Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • ESDM Bidik Tambahan Produksi Migas 20.000 Barel per Hari, Begini Strateginya

    ESDM Bidik Tambahan Produksi Migas 20.000 Barel per Hari, Begini Strateginya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis pengoptimalan produksi minyak dari sumur-sumur idle (tidak aktif) mampu meningkatkan produksi migas 20.000 barel per hari (bopd).

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot mengatakan saat ini pihaknya tengah mengidentifikasi 6.000 sumur idle yang potensial untuk berproduksi.

    Menurutnya, proses identifikasi itu dilakukan guna mengetahui permasalahan pada sumur migas itu sendiri. Dia mencontohkan, permasalahan yang dihadapi seperti cadangan yang tipis, sehingga diperlukan intervensi teknologi.

    “Kami mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609.000 barel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20.000 barel,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total 44.986 sumur minyak dan gas bumi (migas) RI, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

    Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    Upaya peningkatan produksi migas ini memang tengah digenjot oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai swasembada energi di masa pemerintahannya.

    Di sisi lain, Indonesia juga masih ketergantungan pada impor, khususnya minyak. Kementerian ESDM mencatat kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta bopd. Sedangkan, produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd.

    Oleh karena itu, belakangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membentuk satuan tugas (Satgas) tentang penataan sumur migas idle dan optimalisasi lifting.

    Langkah penataan di migas menjadi lanjutan setelah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang membereskan 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beraktivitas.

    Bahlil mengaku telah melakukan pemetaan untuk lokasi sumur idle yang nantinya bakal difokuskan untuk direvitalisasi kembali.

    “Sudah pemetaannya, lokasinya di mana, sudah (dipetakan),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Setelah memetakan sumur idle, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pihaknya bakal menindak tegas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mengoptimalisasi sumur idle tersebut.

    Selain menindak tegas KKKS, Bahlil menuturkan dirinya telah membentuk Satgas yang nantinya akan bertugas mengawasi penataan sumur idle dan optimalisasi lifting.

    “Sekarang satgas sudah saya bentuk. Sudah mulai kerja. Satgas penataan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting,” ujarnya.

  • Prabowo dan Jokowi Bertemu di Solo, Detail Pertemuan Tertutup Regional 3 November 2024

    Prabowo dan Jokowi Bertemu di Solo, Detail Pertemuan Tertutup Regional 3 November 2024

    Prabowo dan Jokowi Bertemu di Solo, Detail Pertemuan Tertutup
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bertemu dengan Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) di
    Kota Solo
    , Jawa Tengah, pada Minggu (3/10/2024).
    Pertemuan ini berlangsung secara tertutup di kediaman Jokowi yang terletak di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari.
    Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 18.20 WIB.
    Saat kedatangannya, tidak terlihat adanya pengamanan yang ketat seperti biasanya. Ia menggunakan mobil Alphard putih dengan pelat nomor B 2095 ZZH.
    Sesaat sebelum memasuki gang Kutai Utara, Prabowo membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan kepada awak media yang hadir.
    Sebelum pertemuan di Solo, Prabowo melakukan kunjungan ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11/2024).
    Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau langsung proses tanam dan panen padi sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.
    Setelah pertemuan di kediaman Jokowi, keduanya terlihat keluar dan menuju Wedangan Omah Semar yang terletak di Jalan Duku Satu, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Dikabarkan Bakal Bertemu Jokowi di Solo

    Presiden Prabowo Dikabarkan Bakal Bertemu Jokowi di Solo

    Solo, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara I, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024). 

    Informasi yang dihimpun Beritasatu.com, Prabowo bakal mengunjungi Jokowi seusai kunjungan kerjanya di Merauke, Papua, dan Bali.  Pesawat Presiden Prabowo dikabarkan mendarat di Kota Solo sekitar pukul 17.00 WIB. 

    Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu di kediaman pribadi Jokowi. 

    Kabar mengenai pertemuan Prabowo dengan Jokowi di kediaman di Kota Solo juga diungkapkan Wakil Presiden (Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan hal tersebut kepada awak media yang tengah meliput kegiatannya di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sore ini. 

    “Nanti jam 5 sore Pak Prabowo nang (ke) Sumber (kediaman Jokowi), ndang mangkato kono selak telat (segera berangkat ke sana keburu terlambat),” ucapnya sembari memanggil salah satu awak media yang mendekat. 

    Sementara itu, pantauan di kediaman Jokowi masih terlihat landai. Awak media masih setia menanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang hingga saat berita ini diturunkan dikabarkan sudah mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali. 

  • RK klaim Presiden Prabowo dan Jokowi dukung dirinya di Pilkada Jakarta

    RK klaim Presiden Prabowo dan Jokowi dukung dirinya di Pilkada Jakarta

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu (1) Ridwan Kamil usai bertemu Utusan Kusus Presiden Rafi Ahmad di Jakarta pada Minggu siang. ANTARA/Mario Sofia Nasution

    RK klaim Presiden Prabowo dan Jokowi dukung dirinya di Pilkada Jakarta
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 03 November 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut satu (1) Ridwan Kamil (RK) mengeklaim Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo mendukung dirinya dalam perhelatan pilkada pada 27 November 2024.

    “Saya diterima oleh kedua tokoh tersebut secara langsung, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Pak Jokowi,” kata Ridwan Kamil saat ditanya terkait pertemuan dirinya dengan kedua tokoh tersebut di Jakarta, Minggu.

    Ia meminta jangan melakukan tafsiran yang salah karena dengan pertemuan tersebut merupakan dukungan secara tersirat.

    “Kalau tidak mendukung kenapa diterima dan diberikan waktu khusus untuk berbicara. Selain itu, juga diunggah di Ig kedua tokoh tersebut,” kata dia.

    Menurut dia, dengan pertemuan tersebut secara empat mata menyiratkan bahwa ada keistimewaan yang diberikan kepada dirinya yang akan maju bersama Suswono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Selain itu, lanjutnya pertemuan tersebut juga untuk menutupi klaim pihak lain yang merasa didukung dalam pilkada ini.

    “Jangan suka ngeklaim didukung pak Prabowo dan pak Jokowi. Dua pertemuan tersebut menjadi bukti kepada siapa dukungan itu diberikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang (1/11).

    Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan diadakan pada 27 November 2024. Pilkada DKI Jakarta kali ini diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sumber : Antara

  • Airlangga Blak-blakan Nasib Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

    Airlangga Blak-blakan Nasib Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

    Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

    “Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir. 

    Untuk menangani harga tiket pesawat yang mahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendirikan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada. Artinya, satgas itu tidak dibubarkan meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih sudah tidak ada.

    “Terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait,” jelas Airlangga.

    Diberitakan sebelumnya, mahalnya tiket pesawat berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

    Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

    “Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

    Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

    Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

    Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

    Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

    “Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

    Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

    Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun. 

  • Anggap Cawe-cawe Jokowi Tak Lagi Istimewa, PDI-P Tak Gentar Hadapi Pilkada Nasional 3 November 2024

    Anggap Cawe-cawe Jokowi Tak Lagi Istimewa, PDI-P Tak Gentar Hadapi Pilkada Nasional 3 November 2024

    Anggap Cawe-cawe Jokowi Tak Lagi Istimewa, PDI-P Tak Gentar Hadapi Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP
    PDI-P
    Nusyirwan Soejono menilai, sikap cawe-cawe atau ikut campur Presiden ketujuh RI
    Joko Widodo
    pada
    Pilkada serentak 2024
    sudah tidak lagi menjadi hal istimewa.
    Menurut Nusyirwan, masyarakat sudah memahami bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu memang gemar ikut campur dalam kontestasi politik.
    “Enggak, enggak apa-apa. Ya itu, publik kan sudah semakin, rakyat sudah semakin jelas, sudah semakin lama kelamaan sudah semakin diperjelas ya, sikap sikap selama ini, Pak Jokowi itu seperti apa,” ujar Nusyirwan ditemui di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
    “Jadi sudah tidak menjadi hal yang istimewa lagi,” kata dia menambahkan.
    Nusyirwan pun menegaskan, PDI-P tidak khawatir apabila Jokowi benar melakukan cawe-cawe dalam Pilkada Jateng.
    Sebab, ia menegaskan, sikap tersebut memang sudah menjadi karakter bagi sosok Jokowi.
    “Nah menurut saya, sudah tidak menjadi hal yang sudah tidak istimewa lagi. Memang karakter atau sikap yang dilakukan beliau (Jokowi) selama ini yang seperti itu,” kata Nusyirwan.
    Nusyirwan menekankan, hal terpenting untuk memenangkan pilkada adalah dukungan dari masyarakat.
    Ia pun yakin, masyarakat saat ini sudah semakin matang dalam berpolitik.
    “Ya tentunya ke depan kita juga rakyat sudah semakin matang pula dengan melewati berbagai acara-acara demokrasi, dan itu kan membuat kedewasaan rakyat semakin tinggi, melewati sekian, melewati ini dan sebagainya. Jadi saya pikir itu semakin matanglah,” kata Nusyirwan.
    Untuk diketahui, Jokowi menemui sejumlah calon kepala daerah pada beberapa waktu terakhir, salah satunya adalah calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil.
    Ridwan Kamil mengeklaim, pertemuannya dengan Jokowi adalah bentuk dukungan tersirat dari Jokowi kepadanya pada Pilkada Jakarta 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Klaim Konstituen Solid Dukung Andika-Hendi, Tak Terpengaruh Sosok Jokowi Nasional 3 November 2024

    PDI-P Klaim Konstituen Solid Dukung Andika-Hendi, Tak Terpengaruh Sosok Jokowi Nasional 3 November 2024

    PDI-P Klaim Konstituen Solid Dukung Andika-Hendi, Tak Terpengaruh Sosok Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Nusyirwan Soejono mengeklaim, konstituen PDI-P tetap solid memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI-P,
    Andika Perkasa
    –
    Hendrar Prihadi
    atau Hendi.
    “Masih (solid memilih Andika-Hendi),” kata Nusyirwan ditemui di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
    Nusyirwan memastikan pemilih PDI-P tetap solid meskipun ada anggapan Presiden ketujuh RI
    Joko Widodo
    (Jokowi) kembali ikut campur atau cawe-cawe pada
    Pilkada Jawa Tengah
    .
    Ia pun tidak ambil pusing apabila Jokowi benar-benar ikut campur dan mendukung salah satu kandidat pada Pilkada Jawa Tengah.
    Sebab, menurut dia, hal itu sudah menjadi karakter Jokowi yang telah diketahui masyarakat.
    “Enggak, enggak apa-apa. Ya itu, publik kan sudah semakin, rakyat sudah semakin jelas sudah semakin lama kelamaan sudah semakin diperjelas ya, sikap sikap selama ini, Pak Jokowi itu seperti apa,” kata Nusyirwan.
    Sebelumnya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeklaim didukung oleh Jokowi.
    Luthfi menyebutkan, Jokowi mendukung gagasan dan program-program yang dibawanya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, dalam konsep
    ngopeni
    dan
    nglakoni
    .
    “Pak presiden mendukung kita terkait program-program yang akan kita lakukan ke depannya,” kata Ahmad Luthfi, dikutip dari 
    kompas.tv.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. 

    Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan. 

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan  Presiden Ke-8 RI itu.

    Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

    Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. 

    Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

    Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

  • Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang memproses negosiasi dalam perjanjian dagang dengan negara lain, misalnya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Proses negosiasi perjanjian dagang ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum juga menemui kesepakatan yang konkrit. Sebelumnya pemerintah menargetkan sebelum rezim Jokowi lengser maka perjanjian dagang ini tuntas, namun hingga kini masih belum.

    “Perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan, selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. Nah tentu ini yang akan terus didorong,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Indonesia saat ini juga mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari blok BRICS. Indonesia sebelumnya telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Selain Indonesia, 12 negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

    Bukan hanya itu Indonesia juga siap bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Foto: Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)
    Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)

    Lalu terakhir adalah pemerintah telah mengajukan permohonan masuk Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan dagang RI di kancah internasional sekaligus meningkatkan kinerja ekspor domestik.

    CPTPP merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Perjanjian dagang tersebut dilakukan antara Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

    “Dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” sebutnya.

    Sebagai informasi, saat ini Indonesia beserta 12 negara lainnya (Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam) pada dasarnya sudah menjadi mitra BRICS.

    Meski ada upaya untuk meningkatkan perjanjian dagang, namun pemerintah juga perlu memikirkan dampak negatifnya, yakni Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri.

    (fys/wur)

  • Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

    Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

    Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.  

    “Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

    Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat. 

    Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

    “Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

    Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

    Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.  

    “Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya. 

    Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

    “Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.