Tag: joko widodo

  • Pejabat Badan Gizi Nasional Didominasi Eks TNI, Tanda Dwi Fungsi ABRI Bakal Kembali?

    Pejabat Badan Gizi Nasional Didominasi Eks TNI, Tanda Dwi Fungsi ABRI Bakal Kembali?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diumumkan dengan latar belakang didominasi purnawirawan TNI. Muncul spekulasi itu tanda akan kembalinya dwi fungsi ABRI.

    Iyan Hidayat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar mengatakan hal tersebut terbaca dari awal. Bahkan sebelum Prabowo Subianto dilantik.

    “Sebenarnya sudah terbaca dari awal. Bahkan jauh sebelum pelantikan,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Selasa (5/11/2024).

    Iyan berdasar saat Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu kata Iyan mengakomodir jabatan sipil bisa dijabat TNI-Polri.

    “Pokoknya, di situ mengatur beberapa jabatan ASN bisa dijabat oleh TNI-Polri,” terang Iyan.

    Hal tersebut dinilainya bermasalah. Karena pada dasarnya, pola militerisme tidak cocok diterapkan di masyarakat sipil.

    “Kira-kira instansi begitu, bisa dikasih jabatan sipil? Mereka polanya instruktif. Ya, mereka akan mendengar rakyat. Tapi lebih mengutamakan perintah atasan,” jelasnya.

    Dalam konteks pejabat Badan Gizi Nasional yang didominasi eks anggota TNI, ia menyebut catatan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lembaga tersebut. “Padahal kita tau, instansi ini (TNI) paling tinggi catatan pelanggaran HAM-nya,” ucap Iyan.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan banyaknya eks anggota TNI di lembaga yang dipimpinnya merupakan hal bagus. Karena akan bermanfaat untuk kemajuan program.

    “Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu,” kata Dadan, Kamis (31/10/2024).

  • Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    Polisi Didesak Periksa Budi Arie Setiadi terkait Kasus Judi Online, Adi Kurniawan: Kami Menunggu Keberanian Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terus menarik perhatian dan jadi perbincangan hangat publik.

    Belakangan, sejumlah pihak berharap pihak kepolisian menggali keterangan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terkait judol tersebut. Salah satu alasannya karena pegawai yang terlibat becking judi itu merupakan anak buahnya saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Desakan polri memerika Budi Arie salah satunya disuarakan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan. Dia meminta Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi terkait keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online.

    “Pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judol itu adalah pegawai yang bekerja saat Budi Arie jadi Menkominfo. Jadi, Polri juga harus periksa dan selidiki Budi Arie apakah terlibat atau tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

    Menurutnya, keterlibatan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut patut diduga karena bisa saja hal tersebut berkaitan dengan jebolnya Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, saat Budi menjabat sebagai Menkominfo PDN RI sering kali mengalami kebobolan.

    “Apalagi saat itu dia sangat bersemangat sekali menggambar-gemborkan pemberantasan judi online. Dan di saat itulah PDN kita jebol. Itu wajib diselidiki,” kata Adi.

    Lebih lanjut, Adi menyinggung Asta Cita Prabowo-Gibran saat ini sedang digalakkan Polri menuju 100 hari kerja kepolisian. Menurutnya, apabila Polri berani memeriksa Menteri Koperasi Indonesia (Menkop) tersebut. Maka dirinya yakin kepolisian RI dapat semakin dipercaya rakyat Indonesia.

  • Pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024-2029

    Pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024-2029

    Minggu, 20 Oktober 2024 11:53 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto memberi salam usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam kepada Presiden keenam RI Joko Widodo (kiri) usai dilantik dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

  • Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa investor yang berminat menanamkan dana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin banyak.

    Selain sebanyak 500 Letter of Intent (LoI) terkait penanaman modal IKN telah dipegang oleh pemerintah, Basuki sampai dengan akhir masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) modal masuk ke IKN sudah cukup besar.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun. Lalu, investasi masuk sudah Rp58 triliun. Itu di groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober kemarin,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa meskipun belum mencapai target Rp100 triliun pada akhir 2024 ini, tetapi instansinya akan tetap mengejar investasi untuk tetap masuk ke IKN.

    “Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kami dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia menjabarkan bahwa dari 500 LoI yang sudah masuk tak terbatas dari investor. “Dulu LoI itu engga hanya investor ternyata kita petakan ada yang konsultan kontraktor supplier, kami utamakan investor, kurang dari setengah itu. Saya juga Kamis ke sana [IKN] lagi, komisi 2 kan juga mau ke sana, maka kami siapkan,” pungkas Basuki.

    Nasib di Tangan Prabowo

    Sebelumnya, nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

  • Basuki bangun fasilitas yudikatif-legislatif di IKN dalam empat tahun

    Basuki bangun fasilitas yudikatif-legislatif di IKN dalam empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif pada tahap lanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam waktu empat tahun ke depan.

    Ditemui usai dilantik sebagai Kepala OIKN definitif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Basuki mengatakan fasilitas itu akan di wujudkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028,” katanya.

    Basuki menjelaskan fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya.

    Baca juga: Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Selain itu, Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Ia mengatakan upaya menggaet minat investor juga terus dilakukan untuk kebutuhan pengembangan IKN dalam empat tahun ke depan.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun, lalu investasi Rp58 triliun, itu di-groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 kemarin,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaporkan capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.

    Baca juga: Menteri ATR jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU
    Baca juga: Menteri Hukum tegaskan pemindahan ibu kota tunggu kesiapan IKN

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet ke Gibran: Kalau Nyari Kerja Masih Dicariin Bapak Mending Diam

    Warganet ke Gibran: Kalau Nyari Kerja Masih Dicariin Bapak Mending Diam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengguna media sosial hingga kini masih banyak yang mempersoalkan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Beragam kritik dituai anak Presiden ke-7 Jokowi itu.

    Ada yang mengungkit persoalan terpilihnya sebagai Wapres karena dari bapaknya. Gibran diketahui belum cukup umur mencalonkam Wapres sebelum aturannya diubah.

    “Kalo nyari kerja masih dicariin bapak mending diem lah woi,” kata pengguna X @zidandowsky dikutip Selasa (5/11/2024).

    Akun tersebut bahkan membandingkan Gibran dengan warganet yang mandiri mencari kerja. Menurutnya, Gibran mestinya malu.

    “Malu sama netizen mandiri di X,” ucapnya.

    Ada pula yang membahas karakter Jokowi. Ia menyebut Jokowi selalu mengucapkan hal yang berlawanan dari faktanya.

    “Kalau bapaknya apa yang diucakpan adalah kebalikannya,” ucap warganet @Pochokiwanava.

    Dibanding Jokowi, warganet itu menduga-duga bagaimana dengan karakter Gibran.

    “Entah kalau anaknya ini, kok jadi ngeri-ngeri sedap,” ujarnya.

    Pernyataan-pernyataan warganet itu terdapat dalam komentar unggahan akun Fans Gibran dengan centang biru @GibranRakabum.

    Akun itu mengunggah foto Prabowo Subianto. Menggunakan jas lengkap dengan pin penghargaaannya.

    “Sehat sehat terus ya pak, rakyatmu membutuhkanmu,” tulis akun tersebut.
    (Arya/Fajar)

  • Intip Garasi Basuki Hadimuljono yang Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Intip Garasi Basuki Hadimuljono yang Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Jakarta

    Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menilik sisi lain dari eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini, apa saja koleksi otomotif-nya?

    Dikutip dari LHKPN di situs KPK, Basuki terakhir kali menyampaikan hartanya pada 15 Februari 2024 periodik 2023. Basuki tercatat memiliki harta sebesar Rp 33.166.308.557 (Rp 33,1 miliaran).

    Untuk isi garasinya, Basuki mendaftarkan dua alat transportasi dan mesin dengan nilai sebesar Rp 90 juta. Berikut ini daftarnya:

    Royal Enfield Bullet Classic Tahun 2017 senilai Rp 40 jutaToyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T tahun 2009 senilai Rp 50 juta

    Tidak ada daftar isi garasi lain yang dimiliki oleh Basuki. Semua isi garasinya diperoleh atas hasil sendiri.

    Basuki diketahui hobi mengendarai beragam jenis motor saat mendampingi Jokowi kunjungan kerja. Basuki juga sebut kepincut untuk memiliki motor chopper seperti Jokowi dan memesannya ke Elders Garage.

    Terakhir kali Basuki terpantau menemani Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Dia menunggangi Honda Rebel 500, moge bergaya cruiser.

    Kini Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

    Pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”

    Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

    (riar/rgr)

  • Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Jokowi bertemu dengan pasangan Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Senin (3/11/2024) petang. ANTARA/Aris Wasita

    Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut Solo perlu konsentrasi dalam penataan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi persaingan kerja.

    “Sekarang memang fisik kan juga hampir selesai. Ada berapa titik yang masih perlu ditata sebagai kota yang baik,” katanya usai wedangan bersama calon wali kota dan dan wakil wali kota Surakarta nomor urut dua Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Senin petang (4/11).

    Oleh karena itu, menurut Jokowi mestinya saat ini pembangunan lebih konsentrasi ke sumber daya manusia (SDM).

    “Utamanya mempersiapkan mereka untuk lapangan kerja,kesempatan kerja. Kebutuhan rakyat akan banyak ke sana,” katanya.

    Disinggung soal sosok pemimpin bagi Kota Solo, dikatakannya, Solo memerlukan pemimpin-pemimpin muda dalam mengantisipasi segala perubahan zaman.

    “Bisa go internasional, bisa go global, bisa menjawab tantangan perubahan karena perubahan ini cepat sekali. Disrupsi teknologi, perubahan-perubahan global, gelombang-gelombang ekonomi, gelombang-gelombang geopolitik yang itu tidak hanya berdampak pada negara tapi juga berdampak pada daerah, baik interaksi sosialnya, ekonominya, semuanya berdampak sehingga harus ngerti semuanya,” katanya.

    Pada pertemuan tersebut, Jokowi banyak menceritakan soal pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

    “Dalam menata pasar tradisional, menata pedagang kaki lima, menata kota, mengelola birokrasi, dan lain-lainnya. Terutamanya juga menyiapkan annual event, event-event tahunan itu akan mendatangkan wisatawan untuk datang ke Kota Solo,” katanya.

    Menurut dia, hal itu dibutuhkan karena Solo tidak memiliki kekayaan alam yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Program 100 Hari Asta Cita, Polda Gorontalo Fokus Judi dan TPPO

    Program 100 Hari Asta Cita, Polda Gorontalo Fokus Judi dan TPPO

    Sebelumnya, tepat pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah resmi memulai babak baru roda pemerintahannya dengan melantik para menteri, dan wakil menteri dalam kabinetnya yang bernama “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta.

    Sebanyak 109 orang telah menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, yang terdiri dari 48 menteri, lima kepala lembaga negara setingkat menteri, serta 55 wakil menteri dan satu wakil kepala staf kepresidenan.Kabinet Merah Putih ini diisi oleh campuran tokoh mulai dari politisi, profesional, dan 16 mantan menteri dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Beberapa dari mereka kembali ditempatkan di posisi yang sama, sementara yang lainnya diberi tanggung jawab baru.

    Setelah dilantik, selanjutnya para pembantu presiden ini akan diberi pengarahan di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama tiga hari sejak 24 Oktober 2024, untuk menyamakan visi pemerintahan. “Yang saya tahu tanggal 24 (Oktober) itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Setelah itu, (menteri) mulai bekerja,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

    Dasco menjelaskan agenda ini dibuat untuk menjaga kekompakan para menteri Kabinet Merah Putih, khususnya saat bekerja. “Ya antara lain begitu (agar menteri kompak),” ujarnya.

    Dasco menuturkan, Prabowo akan menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang, khususnya dalam 100 hari pemerintahan. Prabowo ingin semua menteri memahami program-programnya. “Pak Prabowo akan disana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan dalam program-program yang menterinya harus paham, dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan,” tutur Dasco.

    Kini, publik pun tengah menantikan langkah awal dari para menteri Kabinet Merah Putih untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai masalah, terutama dalam 100 hari kerja pertamanya tersebut. Periode ini dianggap sebagai ujian awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam merealisasikan janji kampanye selama lima tahun mendatang.