Tag: joko widodo

Wakil Ketua Baleg DPR Pertanyakan Kata “Perampasan” pada RUU Perampasan Aset – Page 3

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah akan mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada tahun 2025 ke DPR RI. RUU tersebut sejauh ini tidak pernah dibahas meski sudah bergulir sejak 2012 silam.

“Kita akan lihat, karena prolegnas belum kita susun. Sekali lagi itu sekarang pemerintah sudah menyerahkannya kepada DPR. Dulu saya masih di sana juga, dan sudah ditugaskan kepada akademi untuk membahas. Sekarang, karena sudah mau memasuki pembahasan Prolegnas, nanti akan kami komunikasikan kembali kepada Presiden, apakah ini tetap dilanjutkan atau tidak,” ujar Andi di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. “Itu yang saat ini sedang kami diskusikan,” kata Andi.

Dibahas Anggota DPR Periode 2024-2029

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kemungkinan besar akan dibahas pada periode DPR RI berikutnya.

Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar RUU tersebut segera diselesaikan, Sahroni menjelaskan bahwa waktu yang tersisa dalam masa sidang DPR RI periode 2019-2024 sudah sangat terbatas.

“Masa sidang ini kan tinggal beberapa hari, jadi kemungkinan di masa sidang yang akan datang, di periode yang baru,” kata Sahroni di Universitas Borobudur, Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Diketahui Sahroni telah meraih gelar doktor dari Universitas Borobudur dengan disertasi yang bertema korupsi. Menurut dia, pidana penjara tidak akan efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Maka dia pun menilai bahwa prinsip ultimum remedium untuk menangani kasus korupsi perlu dilakukan demi memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Walaupun begitu, menurutnya upaya perampasan aset dan pengembalian kerugian negara merupakan dua hal yang berbeda.

Selain itu, dia menilai bahwa tindak pidana korupsi di manapun masih tetap ada. Sehingga yang harus dilakukan, menurut dia, adalah upaya untuk meminimalisir kerugian negara di samping memberikan efek jera kepada pelaku.

“Minimal (disertasi) strategi untuk melakukan itu, mungkin 5-10 tahun mendatang teman-teman mau berupaya, undang-undang itu lebih ditegaskan kepada proses ultimum remedium,” kata dia, dilansir dari Antara.

01/11/2024 05:10
Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia Regional 31 Oktober 2024

Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia
Editor
KOMPAS.com –
Selain di bandara dan pelabuhan, tempat yang kerap menjadi perlintasan orang dan barang untuk keluar masuk ke wilayah negara Indonesia adalah di pos perbatasan atau disebut
Pos Lintas Batas Negara
.
Pos Lintas Batas Negara (
PLBN
) adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan.
Keberadaan PLBN menjadi sekaligus menjadi penanda batas serta representasi kedaulatan Negara Indonesia di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, PLBN merupakan unit kerja di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Lokasi PLBN berada sekitar kawasan perbatasan wilayah negara dan terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga.
Sejarah PLBN dimulai dengan beroperasinya PLBN Entikong sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989.
PLBN Entikong terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Tebedu, Serawak, Malaysia.
Selanjutnya pada tahun 2014, pembangunan PLBN masuk ke dalam sembilan agenda prioritas untuk Indonesia atau Nawacita yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Sehingga untuk mewujudkanya, dimulailah pembangunan tujuh PLBN pada 2015 yaitu di wilayah Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).
Kemudian sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2019, di tahun 2019 dilakukan percepatan pembangunan untuk 11 PLBN.
Daftar 11 PLBN tersebut antara lain PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Kelik (Sintang, Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara), PLBN Long Midang/Krayan, PLBN Labang, dan PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara).
Selain itu juga PLBN Oepoli (Kupang, Nusa Tenggara Timur), PLBN Napan (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan), dan PLBN Sota (Merauke, Papua Selatan).
Sebagai tempat yang ditunjuk sebagai
check point di
perbatasan wilayah negara, PLBN berfungsi untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas.
Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara disebut tiga fungsi PLBN.
Pertama adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pas lintas batas.
Kedua adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan
Ketiga adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, angkutan umum, dan/atau angkutan pribadi.
Kemudian pada Pasal 4 dan Pasal 5, disebutkan dua jenis
PLBn
yang ada di Indonesia yaitu PLBN darat dan PLBN laut.
PLBN memiliki satu pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu negara tetangga.
PLBN laut memiliki satu atau lebih pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu atau lebih negara tetangga.
Baik PLBN darat dan PLBN laut terdiri atas tiga tipe yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
Lebih lanjut, di dalam kawasan PLBN memiliki dua zona yaitu zona inti dan zona penunjang.
Zona inti berupa area sarana dan prasarana pengawasan dan pelayanan lintas batas negara.
Sementara zona penunjang berupa area sarana dan prasarana penunjang lintas batas negara dan pengembangan ekonomi.
Sumber:

bnpp.go.id


indonesiabaik.id

bppd.kalbarprov.go.id


kominfo.go.id


peraturan.bpk.go.id


djkn.kemenkeu.go.id

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 23:29
Kaesang Ikuti Prosesi Kirab Malam Satu Sura di Mangkunegaran

Solo, Gatra.com – Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mengikuti prosesi ritual Kirab Pusaka di Pura Mangkunegaran. Prosesi adat ini merupakan peringatan untuk menyambut Tahun Baru Jawa 1 Sura.

Dalam prosesi ini ada enam pusaka yang diarak, lima tombak, dan satu jodang. Dalam upacara adat tersebut terlihat beberapa tokoh hadir untuk mengikuti prosesi kirab. Mereka berjalan mengelilingi rute tembok luar Pura Mangkunegaran.

Selain Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tokoh lainnya yang hadir dalam kirab yakni anggota DPR Aria Bima, Wakil Wali Kota Teguh Prakosa, dan anak Ketua DPR Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani. Mereka mengikuti prosesi kirab sembari menjalani tapa bisu atau puasa bicara.

Prosesi kirab dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Prosesi kirab sembari tapa bisu ini dipimpin langsung oleh Gusti Pangeran Haryo (GPH) Paundrakarna Jiwa Suryanegara, kakak dari KGPAA Mangkunegara X. Ia bertugas menjadi cucuk lampah yang akan memimpin jalannya kirab.

Sebelum memulai perjalanan, GPH Paundrakarna meminta palilah kepada KGPAA Mangkunegara X. Setelah mendapatkan palilah dari penguasa Pura Mangkunegaran, ia pun langsung memimpin untuk menjadi cucuk lampah dalam kirab pusaka yang mengarak enam pusaka, di antaranya berupa tombak.

Pada kirab pusaka dalem untuk memperingati malam Tahun Baru 1 Sura kali ini, rutenya berbeda dan lebih diperpanjang. Pada kirab sebelumnya, rute hanya mengelilingi tembok istana Pura Mangkunegarat.

Adapun malam ini, ditarik lebih panjang melalui kawasan Ngaraopuri hingga Jalan Slamet Riyadi dan kembali lagi ke Pura Mangkunegaran. Kaesang dan Erina pun turut serta berjalan bersama para abdi dalem lainnya.

Usai prosesi, Kaesang menyempatkan untuk bertemu dengan KGPAA Mangkunegara X. Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan berlangsung secara tertutup.

Usai pertemuan, Kaesang pun tak banyak mengungkapkan isi pembicaraan. Dirinya pun enggan banyak berbicara. Dia hanya mengatakan bahwa kirab tersebut berjalan baik dan lancar.

”Alhamdulillah baik dan lancar. Lancar, udah ya,” katanya.

42

31/10/2024 22:48
Pengamat: Duet Sudaryono-Kaesang Jadi Kandidat Kuat di Jateng, Kolaborasi Efek Prabowo-Jokowi

Semarang, Gatra.com – Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) dinilai tidak hanya sekadar pesta demokrasi local.

Lebih dari itu, juga menjadi ajang penting untuk mengamati pengaruh figur nasional dalam dinamika politik regional.

Dua tokoh utama yang sering jadi perhatian adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi ) dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski keduanya bukan calon langsung, namun dampak atau Jokowi efek dan Prabowo efek punya potensi besar dalam hasil pemilihan.

Analis Politik Jawa Tengah sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Dr Agus Riyanto, menilai, jika dua kekuatan besar yakni Jokowi dan Prabowo bersatu untuk mengusung calon kepala daerah yang sama khususnya di Pilkada Jateng maka akan sangat sulit dikalahkan.

Baca Juga: Pedagang Pasar di Tegal Siap Antarkan Sudaryono Jadi Gubernur Jateng

“Jokowi efek masih sangat kuat di Jateng, dan Prabowo efek juga bisa mempengaruhi hasil Pilkada nantinya. Karena pilkada serentak termasuk di Jateng dilakukan satu bulan setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia,” Kata Dr Agus Riyanto saat dihubungi, Minggu (7/7).

Dan jika dua kekuatan ini bersatu untuk mengusung calon kepala daerah yang sama, katanya, maka mereka akan sangat sulit dikalahkan khususnya di Jateng.

“Bersatunya dua kekuatan besar ini masih sangat terbuka. Sebab, meski beberapa calon sudah mulai bermunculan, namun belum ada satu pun parpol yang mengeluarkan rekomendasi kepada para calon untuk maju di Pilgub Jateng,” sebutnya

Demikian juga, kata Agus Riyanto, dengan PDI-Perjuangan yang belum menentukan sikap di Pilgub Jateng meski memiliki 33 kursi parlemen dan bisa mengusung kandidatnya sendiri tanpa harus berkoalisi.

“Pilgub Jateng hari ini masih sangat cair dan dinamis. Belum ada kandidat resmi yang diusung oleh partai politik, termasuk PDIP yang bisa mengusung kandidatnya sendiri tanpa harus berkoalisi,” Imbuhnya.

Artinya, lanjut Agus, para ‘pimpinan politik di Jakarta’ khususnya parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu masih tarik-menarik kepentingan mencari formula yang tepat untuk menguasai wilayah Jawa Tengah yang dikenal sebagai ‘kandang banteng’ atau wilayah basis pemilih PDIP di tanah Jawa.

Atas dasar itu, Agus menjelaskan, jika Prabowo Subianto dan Joko Widodo bersatu mengusung orang-orang terdekatnya untuk menguasai Jawa Tengah, maka kandidat tersebut akan sangat mustahil dikalahkan. Dan hal tersebut merupakan solusi dari cairnya dinamika politik di ‘kandang banteng’ hari ini.

“Jika Sudaryono yang merupakan orang terdekat Prabowo dan ketua Gerindra Jateng itu dipasangkan dengan Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi untuk maju bersama di Pilgub Jateng, maka pasangan tersebut akan sangat sulit dikalahkan,” jelasnya.

Dan ini, lanjutnya, bisa menjadi solusi dari tarik menarik kepentingan pimpinan politik KIM di Jakarta dan memecah cairnya dinamika politik Jawa Tengah hari ini.

Baca Juga: 35 DPC Partai Gerindra se-Jateng Ikrar Dukung Sudaryono Jadi Gubernur

Agus Riyanto menekankan, figur Prabowo Subianto dan Joko Widodo bakal memberikan efek elektoral yang luar biasa kepada pasangan kepala daerah yang didukung keduanya.

Sebab, kata Agus Riyanto, Prabowo pasti akan mendorong dan mendukung orang kepercayaannya memenangkan pilkada di daerah-daerah strategis termasuk di Jateng, begitu pula dengan Jokowi yang juga akan mendukung Kaesang yang merupakan anak bungsunya.

Menurutnya, Prabowo berkepentingan menaruh orang kepercayaannya sebagai kepala daerah untuk menyukseskan progam andalan yang ia tawarkan kepada masyarakat paska dilantik menjadi presiden nanti.

“Karena itu, kalau ditanya apakah ada Prabowo efek di Jateng?, pasti ada. Dan apakah Jokowi efek masih ada? Pasti masih ada. Karena itu, duet Sudaryono-Kaesang adalah solusinya. Yang satu orang dekatnya Prabowo dan yang satunya lagi anaknya Pak Jokowi. Dan ini bisa sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan kedepan antara pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.

43

31/10/2024 21:50
Puan Lirik Kaesang untuk Pilgub Jateng, Ini Tanggapan Gibran

Solo, Gatra.com – Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilirik untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah. Salah satunya yang memberikan sinyal lampu hijau atas wacana ini yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Terkait sinyal dari Puan ini, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya. Gibran yang juga berstatus sebagai Wakil Presiden terpilih ini menyarankan agar Kaesang segera bertemu dengan Puan.

”Bagus itu, Kaesang hari ini seharusnya segera bertemu dengan Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu, ya bagus,” ujar Gibran saat ditemui di sela kegiatannya sebagai Wali Kota Solo di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, Senin (8/7).

Gibran juga menyatakan pendapatnya bahwa ia mendukung pernyataan dari Puan tersebut. Namun lebih lanjut Gibran mengaku bahwa dirinya belum melihat survei.

”Kalau survei saya belum melihat ya, tapi kalau sudah ada dukungan lisan dari Mbak Puan itu, saya kira satu kekuatan. Seharusnya Kaesang menyambut baik hal itu. Harus bertemu Mbak Puan hari ini, seharusnya segera,” ujarnya.

Sebelumnya, nama Kaesang juga muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Namun Gibran langsung menyanggahnya. Bahkan Gibran menyangkal kepergiannya ke Jakarta tersebut berkaitan dengan Kaesang.

”Ndak kalau Kaesang jangan di Jakarta. Saya ke Jakarta nggak ada hubungannya dengan Kaesang. Ngapain ngendorse dia, nggak kok,” katanya.

Namun di akhir pernyataan, saat Gibran dimintai penegasan mengenai apakah maju ke Pilkada DKI Jakarta ataupun ke Jateng, Gibran pun tak memberikan kepastian. Ia meminta agar menunggu langsung pernyataan dari Kaesang.

”Wes ditunggu dulu. Tunggu statemen langsung dari Kaesang,” tandasnya.

21

31/10/2024 20:53
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Jakarta, Gatra.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang berlangsung Senin (8/7), di Jakarta.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Ketua BPK RI, Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

Presiden RI, mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. “Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Joko Widodo.

Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif. BPK mengapresiasi Pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya.

13

31/10/2024 19:58
Kata Toyota soal Prabowo Wajibkan Menteri Pakai Pindad Maung

Jakarta –

Presiden Prabowo mewajibkan jajaran menteri di kabinet merah putih menggunakan mobil produk Pindad, Maung. Sebelumnya, menteri-menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan mobil buatan Jepang, Toyota Crown. Menanggapi kebijakan baru Presiden Prabowo, Toyota mengikuti keputusan pemerintah.

“Ya itu kan keputusan pemerintah ya. Kita ikut saja kalau pemerintah memutuskan (pakai) Maung,” kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

Pindad Maung Foto: Dok. Pindad

Bob menambahkan, sebagai perusahaan manufaktur otomotif roda empat, Toyota tidak hanya membuat mobil. Tapi juga mengembangkan sumber daya manusia, industrinya juga, termasuk menyuplai komponen ke industri otomotif lainnya.

“Jadi kita melihat bahwa, memperbesar kue itu jauh lebih penting daripada berebut kue. Jadi perbesar aja (marketnya). Karena kalau kita berhasil mengembangkan domestik market, itu juga akan berdampak kepada ekspornya,” tambah Bob.

Mobil dinas menteri era pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan model Toyota Crown Foto: Lamhot Aritonang

Sebelumnya Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy juga sudah merespons arahan Prabowo terkait mobil menteri. Anton mengatakan, Toyota mengikuti keputusan pemerintah.

“Intinya kami menyesuaikan dengan request dari pemerintah, yang pastinya sudah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saat ini kami belum mendapatkan info lebih lanjut khususnya untuk mobil menteri,” kata Anton kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

Lantas bagaimana dengan nasib Toyota Crown yang dibeli era pemerintahan Presiden Jokowi? Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hal tersebut masih dipikirkan.

“Ya nanti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

(lua/dry)

31/10/2024 18:34
Menteri Pariwisata Baru Bakal Kebut Indonesia Tourism Fund

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berkomitmen untuk mempercepat hadirnya dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) di Indonesia. Pemerintah, kata Widi, masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Adapun regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rancangan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah masuk ke meja Presiden Jokowi usai melalui serangkaian pembahasan.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno kala itu mengharapkan agar regulasi ini dapat rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024 dan berlaku mulai 2025.

“Inginnya sebelum Oktober 2024, diterapkannya 2025. Jadi [terbitnya] bisa September bisa Oktober,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Indonesia Tourism Fund nantinya akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan internasional, utamanya yang berdampak besar terhadap ekonomi nasional seperti F1 Powerboat dan MotoGP. Pada tahap awal, sumber dana ITF berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp2 triliun.

Sementara itu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) sempat mengusulkan agar dana pariwisata berkelanjutan dikelola oleh badan layanan umum. “Kita kepikiran bikin BLU khusus pengelola dana pariwisata, itu [sumber dananya] nanti bisa diambil dari APBN,” kata Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani, Jumat (10/5/2024).

31/10/2024 17:05
Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989.

“Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

“Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

31/10/2024 16:40
Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel Nasional 31 Oktober 2024

Abraham Samad: Presiden Prabowo Belum Terlambat Lahirkan Pimpinan KPK yang Kredibel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.
Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.
“Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
“Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” sambungnya.
Samad mengatakan, pembentukan Pansel masih bisa dilakukan meski 10 nama capim KPK dan 10 nama Dewas KPK telah diserahkan ke DPR.
Ia mengatakan, hal tersebut sangat bergantung terhadap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat. Pasti bisa, ini kan masih 2 bulan, pasti bisa,” ujarnya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga sebelumnya telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo yang berisi permohonan untuk membentuk kembali pansel capim dan dewas KPK.
Ia mengatakan, hanya Prabowo yang berwenang membentuk
Pansel capim KPK
dan anggota Dewas KPK.
Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.
“Karena hanya Prabowo yang berwenang bentuk Pansel KPK dan abaikan hasil yang dibentuk Jokowi. (DPR cukup arsip ajuan hasil Pansel Jokowi yang telah diserahkan tanggal 16 Oktober 2024),” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).
Adapun sebelum lengser, Jokowi disebut telah menyerahkan surpres terkait capim dan anggota Dewas KPK hasil seleksi pansel ke DPR RI.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan bahwa surat presiden tersebut sudah ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024.
“Presiden telah menandatangani Surpres calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Surpres tertanggal 15 Oktober 2024,” kata Ari saat dikonfirmasi pada Selasa (15/10/2024).
Meski demikian, DPR mengaku belum menerima surat Jokowi yang berisi nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK itu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 15:52