Profil Tom Lembong, Eks Mendag yang Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh
Kejaksaan Agung
dalam kasus dugaan
korupsi
terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Lelaki yang kerap disapa
Tom Lembong
itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.
Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta.
Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (B.A.) di bidang arsitektur dan tata kota.
Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan.
Dia bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000.
Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi presiden 2014.
Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai 2019.
Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula.
Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut.
Oleh Kemendag, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih.
“Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.
Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai Rp 400 miliar. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: joko widodo
-
/data/photo/2024/10/29/6720ed8793449.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Profil Tom Lembong, Eks Mendag yang Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula Nasional
-

KPK Pastikan Usut Fakta Persidangan ‘Blok Medan’ yang Diduga Seret Bobby Nasution
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pimpinan dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK, berkaitan dengan ‘Blok Medan’.
Istilah Blok Medan itu diduga berkaitan dengan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Fakta itu terungkap pada kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili saat persidangan AGK, Agustus 2024 lalu.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi untuk menjadi perkara baru akan menjadi perhatian pimpinan lembaga antirasuah.
“Tentunya hal itu akan dibahas dan dilihat seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang disampaikan, disandingkan dengan apa alat bukti yang ada,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Tessa menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membahas fakta persidangan soal Blok Medan itu hingga tahap gelar perkara atau expose. Menurutnya, KPK bakal mengusut lebih jauh dugaan praktik rasuah di sektor pertambangan itu apabila ditemukan alat bukti.
“Kalau memang alat bukti dan keterlibatan itu sudah terang benderang, tentunya hal tersebut dapat dinaikkan pengusutannya entah di penyelidikan ataupun penyidikan yang baru,” ujarnya.
Pada keterangan sebelumnya, KPK mengaku belum ada laporan pengembangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus AGK. Mantan kepala daerah itu kini sudah dijatuhi vonis penjara selama 8 tahun atas kasus suap dan gratifikasi.
Di sisi lain, kini KPK tengah mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan olehnya di tingkat penyidikan. Orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, juga didakwa memberikan suap kepadanya untuk meloloskan 57 rekomendasi izin tambang di Maluku Utara oleh gubernur.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, fakta persidangan soal Blok Medan juga sudah dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat KPK.
“Terkait dengan Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPU, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat]. Ada yang laporan ke PLPM juga.Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di kedeputian INDA [Informasi dan Data],” katanya pada konferensi pers beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak AGK mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.
Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.
Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.
“Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah,” katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).
-

Tersangka Kasus Gula Tom Lembong Punya Harta Rp101,4 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Tersangka eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp101,4 miliar saat jadi Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi.
Tom Lembong menjadi tersangka usai pihak berwajib mendapatkan temuan pidana pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional.
Berdasarkan data LHKPN KPK, Tom Lembong tersebut telah mendaftarkan kekayaannya terakhir pada 30 September 2015.
Tom Lembong tercatat memiliki harta yang bergerak sebesar Rp156.240.000, dengan rincian Rp81.240.000 berasal dari hasilnya sendiri tahun 2007-2015 dan Rp75.000.000 berupa logam mulia yang berasal dari hibah tahun 2011.
Tidak hanya itu, Tom Lembong juga memiliki surat berharga sebesar Rp444.800.000 dan mata uang asing USD10 juta dengan rincian uang tunai USD10 juta berasal dari investasi pribadi tahun 2007-2015 dan investasi surat berharga dari tahun 2005-2015.
Selanjutnya, dari data LHKPN juga tercatat Tom Lembong memiliki giro dan setara kas sebesar Rp370.518.343 dan USD19.188 yang diklaim berasal dari hasil sendiri.
Selanjutnya, Tom Lembong juga memiliki hutang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp30.693.877.
Sehingga, jika ditotal keseluruhan, tersangka Tom Lembong memiliki harta kekayaan sebesar Rp940.864.466 dan USD10.019.188.
-

Presiden Jokowi Resmikan Pasar Jongke
Solo, Gatra.com – Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Jongke, Solo, Sabtu (27/7). Pasar yang direhabilitasi selama satu tahun ini, pembangunannya menelan anggaran sebesar Rp 124 miliar.
Jokowi datang ke pasar Jongke sekitar pukul 07.30 WIB. Dengan ditemani ibu negara Iriana, ia mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya saat blusukan. Jokowi pun langsung menuju ke dalam pasar.
Ia meninjau kondisi di dalam pasar dan menyapa pedagang. Dalam kesempatan ini pedagang berebut kaos yang dibagikan. Selain membagikan kaos, juga dibagikan sembako dan uang.
“Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan Pasar Jongke,” ucap Jokowi.
Setelahnya ia menekan tombol sebagai tanda pasar ini diresmikan. Pasar seluas 29 ribu meter persegi ini menelan anggaran Rp 124 miliar.
Dengan diresmikannya Pasar Jongke ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan pada para pedagang. Menurut Jokowi yang merupakan mantan Wali Kota Solo ini, setelah dibangun Pasar Jongke menjelma seperti pusat perbelanjaan. Ia juga berpesan agar ada tempat parkir yang memadai untuk para pengunjung.
“Sehingga pembeli bisa nyaman, baik parkir untuk sepeda motor maupun mobil. Kemudian para pedagang juga bisa melayani konsumennya dengan baik dengan ramah,” katanya.
Sebagai informasi Revitalisasi Pasar Jongke berupa pembangunan ulang dan perluasan area pasar. Pembangunannya dimulai sejak pertengahan 2023 lalu dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 124 miliar.
“Ada beberapa proyek fisik yang masih dikerjakan Kementerian PUPR, seperti Alun-alun Keraton dan Underpass Joglo. Insyaallah semua rampung tahun ini,” beber Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti.
19
-

Kronologi Dugaan Korupsi Impor Gula yang Bikin Tom Lembong jadi Tersangka
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.
Hal tersebut menjadi penyebab pria yang akrab disapa Tom Lembong itu kini ditetapkan tersangka oleh tim penyidik di Jampidsus Kejagung, Selasa (29/10/2024).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.
Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.
“Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).
Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.
“Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri,” lanjut Qohari.
Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.
Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.
Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.
Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.
Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.
Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.
Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.
“Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar,” pungkasnya.
Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.
-

Najwa Shihab Diserang Gara-gara ‘Nebeng’, Warganet: Kelakuan Buzzer Mematikan Karakter
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini nama Najwa Shihab jadi trending topik di media sosial. Pro dan kontra muncul usai vidoe ucapan “nebeng” yang terlontar viral di media sosial.
Jurnalis senior pemilik program Mata Najwa itu sedang menjadi bulan-bulanan netizen karena menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘nebeng’ pesawat TNI AU ketika pulang ke Solo usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Serangan netizen terhadap Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, dipicu celetukan Nana saat siaran langsung momen pelantikan Prabowo-Gibran melalui kanal YouTube Narasi pada 20 Oktober 2024 lalu. Setelah pelantikan, Jokowi dan Iriana Jokowi langsung pulang ke kampung halamannya di Solo. Kepulangan Jokowi diantar menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU yang dikawal delapan pesawat tempur.
Sebelumnya, sempat beredar kabar Jokowi pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial. Di momen itu, Nana kemudian mengeluarkan celetukan soal nebeng.
“Gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU,” kata Nana yang kemudian diluruskan oleh rekannya. “Nggak nebeng sih Mbak Nana, mengantar langsung,” kata rekan Nana. “Mengantar langsung,” timpal Nana meluruskan celetukan sebelumnya.
Meski telah diluruskan tapi potongan video Nana soal Jokowi nebang TNI AU viral di media sosial. Nana menjadi bulan-bulanan, sasaran serangan netizen yang tidak terima atas celetukan tersebut.
Hal itu juga dibahas akun @dewimaysaa di X. Menurutnya, hal tersebut adalah upaya mematikan karakter sang jurnalis.
“Fyi, serangan untuk “mematikan karakter” Najwa Shihab ini udah dimulai pasca peringatan darurat. Bisa diliat sendiri gimana isi komentar di tiktoknya beliau selama kurang lebih dua bulanan ini. Selain dihujani ujaran rasis, bayangin Mba Nana juga sampe dilecehin begini,” tulisnya sembari membagikan tangkapan layar serangan terhadap Najwa Shihab di TikTok dan Instagram.
-

Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi
Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).
Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.
Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.
Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.
Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.
Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.
Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.
48
-

Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk Prabowo Jadi Utusan Khusus di COP29
Jakarta –
Hashim Djojohadikusumo mengaku diminta sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Perubahan Iklim. Hal itu disampaikan Hashim saat menghadiri rapat persiapan Conference of The Parties (COP29).
“Seperti dikatakan Pak Menteri Kehutanan, saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden Republik Indonesia pada konferensi COP29 ini,” kata Hashim kepada wartawan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Saat ditegaskan kembali mengenai posisinya, Hashim menyebut surat penunjukannya sebagai utusan khusus akan ditandatangani Prabowo hari ini.
“Saya dengar surat penunjukkan saya hari ini ditandatangani Pak Prabowo,” ungkap Hashim.
Saat ditanya apakah dirinya merupakan tambahan dari tujuh utusan khusus presiden yang telah dilantik sebelumnya, Hashim tak menjelaskan. Dia mengaku hanya akan bekerja sesuai tugasnya.
“Saya nggak tahu ya legalitasnya apa, tapi saya kira saya bekerja saja, nggak usah upacara (seperti pelantikan) lah,” imbuhnya.
“Kebetulan pada COP29 nanti yang akan menjadi head of delegation yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo beliau sekaligus menjadi special envoy for energy and environment yang ditunjuk oleh bapak presiden,” pungkas Raja Juli.
Sebagai informasi aturan mengenai utusan khusus presiden termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan itu ditetapkan 18 Oktober 2024 oleh Jokowi dan diundangkan di hari yang sama yang ditandatangani oleh Pratikno selaku Mensesneg kala itu.
Berikut daftar tujuh utusan khusus yang telah dilantik presiden:
1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono
2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas
3. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan KH Miftah Maulana Habiburrahman
4. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad
5. Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridha Sabana
6. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu
7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani
(ond/maa)
-

Media Asing Tiba-Tiba Sorot Kelanjutan IKN di Era Prabowo, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara kembali menjadi sorotan media asing. Ini muncul ketika Presiden baru RI, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan terkait proyek tersebut.
Salah satunya media berbasis di Kanada, Reuters, yang juga dilansir media Singapura, Channel News Asia (CNA). Laman itu membuat artikel khusus berjudul ‘Indonesia’s Prabowo wants key buildings in new capital ready in 4 years’ dirilis pada Selasa (29/10/2024).
“Pemimpin baru Indonesia, Prabowo Subianto, ingin menyelesaikan gedung-gedung penting pemerintahan dan parlemen di ibu kota baru senilai US$32 miliar dalam empat tahun ke depan, menurut seorang menteri Kabinet,” tulis laman itu.
“Proyek ibu kota, yang merupakan inisiatif mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan untuk memindahkan pusat kekuasaan Indonesia sekitar 1.200 km dari Jakarta yang tenggelam dan padat ke Nusantara, yang terletak di hutan pulau Kalimantan,” tambahnya.
Dijelaskan bahwa sempat muncul keraguan tentang IKN di tengah bergantinya pemimpin Indonesia. Apalagi muncul program makan gratis, yang kini dikenal dengan makan bergizi.
“Pernyataan mengenai niat Prabowo ini muncul di tengah keraguan bahwa ia akan melaksanakan proyek tersebut dengan kecepatan yang sama seperti Widodo,” tulis laman itu menyebut nama belakang mantan Presiden Jokowi.
“Apakah anggaran negara dapat digunakan untuk mendanai Nusantara bersamaan dengan program makanan gratisnya yang bernilai miliaran dolar, janji kampanye pemilunya yang khas,” tambahnya.
Namun ditambahkan pula bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa komitmen Prabowo tak perlu diragukan. Ia menjamin proyek warisan itu akan diselesaikan.
Sebenarnya komitmen tentang pembangunan IKN juga disorot laman Korea, The Korea Post. Disebut bagaimana pemindahan ibu kota juga menjadi salah satu fokus Prabowo menjadi Presiden RI.
“Presiden Prabowo mendukung rencana pemindahan ibu kota yang digagas mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan proyek Nusantara,” tambahnya dalam artikel berjudul ‘Indonesia’s New President Prabowo Aims for 8% Economic Growth Rate’.
“Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, memitigasi masalah lingkungan hidup, dan mendorong keseimbangan pembangunan daerah,”tambahnya.
“Nusantara yang terletak di Kalimantan bagian timur ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah yang berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat menarik investasi dan memainkan peran penting dalam merevitalisasi perekonomian lokal.”
(sef/sef)
