dicanangkan pemerintah pusat, bukan milik pribadi atau alat politik bagi siapa pun. “PIP adalah bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, program yang digagas pemerintahan Jokowi,” ujarnya saat menanggapi keluhan warga di Kecamatan Campalagian.

    Hamzah pun mengungkapkan keresahan masyarakat yang mendengar isu bahwa bantuan PIP mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon tertentu. “Ini bukan program pribadi, ini program nasional yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Jangan percaya pada isu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

    PIP, tegas Hamzah, adalah jembatan bagi anak-anak bangsa untuk meraih pendidikan. Bantuan ini, katanya, hadir untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar tetap bisa melanjutkan sekolah. “Bagaimana bisa cerdas kalau beasiswa yang mereka terima dibatalkan hanya karena tak memilih calon tertentu? Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bangsa,” ucapnya, menegaskan bahwa beasiswa tersebut adalah hak masyarakat tanpa ada kaitannya dengan politik.

    Keresahan mengenai politisasi PIP juga diutarakan oleh Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Polman, Andi Masri Masdar. Ia dengan tegas menyarankan agar bantuan PIP ditunda sementara selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. “Hal ini akan memberi ketenangan bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik agar tidak terganggu oleh isu politis,” ujar Masri.

  • JCW Dorong Kejagung Usut Aliran Dana Kasus Ronald Tannur Hingga Kasasi MA

    JCW Dorong Kejagung Usut Aliran Dana Kasus Ronald Tannur Hingga Kasasi MA

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong pihak penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung RI) untuk menelusuri aliran dana atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur atas vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebatkan pacarnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

    Artinya, penelusuran aliran dana tidak hanya berhenti pada 3 hakim yakni Erintuah Damanik, Mangapu dan Heru Hanidyo saja tetapi perlu juga ditelusuri aliran dana hingga tingkat hakim majelis kasasi Mahkamah Agung (MA).

    Hal ini penting karena berdasarkan barang bukti yang diamankan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung berupa uang sejumlah Rp.20 miliar, dalam segepok uang dolar AS yang dibungkus dan dilabeli dengan tulisan ‘untuk kasasi’.

    “Hal itu patut ditelusuri oleh penyidik Kejaksan Agung. Apalagi kabarnya pihak penyidik Kejagung RI menangkap Zarof Ricar (ZR) yang merupakan eks pejabat MA yang diduga ada kaitannya terhadap 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Peran ZR harus didalami, aliran uang dugaan suap sudah mengalir ke siapa saja. Apakah uang dugaan suap sudah sampai ke hakim majelis tingkat kasasi MA atau belum.,” jelas Aktivis JCW Baharudin Kamba dalam siaran pers.

    JCW mengingatkan kepada para hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta khususnya agar tidak terlibat praktik suap dalam menangani perkara. Apalagi putusan majelis hakim yang janggal dan kontroversial harus diawasi oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial atau KY.

    Dalam catatan JCW pada November 2011 lalu ada oknum hakim PN Yogyakarta bernisial DJ yang diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat karena terbukti secara sah dan melanggar kode etik hakim karena meminta dipesankan penari striptease.

    Terkait dengan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan para hakim dan sudah dipenuhi oleh Presiden ke-7 Jokowi, perlu dievaluasi ulang.

    “Apakah layak atau tidak kenaikan gaji dan tunjangan diberikan kepada para hakim, sementara ada 3 hakim yang diduga menerima suap karena menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur,” tutup Kamba. [aje]

  • Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaikJakarta (ANTARA) – Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).​​​

    Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.

    Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang “pulang kampung” ke Magelang.

    1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

    Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.

    2. Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.

    Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.

    Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.

    3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.

    Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

    Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.

    Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.

    Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.

    5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

    Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

    Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.

    Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.

    Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.

    6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

    Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat

    Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

    Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.

    7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya

    Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.

    Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.

    Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.

    Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasan Nasbi luruskan isu wartawan tak boleh lagi ‘doorstop’ di Istana

    Hasan Nasbi luruskan isu wartawan tak boleh lagi ‘doorstop’ di Istana

    ANTARA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10), meluruskan isu mengenai wartawan yang tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan ‘doorstop’ atau wawancara cegat dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih di Istana. Hasan menegaskan wartawan masih boleh ‘doorstop’ dengan menteri seperti di era Presiden Joko Widodo, jika Presiden Prabowo sedang tidak menggelar sidang kabinet paripurna. (Aria Cindyara/Afra Augesti, Yogi Rachman/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)

  • Diresmikan Jokowi, Bumi Karsa Berkontribusi dalam Pembangunan Bendungan Lausimeme di Sumut

    Diresmikan Jokowi, Bumi Karsa Berkontribusi dalam Pembangunan Bendungan Lausimeme di Sumut

    FAJAR.CO.ID, SUMUT – Bumi Karsa terus berkontribusi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Kali ini perusahaan konstruksi milik KALLA tersebut sukses menuntaskan pengerjaan proyek Bendungan Lausimeme yang berlokasi di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumetera Utara.

    Bendungan ini pun telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia 2014-2024, Joko Widodo pada pekan lalu. Bumi Karsa sendiri berkontribusi pada pekerjaan jalan masuk bendungan hingga pekerjaan bendungan utama, yaitu main cofferdam maupun main dam. Adapun durasi pengerjaannya berlangsung sejak 2018 hingga 2024.

    “Kita tentunya merasa bersyukur karena sudah terlibat dalam proyek Bendungan Lausimeme yang masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Semoga manfaatnya akan segera dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Utara,” tutur Fajaruddin, Chief Operating Officer New Business Bumi Karsa.

    Berbagai manfaat Bendungan Lausimeme ialah dapat mereduksi banjir di area Kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 meter kubik per detik dengan sistem early release gate. Kemudian, kehadiran bendungan ini juga mendukung penyediaan energi listrik sebesar 1 Megawatt.

    “Manfaat selanjutnya dari bendungan ialah penyediaan air baku untuk Kota Medan sebesar 2.850 liter per detik, bisa juga menjadi destinasi wisata danau serta mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk,” imbuh Fajar.

    Bendungan dengan luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Kehadiran Bendungan Lausimeme merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.

  • Gaji Naik 2 Kali Lipat, 3 Hakim PN Surabaya Malah Kena OTT

    Gaji Naik 2 Kali Lipat, 3 Hakim PN Surabaya Malah Kena OTT

    Surabaya (beritajatim.com) – Penangkapan tiga hakim di PN Surabaya mengejutkan banyak pihak. Sebab Presiden Joko Widodo menaikkan gaji para hakim hampir dua kali lipat sebelum lengser. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024.

    Aturan itu ditandatangani pada 18 Oktober, dua hari sebelum Jokowi lengser. Namun, situs Kementerian Sekretariat Negara baru saja mengunggahnya.

    “Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini,” bunyi pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.

    Gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

    Hakim golongan III mendapatkan gaji pokok paling kecil Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700. Pada aturan sebelumnya, gaji pokok hakim golongan III paling kecil Rp2.064.100 dan paling besar Rp3.179.100.

    Hakim golongan IV saat ini menerima gaji pokok paling kecil Rp3.287.800 dan paling besar Rp6.373.200. Dahulu, gaji pokok hakim golongan IV paling kecil Rp2.436.100 dan paling besar Rp3.746.900.

    Jokowi juga menaikkan tunjangan jabatan para hakim. Hakim tingkat pertama mendapatkan tunjangan jabatan Rp11.900.000 hingga Rp37.900.000 tergantung posisi yang mereka duduki.

    Sementara itu, hakim tingkat banding mendapat tunjangan jabatan Rp38.200.000 hingga Rp56.500.000.

    Pada aturan sebelumnya, tunjangan untuk hakim tingkat pertama Rp8.500.000 hingga 27.000.000. Hakim tingkat banding mendapatkan tunjangan Rp27.200.000 hingga Rp40.200.000.

    PP 44 Tahun 2024 juga mengatur kenaikan gaji berkala.

    “Hakim diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi persyaratan:

    a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan

    b. penilaian kinerja dengan predikat kinerja tahunan paling rendah baik,” bunyi pasal 3D. [uci/beq]

  • Sidang Kabinet Paripurna perdana bahas strategi pembangunan

    Sidang Kabinet Paripurna perdana bahas strategi pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan sidang kabinet paripurna perdana membahas mengenai strategi pembangunan ke depan.

    “Tentang strategi ke depan sampai 2045. Apa yang harus dilakukan secara kontinyu pembangunan,” kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan sidang kabinet paripurna membahas tahapan-tahapan pembangunan hingga lima tahun ke depan.

    Saat ini sejumlah menteri dan kepala badan telah berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta.

    Para menteri dan kepala badan yang hadir kompak mengenakan kemeja batik lengan panjang.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di ruang sidang kabinet tepat pukul 15.00 WIB. Ia menyalami seluruh anggota kabinet yang hadir.

    Prabowo lalu memberikan arahan secara menyeluruh pada sidang kabinet paripurna perdana ini.

    Baca juga: Presiden Prabowo gelar sidang kabinet perdana hari ini

    Baca juga: Prabowo sempat terharu dalam sidang kabinet paripurna terakhir

    Baca juga: Jokowi minta tak ada “riak-riak” sampai pemerintahan baru terbentuk

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kariernya di Kabinet Merah Putih didasari atas rekam jejak seorang profesional yang pernah memberi manfaat kebaikan bagi bangsa Indonesia.

    Hal itu disampaikan Amran menjawab kritik dari warga net bahwa keterlibatan-nya di kabinet Prabowo-Gibran dilatarbelakangi atas faktor kekerabatan dengan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

    “Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?” kata Amran yang pernah menduduki jabatan Menteri Pertanian periode 2014-2019, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020, itu juga telah mempersembahkan penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang diterima Jokowi pada 30 Agustus 2024.

    Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.

    Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan ‘Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems’.

    “Medali Agricola itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, itu tertinggi di dunia,” ujarnya.

    Dalam kariernya, Amran juga pernah meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

    “Profesional enggak? Saya tanya balik, jawab dong, baik enggak? Food security yang terbaik di dunia bagus enggak? Jawab juga dong,” katanya bertanya balik ke awak media saat ditanya tentang kekerabatan-nya dengan Haji Isam.

    Haji Isam dikenal sebagai pengusaha ulung, yang memiliki Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

    Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Karier Amran di Kabinet Merah Putih dikaitkan dengan sosok Haji Isam, karena ia merupakan sepupu dari Haji Isam yang pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam.

    Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024