Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Prabowo Segera Putuskan Nasib Capim KPK Pilihan Jokowi

    Prabowo Segera Putuskan Nasib Capim KPK Pilihan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera memberikan keputusan terkait kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta calon anggota Dewan Pengawas KPK.

    Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).

    “Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan keputusan. Tunggu aja keputusan presiden terkait itu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).

    Dia menekankan bahwa dalam waktu dekat, Prabowo juga akan segera menjawab surat dari pimpinan DPR tersebut. Mengingat masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode sekarang akan berakhir pada 20 Desember 2024.

    “Pasti pak presiden mengantisipasi terkait hal tersebut,” tandas Supratman.

    Menurut catatan Bisnis, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Ke-7 RI Jokowi yang saat itu masih menjabat.

    Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

    Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

    “Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

  • Ratas dengan Presiden Prabowo, Menkum Supratman Tegaskan Tak Bahas Capim KPK

    Ratas dengan Presiden Prabowo, Menkum Supratman Tegaskan Tak Bahas Capim KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku tak membahas soal calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Supratman menjelaskan bahwa rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan hari ini, Senin (4/11/2024) hanya membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024.

    “Enggak ada (pembahasan), tadi itu kita bicara soal menyikapi putusan MK dan klaster ketenagakerjaan,” kata Supratman saat dijumpai seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan dalam masa pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.

    “Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan, kita tunggu saja keputusan presiden terkait itu,” ucap Supratman.

  • Prabowo Temui SBY di Cikeas Nasional 4 November 2024

    Prabowo Temui SBY di Cikeas Nasional 4 November 2024

    Prabowo Temui SBY di Cikeas
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Presiden
    Prabowo Subianto
    tengah mengunjungi Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024) malam.
    Hal itu disampaikan AHY pada ratusan anggota DPRD dari Partai Demokrat yang mengikuti Bimtek di kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta.
    “Oh iya salam hormat dari Pak SBY, salam rindu dari Pak SBY. Masih ingat Pak SBY?” ujar AHY.
    Ia mengatakan, SBY tidak bisa hadir di Bimtek Demokrat karena mesti bertemu dengan Prabowo.
    “Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Presiden di Cikeas,” ucapnya.
    Pernyataan itu lantas memicu keriuhan dari para kader Demokrat.
    Lalu, AHY menyatakan pada saatnya nanti, ia bakal mengundang Prabowo di acara Partai Demokrat.
    “Nanti saatnya kita bikin acara, kita akan mengundang Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto ya. Pada saatnya nanti,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Prabowo juga menemui Presiden ke 7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo.
    Pertemuan itu berlangsung pada Minggu (3/11/2024) malam.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menuturkan pertemuan itu merupakan pertemuan dua sahabat.
    Ia mengklaim tak ada agenda khusus dalam pertemuan keduanya.
    “Tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat dari pertemuan di antara kedua sahabat ini,” sebut Hasan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkum Supratman Ungkap Alasan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota meski Ada IKN

    Menkum Supratman Ungkap Alasan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota meski Ada IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membeberkan alasan Kota Jakarta saat ini masih menjadi ibu kota negara. Ia menyebut meski saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tetapi kepindahan ibu kota masih menunggu kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. 

    “Undang-undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah karena kan tergantung pada kesiapannya,” kata Supratman saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).

    Supratman menyebut pemindahan ibu kota masih menunggu ditandatanganinya keputusan presiden (keppres). 

    “Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara, walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan presiden menandatangani soal kepindahan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan ibu kota tak hanya soal memindahkan infrastruktur fisik. Jokowi menjelaskan bahwa dalam memindahkan ibu kota memerlukan waktu untuk memastikan ekosistem di dalamnya telah siap.

    Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya perihal keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum kunjung ditandatangani.

    “Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Sumbu Kebangsaan, IKN, Kalimantan Timur, pada 6 Oktober 2024.

  • Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Hukum Sebut Tergantung Kesiapan IKN Nasional 4 November 2024

    Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Hukum Sebut Tergantung Kesiapan IKN Nasional 4 November 2024

    Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Hukum Sebut Tergantung Kesiapan IKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Hukum
    Andi Agtas menegaskan bahwa Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara. Dia pun menyebut bahwa
    pemindahan ibu kota
    menunggu kesiapan dari Ibu Kota Negara (IKN)
    Nusantara
    .
    “Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) ‘kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung pada kesiapannya,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain itu, menurut Supratman, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.
    “Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan,” katanya.
    Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemidahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
    Menurut Jokowi, pemidahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
    “Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa,” kata Jokowi pada 6 Oktober 2024, dikutip dari YouTube Setpres.
    Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.
    “Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo,” ujar Jokowi.
    Untuk diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
    IKN Nusantara
    ditetapkan melalui Keppres.
    Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai tanggal pemindahan ibu kota negara melalui Keppres.
    Aturan itu termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “
    Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden
    ”.
    Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga disebutkan bahwa Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara sampai adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
    ”
    Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
    ,” demikian bunyi Pasal 63 UU DKJ.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Pemindahan Pelabuhan Impor Masih di Meja Menko Airlangga

    Rencana Pemindahan Pelabuhan Impor Masih di Meja Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus membahas mengenai usulan pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur. Pemindahan ini bertujuan agar tidak terjadi overcapacity di pelabuhan yang menjadi pintu masuk produk impor ke Indonesia.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan, opsi pemindahan pelabuhan saat ini masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Memang ada opsi itu, perubahan [pintu masuk impor] itu. Hanya kan masih dibahas di Kemenko Perekonomian,” ungkap Fajarini saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Rencana pemindahan pintu masuk barang impor sebelumnya sempat mencuat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Kala itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya. 

    Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    “Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024). 

    Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

    Rencana ini sebelumnya juga telah diajukan kepada Presiden Jokowi. Dalam usulannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memberikan gambaran dan konsep yang akan diterapkan jika pelabuhan impor nantinya dipindah. 

    “Ya itu [pemindahan pelabuhan] sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden. Termasuk konsepnya, kita berharap dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Agus, Kamis (19/9/2024).

    Agus kala itu menuturkan, pihaknya berencana untuk ‘mempersulit’ masuknya barang-barang jadi ke Indonesia dengan memindahkan pintu masuk impor ke Indonesia Timur. Sedangkan, impor bahan baku akan dipermudah untuk membantu industri tekstil kembali bergeliat.

    “Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya ‘mempersulit’ barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali,” tuturnya. 

  • Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Sekjen Gerindra Bicara Soal Prabowo Sowan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024) kemarin.

    Muzani menuturkan bahwa pertemuan tersebut adalah pemenuhan janji Prabowo untuk mengunjungi dan menengok kegiatan Jokowi setelah tinggal di Solo.

    “Pak Prabowo memang berjanji setelah pak Jokowi berdiam di solo, beliau akan menengok pak Jokowi dan beliau memenuhi janjinya dan bagaimana kegiatan pak Jokowi selama di Solo,” tutur Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Muzani juga menambahkan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi biasa, sebatas kekeluargaan saja. Kendati demikian, Ketua MPR itu juga mengaku tidak tahu pembicaran antara Prabowo dan Jokowi ini apakah menyinggung tentang Wantimpres atau tidak.

    “Saya belum cek, saya belum ketemu Pak Prabowo, besok baru ketemu,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kemarin.

    Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie. 

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. 

    “Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

  • Debat Perdana Pilkada Blora: Isu Bandara Ngloram Jadi Sorotan Utama Regional 4 November 2024

    Debat Perdana Pilkada Blora: Isu Bandara Ngloram Jadi Sorotan Utama Regional 4 November 2024

    Debat Perdana Pilkada Blora: Isu Bandara Ngloram Jadi Sorotan Utama
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Blora
    menggelar debat perdana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Gedung Graha Larasati, Senin (4/11/2024).
    Debat ini mengusung tema “Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas untuk Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Blora” dan dihadiri oleh kedua pasangan calon (paslon) yang duduk di atas panggung.
    Pasangan nomor urut 01, Arief Rohman-Sri Setyorini (ASRI) mengenakan baju berwarna putih, sementara pasangan nomor urut 02, Abu Nafi-Andika Adikrishna Gunarjo (ABDI), tampil dengan pakaian batik.
    Salah satu isu yang mencuat dalam debat adalah pembangunan
    Bandara Ngloram
    , yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Blora.
    Arief Rohman menjelaskan, kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.
    “Tentunya kita berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah banyak sekali membantu Kabupaten Blora dalam hal akses, salah satunya lewat Bandara Ngloram,” kata Arief.


    KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Kondisi pesawat saat akan terbang dari Bandara Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (16/12/2023)
    Ia juga menambahkan bahwa terdapat stasiun kereta api dan terminal bus yang menjadi akses pintu gerbang menuju Blora.
    Arief berkomitmen untuk mengadakan berbagai event guna menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
    “Kuncinya adalah kita harus sering mengadakan event skala lokal, nasional, atau internasional,” terangnya.
    Pernyataan Arief Rohman kemudian ditanggapi oleh Abu Nafi, yang menilai Bandara Ngloram sebagai bandara yang mangkrak.
    “Saya kadang berpikir, kemarin ketika awal dibuka sudah jalan tiba-tiba tutup lagi. Jadi, harapan saya, semoga Bandara Ngloram tidak menjadi sesuatu yang mangkrak lagi,” ujar Abu Nafi.
    Menanggapi kritik tersebut, Arief Rohman, yang saat ini sedang cuti kampanye sebagai bupati, menjelaskan bahwa Bandara Ngloram telah melalui proses konsultasi dengan pemerintah pusat untuk diaktifkan kembali.
    “Beberapa kali bandara ini bisa melayani penumpang dan diresmikan oleh presiden. Kendala yang ada adalah bandara ini merupakan aset pusat, dan dana pembangunannya sepenuhnya berasal dari kementerian pusat, jadi kita hanya menerima manfaat,” jelasnya.
    Arief juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat untuk membuka sekolah penerbangan di Bandara Ngloram.
    “Informasi terbaru menunjukkan bahwa sudah ada pesawat yang ditempatkan di sana untuk mencetak anak-anak Blora menjadi penerbang,” tambahnya.
    “Jadi ini soal kebijakan yang kita tunggu saja. Tidak sepenuhnya ini mangkrak; ini soal waktu saja, dan pemerintah akan mendukung untuk mengaktifkan Bandara Ngloram lagi,” imbuh Arief.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi bertajuk reuni 411 yang digelar di Patung Kuda Monas Jakarta, Senin (4/11). Dalam aksi reuni 411 ini, massa menuntut agar mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi untuk diadili serta pemilik akun Fufufafa ditangkap.

    Dalam aksi ini, Habib Rizieq Shihab mengingatkan agar aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik untuk menyerang calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta Suswono.

    “Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagub Jakarta Suswono dan PKS,” ujar Habib Rizieq Shihab dalam suratnya, yang dibacakan menantunya, Habib Muhammad bin Husein Alatas di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

    Habib Rizieq menilai apa yang dilakukan Suswono tidak bisa disamakan dengan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 silam.

    Sebagaimana diketahui, Suswono sebelumnya melontarkan candaan mengenai janda kaya menikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Habib Rizieq mengungkapkan beberapa perbedaan yang dilakukan Cawagub Suswono dengan Ahok.

    “Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi, saat sudah terdesak habis di demo berjilid-jilid baru dia minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalo dianggap salah. Kalau Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf,” ucapnya.

    Selain itu, Habib Rizieq menyebut bahwa Ahok telah berulang kali melakukan penistaan sejak menjadi Bupati Belitung Timur. Sedangkan di kasus Suswono, ia menganggap politikus PKS itu hanya terpeleset lidah saja.

  • Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kasus KM 50

    Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kasus KM 50

    GELORA.CO – Habib Muhammad Hanif Alatas merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). 

     

    Dalam orasinya, menantu Habib Rizieq ini meminta agar Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) untuk segera di adili. Ia menuding, Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas kasus penembakan enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. 

     

    “Siapa yang bertanggung jawab atas kasus KM 50? Jokowi,” ujar Habib Muhammad Hanif Alatas diatas mobil komando. 

     

    Diketahui, dalam peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, polisi menembak mati enam orang yang merupakan laskar khusus simpatisan Rizieq Shihab. Dua terdakwa dalam kasus ini, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, divonis bebas oleh hakim agung MA pada Rabu, 7 September 2022.

     

    Habib Muhammad Hanif Alatas juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum di Indonesia. Yakni, dengan mengusut dan menghukum Jokowi seadil-adilnya. 

     

    “Kita minta hukum ditegakkan dan Jokowi diusut secara hukum seadil-adilnya,” ucapnya.

     

    Namun, Habib Muhammad Hanif Alatas mengaku tidak khawatir jika Jokowi lolos dari hukuman di dunia. Namun, menurutnya, Jokowi tidak akan lolos dalam pengadilan Allah SWT.

     

    “Makanya orang-orang yang berkuasa saat ini kalau Anda tidak mau diadili di pengadilan Allah SWT, maka adili orang-yang bertanggung jawab atas kezaliman diantaranya yang berkuasa di masa lalu,” sambungnya. 

     

    Diketahui, terdapat ratusan orang yang mengikuti aksi 411 yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (4/11). Aksi itu gelar sejak siang hingga sore hari. Sebanyak 1.904 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.