Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS

    Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen.

    Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS.

    Beleid yang diteken Jokowi pada Jumat (26/1) lalu.

    Berikut beberapa rinciannya;

    Untuk golongan I

    Golongan 1A dengan masa kerja golongan 0 tahun naik dari Rp1,56 juta jadi Rp1,685 juta per bulan

    Golongan 1A dengan masa kerja golongan 2 naik dari Rp1,61 juta menjadi Rp1,738 juta per bulan

    Golongan 1B dengan masa kerja golongan 3 naik dari Rp1,704 juta menjadi Rp1,84 juta per bulan.

    Golongan 1B dengan masa kerja golongan 5 tahun naik dari Rp1,758 juta menjadi Rp1,898 juta per bulan.

    Golongan II

    Golongan II A dengan masa kerja golongan 1 tahun naik dari Rp2,054 juta menjadi Rp2,218 juta per bulan.

    Golongan II B dengan masa kerja golongan 3 tahun naik dari Rp2,208 juta menjadi Rp2,385 juta

    Golongan II C dengan masa kerja golongan 7 tahun naik dari Rp2,449 juta menjadi Rp2,645 juta

    Golongan III

    Golongan III A dengan masa kerja golongan 2 tahun naik dari Rp2,66 juta menjadi Rp2,873 juta

    Golongan III B dengan masa kerja golongan 6 tahun naik dari Rp2,95 juta jadi Rp3,186 juta

    (agt/agt)

  • Kubu Prabowo Ikut Kritik Tax Amnesty Jokowi: Pelajaran Tak Mendidik

    Kubu Prabowo Ikut Kritik Tax Amnesty Jokowi: Pelajaran Tak Mendidik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno ikut mengkritik tax amnesty atau pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah selama ini.

    Ia mengatakan tax amnesty ada yang berhasil, tapi ada yang tidak.

    “Tax amnesty kan juga menimbulkan sebuah perasaan di mana seseorang tidak perlu melaporkan pajaknya secara konsekuen dan benar. Kenapa? Toh nanti akan ada pengampunan pajak lagi. Itu kan juga memberikan pelajaran yang tidak baik,” katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (30/1).

    Karenanya, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran nantinya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dilakukan dengan memeriksa apakah para wajib pajak melapor sesuai dengan kenyataan.

    “Kedua ekstensifikasi, 30 persen loh dari penduduk yang punya NPWP. Artinya masih banyak yg bisa punya NPWP dan ini saya kira perlu dilakukan karena bagaimanapun juga seluruh bantuan sosial dan jaringan pengamanan sosial dibiayai pajak,” katanya.

    Eddy mengatakan Prabowo-Gibran jika terpilih akan meningkatkan tax ratio atau rasio pajak tapi tax rate atau tarif pajak akan turun.

    “Tax ratio naik, tax rate tarif pajaknya akan turun. PPN sekarang kita bisa turunkan 1 persen lagi jadi 10 persen, PPh badan, PPh perorangan itu kan sekarang sudah turun dari 2 tahun yang lalu. Itu yang bisa kita pertahankan tapi tax ratio harus naik,” katanya.

    Kritik terhadap tax amnesty yang dilakukan Jokowi sebelumnya disuarakan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Ia menyebut kebijakan tax amnesty  yang dilakukan pemerintah selama ini tidak jelas hasilnya.

    Pernyataan ini ia sampaikan saat menanyakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memiliki misi ekonomi menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen.

    “Karena kita itu sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty juga enggak jelas hasilnya,” ucap Mahfud saat debat Pilpres 2024 di JCC, Jumat (22/12).

    (fby/agt)

  • Marcos Jr Tertawa Dituduh Pecandu Narkoba, Ungkit Duterte Pakai Fentanil

    Marcos Jr Tertawa Dituduh Pecandu Narkoba, Ungkit Duterte Pakai Fentanil

    Jakarta –

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr tertawa mendengar tudingan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada dirinya terkait isu mengubah masa jabatan presiden dan pecandu narkoba. Marcos Jr menyebut tudingan itu dilontarkan Duterte karena efek fentanil.

    “Saya pikir itu karena fentanil,” kata Marcos dilansir Associated Press, Selasa (30/1/2024).

    Sebagai informasi, fentanil merupakan salah satu obat pereda nyeri. Marcos menuding Duterte terlalu lama menggunakan fentanil.

    “Fentanil adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli, setelah lima, enam tahun, hal itu pasti berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi,” ucapnya.

    Marcos mengatakan dia tidak akan membenarkan tuduhan tersebut dengan memberikan jawaban. Dia hanya menyebut Duterte menggunakan fentanil, opioid yang kuat.

    Tentang penggunaan fentanil ini pernah diakui Duterte pada tahun 2016. Duterte saat itu mengatakan pernah menggunakan fentanil untuk meringankan rasa sakit cedera akibat kecelakaan sepeda motor. Pengacara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan Duterte telah berhenti mengonsumsi fentanil sebelum menjadi presiden pada tahun 2016.

    Ketua DPR Filipina Martin Romualdez juga buka suara terkair tudingan Duterte. Dia menyebut Duterte menuduh tanpa memberikan bukti apa pun.

    Tudingan Duterte ke Marcos Jr

    Dalam pidatonya yang dipenuhi sumpah serapah pada Minggu (28/1) malam, Duterte menuduh Marcos berencana untuk mengamandemen konstitusi terkait jabatan presiden dengan mencabut batasan masa jabatan.

    Duterte juga memperingatkan bahwa hal tersebut bisa menyebabkan Marcos digulingkan seperti ayahnya, yang dikenal sebagai diktator, Ferdinand Marcos. Selain itu, Duterte juga menuduh Marcos sebagai pecandu narkoba.

    “Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte saat pidato di wilayah selatan kota Davao.

    Badan Pemberantasan Narkoba Filipina pun membantah tudingan itu. Mereka mengatakan Marcos tidak pernah ada dalam daftar tersebut, bertentangan dengan klaim Duterte.

    Pada tahun 2021 saat menjadi calon presiden, juru bicara Marcos menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos dinyatakan negatif menggunakan kokain dan sabu.

    Lihat juga Video: Momen Jokowi Ajak Marcos Jr Nonton Musik di Sarinah Thamrin

    (zap/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tom Lembong Respons Luhut Soal RI-China Kembangkan Baterai LFP

    Tom Lembong Respons Luhut Soal RI-China Kembangkan Baterai LFP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong (Tom Lembong) menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemerintah sedang mengembangkan baterai mobil listrik jenis lithium ferro-phosphate (LFP) dengan China.

    Tom menilai teknologi baterai itu berkembang terus dan tidak ada satu teknologi yang akan mendominasi.

    “Tapi yang sudah pasti persaingan yang sengit antara berbagai teknologi akan terus memberikan tekanan kepada harga. Harga baterai akan turun terus dan itu juga memberikan tekanan kepada harga-harga bahan baku baterai,” ujar Tom di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jakarta, Senin (29/1).

    Selanjutnya, Tom mengaku senang dengan diskusi publik terbuka dengan berbagai data terkait hal tersebut.

    “Kami sangat gembira atas diskusi publik yang terbuka dengan mengeluarkan berbagai macam data, fakta, realita ya, sehingga juga mengundang keikutsertaan pakar-pakar, ahli-ahli, masyarakat sipil dengan berbagai elemen masyarakat bisa ikut berkomentar,” kata dia.

    Luhut mengklaim pemerintah saat ini tengah mengembangkan baterai mobil listrik jenis LFP dengan China.

    Awalnya, Luhut menyinggung teknologi baterai yang terus berkembang, mulai dari cobalt hingga yang tengah ramai saat ini adalah LFP. Kendati demikian, Luhut mengatakan LFP ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan China untuk merespons Tom Lembong soal hilirisasi di Indonesia.

    “Nah kita bersyukur LFP juga kita (Indonesia) kembangkan dengan China, tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan China maupun dengan lain-lain,” sebut Luhut dalm akun Instagram miliknya, dikutip Senin (29/1).

    Sebelumnya, LFP menjadi sorotan publik karena disebut-sebut oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres.

    “Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong. Lithium ferro-phosphate.Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu timsesnya, tetapi cawapresnya enggak paham LFP itu apa. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham? Aneh lho,” kata Gibran.

    Bahkan, Gibran turut menyebut nama Tom Lembong berulang kali hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Gibran mempermasalahkan klaim Tom tentang hilirisasi industri.

    Tom merupakan mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia di periode kedua Jokowi. Posisi Tom di kabinet diganti oleh Bahlil Lahadalia pada 2019.

    Saat ini, Tom duduk sebagai salah satu petinggi di Timnas Anies-Muhaimin.

    Tom Lembong banyak disebut oleh Gibran karena ia kerap menggaungkan turunnya harga nikel. Komentar itu Tom sampaikan di kanal YouTube Total Politik.

    Selain itu, Tom juga pernah menyebut harga nikel global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ia memprediksi stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” jelas pria yang akrab disapa Tom itu dalam video yang diunggah kanal YouTubeTotal Politik, dikutip Selasa (16/1).

    (pop/sfr)

  • Penerima BLT Pangan Baru Jokowi Beda dengan Penerima Bansos Beras

    Penerima BLT Pangan Baru Jokowi Beda dengan Penerima Bansos Beras

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penerima bantuan langsung tunai (BLT) pangan baru sebesar Rp600 ribu berbeda dengan penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg).

    Airlangga menjelaskan bahwa BLT baru akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang berbeda.

    “(BLT pangan baru) diberikan untuk 18,8 juta penduduk ini berbeda dengan bantuan pangan yang 22 juta,” kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Ia menambahkan perbedaan data penerima tergantung pada data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Kendati begitu, Airlangga menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kg, di mana bantuan pangan beras diberikan hingga Juni 2024.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan,” ujar Airlangga.

    Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, tidak menutup kemungkinan penyaluran bansos diperpanjang.

    “Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi,” pungkasnya.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bansos baru berupa BLT sebesar Rp200 ribu per bulan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan ini diberikan secara langsung sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    Jadi warga penerima akan mendapatkan Rp600 ribu langsung di bulan depan. Sama dengan bansos El Nino tahun lalu yang juga diberikan Rp200 ribu per bulan yang diberikan langsung Rp400 ribu untuk dua bulan.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    (del/sfr)

  • Mempertanyakan Urgensi Pemberian Bansos BLT Jelang Pemilu

    Mempertanyakan Urgensi Pemberian Bansos BLT Jelang Pemilu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah kembali menyebar bantuan sosial (bansos) baru di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Kali ini, bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret.

    Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos baru ini diberikan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana penerima akan sekaligus mendapatkan Rp600 ribu.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya bakal mengotak-atik program yang ada di APBN demi memenuhi anggaran bansos.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujarnya.

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent akan didahulukan.

    “Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

    Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kg. Di mana, bantuan pangan beras telah diperpanjang sampai Juni 2024.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (bansos baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” jelasnya.

    Bansos BLT ini menambah deret bansos lainnya yang disalurkan pemerintah di awal tahun ini, bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

    Lantas tepat kah langkah pemerintah menebar BLT saat ini demi memitigasi risiko pangan? Apa urgensinya?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan penyaluran bansos bisa dimengerti karena secara logika bansos memang diberikan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan lebih lanjut.

    Jika dilihat dari PDB beberapa kuartal terakhir, sambungnya, pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan, terutama konsumsi rumah tangga.

    “Karena itu lah semestinya pemerintah memilih opsi intervensi dengan berbagai macam bansos, agar tekanan daya beli tak terlalu memberatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi sekali lagi, dalam konteks ini, tentu tak ada masalah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/1).

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Terkait bentuk bansos yang disalurkan, apakah tunai atau lainnya, Ronny menilai itu soal pilihan saja. Namun BLT, katanya, memang bisa dikerjakan lebih cepat dan imbasnya bisa langsung terasa, meskipun imbasnya tidak sustainable alias tidak bersifat pemberdayaan.

    Yang menjadi masalah, katanya, justru faktor kepentingan politik elektoral yang bersembunyi di balik keputusan bansos tersebut. Andai saja, Jokowi tidak berpihak ke salah satu kandidat atau tidak memperlihatkan keberpihakannya secara terbuka, maka tidak masalah.

    “Tapi nyatanya tidak demikian. Presiden secara de facto memang berpihak, bahkan sempat menyatakan bahwa presiden memang boleh memihak, yang serta merta membuat semua kebijakan bansos mau tak mau berpengaruh secara elektoral ke salah satu paslon, yakni paslon yang didukung presiden,” katanya.

    Alhasil yang terjadi, katanya, adalah kebijakan bansos berpeluang menjadi instrumen pork barrel politic yaitu memakai anggaran negara untuk program dan kebijakan intervensionisme untuk menguntungkan salah satu paslon.

    Terkait hal itu, Ronny mengatakan ada dua hal yang seharusnya dilakukan. Pertama, para paslon harus non aktif dari segala jabatannya di pemerintahan, agar tidak terjadi “spill over” elektoral dari kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

    Kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus senetral-netralnya. Agar pemilihan umum berada pada level playing field yang sama untuk semua paslon alias tidak ada calon yang menjadi “free rider” atas kebijakan bansos pemerintah.

    Ia juga menilai langkah pemerintah mengotak-atik APBN agar bisa mendanai bansos dengan alasan APBN bersifat fleksibel tidak lah tepat.

    Ia mengatakan APBN awalnya berbentuk RAPBN yang untuk pengesahannya membutuhkan persetujuan DPR. APBN, katanya, harus dikunci secara jelas di akhir tahun lalu, agar posnya pasti dan tidak diubah-ubah untuk kepentingan pemilu.

    Perkara keperluan intervensi, Ronny menilai seharusnya sudah bisa diprediksi dari tahun lalu karena terlihat jelas dari tren pertumbuhan ekonomi yang mulai menurun.

    “Jadi anggaran bansos sebenarnya sudah bisa dikunci di tahun lalu, ketika RAPBN diajukan. Jadi bisa terbebas dari kepentingan politik jelang pilpres,” katanya.

    Yang menjadi pertanyaan, katanya, adalah apakah perubahan pos anggaran tersebut sudah disepakati oleh pemilik anggaran, yakni rakyat via DPR. Kemudian apakah anggaran bansos masih berada dalam ambang batas kesepakatan dengan DPR di APBN 2024.

    “Jadi di sini lah letak persoalanya. Bukan soal fleksibel atau tidak fleksibel. Memangnya uang pribadi Menkeu atau Presiden, sampai-sampai bisa seenaknya dianggap fleksibel seperti itu,” katanya.

    Kental Nuansa Politik

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistra mengatakan bansos sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin.

    Menurutnya ada dua hal yang mendasari hal tersebut. Pertama, pemberian bansos cenderung naik signifikan jelang pemilu. Pola itu, katanya, hampir sama dengan siklus anggaran perlindungan sosial (petlinsos) 2014 dan 2019 yang aat itu naik tajam.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2014 mencapai Rp439 triliun, lalu turun ke Rp230,7 triliun (2015) dan Rp214,9 triliun (2016).

    Anggaran kemudian naik ke Rp216,6 triliun (2017), Rp293,8 triliun (2018), dan Rp308,3 triliun (2019).

    [Gambas:Photo CNN]

    “Itu anomali sekali setelah naik tinggi saat pemilu tahun berikutnya anjlok,” katanya.

    Kedua, pemerintah beralasan pemberian bansos untuk menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan. Ia menilai alasan itu aneh karena di saat yang sama impor pangan terutama beras justru meningkat.

    “Saling kontradiksi antara bansos dengan impor. Harusnya kan impor bisa turunkan harga pangan jadi tidak perlu kasih bansos besar besaran,” katanya.

    Ia menilai bansos berupa BLT akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi ‘sinterklas’ untuk mendukung salah satu calon. Apalagi, pemerintah sampai menggeser anggaran untuk bansos jelang pemilu.

    “Ini akan menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif,” katanya.

  • Bansos Baru Jokowi Rp11 T Dirapel Tiga Bulan, Cair Sekaligus Februari

    Bansos Baru Jokowi Rp11 T Dirapel Tiga Bulan, Cair Sekaligus Februari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Airlangga.

    Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

    “Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi,” pungkasnya.

    (del/ldy)

  • Jokowi Kucur Bansos Baru Rp11 T di Masa Kampanye Pemilu 2024

    Jokowi Kucur Bansos Baru Rp11 T di Masa Kampanye Pemilu 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bantuan sosial (bansos) baru di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bansos baru ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos BLT ini ditujukan untuk masyarakat miskin sebagai mitigasi risiko pangan.

    “Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujarnya dalam Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurut Airlangga bantuan itu diberikan selama tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun, ada kemungkinan akan diperpanjang jika betul-betul bermanfaat bagi warga miskin.

    “Itu untuk tiga bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bansos BLT diberikan dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Menurutnya, penerima akan mendapat Rp200 per bulan, yang diberikan sekaligus pada Februari 2024.

    Jadi, penerima akan mendapatkan Rp600 ribu langsung di bulan depan. Skemanya dirapel, sama dengan pencairan bansos El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, tetapi dicarikan dua bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu.

    “Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) jadi (disalurkan) Februari. Nanti tiga bulan sekaligus (disalurkan),” pungkasnya.

    (ldy/pta)

  • Jokowi Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran

    Jokowi Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan mengapa harga beras masih mahal di pasaran. Menurutnya, harga beras masih naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.

    Hal itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).

    “Ya belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ujarnya usai peninjauan.

    Berdasarkan pengamatannya, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkid terpantau stabil. Cabai rawit misalnya, dijual Rp30 ribu per kilogram (kg).

    “Ya hampir semuanya baik. Cabai rawit sekarang harga di Rp30 (ribu), bawang merah ada di Rp20 (ribu)-Rp22 (ribu),” kata Jokowi.

    “Memang ada kenaikan sedikit di beras, yang lain tidak. Harga-harga masih stabil, hanya tadi, beras, ada kenaikan sedikit,” sambungnya.

    Kedatangan Jokowi disambut pedagang dan masyarakat setempat. Ia langsung menghampiri pedagang dan menanyakan kondisi harga sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah.

    “Ini saya sudah hampir dua minggu enggak pernah masuk pasar, saya ingin cek kembali di Pasar Magelang,” kata Jokowi.

    Selain mengecek harga, Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi para pedagang.

    Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga beras kualitas bawah I dipatok Rp13.800 per kg. Harga itu naik 0,36 persen atau Rp50 dibanding sebelumnya.

    Harga beras kualitas bawah II juga naik 0,37 persen atau Rp50 menjadi Rp13.550 per kg. Selanjutnya, harga beras kualitas media I dan II masing-masing juga naik Rp50 menjadi Rp14.900 dan Rp14.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I naik 0,31 persen atau Rp50 menjadi Rp16.200 per kg. Sementara, harga beras kualitas super II naik 0,64 persen atau Rp100 menjadi Rp15.750.

    (del/pta)

  • Deret Saham Berpeluang Cuan Pekan Ini, Konsumer-Kesehatan

    Deret Saham Berpeluang Cuan Pekan Ini, Konsumer-Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 40,9 poin atau minus 0,57 persen ke level 7.137 pada perdagangan Jumat (26/1) lalu.

    Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,08 miliar saham.

    Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat dua kali, sementara tiga hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun terkoreksi 1,25 persen.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat mayoritas data perdagangan bursa ditutup melemah sepanjang periode 22-26 Januari 2024 kemarin.

    Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon menuturkan kapitalisasi pasar turun dari Rp11.420,46 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.345,77 triliun pada penutupan pekan lalu.

    Rata-rata frekuensi transaksi harian saham turut melemah, yakni sebesar 8,73 persen dari 1.235.025 menjadi 1.127.246 kali transaksi. Kemudian, rata-rata volume transaksi harian saham melemah 14,75 persen dari 18,25 miliar menjadi 15,56 miliar lembar saham.

    “Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,05 triliun dan sepanjang 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp5,78 triliun,” kata Valentina melalui keterangan resmi, Jumat (26/1).

    Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian saham naik 6,84 persen dari Rp10,68 triliun menjadi Rp11,41 triliun.

    Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

    Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi memperkirakan IHSG melanjutkan tren pelemahan pada pekan ini. Menurutnya, indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.978 dan resistance 7.278.

    Oktavianus menuturkan di pekan ini IHSG bakal diwarnai sejumlah sentimen dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, pasar akan mencermati rilis data inflasi RI Januari 2024. Ia pun memperkirakan inflasi Januari bakal naik menjadi 2,7 persen.

    “Kami melihat meski kembali naik, inflasi saat ini masih dalam target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen, sehingga pasar akan merespon moderat dengan hasil ini,” ucap Oktavianus kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (28/1).

    Selain itu, pasar juga akan mencermati rilis data PMI manufaktur Indonesia periode Januari 2024. Ia memperkirakan PMI manufaktur tetap pada level ekspansif yakni di 52,1 atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 52,2.

    Kendati, Oktavianus menyebut manufaktur yang tetap di zona ekspansif akan menjadi penopang aktivitas ekonomi nasional. Pasar juga bekal mencermati rilis data laporan keuangan emiten sepanjang 2023.

    Oktavianus mengatakan rilis yang tak memuaskan bakal mendorong pelemahan IHSG.

    “Kami mengantisipasi hasil yang dibawah ekspektasi akan mendorong penurunan harga sahamnya,” kata dia.

    Adapun menjelang Pemilu dan di masa kampanye saat ini pelaku pasar cenderung wait and see. Di sisi lain, kata Oktavianus, saat ini pasar masih berfokus pada kebijakan moneter bank sentral yang diperkirakan masih akan tetap hawkish.

    Sementara, untuk sentimen dari luar negeri Oktavianus mengatakan bank sentral AS (The Fed) disinyalir tidak akan memangkas suku bunga acuan pada Maret 2024 mendatang. Hal ini tercermin dari rilis data harga Indeks Harga Belanja Personal (PCE) inti AS yang naik tipis sebesar 2,92 persen yoy pada Desember dan berada di bawah ekspektasi pasar 3 persen.

    “Kami melihat ini akan mendorong kemungkinan the Fed tidak akan memangkas suku bunga di Maret 2024,” tutur Oktavianus.

    “Potensi penurunan suku bunga saat ini sudah di bawah 50 persen untuk Maret 2024, dampaknya adalah yield obligasi akan tetap bertahan di level tertinggi dan potensi terjadi outflow saham kembali terjadi,” imbuhnya.

    Bersambung ke halaman berikut…

    Pasar Masih Diliputi Ketidakpastian

    Dalam kondisi seperti di atas, Oktavianus mengingatkan pelaku pasar untuk berhati-hati. Ia menyebut kondisi ketidakpastian dari sikap The Fed di tengah kuatnya data ekonomi AS yang berdampak pada IHSG akan terjadi outflow asing beberapa waktu ke depan, yang juga dapat berdampak pelemahan indeks saham.

    Oktavianus lantas merekomendasikan sejumlah saham pilihan untuk pekan ini. Ia menilai saham defensive stock seperti konsumer dan kesehatan akan menarik di tengah ketidakpastian global.

    “Dan juga saham produsen minyak mentah seiring kenaikan harga komoditas di tengah menguatnya data ekonomi AS,” sambungnya.

    Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

    Pertama, saham PT Siloam International Hospitals Tbk atau SILO yang ditutup menguat 4,48 persen ke posisi 2.330 pada pekan lalu. Oktavianus memproyeksi SILO dapat menyentuh level 2.610 pada pekan ini.

    Kedua, saham PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC yang menguat 0,84 persen ke posisi 1.200 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi saham emiten sektor energi itu dapat menyentuh posisi 1.320 pekan ini.

    Ketiga, Oktavianus merekomendasikan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang ditutup menguat 0,39 persen ke posisi 6.425 pekan lalu. Ia memproyeksi INDF dapat menyentuh posisi 6.750 pekan ini.

    Sementara itu, pelatih investasi saham dan derivatif sekaligus CEO Akela Trading System Hary Suwanda menuturkan sejak 5 Januari 2024, IHSG terkoreksi dan support terdekat saat ini adalah 7.092, sementara resistance 7.281.

    Menurutnya, jika indeks saham berhasil mempertahankan support 7.092, apalagi berhasil melampaui level 7.215, maka ada peluang IHSG untuk melanjutkan rally-nya kembali. Namun apabila IHSG kembali melemah dan menembus support di 7.092, maka indeks akan melanjutkan koreksinya kembali.

    “Akan tetapi kendatipun berada dalam fase koreksi, IHSG secara jangka panjang masih tetap bullish,” kata Hary.

    Hary mengatakan masa Pemilu saat ini membuat pelaku pasar khawatir. Pasalnya, dengan akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi, maka pasar diwarnai kekhawatiran akan kebijakan fiskal yang akan diusung pemerintah yang baru nanti.

    “Apakah kebijakan fiskal pemerintah yang baru nanti akan cenderung kondusif terhadap bisnis atau cenderung restriktif?” sambungnya.

    Sama seperti Oktavianus, Hary juga menyebut pelaku pasar masih wait and see terhadap kebijakan The Fed. Ia juga menilai bank sentral AS itu bakal tetap menahan suku bunga pada Maret nanti.

    Hary menjelaskan perekonomian Negeri Paman Sam secara pasti terus tumbuh. Hal ini juga ditunjang oleh rendahnya angka pengangguran di level 3,7 persen.

    Fakta tersebut pun meredam antusiasme pasar yang semula mengharapkan The Fed akan mulai memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate pada The Federal Open Market Committee (FOMC) 20 Maret yang akan datang.

    Dengan beragam sentimen di atas, Hary menyarankan pelaku pasar fokus pada emiten-emiten yang kinerja operasionalnya bertumbuh. Pasalnya, selama kinerja Earnings per Share (EPS) dan Free Cashflow tetap tumbuh, maka hal itu menunjukkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi dinamika makro ekonomi yang tengah berlangsung.

    “Volatilitas harga pasar yang dipengaruhi berbagai sentimen adalah hal yang biasa terjadi, tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh volatilitas pasar,” ucap Hary.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Khusus bagi Trader, maka fokusnya pada tren harga, karena itu disiplin pada Trading Plan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kunci keberhasilan dalam meraih keuntungan dengan resiko yang tetap terkendali,” imbuhnya.

    Hary pun menyebutkan beberapa saham yang bisa diperhatikan oleh investor. Saham otu seperti PT Indo Tambangraya Megah Tbk atau ITMG yang ditutup menguat 0,66 persen ke posisi 26.700 pekan lalu.

    Hary memproyeksi emiten tersebut bisa menyentuh level 27.825 pada pekan ini.

    Selanjutnya, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA yang menguat 8 persen dalam sepekan ke posisi 675. Hary memprediksi MBMA berada di posisi 730 pada pekan ini.