Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ibu-ibu Pedagang Pasar Grobogan Dukung Sudaryono: Kapan Lagi Punya Putra Daerah Jadi Gubernur

    Ibu-ibu Pedagang Pasar Grobogan Dukung Sudaryono: Kapan Lagi Punya Putra Daerah Jadi Gubernur

    Grobogan, Gatra.com – Puluhan ibu-ibu yang juga pegadang Pasar Grenggeng, Karangrayung, Kabupaten Grobogan, melabuhkan pilihan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebagai Calon Gubernur Jateng 2024. 

    Mereka memutuskan mendukung Sudaryono karena orang dekat Presiden terpilih, Prabowo Subianto, itu dipercaya mampu membawa perubahan bagi Grobogan.

    Perwakilan pegadang Pasar Grenggeng, Ibu Supi mengatakan, dia dan pedagang lain mendukung Mas Dar (sapaan akrab Sudaryono) karena beliau adalah putra daerah. 

    “Di samping itu Mas Dar juga anak muda yang punya perhatian besar kepada pegadang pasar tradisional,” ujarnya di Pasar Grenggeng, Karangrayung, Grobogan, Jateng, Kamis, (11/7).

    Baca Juga: Adik Kandung Eks Ajudan Jokowi Dukung Sudaryono di Pilgub Jateng

    Sebagai putra daerah, Ibu Supi meyakini Sudaryono tidak mungkin melupakan Grobogan sebavai kampung kelahiran. Sehingga, kata Ibu Supi, apabila terpilih sebagai Gubernur Jateng, Sudaryono pasti akan memberikan kontribusi pembangunan bagi Kabupaten Grobogan.

    “Itu pasti. Tidak mungkin Mas Dar membangun Jateng dengan melupakan Grobogan. Di tangan Mas Dar, Grobogan pasti akan tersentuh pembangunan dan kemajuan bersama daerah-daerah,” jelas Ibu Supi.

    Sebagai tetangga kabupaten yang baik, lanjutnya, pegadang Pasar Grenggeng harus memberikan kesempatan bagi Sudaryono memimpin Jateng. “Kapan lagi kita punya Gubernur Jateng dari Grobogan. Sudah pintar, juga punya perhatian besar kepada pedagang dan petani,” jelas Ibu Supi.

    Menurutnya, perhatian Sudaryono terhadap pedagang pasar tidak diragukan lagi. Sejauh ini, Sudaryono yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) selalu turun ke pasar untuk menyerap aspirasi dan mencarikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi para pedagang.

    Adapun dukungan dari pedagang Pasar Grenggeng itu dititipkan kepada sejumlah pengurus Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) Kabupaten Grobogan yang sedang melakukan blusukan ke pasar di Kecamatan Karangrayung tersebut. Papera sendiri merupakan organisasi sayap Partai Gerindra.

    Baca Juga: Sosok Sudaryono di Mata Menantu Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan

    Tri Budiono selaku Ketua DPC Papera Kabupaten Grobogan berterimakasih dipercaya menyampaikan dukungan para pedagang Pasar Grenggeng kepada Sudaryono. Tri menegaskan Sudaryono pasti akan menjaga amanah para pegadang dengan sebaik mungkin.

    “Mas Dar selalu berpesan kepada kami bahwa amanah itu nikmat Allah yang wajib disyukuri. Karena apabila kita mendapat amanah, berarti kita orang yang dapat dipercaya,” kata Tri mengutip pernyataan Sudaryono.

    Tri menegaskan Sudaryono merupakan Cagub Jateng yang mencintai kaum petani dan pedagang. Sehingga, Sudaryono kerap turun ke pasar-pasar tradisional untuk menyerap aspirasi sejauh mana pasar tradisional menyerap hasil panen para petani. 

    “Mas Dar itu Ketua Umum Tani Merdeka dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Beliau selalu di garda depan membela petani dan pedagang tradisional,” tandasnya.

    78

  • Istana Tegaskan Tak Ada Istilah Plt Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri

    Istana Tegaskan Tak Ada Istilah Plt Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri

    GELORA.CO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas (plt.) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.

    “Tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang keluar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024) seperti dilansir Antara.

    Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat Presiden berada di luar negeri.

    Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

    “Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden keluar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” kata Hasan.

    Keppres

    Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden,” kata dia.

    Kunjungan Keluar Negeri

    Adapun Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

    APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

  • Gibran bertugas jadi kepala pemerintahan selama Prabowo di luar negeri

    Gibran bertugas jadi kepala pemerintahan selama Prabowo di luar negeri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran bertugas jadi kepala pemerintahan selama Prabowo di luar negeri
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas (plt.) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.

    “Tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

    Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat Presiden berada di luar negeri.

    Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

    “Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” kata Hasan.

    Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden,” kata dia.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

    APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Mencengangkan Pernyataan Budi Arie Setiadi Sebut Jika Kalah di 2024 Masuk Penjara Semua, Tom Lembong Kini Masuk Bui

    Mencengangkan Pernyataan Budi Arie Setiadi Sebut Jika Kalah di 2024 Masuk Penjara Semua, Tom Lembong Kini Masuk Bui

    GELORA.CO – Sebuah video yang menampilkan potongan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di dalam sebuah talk show. Ada ungkapan yang mencengangkan dalam video itu.

    Saat Budi, yang juga merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) menyebut semua akan masuk penjara jika kalah di 2024.

    “Saya bilang, 2024 ini saya haqul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos,” kata Budi Arie dalam potongan video tersebut.

    “Kalau kalah masuk penjara itu. Masalahnya banyak kan semua,” lanjutnya lagi.

    Dalam acara tersebut, terlihat pembicara lainnya seperti Ray Rangkuti. Setelah Ray menyampaikan pandangannya, Budi Arie kemudian memberikan statemennya.

    Hal ini pun dikomentari Ustaz Hilmi Firdausi. Ia mengaku ngeri mendengarnya.

    “Kok saya jadi ngeri mendengarnya yaa,” kata Hilmi dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Selasa (25/7/2023).

    “Silahkan teman-teman simpulkan sendiri apa memang politik negeri ini sudah seperti apa yang mereka bicarakan? Wallahulmusta’an,” tambahnya.

    Diketahui, video yang dimaksud berdurasi 1.01 menit. Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo menyebut kalau kalah di Pemilu 2024 bisa masuk penjara semua.

    Pemandu talk show hingga pemateri lainnya, sempat mencecar maksud pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, sebenarnya semua tahu maka tidak perlu berpura-pura.

    “Begini semua partai politik inikan bermasalah. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah kalau kalah masuk penjara,” tegasnya sembari mengaku kalau itu adalah fakta politik.

    Sementara itu, nampaknya pernyataan Budi Arie satu per satu mulai terbukti. 

    Kali ini mantan Mendag yang juga salah satu Timses mantan Capres Anies Baswedan tersangkut kasus impor gula.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

    “Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

    Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

    Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

    Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

    “Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

    Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

    Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

    Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

    Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

    Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

    “PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

    Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

  • Isu Politik Terkini: Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Rencana Bertemu Megawati Sebelum 27 November

    Isu Politik Terkini: Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional hingga Rencana Bertemu Megawati Sebelum 27 November

    Jakarta, Beritasatu.com – Beragam isu politik menghiasi pemberitaan Beritasatu.com pada Rabu (30/10/2024). Beberapa di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto akan mendeklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional.

    Selain itu pemberitan seputar debat perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Plgub) di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Utara (Sumut). Di Jateng, Andika Perkasa menyoroti soal pendidikan, sedangkan Ahmad Luthfi mengaku didukung Jokowi dan Prabowo.

    Ada juga informasi terkni terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan menyebutkan, pertemuan kedua tokoh tersebut bakal dilakukan sebelum 27 November 2024.

    Berikut isu politik Beritasatu.com pada Rabu (30/11/2024):

    1. Akhir Pekan, Prabowo Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional
    Presiden Prabowo Subianto akan mendeklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Sabtu (2/11/2024).

    Mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani juga rencananya akan mengetuai GSN. “Ya hari Sabtu, insyaallah (akan dideklarasikan),” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan pembentukan GSN merupakan perintah langsung dari Prabowo. Terkait keterlibatan langsung Prabowo setelah GSN dideklarasikan, Hasan mengaku belum tahu.

    “GSN itu perintahnya Bapak Prabowo. Kalau apa jabatannya Bapak Prabowo di GSN, nanti ya tanya ke Bapak Rosan, karena Ketua GSN-nya Bapak Rosan,” kata Hasan.

  • Istana Tegaskan Tak Ada Istilah Plt Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri – Page 3

    Istana Tegaskan Tak Ada Istilah Plt Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri – Page 3

    Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden,” kata dia.

     

  • Pembangunan IKN sebagai upaya pemerataan perekonomian

    Pembangunan IKN sebagai upaya pemerataan perekonomian

    Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO – Kementerian PUPR))

    KMHDI: Pembangunan IKN sebagai upaya pemerataan perekonomian
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 08:03 WIB

    Elshinta.com – Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah.

    “Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo-Gibran,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Senin.

    Menurut Darmawan, sedari awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di pulau Jawa.

    Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur.

    Ketimpangan perekonomian itu, lanjut Darmawan, sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya.

    Dengan adanya pembangunan IKN, Darmawan yakin pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan pulau Jawa.

    “Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar. Diharapkan dari pembangunan IKN ini potensi tersebut dapat tergarap,” kata dia.

    Namun demikian, Darmawan mengakui untuk melakukan hal tersebut butuh komitmen yang kuat dari presiden dan seluruh jajaran pemerintahan lainya.

    Karenanya Darmawan berharap Presiden Prabowo Subianto mau berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN demi terciptanya perekonomian yang kuat dan merata.

    “IKN adalah mimpi yang besar bagi rakyat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya,” tutup dia.

    Sumber : Antara

  • Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program

    Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilkada Jawa Tengah 2024

    Debat perdana, Luthfi-Taj Yasin mantapkan visi misi dan program
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang disiarkan langsung di televisi, Rabu (30/10) malam, menjadi ajang bagi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen untuk memaparkan visi, misi, serta rencana konkret mereka dalam memimpin provinsi tersebut. Dengan mengusung konsep “Ngopeni dan Ngelakoni,” pasangan ini menegaskan komitmen mereka untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati sekaligus memastikan semua masalah rakyat terselesaikan.

    Ahmad Luthfi, yang telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Jawa Tengah, menyatakan bahwa pengalaman panjang tersebut membuatnya memiliki ikatan emosional kuat dengan daerah ini. Sementara itu, Taj Yasin atau akrab disapa Gus Yasin menekankan kiprahnya dalam melayani umat dan komunitas keagamaan.

    “Jawa Tengah ini bukan sekadar tempat untuk mudik, tapi rumah kami,” ujar Luthfi dengan penuh keyakinan.

    Luthfi-Yasin membawa visi “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.” Menurut mereka, pembangunan Jawa Tengah bukan hanya untuk menjawab tantangan lokal, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap cita-cita nasional. Mereka yakin bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan akademisi dan komunitas, akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Visi ini tidak hanya menyoal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Kerukunan antarumat beragama akan menjadi fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan,” ujar Gus Yasin.

    Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan Luthfi-Yasin telah menyusun enam misi strategis yang dijabarkan dalam 50 rencana aksi. Program-program unggulan itu dirangkum dalam 11 komitmen utama yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Beberapa komitmen tersebut mencakup Subsidi Pangan Murah, untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok; Program Sekolah Gratis dan Layanan Kesehatan Gratis, agar akses pendidikan dan kesehatan dapat dinikmati seluruh warga tanpa biaya. 

    Selaij itu program Ngopeni, sebagai bentuk perhatian khusus kepada berbagai kelompok masyarakat, antara lain: pesantren dan pekerja, UMKM dan anak muda, petani, nelayan, desa, dan Bumdes.

    “Dan yang terpenting, Ngopeni dengan hati, yaitu memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan ketulusan,” kata Luthfi.

    Dia menekankan pentingnya pendekatan Ngopeni dan Ngelakoni sebagai filosofi dalam memimpin. Ngopeni berarti merawat dan melayani rakyat dengan tulus, meniru gaya kepemimpinan Jokowi yang dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ngelakoni adalah komitmen untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cepat dan tegas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak akan membiarkan birokrasi memperumit masalah. Jika ada kebuntuan, kami akan turun langsung untuk menyelesaikannya,” ujar Luthfi.

    Bagi Luthfi-Yasin, pemimpin tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi terlibat langsung dalam kehidupan rakyat. Filosofi ini juga akan diterapkan dalam setiap jenjang pemerintahan hingga tingkat desa.

    Ahmad Luthfi menyoroti kebutuhan mendesak akan hunian di Jawa Tengah. Dengan kekurangan 1,8 juta rumah, pasangan Luthfi-Yasin berkomitmen untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal layak, sejalan dengan visi “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.” Mereka menyadari bahwa penyediaan rumah bukan hanya tentang fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap kepala keluarga. Filosofi Ngopeni diwujudkan melalui komitmen untuk tidak ada warga yang “tinggal di luar perhatian” pemerintah. Satu rumah untuk satu kepala keluarga menjadi prioritas agar setiap warga Jawa Tengah merasa diperhatikan.

    Ketersediaan air minum merupakan tantangan lain yang dihadapi Jawa Tengah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi dengan lembaga daerah, Luthfi-Yasin akan mengoptimalkan peran PDAM untuk mengolah air asin menjadi air tawar. Mereka berencana untuk mempercepat pengadaan teknologi konversi air laut menjadi air bersih, yang tidak hanya mengatasi kekurangan air minum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pasangan ini berjanji bahwa semua pihak akan “diopeni” melalui akses air bersih, mendukung keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat.

    Mengatasi masalah sanitasi adalah langkah penting menuju Jawa Tengah yang lebih sehat. Melalui program jambanisasi, Luthfi-Yasin berkomitmen menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak di seluruh wilayah. Mereka menekankan bahwa pelayanan publik harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam debat, Luthfi mengatakan, “Ngelakoni berarti menyelesaikan masalah di lapangan, tanpa birokrasi berbelit.” Sanitasi yang memadai, terutama di desa dan daerah tertinggal, menjadi bagian dari visi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

    Ketersediaan pangan menjadi fokus utama bagi pasangan ini. Luthfi-Yasin berencana untuk memperluas subsidi pangan dan memperkenalkan program makan gratis, terutama bagi kelompok rentan. Mereka mendukung subsidi pangan murah seperti yang diterapkan pemerintah pusat, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan. “Ngopeni masyarakat berarti menyediakan kebutuhan dasar mereka. Kami akan pastikan tidak ada perut yang kosong di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

    Luthfi-Yasin menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan satu pun kelompok masyarakat dalam kebijakan mereka. “Ora ono tak tinggal” adalah janji untuk memastikan bahwa semua kebutuhan rakyat, dari yang besar hingga yang kecil, akan diurus dan ditindaklanjuti dengan serius. Filosofi Ngopeni adalah untuk merawat seluruh masyarakat dengan hati, sementara Ngelakoni berarti menyelesaikan setiap masalah tanpa ragu. Mereka berkomitmen untuk terjun langsung ke lapangan ketika ada masalah, memastikan bahwa rakyat merasa dekat dan didengar oleh pemimpin mereka.

    Dalam era digitalisasi, pasangan ini akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Aplikasi “Jateng Ngopeni” akan menjadi super-app yang berbasis AI, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melihat kemajuan program pemerintah. “Dengan aplikasi ini, semua ASN akan menjadi duta pelayanan publik,” jelas Luthfi. Aplikasi ini akan menjadi platform transparansi, memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan disampaikan dengan cepat dan tepat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Luthfi-Yasin aplikasikan filosofi `Ngopeni` ala Jokowi dan `Ngelakoni` perintah Prabowo

    Luthfi-Yasin aplikasikan filosofi `Ngopeni` ala Jokowi dan `Ngelakoni` perintah Prabowo

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Luthfi-Yasin aplikasikan filosofi `Ngopeni` ala Jokowi dan `Ngelakoni` perintah Prabowo
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 22:15 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen kembali memaparkan konsep `Ngopeni dan Ngelakoni`. Pasangan ini tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan komitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah secara langsung.

    Ahmad Luthfi, yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Jawa Tengah, menekankan pentingnya pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan kepada rakyat, serupa dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. 

    “Jawa Tengah ini bukan sekadar tempat untuk mudik, tetapi rumah kami,” ungkapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya pendekatan “Ngelakoni” sebagai filosofi dalam memimpin. “Ngelakoni adalah komitmen untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cepat dan tegas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak akan membiarkan birokrasi memperumit masalah. Jika ada kebuntuan, kami akan turun langsung untuk menyelesaikannya,” ujar Luthfi.

    Visi mereka, “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045,” mencakup lebih dari sekadar pembangunan fisik. Visi ini juga berfokus pada menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. “Kerukunan antarumat beragama akan menjadi fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan,” tambah Gus Yasin, yang menunjukkan komitmennya terhadap integrasi sosial di provinsi ini.

    Di bagian akhir debat, Gus Yasin menegaskan kombinasi unik antara dirinya dan Luthfi sebagai kekuatan yang akan memimpin Jawa Tengah dengan inklusif. “Kangmas Luthfi adalah nasionalis yang nyantri, dan saya adalah santri yang pernah berkecimpung di birokrasi. Kami mampu Ngopeni semua kalangan, sehingga tak ada kelompok masyarakat yang terabaikan,” ujarnya dengan percaya diri.

    Ia kemudian membagikan kisah inspiratif tentang Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan, Rasulullah dan para sahabat merasa lapar dan haus hingga mereka bertemu dengan Ummu Abbad, pemilik kambing betina. Rasulullah meminta izin untuk memerah susu dari kambing tersebut. Setelah para sahabat puas minum, beliau mendahulukan mereka dengan memberikan susu lebih dahulu. “Insya Allah, kepemimpinan kami seperti itu, yakni mendahulukan rakyat. Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jokowi Terima Kunjungan Forum Bersama IKN di Solo

    Jokowi Terima Kunjungan Forum Bersama IKN di Solo

    Jakarta –

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Forum Bersama Ibu Kota Nusantara (Forsa IKN) di kediamananya di Solo. Pertemuan ini menguatkan komitmen Forsa IKN mengawal pembangunan IKN ke depan.

    “Kami Forsa IKN menghadap Pak Jokowi karena beliau adalah tokoh yang mengawali pembangunan IKN dan kami pastikan Forsa IKN akan jadi mitra strategis pemerintah untuk IKN,” Ketua Umum Forsa IKN Ariasa Hadibroto Supit dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Forsa IKN diterima di kediaman Jokowi di Solo tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Jokowi, kata Ariasa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi berpesan agar upaya-upaya untuk IKN diharapkan datang inisiatifnya dari rakyat itu sendiri, ini hal baik yang datang dari masyarakat yang tentunya peduli kepada kondisi bangsa dan negara. Tentunya hal ini baik asalkan konkret dan tujuannya jelas,” kata Ariasa.

    Jokowi juga menyatakan harapan agar Forsa IKN dapat berfokus pada investasi usaha kecil menengah dan mempersiapkan konsep untuk hunian yang nyaman bagi generasi muda di IKN.

    “Forum ini juga akan membentuk Investor Club untuk calon investor IKN. Banyak anggotanya juga terdiri dari saudara-saudara diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri,” tambah Ariasa.

    “Di Forsa IKN ini kami mengupayakan keterlibatan keterwakilan anggota dari 38 provinsi dalam setiap bidang yang jumlahnya 36. Upaya ini adalah menarik benang merah terhadap konsep Indonesia Sentris” ujar Ariasa.

    “Mengawal kerja-kerja IKN secara substantif bukan hanya mengenai mengawal peninggalan Jokowi saja, tapi kami mengawal simbol pusat peradaban Indonesia ke depan. Generasi Z dan Alfa ke depan yang akan menikmatinya. Ini kerja-kerja kebangsaan,” tambahnya.

    (eva/taa)