Tag: joko widodo

  • KPK Tegaskan Fasilitas Jet Pribadi Kaesang Pangarep Bukan Gratifikasi

    KPK Tegaskan Fasilitas Jet Pribadi Kaesang Pangarep Bukan Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, fasilitas jet pribadi yang diterima oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak termasuk kategori gratifikasi. Hal ini disebabkan Kaesang bukan merupakan penyelenggara negara.

    KPK menjelaskan Kaesang sudah dewasa dan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan  Presiden ke-7 Joko Widodo. Pernyataan ini merupakan hasil analisis dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai penerimaan fasilitas jet pribadi yang telah dilaporkan oleh Kaesang.

    “Dalam pandangan Kedeputian Pencegahan, yang berwenang dalam penentuan gratifikasi, disampaikan bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan sudah terpisah dari orang tuanya. Oleh karena itu, Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan bahwa ini adalah gratifikasi,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ghufron menambahkan, Kaesang telah melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut kepada KPK untuk menentukan status gratifikasinya. 

    “Kaesang telah menyampaikan laporan penerimaan dan merasa perlu untuk memastikan apakah ini termasuk gratifikasi atau tidak,” ungkap Ghufron.

    Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengunjungi kantor KPK pada Selasa (17/9/2024) untuk mengklarifikasi polemik terkait perjalanannya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat pribadi.

    Setelah klarifikasi, Kaesang menyebut kedatangannya adalah inisiatif pribadi dan bukan undangan dari KPK.

    “Saya datang ke sini bukan karena undangan atau panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri,” kata Kaesang di kantor KPK.

    Ia menjelaskan perjalanannya ke Amerika pada 18 Agustus lalu dilakukan dengan menumpang pesawat temannya. “Saya hanya nebeng pesawat teman saya,” tambahnya.

    Kaesang menghindari menjelaskan lebih detail mengenai agenda klarifikasi tersebut dan meminta agar pertanyaan lebih lanjut ditujukan kepada pihak KPK.

    “Intinya, untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK,” tutup Kaesang.

  • Jumlah Bertambah, Korlantas Sudah Siapkan Pelat Dinas Menteri Kabinet Prabowo

    Jumlah Bertambah, Korlantas Sudah Siapkan Pelat Dinas Menteri Kabinet Prabowo

    Jakarta

    Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terdiri dari 48 kementerian. Jumlahnya bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Imbasnya bakal ada penyesuaian pelat nomor dinas.

    Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah melantik 109 menteri dan wakil menteri termasuk kepala badan/lembaga di kabinet Merah Putih. Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ini terdiri dari 7 menteri koordinator (menko), 41 menteri, dan 56 wakil menteri (wamen), dan 5 kepala badan/lembaga.

    Pelat nomor khusus menteri menggunakan huruf depan berkode ‘RI’ dan diikuti angka. Di belakang angka, tidak ada huruf sebagaimana pelat nomor umum.

    Selain menteri, para pejabat juga mendapatkan pelat nomor khusus dengan kode huruf depan ‘RI’.

    Dengan bertambahnya jumlah Kementerian, terdapat penyesuaian dengan pelat dinas menteri dan pejabat.

    Kakorlantas Irjen Pol Aan Suhanan menyebut sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk menyediakan pelat nomor khusus tersebut.

    “Sudah, karena selama ini (juga) koordinasi,” kata Aan saat ditemui di Tangerang.

    Berkaca dari pelat dinas sebelumnya, RI 1 merupakan untuk presiden, selanjutnya RI 2 untuk wakil presiden. Sedangkan RI 3 sebagai pelat dinas untuk istri presiden dan RI 4 diperuntukkan istri wakil presiden. Sedangkan untuk selevel Menteri dimulai dari RI 14 hingga selanjutnya.

    Jumlah kabinet pemerintahan Indonesia berubah-ubah dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden lainnya. Dalam dua dekade terakhir, anggota kabinet berjumlah 34 orang.

    Adapun para menteri itu menggunakan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai mobil dinasnya. Mobil itu sudah menemani menteri-menteri Jokowi bertugas sejak tahun 2019.

    Para menteri memang tidak diwajibkan menggunakan mobil dinas tersebut. Menteri boleh menggunakan mobil lain sebagai kendaraan dinas.

    Namun belakangan, Presiden RI Prabowo meminta jajarannya untuk mendorong penggunaan produk lokal. Salah satunya menggunakan Maung Pindad.

    (riar/dry)

  • Temui Jokowi di Solo, Ridwan Kamil Mengaku Minta Nasihat Pimpin Jakarta

    Temui Jokowi di Solo, Ridwan Kamil Mengaku Minta Nasihat Pimpin Jakarta

    Solo, Beritasatu.com – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari Solo, Jumat (1/11/2024) siang. Mantan gubernur Jawa Barat itu tiba di rumah Jokowi pukul 14.32 WIB dan langsung berbicara empat mata.

    Pertemuan keduanya dilakukan tepat satu hari setelah Ridwan Kamil makam malam bersama Prabowo Subianto di salah satu rumah makan padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Saya datang sebagai dahulu yang membantu Pak Jokowi, sebagai gubernur Jawa Barat, per hari ini juga masih kurator IKN. Bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi dahulu kan gubernur Jakarta juga,” ujar Ridwan Kamil didampingi Jokowi.

    Ridwan Kamil mengaku mendapatkan banyak nasihat dari Jokowi, terutama terkait Jakarta. “Hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi,” ungkapnya.

    Kepada Jokowi, Ridwan Kamil juga mengucapkan terima kasih secara pribadi dan bersyukur dapat bertemu langsung hari ini. Dia mengaku belum sempat membicarakan soal Jokowi menjadi juru kampanye (jurkam) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta.

    “Tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil merangkul semua orang. Pemimpin yang harus paham tentang masa depan yang mungkin lima tahun ke depan berbeda ya seperti apa. Namun, intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi. Salah satunya sewaktu menjadi gubernur Jakarta,” bebernya.

    Saat disinggung terkait dukungan Projo, Ridwan mengucapkan terima kasih. “Ya Alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan. Ya tentunya mendapatkan arahan, restu, mungkin dari Pak Jokowi. Ya kan enggak mungkin, Projo ini kan organisasi yang logonya saja masih ada balihonya (gambar Jokowi). Jadi tentu ada berkenan dari beliau,” tuturnya.

    Sementara itu, Jokowi menyebut mengenal betul sosok Ridwan Kamil karena memiliki pengalaman sebagai gubernurJawa Barat. “Kemudian yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta. Gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semua sudah sangat jelas sekali ya,” urainya.

    Saat disinggung terkait kampanye, Jokowi tidak menjawab dengan tegas. “Ya nanti dalam proses untuk diputuskan,” ucapnya.

  • Temui Jokowi di Solo, Ridwan Kamil Bawa Tas Pink Berisi Oleh-oleh Kue Khas Bogor

    Temui Jokowi di Solo, Ridwan Kamil Bawa Tas Pink Berisi Oleh-oleh Kue Khas Bogor

    Solo, Beritasatu.com – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Jumat (1/11/2024) siang.

    Tiba di kediaman Jokowi pukul 14.32 WIB, Ridwan Kamil mengenakan hem berwarna langsung menuju ruang transit. Tak berselang lama, RK masuk ke kediaman Jokowi.

    “Halo apa kabar, sehat-sehat ya semuanya,” ucap Ridwan Kamil kepada awak media.

    Dari pantauan di ruang tamu kediaman mantan presiden, RK memberikan oleh-oleh kepada Jokowi yang diletakkan di atas meja tamu.

    Kepada awak media yang berkesempatan mengambil momen pertemuan itu, Jokowi dan Ridwan Kamil meyakinkan buah tangan yang dikemas di dalam tas berwarna merah muda itu merupakan kue khas Bogor.

    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menemui Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Solo, Jumat, 1 November 2024. – (Beritasatu.com/Rizka Ardina Nugraheni)

    “Kue loh ini, kue,” kata Jokowi.

    “Ini oleh-oleh kue Bogor,” sambung Ridwan Kamil.

    Keduanya juga terlihat sesekali menyeruput teh dan berbincang cukup hangat.

    Dikabarkan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko mengonfirmasi pertemuan antara kedua tokoh tersebut akan berlangsung di Solo. Ridwan Kamil akan sowan ke Jokowi sekitar pukul 14.00 WIB.

    “Rencana, siang ini jam 14.30, Pak RK bertemu Pak Jokowi di Solo,” ujar Handoko, Jumat (1/11/2024).

  • Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta Nasional 1 November 2024

    Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    KABUPATEN TANGERANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang
    Pangarep angkat bicara perihal ada kader
    PSI
    yang mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, padahal seharusnya mendukung Ridwan Kamil (RK).
    Kaesang menyebut persoalan itu sudah beres.
    “Ya itu kan sudah dijawab oleh Ketua DPW kita yang di Jakarta, saya rasa semua sudah
    clear
    ,” ujar Kaesang di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Jumat (1/11/2024).
    Saat ditanya perihal tanggapannya sebagai ketum dari si kader yang membelot, Kaesang kembali mengungkit jawaban Ketua DPW PSI Jakarta.
    Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini merasa dirinya sudah menjawab pertanyaan tersebut.
    “Ya tadi, sudah dijawab oleh Ketua DPW PSI Jakarta,” kata Kaesang.
    “Kalau tanggapan Mas gimana?” tanya wartawan.
    “Sudah dijawab,” ucap Kaesang singkat.
    DPW PSI Jakarta telah memberikan teguran kepada kader mereka, Ahmad Faisal, yang bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung.
    Padahal, PSI merupakan salah satu partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono.
    “Teguran sudah kami lakukan dan tidak tertutup kemungkinan kami akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada yang bersangkutan karena menggunakan nama partai untuk kepentingan pribadi,” ujar Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina melalui keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Kamis (31/10/2024).
    Elva menegaskan, PSI masih konsisten dan solid dengan KIM Plus untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
    “Kami ingin menegaskan bahwa PSI tetap solid dan konsisten mendukung pasangan RIDO, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dalam
    Pilkada Jakarta
    ,” imbuh dia.
    PSI menilai, sabotase politik yang dilakukan tidak akan mengganggu kerja KIM Plus dalam pemenangan RIDO di Jakarta.
    “PSI percaya tindakan sabotase politik ini tidak akan mengganggu solidaritas dan keharmonisan KIM Plus sebagai kesatuan partai partai pendukung RIDO di Jakarta,” tutup Elva.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal kelanjutan program hilirisasi batu bara usai hengkangnya perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals Inc.

    Proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sendiri merupakan program hilirisasi yang jadi ‘kebanggaan’ pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode 2019-2024. Lantas, apakah program hilirisasi akan terus dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto?

    Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi membeberkan, bahwa saat ini pihaknya terus mendorong program hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia.

    “Lagi dibahas itu (perkembangan gasifikasi batu bara), belum punya informasi lagi. Memang hilirisasi kan, hilirisasi tidak terbatas pada mineral. Kan presiden udah bilang gitu, hilirisasi semua komoditas,” jelas Agus saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Yang terang, saat ini Kementerian ESDM bersama dengan pihak terkait sedang mengkaji keberlanjutan dari hilirisasi batu bara tersebut. “Nanti dilihat lagi, dalam kajian itu,” tambahnya.

    Saat ini, Kementerian ESDM harus secara teliti tentang siapa saja investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Maka tidak bisa sembarangan dalam menerima investor masuk ke Indonesia.

    “Investor kalo udah B-to-B ya bisnisnya yang menentukan. Kalau dapat tugas, kalau dia ngasih tugas itu ada konsekuensi gak? Iya, kalau menugaskan gak bisa sembarangan. Soalnya ada konsekuensinya,” tandasnya.

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sempat membeberkan terkait partner dalam kelanjutan gasifikasi batu bara itu

    SVP Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengungkapkan saat ini pihaknya terus mendorong agar program hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) bisa berjalan. Salah satunya, Setiadi mengatakan pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan beberapa mitra strategis usai hengkangnya Air Products.

    “Dapat kami sampaikan untuk update dari sisi proyek coal to DME, memang saat ini kami sedang melakukan menjajakan ke beberapa calon mitra, strategis untuk pengembangan ini, menyusul dari mundurnya air product di tahun lalu,” jelasnya dalam paparan Public Expose Live 2024, disiarkan daring, Selasa (27/8/2024).

    Yang saat ini sedang dipertimbangkan dari proyek gasifikasi batu bara berkaitan dengan pendanaan, kelayakan teknologi, hingga kepemilikan pasarnya.

    “Jadi harapannya nanti partner baru yang diperoleh oleh Bukit Asam, nantinya tepat, sasaran, dan juga bisa nantinya secara teknis maupun juga ekonomis, mampu untuk mendevelop proyek coal to DME yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan, dari sisi harga patokan yang diharapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Pindad Maung Disebut Pakai Komponen Mercy, Mercedes-Benz Jawab Begini

    Pindad Maung Disebut Pakai Komponen Mercy, Mercedes-Benz Jawab Begini

    Jakarta

    Istana menyebut beberapa komponen Pindad Maung diambil dari beberapa produsen salah satunya Mercy. Begini kata Mercedes-Benz terkait hal itu.

    Mercedes-Benz buka suara soal pernyataan pihak Istana yang menyebut Pindad Maung menggunakan komponen dari produsen Jerman itu. Sebagai informasi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengungkap Pindad Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi.

    Kata Putranto, TKDN Pindad Maung itu sudah menyentuh 70 persen. Sementara itu, 30 persennya masih berasal dari banyak sumber seperti Mercedes-Benz dan juga merek Korea Selatan Ssangyong.

    “Itu mobil itu luar biasa. TKDN-nya sudah 70 persen. Kemudian untuk yang 30 persen dari Korea, Mercy, Ssangyong ya dari lantai dasar, mesin sama kerangka. Bagus itu mobil luar biasa. Dan sampeyan harus punya ya,” kata Putranto dikutip dari video 20detik.

    Namun menurut Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto, saat ini tidak ada kerjasama antara Mercedes-Benz Indonesia dengan Pindad.

    “Untuk saat ini baik Inchcape Indomobil Distribution Indonesia (IIDI) maupun Inchcape Indomobil Manufacturing Indonesia (IIMI) belum ada skema kerjasama dengan Pindad sehingga kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh perihal tersebut,” tegas Kariyanto saat dikonfirmasi detikOto, Jumat (1/11/2024).

    Meski begitu, Kerry tak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara Pindad langsung dengan prinsipal Mercedes-Benz di Jerman.

    “Namun jika kerjasama tersebut terjalin secara langsung antara Pindad dengan OEM kami di Germany maka bisa ditanyakan kepada pihak Pindad,” lanjut Kerry.

    Adapun kerjasama yang terjalin antara pihak Istana dan juga Mercedes-Benz berkaitan dengan mobil kepresidenan S 600 Guard. Untuk diketahui Mercedes-Benz S 600 Guard itu memang menjadi mobil kepresidenan sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Belakangan di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto, mobil tersebut terlihat masih digunakan.

    Tampak Mercedes-Benz S 600 Guard itu tersemat pelat ‘Indonesia 1’. Bedanya, mobil itu terlihat menggunakan warna putih bukan warna hitam sebagaimana dulu digunakan Jokowi.

    (dry/din)

  • Warga Mekarsari Panimbang Antusias Dukung Andra Soni Maju Gubernur Banten

    Warga Mekarsari Panimbang Antusias Dukung Andra Soni Maju Gubernur Banten

    Jakarta, Gatra.com – Milenial dan Gen Z Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBBP) Provinsi Banten terus konsolidasi di akar rumput. Tujuannya untuk memastikan Andra Soni sebagai kader Prabowo Subianto menang telak di Pemilihan Gubernur Banten 2024.

    Kali ini, dukungan kepada Andra Soni sebagai calon Gubernur Banten 2024 muncul dari warga Kampung Bandengan, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Mereka sepakat mendukung dan siap menangkan Andra Soni untuk maju di Pilgub Banten.

    Koordinator Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Kecamatan Panimbang, Winda Nuraidah menyatakan dukungannya bersama seluruh warga dan siap menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2024-2029. Kata dia, dirinya terus gencar sosialisasi ke kampung-kampung agar Andra Soni bisa menang sekali putaran di Banten.

    “Saya bersama kader-kader relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten terus gencar kampanyekan Pak Andra Soni sebagai Calon Gubernur Banten agar bisa menang sekali putaran. Kita semua tahu bahwa Pak Andra Soni merupakan kader Prabowo presiden terpilih yang harus mengawal semua programnya agar tepat sasaran di masyarakat,” ungkap Koordinator Winda dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

    Sementara itu, Koordinator Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten Moh. Jumri membenarkan bahwa banyak simpatisan dan relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo menyatakan dukungan terhadap Andra Soni calon Gubernur Banten periode 2024-2029. Kata Jumri, atensi itu langsung dari akar rumput, mereka secara sukarela mendukung kader Prabowo tersebut untuk maju Gubernur dan mengawal semua program Presiden terpilih lima tahun ke depan.

    “Banyak kader-kader dan simpatisan pendukung Jokowi Bergerak Bersama Pranowo tingkat kecamatan-kecamatan di Banten menyatakan dukungan dan secara sukarela siap menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten sekali putaran. Bahkan, hampir setiap jam, relawan tersebut mendeklarasikan untuk kemenangan Andra Soni di masing-masing Kecamatan agar dibukakan posko pemenangan untuk relawan,” ucap Jumri menjelaskan.

    Lebih lanjut, kata Jumri, deklarasi juga dilakukan di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Banten. Menurut Jumri, para relawan terus menghimpun kekuatan dan konsolidasi di akar rumput untuk menangkan Andra Soni sebagai calon Gubernur Banten.

    “Kita kampanyekan program-program Presiden terpilih agar direalisasikan oleh kader Prabowo. Masyarakat sangat antusias dengan direkomendasikan nya Andra Soni seorang anak Kampung oleh DPP Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur Banten,” tutur Jumri

    Jumri menambahkan dengan bergabungnya partai-partai besar untuk menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten. Tentu kemenangan akan lebih mudah, dan pihaknya bersama relawan lain akan terus bekerja keras ke masyarakat agar Andra Soni bisa menang.

    “Kabarnya partai-partai besar juga sudah merapat untuk mendukung dan menangkan Kader Prabowo tersebut untuk jadi Gubernur Banten,” jelas Jumri.

    “Rencananya deklarasi ini dilakukan di 104 titik kecamatan yang ada di Provinsi Banten, relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo Provinsi Banten sudah bergerak ke kampung-kampung untuk menangkan Andra Soni sebagai calon gubernur Banten,” tandas Jumri.

    135

  • Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Bukan hanya di Indonesia, kabar Tom Lembong yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi gula Rp400 miliar juga sampai ke media asing.

    Media asal Singapura, The Straits Times, turut menyoroti kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

    The Straits Times menulis berita dengan judul “Indonesia arrests former trade minister in sugar import graft case”.

    Dalam artikel tersebut, media tersebut mengulas korupsi yang dilakukan Tom Lembong hingga merugikan Indonesia sebanyak Rp400 Miliar.

    “Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada akhir 29 Oktober oleh jaksa dari kantor Kejaksaan Agung, dengan tuduhan memberikan izin kepada perusahaan swasta pada saat Indonesia sedang surplus gula, kata kantor tersebut,” bunyi keterengan media tersebut.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

    Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

    “Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

    The Straits Time juga menyoroti tentang Tom Lembong yang turut menjadi manajer kampanye saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden.

    “Lembong adalah manajer kampanye dalam pemilihan presiden bulan Februari untuk Tn. Anies Baswedan, yang maju melawan pemenangnya, Presiden Prabowo Subianto, yang secara luas dipandang sebagai penerus pilihan Tn. Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober,” lanjut mereka.

  • 8
                    
                        Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
                        Nasional

    8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
    Penulis
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Yasonna
    Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.
    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.
    Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM,
    Yusril Ihza Mahendra
    , dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.
    Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
    Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.
    Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.
    Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.
    Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.
    Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.
    Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.
    Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.
    Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.
    Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.
    Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.