Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang

    Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah kritik cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi ugal-ugalan.

    “Enggak, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kami kan yang merencanakan, yang merancang apa yang patut untuk kita buka investasi,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Suharso mengatakan Bappenas selalu mendorong agar investasi pada sumber daya alam termasuk nikel, bauksit, emas, tidak hanya untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, tetapi diikuti dengan teknologi untuk mendukung pembangunan industri.

    “Jangan sampai kemudian orang datang investasi hanya mengeruk saja, di bawa ke sana. Kemudian kita gigit jari,” katanya.

    Dalam debat jilid 4 lalu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan. Pasalnya, hilirisasi malah ia nilai merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Tak hanya itu, Cak Imin mengatakan hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    (fby/agt)

  • Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat secara kontinu bahkan setelah Juni 2024.

    Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Selasa (30/1).

    Jokowi turut didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

    “Nanti akan diberikan Januari, Februari, Maret setuju mboten? yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” tanya Jokowi.

    Jokowi menyebut beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik alias premium. Ia pun meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.

    “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, salah seorang warga penerima, Suparjani mengaku senang dengan program bantuan pangan tersebut.

    Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

    “Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran,” ujarnya.

    Presiden Jokowi  menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa bulan lalu demi membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras. 

    Mengutip akun X milik Jokowi, bantuan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat. Rencananya bantuan disalurkan hingga Juni 2024.

    Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

    “Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024,” tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

    (khr/agt)

  • Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

    Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

    “Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

    “Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain,” katanya.

    Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

    “Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai,” katanya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

    (fby/agt)

  • 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sebanyak 250 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang fresh graduate akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Proses seleksi, katanya, akan dimulai Maret mendatang.

    “Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Azwar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga untuk mendata kebutuhan formasi CPNS.

    Selain itu, Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat lokal diberikan ruang khusus sebagai ASN di IKN.

    “Kita lagi diskusikan bersama pak presiden,” katanya.

    Sebelumnya, Azwar mengatakan PNS untuk IKN baik yang dipindahkan maupun diisi dari jalur rekrutmen CPNS 2024 akan diseleksi ketat.

    Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

    Karena itu, ia berharap seleksi ketat ini menghadirkan birokrasi terbaik dari aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik.

    “Kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana. Diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja, namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/1).

    (fby/agt)

  • BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    Mataram, CNN Indonesia —

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyanjung PT Bank Central Asia Tbk alias BCA karena bergerak cepat (gercep) membantu realisasi target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

    Mereka menilai aksi BCA membagikan lebih dari 1.000 sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sejalan dengan target Jokowi.

    “Bahwa hal ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia di 2024,” ucap Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Siti Aminah dalam Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMKM Binaan BCA di Kantor Gubernur NTB pada Selasa (30/1).

    Siti menyebut fasilitasi berupa sertifikat halal gratis ini menjadi bentuk dukungan BCA dan pemerintah untuk memperkuat usaha ‘wong cilik’ dalam perekonomian nasional.

    Pasalnya, pemerintah mematok target 10 juta sertifikasi halal produk Indonesia pada tahun ini. Siti mengatakan batas akhir sertifikasi tersebut adalah 18 Oktober 2024.

    “Kita ucapkan terima kasih kepada BCA… BPJPH terus berupaya memperkuat ekosistem halal di Indonesia melalui program 10 juta produk bersertifikat halal. BCA di 2024 telah memfasilitasi lagi ada 2.000-an (UMKM) di seluruh Indonesia,” jelas Siti.

    “Ini merupakan strategi dalam menyongsong kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan minuman serta hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan yang jatuh pada 18 Oktober 2024, jadi itu wajib bersertifikat halal,” tambahnya.

    Di lain sisi, Direktur BCA John Kosasih mengatakan sudah ada 967 sertifikat halal yang dibagikan BCA kepada UMKM binaannya di seluruh Indonesia pada 2023 lalu. Puluhan sertifikat lainnya diklaim sedang berproses dan akan segera dibagikan.

    Ia merinci ada 475 sertifikat halal diberikan di Lombok, 133 sertifikat di Solo dan Yogyakarta, 103 di Banjarmasin, dan 71 di Tulungagung dan Surabaya. Kemudian, 47 sertifikat dibagikan untuk UMKM binaan BCA di Makassar, 45 di Jabodetabek, 41 di Tasikmalaya, 32 di Lampung, dan 20 lainnya di Padang.

    (skt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjamin masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa tugas negara adalah memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, agar menjadikan Indonesia semakin maju.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1). Acara ini digelar di Taman Budaya Gunungkidul dan dihadiri 1.454 peserta JKN yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta 25 peserta JKN yang juga merupakan pasien hemodialisa dan thalassemia.

    Menurut Jokowi, pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Disebutkan bahwa meski ada antrean, tapi tidak lama karena juga ada pasien yang harus dirawat.

    “Kita semua menginginkan negara Indonesia semakin maju. Jika ingin maju, maka rakyat harus sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan apa yang diungkapkan Jokowi. Menurutnya peran fasilitas kesehatan adalah salah satu kunci untuk menuju negara yang sehat.

    “Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Apabila pelayanan di fasilitas kesehatan memuaskan, maka pasien akan merasa aman dan nyaman,” kata dia.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dirinya mengingatkan bahwa sakit bisa terjadi kapan pun, sehingga perlu jaminan kesehatan bagi warga Indonesia, seperti Program JKN ini.

    (Foto: Arsip BPJS Kesehatan)

    Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa saat ini peserta JKN telah mencapai 267,3 juta atau 95,75 persen dari penduduk Indonesia.

    Per 1 Januari 2024, untuk capaian peserta JKN di Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 3,69 juta atau 99,58 persen dari total jumlah penduduk, dan telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

    “Di Kabupaten Gunungkidul sendiri jumlah peserta JKN sebesar 793,6 ribu. Pencapaian inilah merupakan hasil kerja keras dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat. Diharapkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan Program JKN,” ucapnya.

    Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan 394 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di DI Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat 59 FKTP dan 8 FKRTL yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

    “Dari jumlah tersebut, terdapat 34 FKRTL untuk pelayanan hemodialisa dan di Gunungkidul sendiri terdapat 5 FKRTL yang mendukung layanan tersebut,” papar dia.

    Ghufron mengatakan bahwa pada 2023 total pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 12,4 juta, atau 39.140 pemanfaatan per hari, untuk kunjungan sehat dan kunjungan sakit di fasilitas kesehatan.

    Jumlah keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada 2023 di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp4,04 triliun.

    Dari semua itu, ia melanjutkan, penyakit berbiaya katastropik masih menjadi momok di Indonesia. Penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan bagi keluarga yang menderita penyakit tersebut.

    “Di tahun 2023 BPJS Kesehatan telah menggolontorkan Rp214,99 miliar untuk menjamin penyakit berbiaya katastroptik di Kabupaten Gunungkidul,” terangnya.

    Ghufron mengaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan jaminan bagi penyakit berbiaya katastropik. Ia berharap agar semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

    Ia juga menekankan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan masyarakat yang sehat, Indonesia dapat semakin maju dan berdaya saing.

    “Kesehatan adalah hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. BPJS Kesehatan melalui Program JKN senantiasa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Susanto, mengungkapkan rasa syukurnya akan kehadiran Program JKN. Dirinya sudah terdaftar sejak 2015 dan langsung memanfaatkan layanan JKN untuk cuci darah.

    “Sejak 2015 tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengakses layanan kesehatan dengan Program JKN. Bahkan sekarang sudah semakin mudah dengan kehadiran Aplikasi Mobile JKN, dan saya menggunakan untuk mengambil antrean secara online,” kata dia.

    Sebagai informasi, kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul juga dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Sunaryanta, serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul.

    (rir/rir)

  • Daftar Resmi Besaran Gaji PPPK Terbaru

    Daftar Resmi Besaran Gaji PPPK Terbaru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan mengenai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ada 17 golongan dengan besaran nilai yang berbeda dan berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Gaji PPPK terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 26 Januari 2024.

    Aturan baru ini akan menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020).

    “Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tulis Perpres tersebut yang dikutip pada Selasa (30/1).

    Berikut daftar gaji PPPK terbaru berdasarkan golongannya:

    I Rp1.938.500-Rp2.900.900

    II Rp2.116.900-Rp3.071.200

    III Rp2.206.500-Rp3.201.200

    IV Rp2.299.800-Rp3.336.600

    V Rp2.511.500-Rp4.189.900

    VI Rp2.742.800-Rp4.367.100

    VII Rp2.858.800-Rp4.551.800

    VIII Rp2.979.700-Rp4.744.400

    IX Rp3.203.600-Rp5.261.500

    X Rp3.339.100-Rp5.484.000

    XI Rp3.480.300-Rp5.716.000

    XII Rp3.627.500-Rp5.957.800

    XIII Rp3.781.000-Rp6.209.800

    XIV Rp3.940.900-Rp6.472.500

    XV Rp4.107.600-Rp6.746.200

    XVI Rp4.281.400-Rp7.031.600

    XVII Rp4.462.500-Rp7.329.000.

    (ldy/agt)

  • Jokowi Juga Resmi Naikkan Gaji Anggota TNI dan Polri, Ini Rinciannya

    Jokowi Juga Resmi Naikkan Gaji Anggota TNI dan Polri, Ini Rinciannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan gaji anggota TNI dan Polri mulai 1 Januari 2024.

    Untuk kenaikan gaji TNI aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

    “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Selasa (30/1).

    Sementara aturan kenaikan gaji polisi tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Kedua aturan tersebut pun berlaku sejak 26 Januari 2024 atau tepat setelah Jokowi menandatangani PP.

    Berikut daftar gaji TNI dan Polri setelah dinaikkan Jokowi:

    Gaji TNIGolongan I: Tamtama TNI

    – Kelas Dua/Prajurit Dua: Rp1.775.000 hingga Rp2.741.300
    – Kelas Satu/Prajurit Satu: Rp1.830.500 hingga Rp2.827.000
    – Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.887.800 hingga Rp2.915.400
    – Kopral Dua: Rp1.946.800 hingga Rp3.006.600
    – Kopral Satu: Rp2.007.700 hingga Rp3.100.700
    – Kopral Kepala: Rp2.070.500 hingga Rp3.197.700

    Golongan II: Bintara TNI

    – Sersan Dua: Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700
    – Sersan Satu: Rp2.343.100 hingga Rp3.850.500
    – Sersan Kepala: Rp2.116.400 hingga Rp3.971.000
    – Sersan Mayor: Rp2.492.000 hingga Rp4.095.200
    – Pembantu Letnan Dua: Rp2.570.000 hingga Rp4.223.300
    – Pembantu Letnan Satu: Rp2.650.300 hingga Rp4.355.400

    Golongan III: Perwira Pertama TNI

    – Letnan Dua: Rp2.954.200 hingga Rp4.779.300
    – Letnan Satu: Rp3.046.600 hingga Rp5.006.500
    Kapten: Rp3.141.900 hingga Rp5.163.100

    Golongan IV: Perwira Menengah TNI

    – Mayor: Rp3.240.200 hingga Rp5.324.600
    – Letnan Kolonel: Rp3.341.500 hingga Rp5.491.200
    – Kolonel: Rp3.446.000 hingga Rp5.663.000

    Golongan IV: Perwira Tinggi TNI

    – Brigadir Jenderal Laksamana Pertama Marsekal Pertama: Rp3.553.800 hingga Rp5.840.100
    – Mayor Jenderal Laksamana Muda Marsekal Muda: Rp3.665.000 hingga Rp6.022.800
    – Letnan Jenderal Laksamana Madya Marsekal Madya: Rp5.485.800 hingga Rp6.211.200
    – Jenderal Laksamana Marsekal: Rp5.657.400 hingga Rp6.405.500

    Gaji PolriGolongan I (Tamtama)

    – Bhayangkara Dua (Bharada): Rp1.775.000 – Rp2.741.300
    – Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp1.830.500 – Rp2.827.000
    – Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.887.800 – Rp2.915.400
    – Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp1.946.800 – Rp3.006.000
    – Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp2.007.700 – Rp3.100.700
    – Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp2.070.500 – Rp3.197.700

    Golongan II (Bintara)

    – Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2.272.100 – Rp3.733.700
    – Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2.343.100 – Rp3.850.500
    – Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2.416.400 – Rp3.971.000
    – Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.492.000 – Rp4.095.200
    – Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2.570.000 – Rp4.223.300
    – Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2.650.300 – Rp4.355.400

    Golongan III (Perwira Pertama)

    – Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2.954.200 – Rp4.779.300
    – Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp3.046.600 – Rp5.006.500
    – Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp3.141.900 -Rp 5.163.100

    Golongan IV (Perwira Menengah)

    – Komisaris Polisi (Kompol): Rp3.240.200 – Rp5.324.600
    – Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3.341.500 – Rp5.491.200
    – Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Rp3.446.000 – Rp5.663.000

    Golongan IV (Perwira Tinggi)

    – Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp3.553.800 – Rp5.840.100
    – Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp3.665.000 – Rp6.022.800
    – Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp5.485.800 – Rp6.211.200
    – Jenderal Polisi: Rp5.657.400 – Rp6.405.500

    (mrh/agt)

  • Jokowi Tetapkan Aturan Baru Gaji PPPK, Kisaran Rp1,9 Juta-Rp7,32 Juta

    Jokowi Tetapkan Aturan Baru Gaji PPPK, Kisaran Rp1,9 Juta-Rp7,32 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan baru mengenai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

    Aturan mengenai gaji ini ditandatangani Jokowi pada 26 Januari 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 lalu. Artinya, sama dengan gaji PNS, selisih nilai saat ini dengan sebelumnya akan dirapel pada pembayaran gaji Februari 2024.

    “Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tulis Perpres tersebut yang dikutip pada Selasa (30/1).

    Aturan baru ini akan menggantikan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218).

    Daftar gaji pegawai dalam aturan ini ditetapkan untuk 17 golongan. Untuk jabatan terendah atau golongan ditetapkan sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta per bulan.

    Sedangkan untuk gaji tertinggi diberikan kepada pegawai golongan 17 sebesar Rp4,462 juta-Rp7,329 juta.

    Tak hanya gaji PPPK, Jokowi juga mengeluarkan gaji resmi untuk PNS yang dinaikkan mulai awal tahun ini.

    Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS resmi menaikkan gaji PNS.

    (ldy/agt)

  • Rincian Lengkap Kenaikan Gaji PNS yang Baru Saja Ditetapkan Jokowi

    Rincian Lengkap Kenaikan Gaji PNS yang Baru Saja Ditetapkan Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS resmi menaikkan gaji PNS.

    Berdasarkan beleid yang diteken Jokowi pada 26 Januari lalu tersebut, kenaikan gaji berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Berikut daftar kenaikannya;

    Daftar Penyesuaian Gaji Pokok PNS.  (jdih.setneg.go.id).
    Untuk golongan I

    Golongan 1A dengan masa kerja golongan 0 tahun naik dari Rp1,56 juta jadi Rp1,685 juta per bulan

    Golongan 1A dengan masa kerja golongan 2 naik dari Rp1,61 juta menjadi Rp1,738 juta per bulan

    Golongan 1B dengan masa kerja golongan 3 naik dari Rp1,704 juta menjadi Rp1,84 juta per bulan.

    Golongan 1B dengan masa kerja golongan 5 tahun naik dari Rp1,758 juta menjadi Rp1,898 juta per bulan.

    Daftar Penyesuaian Gaji Pokok PNS. (Foto: jdih.setneg.go.id).Golongan II

    Golongan II A dengan masa kerja golongan 1 tahun naik dari Rp2,054 juta menjadi Rp2,218 juta per bulan.

    Golongan II B dengan masa kerja golongan 3 tahun naik dari Rp2,208 juta menjadi Rp2,385 juta

    Golongan II C dengan masa kerja golongan 7 tahun naik dari Rp2,449 juta menjadi Rp2,645 juta

    Golongan III

    Golongan III A dengan masa kerja golongan 2 tahun naik dari Rp2,66 juta menjadi Rp2,873 juta

    Golongan III B dengan masa kerja golongan 6 tahun naik dari Rp2,95 juta jadi Rp3,186 juta

    (agt/agt)