Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi: Aku Hopeng Sama Beliau

    Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi: Aku Hopeng Sama Beliau

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghormati jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menyebut bahwa proyek besar di sektor petrokimia itu merupakan salah satu prestasi yang dimulai pada era pemerintahan Jokowi. Dia pun menilai, kehadiran Jokowi dalam acara peresmian sejatinya sangat pantas, meski akhirnya berhalangan hadir.

    “Bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau, ini dimulai di zaman beliau dan juga hasil kesepakatan, hasil lobi beliau dengan pimpinan Korea Selatan, jadi sepantasnya beliau ke sini hanya beliau minta maaf dan beliau telefon saya beliau belum bisa hadir dan saya juga sampaikan kita maklumi,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian mengingatkan masyarakat agar senantiasa menghargai jasa semua tokoh dan pemimpin yang telah berkontribusi bagi bangsa.

    “Tetapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin,” ucapnya.

    Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Dia mengajak masyarakat untuk memiliki rasa keadilan dan kejernihan hati dalam menilai seorang tokoh.

    “Pemimpin itu manusia, apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan tetapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita, marilah kita menjadi manusia yang jernih, marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun lalu menjelaskan makna falsafah “mikul dhuwur mendem jero”, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan kebaikan orang lain, sekaligus menutupi kekurangannya.

    “Kepada keluarga kita. Hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya kalau ada kekurangan ya kita pendam, kita perbaiki, tetapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek, kita harus kerja keras,” ucapnya.

    Saya Bukan Takut Sama Jokowi

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menepis anggapan bahwa dirinya masih berada di bawah pengaruh Jokowi. Dia menilai, hubungan keduanya justru dilandasi rasa saling menghormati dan persahabatan yang baik.

    “Pak Jokowi itu ndak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ya kan?” lanjutnya. 

    Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan Jokowi selama sepuluh tahun patut diakui karena berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    “Sudahlah saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, ya kan? Come on. Harus kita… yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono ya ngono. Pak Andra Soni gimana itu bahasa Banten? Ngono ya ngono,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

  • PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali diterpa kabar bohong alias hoaks. PSI menegaskan Ahmad Ali tidak pernah mengusulkan kepada para relawan agar Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    “Tidak pernah ada pernyataan itu dari Bang Ahmad Ali. Konten atau poster yang bilang beliau mengusulkan duet Mas Gibran dan Pak Jokowi adalah hoax. DPP PSI mematuhi arahan Pak Jokowi agar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dua periode,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman di Jakarta, dikutip pada Kamis (6/11).

    Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah akun media sosial menyebar kabar tersebut bahwa Ahmad Ali mengusulkan kepada para relawan agar Gibran dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    Andy menegaskan, PSI tidak akan segan untuk mengambil langkah tegas kepada pihak yang membuat dan menyebarkan kabar bohong tersebut.

    “Kabar bohong atau hoax adalah racun yang mengotori ruang publik dan merusak demokrasi kita,” pungkas Andy.

    Senada dengan penegasan PSI, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan gambar klaim tersebut ke dalam Google Lens, disebutkan bahwa, Wakil Ketua Umum DPP PSI menyatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Ahmad Ali seperti yang dinarasikan pada unggahan tersebut.

    Konten atau poster yang menyatakan Ahmad Ali mengusulkan duet Gibran dan Jokowi adalah hoaks. (Pram/fajar)

  • Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Ahmad Khozinudin kembali berbicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek Kereta Cepat atau Whoosh.

    Dikatakan Ahmad, sikap Prabowo yang menyatakan siap menanggung utang proyek tersebut menunjukkan kesan pasang badan untuk Presiden ke-7, Jokowi.

    “Saat Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang kereta cepat sekaligus meminta semua pihak tidak lagi meributkan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    “Saya langsung teringat yel-yel ‘Hidup Jokowi!’ yang dulu diteriakkan Prabowo dalam Kongres Gerindra,” tambahnya.

    Ia menganggap keputusan Prabowo untuk mengambil alih beban utang proyek tersebut sama saja dengan mendeklarasikan hidup Jokowi kembali karena proyek itu merupakan kebijakan strategis era pemerintahan sebelumnya.

    Selain itu, Ahmad juga menyinggung bahwa masyarakat sempat berharap kasus dugaan korupsi proyek Whoosh dapat membuka jalan hukum terhadap penyimpangan di masa lalu.

    “Proyek Hambalang yang nilainya hanya beberapa triliun saja bisa menyeret pelakunya ke penjara,” Ahmad menuturkan.

    “Tapi proyek Whoosh yang menelan biaya hingga Rp120 triliun justru seolah bebas dari jerat hukum,” lanjut dia.

    Baginya, langkah Prabowo membuat publik pesimistis terhadap penanganan kasus tersebut.

    Ia bahkan menduga KPK berpotensi menutup penyelidikan tanpa hasil signifikan.

    “KPK kemungkinan akan berujung anti klimaks, dengan menyatakan tidak ada unsur korupsi di kasus Whoosh,” kata Ahmad.

    Ia menuding banyak proyek PSN era Jokowi menjadi kedok untuk perampasan lahan dan sumber daya publik.

  • Daftar Gubernur Riau yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Abdul Wahid

    Daftar Gubernur Riau yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Abdul Wahid

    Bisnis.com, JAKARTA — Abdul Wahid kini resmi menjadi Gubernur Riau yang keempat tersandung kasus korupsi. Hal ini menambah daftar kasus rasuah yang dilakukan Kepala Daerah Provinsi Riau.

    Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M.Nursalam ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (5/11/2025) terkait kasus pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

    “Kami menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama. Sebab, upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini merupakan kali keempat yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, ” kata Wakil Ketua Johanis Tanak dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Sebelum Abdul Wahid, KPK juga mencatat tiga Gubernur Riau yang melakukan tindak pidana korupsi, berikut rinciannya:

    1. Saleh Djasit 

    Saleh merupakan Gubernur Riau periode 1998-2003 yang perdana melakukan tindak pidana korupsi terkait mark-up pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran menjadi Rp15,2 miliar. Uang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2003.

    Proses hukum berlangsung pada tahun 2007 sampai 2008. Politikus Golkar itu terbukti merugikan negara sebesar Rp5,6 miliar. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan.

    Dia merupakan purnawirawan perwira TNI AD dengan pangkat akhir Letnan Jenderal. Dia juga pernah menjadi Danrem dan Pangkostrad.

    2. Rusli Zainal

    Rusli Zainal menjabat dua kali periode sejak 2003 hingga 2013. Kader Partai Golkar ini melakukan korupsi terkait gratifikasi untuk menerbitkan izin pemanfaatan hutan tanaman industri kepada 12 perusahaan.

    Kasus kedua adalah suap proyek pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau. Dia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, adapun atas kedua perkara tersebut negara rugi Rp265 miliar.

    Sebelum menjadi gubernur, Rusli pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indragiri Hilir (1991-2001) dan setelahnya menjadi Bupati hingga 2003.

    3. Annas Maamun

    Gubernur Riau periode 2014-2019 melakukan korupsi suap dan gratifikasi terkait alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau. Dia menerima suap dari pengusaha agar merubah kebijakan status lahan perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

    Kasus yang terjadi pada 2014 tak lama dari dirinya dilantik sebagai Kepala Provinsi Riau. Pada tahun 2015, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta (subsider 6 bulan kurungan). Lalu, Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 7 tahun penjara setelah jaksa mengajukan kasasi.

    Namun Annas memperoleh Grasi dari Presiden ke-7 Jokowi pada tahun 2019. Meski begitu, pada 2022, Annas kembali terjerat ditangkap KPK karena kasus suap anggota DPRD Riau terkait pengesahan APBD 2014-2015. Dia divonis 1 tahun penjara. 

    Annas pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir periode 1999-2004 kemudian menjadi Bupati Rokan Hilir sampai 2014.

  • Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Oleh: Laode Sulaeman

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi, KESDM

    Hari ini, 6 November 2025, sejarah baru investasi di Indonesia ditorehkan kembali. Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di Asean, yaitu pusat industri petrokimia PT. Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di jalan Raya Merak, km 116, Cilegon, Banten di atas luas areal 110 hektar dengan luas bangunan pabrik 70 hektar. Investasi kakap ini punya banyak cerita sehingga layak dianggap sebagai salah satu sejarah penting negara, khususnya terkait investasi, industri dasar, dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

    Industri petrokimia ini dibangun dengan nilai investasi yang besar, yakni 3,9 miliar USD atau setara Rp62 triliun. Pabrik ini membutuhkan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun yang kemudian akan menghasilkan sebanyak 15 produk petrokimia, antara lain Etilena dan Propilena. Sebanyak 70% produknya dipakai untuk keperluan yang begitu vital bagi bangsa, yakni mensubstitusi impor di dalam negeri dan sisanya 30% untuk ekspor. Agenda kemandirian ekonomi bisa dicicil, salah satunya, dari investasi ini.

    Industri petrokimia sendiri adalah bentuk hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dengan produk akhir seperti komponen kendaraan, peralatan medis pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan berbagai bahan baku industri lainnya. Hilirisasi merupakan mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahan baku diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mengerek penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

    Setiap investasi yang besar dan bersejarah pasti meninggalkan banyak kisah yang tidak terungkap di baliknya. Investasi ini awalnya dipenuhi awan yang kerap menciptakan suasana gelap dan pesimisme. Sempat terhenti lama setelah peletakan batu pertama akibat ragam kendala, akhirnya peluang pembangunan pabrik terbuka kembali. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari perjuangan satu sosok yang super gigih: Bahlil Lahadalia. Saat itu posisinya masih sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden RI Joko Widodo.

    Perbesar

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Ketika pandemi membuat eknomi dunia dan nasional murung, Bahlil berhasil menginisiasi dan mengoperasikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pada saat yang sama ia juga secara paralel memperjuangkan industri petrokimia yang diresmikan hari ini. Sejarah yang pertama ialah pabrik ini berdiri 30 tahun setelah dibangunnya Petrochemical Complex Chanda Asri. Sejak masa itu belum ada lagi hilirisasi migas yang sampai pada tahap industri petrokimia terintegrasi hingga tercetusnya investasi raksasa ini, yakni dengan diresmikannya PT. Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project.

    Sejarah berikutnya, proses merintis dan menghidupkan kembali industri ini tidaklah mudah. Atas arahan Presiden saat itu, Bapak Jokowi, Menteri Bahlil dan tim di BKPM memulai menelisik kembali aneka persoalan yang menjadi sebab mangkraknya investasi, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian berbagai perizinan investasi di kementerian/lembaga dan daerah, fasilitasi impor mesin/peralatan, pemberian insentif investasi yang kompetitif hingga mengawal proses pembangunan. Rapat di kantor yang dipimpin langsung oleh menteri dilakukan lebih dari 10 kali untuk memastikan setiap masalah segera diselesaikan.

    Di luar itu, kunjungan lapangan dikerjakan pula secara spartan agar tidak hanya laporan “manis-manis” saja yang diterima. Lebih dari 5 kali kunjungan pabrik dikerjakan, bahkan hingga jam 12 malam, sekadar untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Langkah-langkah itu pun belum sepenuhnya membikin semuanya berjalan lancar. Seperti disampaikan di muka, proses pembangunan dipenuhi banyak tantangan. Walaupun proyek ini telah dicanangkan sejak tahun 2016, namun sempat terhenti pembangunannya karena beberapan rintangan, salah satunya yang cukup serius adalah masalah akuisisi lahan.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Perkara lebih rumit lagi sebab adanya serangan wabah Covid sehingga kian menambah beban ujian atas proyek ini. Hanya atas keteguhan dan kepemimpinan Bahlil, dan tentu saja dukungan penuh Presiden, pada Januari 2022 bisa dilakukan MoU dengan Lotte Chemical dalam rangka akselerasi proyek, sekaligus kontrak EPC ditandatangani. Tepat pada April 2022 awal konstruksi dapat dilaksanakan. Proyek ini dalam pekerjaannya juga membanggakan karena dijalankan dengan kompleksitas dan standar ketelitian yang tinggi, juga melibatkan pembangunan unit-unit operasi yang berteknologi tinggi.

    Setelah pergantian kekuasaan pada Oktober 2024, Presiden Prabowo juga mengawal terus program ini di bawah koridor visi hilirisasi yang dikumandangkan tiada henti. Hal ini yang menyebabkan pembangunan proyek bisa selesai tepat waktu selama 3 tahun. Proses komisioning sudah dimulai pada Mei 2025 dan beroperasi komersial pada Oktober 2025. Pabrik ini juga menjadi simbol keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kekuasaan politik boleh mengalami pergantian, namun program-program strategis berjalan tanpa gangguan. Inilah bentuk investasi politik hakiki yang penting bagi kemajuan ekonomi.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Proyek vital publik ini sejak dibangun hingga beroperasi telah memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Pertama, memperkuat pemenuhan tambahan kebutuhan produk petrokimia dalam negeri yang selama ini sekitar 50% masih harus diimpor. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM dalam negeri melalui transfer teknologi dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Keempat, mendorong tumbuhnya industri hilir. Kelima, memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ringkas cerita, peresmian proyek Petrokimia Lotte Chemical Indonesia ini menjadi tanda atas 3 kata kunci penting dalam pembangunan ekonomi: visi, konsistensi, dan determinasi. Sosok Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, menjadi figur yang secara utuh merepresentasikan tiga kata kunci tersebut. Keteguhannya berjuang menghadapi karang rintangan tersebut tentu juga ditopang oleh visi Asta Cita yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya bertekad memajukan bangsa lewat strategi hilirisasi. Jadi, proyek gigantik ini menjadi bagian dari sejarah baru hilirisasi nasional.

  • PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memuji Presiden Prabowo Subianto. Setelah pengakuannya akan bertanggung jawab terkait utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman. Dia menilai langkah Prabowo sebagai sosok negawaran bijak.

    “Pernyataan Presiden Prabowo terkait Whoosh mencerminkan sikap negarawan yang jernih dan bijak dalam melihat kepentingan rakyat. PSI sangat mengapresiasi,” kata Andy kepada jurnalis, Selasa (5/11/2025).

    Menurutnya, Whoosh memang tak bisa dihitung untung rugi. Karena pada dasarnya dibuat untuk mengurai kemaceran jalur Jakarta-Bandung.

    “Whoosh dibutuhkan sebagai salah satu solusi kemacetan dan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara signifikan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman

    Soal proyek tersebut menimbulkan utang. Dia menilai sebagai sesuatu yang normal.

    “Belakangan ada yang menyoal utang Whoosh. Padahal, restrukturisasi utang itu hal sangat biasa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara berlebihan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bertanggung jawab soal utang Whoosh. Dia mengaku heran dengan ribut-tribut yang terjadi.

    “Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia juga meminta PT Kereta Api Indonesia tak khawatir.

    “Saya sekarang ranggung Jawab Whoosh,” tegasnya lagi.

    Menurutnya, semua transportasi publik memang tidak dihitung dengan untung rugi. Tapi seberapa besar manfaatnya.

  • “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) 

    Terhadap wacana lama yang kembali tercetus terkait usulan pihak pihak, agar “mantan presiden 32 tahun almarhum Jendral bintang 5, Jendral Besar Soeharto dianugerahi Pahlawan Nasional”.

    Maka menurut penulis, kriteria dan levelitas usulan terhadap almarhum Soeharto tokoh ‘Bapak Pembangunan Indonesia’  merupakan kategori yang wajar, walau ada beberapa sisi benturan tatanan hukum ketatanegaraan yang urgensitas perlu dicermati dan dikaji secara signifikan dan ‘komprehensif.’

    Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berstetmen estimasi terkait wacana a quo “bakal diputuskan sebelum 10 November atau Hari Pahlawan”.

    Dan wacana ini mendapat tanggapan relatif cepat namun hati- hati dari Puan selaku Ketua DPR RI dan juga sebagai salah seorang Ketua PDIP ketimbang keengganan dirinya merespon nasib Hasto Kristiyanto, saat Sekjen PDIP dikejar kejar oleh KPK yang dari kacamata hukum, menyimpang dari rules.

    Kata Puan, ” kemarin Selasa (4/11/2025), “harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, di sisi lain, pemerintah juga harus melihat apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu yang tepat. Semua aspek terkait usulan itu harus dikaji dengan cermat”.

    http://www.cnnindonesia.com/nasional/20251104134906-32-1291723/puan

    Lalu wacana dengan dimensi ‘wajar’ ini, dibanding “ide gila Jokowi 3 periode” yang inkonstitusional, dibarengi suara penolakan keras dan lumayan bising, seorang diantaranya digaungkan oleh politisi PDIP dr. Rubka Cipta Ning, pengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI.” 

    Polemik wacana ini, perlu dicermati, karena suara dukungan dan penolakan Mantan Presiden RI 32 tahun dianugerahi pahlawan, bakal menjadi titik kearah rekonsiliasi antara Megawati (PDIP) dengan Jokowi ?

    Karena “Jas Merah”,  ada peristiwa politik yang berhubungan erat dengan napak tilas tokoh besar bangsa ini almarhum Jendral Soeharto dimasa transisi kekuasaan dari orla ke orba, lalu Jokowi menerbitkan diskresi politik Jokowi dalam bentuk Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, sehingga kebijakan ini telah mengundang polemik terhadap para tokoh publik bangsa, bahkan ada beberapa tokoh aktivis diantaranya Mayjend Kivlan Zen mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, argumentatif dalil hukumnya disebabkan secara teori hirarkis hukum diskresi Jokowi dimaksud dianggap overlaping dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni 

    TAP MPRS RI No 25 Tahun 1966.

    Dan termasuk penulis menanggapi diskresi Jokowi dimaksud melalui artikel hukum dan beberapa kali acara podcast, tepatnya di masa mantan presiden RI ke 7 itu masih dalam kendali Megawati dan dianakemaskan sanbil dipuja puji oleh PDIP.

    Maka bisa jadi Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi presiden selama 2 periode, dikarenakan keduanya PDIP dan Jokowi “bermazhab” yang sama. Hanya saja sejarah membuktikan kedua sekutu ‘pengusung dan diusung’ pecah kongsi gegara ada wacana Jokowi Presiden 3 periode, selain historis politik yang nampak (sebelumnya) saat itu ada indikasi kuat “Puan diminati oleh kader partai menjadi Capres di pemilu 2024-2029”.

    _Dan Projo yang baru saja mendapat nafas segar dari konsolidasi melalui kongres ketiganya (1-2 November 2025), ditengarai bakal menambah konflik bagi pihak pihak pro-kontra wacana Almarhum Jendral Besar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, lalu akan kah bakal menjadi “tambang emas atau setidaknya ladang gandum” bagi para aktivis projo, namun kesemua fenomena status quo dari dinamika gejolak geo politik tanah air, tendensi berdampak ‘penderitaan perekonomian rakyat” bakal lama dan semakin labirin. (*)

  • 1 Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO Nasional

    1 Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO Nasional

    Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memberikan sinyal bahwa pemerintah akan membiayai utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Pelibatan pemerintah melalui skema Public Service Obligation (
    PSO
    ) itu masih dimatangkan.
    “Untuk ke depannya mengenai Whoosh ini, nanti memang ada porsi yang memang Public Service Obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Rosan mengungkapkan, selain pemerintah, konsorsium pengelola Whoosh, Kereta Cepat Indonesia China, akan turut dilibatkan dalam menanggung biaya operasional.
    Ia pun tidak berbicara lebih banyak mengenai keterlibatan
    Danantara
    . Intinya, kata Rosan, utang tersebut akan ditanggung bersama-sama.
    “Ada juga yang sarananya nanti akan ditanggung oleh bersama-sama, lah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain,” bebernya.
    Rosan menegaskan, pemerintah pasti hadir dalam penanganan polemik ini.
    Terlebih, Whoosh adalah sarana transportasi publik yang merupakan bagian tanggung jawab pemerintah.
    “Ini sedang kita matangkan, tapi tadi kita sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada Undang-Undangnya juga memang untuk prasarana. Dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tandas Rosan.
    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Di tengah masalah yang mencekik, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab dan meminta masyarakat tidak perlu ribut-ribut perihal Whoosh.
    Ia menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
    Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” kata usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    Uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada.
    Dia menjelaskan, uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar
    utang Whoosh
    .
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    JAKARTA – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri)

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Pendakwah, Ustaz Abdul Somad. (ANTARA/Muhammad Iqbal)

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024.

  • Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.

    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    Baca Juga :

    Diundang Dekan, Jokowi Hadir di Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.

    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.

    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.
     
    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
     
    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.
     
    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.
     
    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)