Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus impor gula pada rentang waktu 2015-2016.

    Hal itu mengejutkan banyak pihak, karena cepatnya Tom Lembong diseret ke rumah tahanan.

    Sejumlah pegiat media sosial meminta aparat hukum tidak tebang pilih dengan hanya menargetkan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah.

    “Oke, habis Tom Lembong lalu bagaimana dengan : Airlangga Hartarto, dugaan kasus ekspor CPO 2021-2021,” tulis pemerhati sosial politik Jhon Sitorus lewat akun media sosial X @JhonSitorus_18.

    Tak hanya Airlangga, Jhon Sitorus juga mengingatkan aparat hukum kasus-kasus lain yang pernah mencuat namun tak jelas penyelesaiannya, seperti Zulkifli Hasan, dugaan kasus alih fungsi hutan, impor gula; Dito Ariotedjo, dugaan kasus BTS 4G; Prabowo, soal dugaan kasus Food Estate dan pesawat bekas; Muhaimin Iskandar, soal dugaan kasus Kemnaker dan Kardus Durian;

    “Bahlil, soal dugaan kasus izin tambang; Halim Iskandar, dugaan dana hibah di Jawa Timur; Khofifah, soal dugaan Proyek Kemensos dan suap dana hibah di Jatim,” lanjutnya.

    Juga diingatkan mengenai kasus gratifikasi jet pribadi yang terjadi pada putra mantan Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di mana Jhon Sitorus menilai KPK tidak berani bersikap sampai sekarang.

    “Mari berantas KORUPSI tanpa PANDANG BULU. Yang benar katakan benar, yang salah berani katakan salah,” tandasnya. (sam/fajar)

  • Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Isu Bakal Jadi Partai, Sekjen Projo: Kita Lihat Nanti di Kongres

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal alias Sekjen Pro Jokowi (ProJo) Handoyo belum mamastikan apakah mereka akan berubah menjadi partai atau tetap mempertahankan status mereka sebagai relawan.

    Handoyo menuturkan bahwa kepastian mengenai status dan masa depan ProJo di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan terjawab saat kongres nanti. 

    Hal ini diungkapkan oleh Handoyo dalam perhelatan Deklarasi Dukungan Relawan Projo terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024). 

    “Nanti itu akan kita lihat di kongres,” tuturnya kepada para wartawan. 

    Handoyo menjelaskan, bahwa Projo awalnya lahir dari relawan Jokowi yang terus melakukan transformasi dan mengikuti jalan sejarah. Namun demikian, setelah jabatan Jokowi selesai dan diganti oleh Prabowo Subianto, masa depan organisasi relawan itupun belum jelas.

    “Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai. Tapi yang jelas kami di Projo selalu berpijak pada tagline kami, kami setia di garis rakyat. Maka, pilihan-pilihan itu pasti akan kami mengacu dari apa yang menjadi kehendak rakyat,” ungkapnya. 

    Handoyo menambahkan bahwa ProJo membaca situasi lebih lanjut dan menimbang masukan-masukan di kongres. Apalagi mereka mengklaim telah memiliki banyak pengurus di seluruh Indonesia.

    “Kita punya DPC dari seluruh Indonesia, mereka yg selama ini berinteraksi dengan rakyat di bawah. Nanti mereka yg akan bicara. Kami akan mengikuti jalan sejarah kami,” tutur Handoyo. 

    Adapun Handoyo memperkirakan perhelatan tersebut digelar pada awal Desember. Dia juga belum berani memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut. “Kongres Insyaallah sekitar, tanggal 7, 8 Desember,” terangnya. 

  • Kasus Impor Gula: Selain Tom Lembong, Said Didu Soroti Praktik Impor oleh Sejumlah Mendag di Era Jokowi

    Kasus Impor Gula: Selain Tom Lembong, Said Didu Soroti Praktik Impor oleh Sejumlah Mendag di Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas (Tom) Lembong ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus impor gula. Namun, menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Lembong bukan satu-satunya Mendag di era pemerintahan Jokowi yang terlibat dalam praktik impor gula.

    Bahkan, Said Didu mengungkapkan bahwa Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) juga terlibat dalam impor gula sebanyak 18 juta ton.

    Said Didu menegaskan perlunya pemeriksaan menyeluruh atas kemungkinan adanya korupsi dalam praktik impor gula di Indonesia.

    “Kita berikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar korupsi impor gula selama ini,” ujar Said Didu, Rabu (30/10/2024).

    Dia juga berharap semua pihak yang terlibat dalam skema impor gula diperiksa tanpa ada tebang pilih.

    Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beberapa Mendag tercatat melakukan impor gula dengan jumlah yang signifikan, yaitu:

    Thomas Lembong (2015-2016): impor gula sekitar 5 juta ton

    Enggartiasto Lukita (2016-2019): impor gula sekitar 15 juta ton

    Agus Suparmanto (2019-2020): impor gula sekitar 9,5 juta ton

    Muhammad Luthfi (2020-2022): impor gula sekitar 13 juta ton

    Zulkifli Hasan (2022-2024): impor gula sekitar 18 juta ton

    Said Didu menekankan bahwa meskipun pergantian menteri terjadi, praktik dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam impor gula tampaknya tetap sama.

    “Mafia impor gula sebenarnya adalah pemilik modal yang mendanai impor tersebut, sementara perusahaan importir sering hanya pinjam bendera,” ungkap Said Didu.

    Dengan semakin maraknya sorotan terhadap impor gula di Indonesia, dukungan menguat untuk mengusut kemungkinan adanya korupsi atau keterlibatan mafia dalam praktik ini. (Ikbal/fajar)

  • Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) digunakan sebagai mobil dinas para menteri, wakil menteri (wamen), bahkan hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih. 

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, arahan Prabowo untuk mobil dinas itu masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa semua anggota kabinet termasuk kepala badan dipastikan bakal diwajibkan menggunakan Maung. 

    “Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Hasan mengatakan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengurus soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas anggota kabinet. 

    Menurutnya, arahan kepada para anggota kabinet sejalan dengan keputusan Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai mobil kepresidenan. 

    “Beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” tuturnya. 

    Kendati adanya arahan itu, peralihan menuju penggunaan Maung masih akan melewati kalkulasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung berapa jumlah mobil yang perlu diproduksi oleh Pindad.

    “Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” kata Prasetyo, Selasa (29/10/2024).

    Sementara itu, Prasetyo melanjutkan juga tengah mengkaji terkait dengan penggunaan mobil Toyota Alphard oleh Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah digunakan oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Kajian yang dimaksud adalah akan mengembalikannya kepada Negara atau melakukan pelelangan.

    “Ya nanti kami pikirkan. Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kami pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa,” pungkas Prasetyo.

  • Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    GELORA.CO –  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

    Selain itu, Prabowo dikabarkan bakal mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), dan Inggris sepanjang November 2024. Lamanya waktu perjalanan Prabowo keluar negeri membuat pemerintahan tak boleh vakum.

    Oleh karena itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada istilah pelaksana tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri. Sehingga tugas kepala negara akan digantikan wakilnya selama Prabowo berada tidak di Indonesia.

    “Tidak ada istilah plt presiden, jadi wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Hasan menjelaskan, tidak ada instrumen hukum ketika wakil presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat RI 1 berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

    “Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” katanya.

    Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo. Atas dasar itu, kata Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah plt presiden,” kata Hasan.

    Adapun Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20. APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

  • Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

    Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

    “Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain,” kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

    Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

    “Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4×4 ada 16 building,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

    “Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen,” terangnya.

    (acd/ara)

  • Jimly Asshiddiqie Apresiasi Kejaksaan Usai Tom Lembong Ditangkap, Warganet: Masih Tebang Pilih Prof

    Jimly Asshiddiqie Apresiasi Kejaksaan Usai Tom Lembong Ditangkap, Warganet: Masih Tebang Pilih Prof

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai Tom Lembong dijadikan tersangka atas kebijakan impor gula saat dia menjabat menteri, banyak yang membuat postingan di media sosial yang menyinggung hal tersebut.

    Hal yang menarik dan jadi sorotan netizen adalah munculnya pernyataan dari mantan Ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie. Dia mengaku mengapresiasi Kejaksaan setelah kasus tersebut diumumkan.

    “Kita mesti apresiasi tinggi kpd kejaksaan agung yg semakin memperlihatkan kesungguhan dlm upaya pemberantasan korupsi & penegak hukum yg berkeadilan. Selamat utk pak jaksa agung beserta timnya yg semoga terus tampil berkualitas & berintegritas,” tulis Jimly, dilansir dari akun pribadinya di X, @JimlyAs, Rabu (30/10/2024).

    Cuitan Jimly Asshiddiqie pun kini ramai dilihat warganet. Lebih dari 59 ribu pengguna X telah membacanya. Komentar pun bermunculan dari para netizen.

    “Kayaknya belum prof masih tebang pilih🤔 Kasus minyak goreng,kasus hutan,kasus tambang yg nyata² namanya disebut disidang gubernur Maluku Utara menguap🥴,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Apanya kesungguhan, Pak Jim? Kasus semrawutnya jemaah haji 2024, kasus pengembalian 27M tanpa tahu uang siapa dan siapa yang terima, Airlangga, Zul Hasan, menpora, ini sampai mana prosesnya? Bapak ga pernah baca berita?,” tanya lainnya.

    “Laporan ke @KPK_RI.. Ubaidillah Badrun Untuk anak-anak Jokowi triak donk pak @JimlyAs … untuk diselidiki serta mantu nya wkkkk pasti bpk enggk brni😂😂,” cuap warganet lainnya.

    Sementara itu, menurut catatan Said Didu, selama masa pemerintahan Jokowi, setiap Menteri Perdagangan yang menjabat telah mengeluarkan kebijakan impor gula dalam jumlah besar.

  • Anies & Cak Imin Tanggapi Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi

    Anies & Cak Imin Tanggapi Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. 

    “Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Cak Imin hanya singkat merespons soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia pun tidak mengomentari lebih lanjut apabila ada dugaan kriminalisasi dalam perkara hukum yang menjerat Tom Lembong.

    “Saya enggak tahu [soal dugaan kriminalisasi],” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

    Sebelumnya, mantan calon presiden yang didampingi Cak Imin pada Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan juga ikut buka suara. Untuk diketahui, Anies dan pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan kerabat dekat. 

    Tidak hanya itu, ketika keduanya meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tom diangkat Anies sebagai Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 

    Dalam pernyataannya yang dibagikan melalui platform X, Anies menyebut telah bersahabat dengan Tom selama hampir 20 tahun. Dia menyebut mantan Mendag Kabinet Kerja Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. 

    “Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional,” dikutip dari akun X @aniesbaswedan hari ini, Rabu (30/10/2024).

    Anies mengaku kabar tersebut amat mengejutkan. Namun, dia menyatakan bahwa proses hukum tetap harus dihormati. 

    “Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom,” tutur pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu. 

    Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Upacara 17 Agustus Perdana di IKN, Sejarah Bagi Kalimantan Timur

    Jakarta, Gatra.com- Penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, hadirnya IKN memberi dampak yang besar dalam berbagai sektor.

    Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik di bandara, hotel, hingga kuliner yang ada di Kalimantan Timur. Selain menciptakan euforia yang luar biasa dari masyarakat, penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN diharapkan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ibu kota yang baru secara luas.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini berperan aktif dalam penyebarluasan informasi seputar perkembangan pembangunan IKN, termasuk kesiapan peringatan HUT RI ke-79 mendatang. Sebagai Government Public Relations (GPR), Kemenkominfo terus berkomitmen dalam mengamplifikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program IKN.

    “Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Juga, akan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesiapan pemerintah dalam menggelar peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN,” ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong pada Konferensi Pers “Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Lokal dalam Menyambut Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN” secara daring (18/7).

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Rencananya, Presiden Joko Widodo akan hadir dan menjadi pemimpin upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Pada hari yang sama, upacara juga akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.

    Upacara Bendera mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah bangsa, sebagai simbol dari semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan masyarakat lokal berkomitmen untuk menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 dengan segala persiapan yang matang.

    “Penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN untuk pertama kali, tentu akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Hadirnya IKN, membangun euforia yang berbeda sejak tahun 2019, ketika Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah untuk Ibu Kota Nusantara,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

    Sri menjelaskan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan dalam menyambut pelaksanaan upacara di IKN termasuk infrastruktur dan akomodasi. “Dari akses infrastruktur, untuk kondisi jalan itu sudah sangat memadai,” jelas Sri.

    Direktur Jenderal informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers (18/07). (GATRA/Dok Kemenkominfo) 

    Hospitality juga menjadi salah satu prioritas dalam persiapan. Pemerintah telah mempersiapkan daftar akomodasi termasuk hotel, guest house, dan penginapan yang bisa digunakan para tamu undangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan fasilitas yang ada.

    Tidak hanya itu, akan disediakan videotron di beberapa titik strategis agar pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 dapat disaksikan bersama oleh masyarakat.

    Dari segi publikasi, Sri menjelaskan telah mempersiapkan berbagai materi, seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Penempatan publikasi akan ada di titik-titik strategis, mulai dari bandara dan jalan tol yang menuju ke IKN. Beberapa personil keamanan juga akan diturunkan di Balikpapan dan Samarinda, khususnya titik-titik yang akan membawa tamu undangan menuju IKN.

    Dalam memantapkan persiapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat  serangkaian rapat dengan berbagai pihak, seperti Sekretariat Presiden dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan nantinya.

    “Kami atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur sejak awal membuka tangan. Selamat datang di Kalimantan Timur. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan berkah hadirnya di IKN tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya,” tutur Sri.

    27

  • Tugas Utama Sudaryono: Wujudkan Kedaulatan Pangan

    Tugas Utama Sudaryono: Wujudkan Kedaulatan Pangan

    Jakarta, Gatra.com – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono resmi dilantik menjadi wakil menteri pertanian (Wamentan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis, (18/7).

    Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolb.

    Sudaryono mengatakan akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Sebab, pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan pangan.

    “Apapun kan ini tugas amanah jadi kita laksanakan sebaik-baiknya. Pertanian sentra vital, kedaulatan pangan salah satunya tergantung pada pangan,” kata Sudaryono di Istana Negara.

    Baca Juga: Sudaryono: Koperasi Bukan Usaha Kecil, Tapi Raksasa Ekonomi

    Bahkan, Sudaryono menegaskan akan mengabdikan dirinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini juga seiring dengan cita-cita Prabowo Subianto yang mengiginkan Indonesia berdaulat di sektor pangan.

    “Mohon doa dan restunya. Pangan adalah kedaulatan negara,” kata Sudaryono yang juga Ketua Umum Tani Merdeka ini

    Untuk mencapai kedaulatan pangan, maka dirinya akan membenahi sejumlah persoalan yang dihadapi para petani di Indonesia. 

    “Dengan begitu, petani lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” bebernya.

    Kemudian membenahi persoalan lain yang dihadapi petani di setiap musim panen yakni harga yang anjlok, sehingga petani dirugikan. Ia akan terus memperjuangkan bagaimana agar harga saat panen bisa stabil sehingga petani bisa untung.

    “Kami ingin memberikan solusi dan memperjuangkan bagaimana ketika saat panen harga stabil. Petani harus dilindungi dan disejahterakan, tetapi harga jual juga tidak boleh merugikan konsumen. Jadi semua diuntungkan,” tambahnya.

    Sosok Sudaryono

    Dilansir dari beberapa sumber, Sudaryono merupakan anak dari pasangan petani bernama Yahyo dan Suwarni.

    Sudaryono dilahirkan di Grobogan, tepatnya di sebuah dusun bernama Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, 23 Januari 1985. 

    Baca Juga: Sosok Sudaryono di Mata Menantu Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan

    Terlahir jadi seorang anak petani, Sudaryono yang juga anak semata wayang ini saat sekolah termasuk anak yang pintar. Hal itu terbukti dari beasiswa dari SMA Taruna Nusantara yang diterimanya. 

    Bahkan ia sebagai salah satu perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Sudaryono juga menjadi salah satu lulusan terbaik SMA unggulan tersebut.

    Selepas lulus SMA Taruna Nusantara, ia berkesempatan mendapatkan beasiswa di Akademi Pertahanan Nasional Jepang atau National Defense Academy of Japan pada 2004-2009. 

    Sudaryono mendapatkan program beasiswa untuk kuliah di Negeri Sakura tersebut.

    Sekembalinya ke Indonesia, Sudaryono dipercaya menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dalam Pilpres 2024 kemarin.

    Sudaryono menjadi asisten pribadi Prabowo sejak 2010 sampai 2014.

    Kemudian pada 2014 ia juga dipercaya menjadi Corporate Secretary di Nusantara Energy, kemudian dipercaya menjadi CEO Garuda TV pada 2018. 

    Selanjutnya, ia juga menjadi CEO PT Nusantara Telematics System sejak 2019, dan Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2020.

    Selain kepemimpinan di dunia profesional yang digelutinya, dia juga aktif pada organisasi sosial. Sejak 2021, Sudaryono menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), CEO Garuda TV, CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies, dan banyak lagi.

    35