Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminya mundur dari jabatannya sebagai Ketum PBNU.

    Desakan mundurnya Gus Yahya berdasarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Dalam risalah disampaikan bahwa kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) bertentangan dengan nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

    Rapat juga menilai bahwa pelaksanaan AKN NU di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu dijelaskan pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang dianggap melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.

    Gus Yahya didesak untuk mundur sejak risalah disampaikan. Adapun jika Gus Yahya tidak mundur maka akan diberhentikan oleh Rais Aam dan dua wakil Rais Aam yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan

    Melansir NU.or.id, Gus Yahya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026 melalui sidang Pleno V yang berlangsung di Universitas Lampung.

    Pada periode sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai Katib Aam PBNU masa khidmat 2015-2020. 

    Pria yang lahir pada 15 Februari 1966 di Rembang ini merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

    Dia merupakan jebolan pondok pesantren Madrasah Al Munawwir Krapyak, Kota Yogyakarta, asuhan KH Ali Maksum.

    Usai mengeyam pendidikan di pesantren, dia melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mahasiswa Sosiologi.

    Di pemerintahan, Gus Yahya pernah menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di era Joko Widodo, dia menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Dari latar belakang keluarga, dia merupakan anak dari tokoh ternama di NU yakni Muhammad Cholil Bisri.

    Mereka masih bersaudara dengan Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor KH Yaqut Cholil Qoumas. Kakeknya KH Bisri Mustofa, merupakan penyusun Kitab Tafsir Al Ibris.

    Nama Bisri Mustofa cukup terkenal dikalangan PBNU, sebab dia adala Mustasyar PBNU yang juga pernah menjabat Rais Aam PBNU tahun 2014-2015.

    Di sisi lain, Gus Yahya juga kerap membicarakan perdamaian dunia, salah satunya mendirikan institut keagamaan di Amerika Serikat yang bernama Bayt ar-Rahmah li ad-Da‘wa al-Islamiyyah Rahmatan li al-‘Alamin.

  • PSI Ngomong Jokowi Tak Dihargai PDIP, Ferdinand: Partai Gurem Cari Sensasi Murahan

    PSI Ngomong Jokowi Tak Dihargai PDIP, Ferdinand: Partai Gurem Cari Sensasi Murahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang menyebut Presiden ke-7, Jokowi, tidak dihargai oleh PDI Perjuangan menyita perhatian publik.

    Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali dalam acara Rakorwil PSI se-Sultra di Kendari, pada Jumat (21/11/2025) kemarin.

    Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan tersebut.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

    Ferdinand juga menegaskan bahwa klaim Ahmad Ali bahwa Jokowi tidak dihargai PDI Perjuangan tidak berdasar.

    Baginya, hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan justru berlangsung baik selama dua periode pemerintahan.

    “Jokowi itu bukan tidak dihargai di PDI Perjuangan, Jokowi itu sangat dihargai,” Ferdinand menuturkan.

    “Kalau Jokowi tidak dihargai, Jokowi itu tidak akan pernah diusulkan sampai dua periode oleh PDI Perjuangan,” tambahnya.

    Ferdinand bilang, meski beberapa kebijakan Jokowi tidak sepenuhnya disetujui partai, PDI Perjuangan tetap memberi ruang agar program pemerintah berjalan.

  • Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    Kader PSI Bilang Tuduhan Ijazah Palsu Mudah Gugur di Negara Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, kembali berkomentar mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang terus bergulir.

    Dikatakan Dedy, isu seperti itu semestinya mudah gugur di sistem demokrasi modern karena setiap calon pejabat negara harus melewati proses administrasi yang sangat ketat.

    Dedy menjelaskan, dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi proses asal percaya.

    Semua calon pejabat, dari tingkat desa hingga presiden, wajib mengajukan dokumen resmi yang telah dilegalisir dan diverifikasi berlapis oleh lembaga negara.

    “Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang yang ingin terlibat dalam urusan kenegaraan harus melewati prosedur yang panjang, rumit, dan ketat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada proses asal percaya,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (23/11/2025).

    Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan perkara sepele. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka berkas otomatis ditolak dan pendaftaran digugurkan.

    Karena itu, tuduhan liar terkait keaslian dokumen pendidikan, termasuk isu ijazah palsu seharusnya dapat dipatahkan hanya dengan melihat mekanisme formal yang telah ditetapkan negara.

    “Ada verifikasi administratif yang ketat. Dokumen dicek lembar demi lembar, legalisir diverifikasi, dan identitas dicocokkan,” sebutnya.

    “Ada verifikasi faktual, penyelenggara pemilu mencocokkan data langsung ke sekolah, kampus, hingga lembaga penerbit ijazah,” tambahnya.

    Selain itu, kata Dedy, demokrasi menyediakan ruang publik yang sangat terbuka.

  • Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    Jika Berani Tunjukkan dan Buktikan Ijazahnya, Pakar Hukum Sebut Banyak Hal yang Tidak Perlu Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum sekaligus eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, punya pernyataan menarik di tengah panasnya isu pembahasan ijazah palsu Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Indrayana menyebut banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

    Hal tersebut tidak perlu bahkan tidak harus terjadi, jika mantan Presiden Jokowi dari awal menunjukkan dan membuktikan ijazahnya asli.

    Ini disebut Denny bisa saja tidak berkepanjangan jika dari awal berani ditunjukkan.

    “Kalau Pak Jokowi sedari awal berani menunjukkan ijazah aslinya,” tulisnya dikutip Minggu (23/11/2025).

    Beberapa yang tidak perlu bahkan tidak terjadi seperti proses pidana yang menjerat beberapa nama. Di mana banyak pihak meyakini hal tersebut adalah kriminalisasi.

    Bahkan sampai rakyat harus dikorbankan hingga mendekam di penjara karena pembahasan isu ini.

    “Tidak perlu ada proses pidana, dan tidak ada rakyat yang masuk penjara,” tuturnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan sebagai terangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Seperti diketahui, Baru-baru ini Hakim MK, Arsul Sani, secara terbuka memperlihatkan ijazahnya usai muncul laporan terhadapnya. Arsul Sani bahkan mempersilakan awak media memotret ijazah itu.

    Hal berbeda dilakukan oleh mantan presiden Jokowi. Bukannya memperlihatkan ijazah secara terbuka, ayah Wapres Gibran itu justru melaporkan sejumlah pihak yang meneliti ijazahnya.

  • 6 Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan Nasional

    6 Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan Nasional

    Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan
    Tim Redaksi
    JOHANNESBURG, KOMPAS.com
    – Keakraban Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah petinggi negara pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg Expo Centre menjadi sorotan.
    Forum internasional di
    Johannesburg
    , Afrika Selatan, ini merupakan forum internasional perdana yang dihadiri Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
    Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan.
    Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
    di sini
    .
    Di sela ajang
    KTT G20
    , Gibran sempat menyapa dan berbincang dengan beberapa tokoh dunia, termasuk
    Presiden Brasil
    Luiz Inácio Lula da Silva.
    Gibran dan Lula pun berjabat tangan dan saling berpelukan di sela forum internasional tersebut.
    Setelahnya, mereka sempat berbincang singkat.
    Lula terdengar menanyakan kabar Presiden Prabowo kepada Gibran, menggunakan bahasa asalnya.
    Namun, orang di sisi kirinya menerjemahkan ucapan orang nomor satu di Brasil itu.
    “Bagaimana kabar Presiden Prabowo?” tanya Lula, lewat penerjemah.
    “Dia (Presiden Prabowo) baik, terima kasih,” jawab Gibran, dalam bahasa Inggris.
    Sambil menanyakan kabar Prabowo, Lula terus menggenggam kedua tangan Gibran.
    Selain Lula, Gibran juga sempat bercengkrama dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di sela KTT G20.
    Momen ini terjadi di akhir pertemuan bilateral Gibran dan Stubb.
    Saat keduanya hendak berpisah, tiba-tiba Meloni mendekat dan berbicara ke arah mereka.
    Gibran dan Stubb pun tertawa usai mendengar kata-kata dari Meloni, namun tidak terdengar jelas percakapannya.
    Meloni kemudian tertawa lepas dan langsung berjalan meninggalkan Gibran dan Stubb.
    Sorotan lain terhadap Gibran adalah saat putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu fokus dan intens berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi jelang foto bersama para petinggi negara G20.
    Gibran dan Takaichi yang berdiri di barisan depan sisi sebelah kanan panggung, sangat asyik dan ekspresif saat berbicara berdua.
    Tangan Gibran turut digerakkan saat ngobrol dengan PM Jepang itu.
    Selain itu, Gibran juga tersorot berbincang dengan Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa.
    Di momen menjelang sesi foto KTT G20, Gibran bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip
    Erdogan
    dan PM Jepang juga melakukan percakapan singkat.
    Erdogan dan Gibran saling menghadap satu sama lain, sementara Takaichi berada di tengah saat ketiganya asyik ngobrol di forum G20.
    Selama sesi foto berlangsung, Gibran berdiri diapit oleh dua tokoh pemerintah dunia, yakni Takaichi dan Ursula.
    Untuk Erdogan, ia berdiri di sebelah Takaichi.
    Selepas sesi foto dilakukan, semua petinggi negara G20 pun meninggalkan panggung yang merupakan tempat sesi foto bersama.
    Ketika Erdogan menuruni panggung acara, Gibran dengan sigap menggandeng tangan untuk membantunya.
    Dalam ajang KTT G20 ini, Gibran berpidato dalam sesi. Untuk sesi pertama digelar pada 22 November 2025.
    Di sesi pertama, ia turut menyampaikan salam Prabowo untuk Lula.
    Di sesi kedua, Gibran menyorot soal ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bencana kemanusiaan.
    Sesi ketiga akan digelar pada Minggu (23/11/2025).
    Tema pada sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (
    decent work
    ) dan tata kelola kecerdasan buatan (
    artificial intelligence
    ).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Tak Ada Tantangan, Nggak Menarik

    Kalau Tak Ada Tantangan, Nggak Menarik

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 bisa mencapai 6% atau di atas target APBN. Pada kuartal keempat 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa di atas 5,5%.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target tersebut sebagai tantangan yang harus dikerjakan. Ia juga menyebut siap dipecat jika pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak mencapai target.

    “Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4% seperti target APBN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau risikonya apa saya ngomong gini? Kalau nggak kecapai gua dipecat. Tapi kalau nggak ada challenge nggak menarik untuk saya, lebih baik saya duduk di rumah aja,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tak hanya itu, Purbaya juga menargetkan ekonomi bisa mendekati 8% pada tahun ke-3 atau ke-4.

    “Tahun depannya kita coba dorong lebih cepat lagi lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga keempat udah keliatan tuh 8%, udah dekat tuh jadi kita bisa mewujudkan,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga menyinggung pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengandalkan swasta sebagai mesin penggerak perekonomian, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo mengandalkan belanja pemerintah sebagai mesin pertumbuhan. Dua jurus menggenjot pertumbuhan tersebut akan dikombinasikan Purbaya.

    “Zamannya SBY mesinnya mesin swasta, zamannya Pak Jokowi mesin pemerintah. Tumbuhnya 6% sama 5%. Kalau saya gabung 6% lebih nggak terlalu sulit, tambah dengan perbaikan iklim investasi, pengurangan bottleneck yang menghambat real sector dan perusahaan harusnya pertumbuhan yang lebih cepat bisa dicapai,” terang Purbaya.

    (ily/hns)

  • Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan capaian sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di dalam pidato perdananya mewakili delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). 

    Indonesia, ujar Gibran, turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS. 

    “Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan bebriaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan,” ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025). 

    Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko. 

    “Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan,” terangnya. 

    Adapun dari sisi pembiayaan berkelanjutan, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar ambisi tersebut didorong lebih jauh guna menutup kesenjangan serta mengejar adaptasi, mitigasi serta transisi yang berkadilan. 

    Dia berpesan bahwa dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dapat diprediksi dan setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Mekanisme yang bisa dilakukan yakni melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran maupun mekanisme-mekanisme transisi energi lainnya. 

    Gibran menyebut di dalam negeri, Indonesia mengalokasikan sekitar US$2,5 miliar (setara Rp41,7 triliun berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.719 per dolar Amerika Serikat) setiap tahunnya.

    “Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah pembiayaan iklim nasional sekitar US$2,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian serta infrastruktur yang berketahanan terhadap iklim,” ujar putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

  • PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang

    PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang

    PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, saking kuatnya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sampai dimusuhi banyak orang.
    Ali menekankan, PSI menjadikan Jokowi sebagai contoh hidup sekaligus patron politik mereka.
    Hal tersebut Ali sampaikan usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
    “Jokowi itu contoh hidup bagi politisi yang ada di Indonesia. Dia politisi yang sangat kompleks, kompleks sekali. Saking kompleksnya, saking kuatnya, dia dimusuhi begitu banyak orang. Saking ketakutannya orang untuk menghadapi dia, diciptakanlah segala macam fitnah kepada dia. Padahal Pak Jokowi itu orang yang begitu sederhana,” ujar Ali.
    Ali menyampaikan, Jokowi tidak pernah menyusahkan atau menjatuhkan orang lain.
    Menurutnya, apa yang Jokowi lakukan selama ini hanyalah memperhitungkan langkahnya sendiri demi kepentingan rakyat.
    Selain itu, dia mengingatkan bahwa Jokowi merupakan contoh bahwa pejabat tidak harus berasal dari keluarga kaya.
    “Jadi bagi PSI, itu kenapa menjadikan dia patron. Kami ingin kemudian melihat semangat Jokowi itu menjadi pelecut bagi kader-kader muda, anak-anak muda Indonesia, menjadikan dia sebagai contoh. Hari-hari ini kan kita banyak tahu, kita banyak dengar anak-anak muda generasi Z, jadi kita bicara politik mereka apolitis,” jelasnya.
    “Karena kenapa? Mereka pikir seakan politik itu menjadi milik darah biru, kaum elite, pemilik partai, dan lain-lain. Sehingga kami tidak punya kesempatan untuk menjadi elite di negeri ini. Karena semuanya itu sudah dikuasai oleh para raja-raja yang hari ini menguasai panggung-panggung politik,” sambung Ali.
    Sementara itu, Ali menekankan bahwa Jokowi awalnya tidak dilirik partai manapun dalam awal karier politiknya, termasuk oleh PDI-P.
    Begitu selesai menjabat, kata Ali, Jokowi malah dicampakkan.
    “Ada orang namanya Jokowi yang memulai dari bawah, yang awalnya tidak dilirik termasuk PDI-P, diusung oleh PKS dan PAN, dan kemudian dipeributkan oleh partai-partai politik seperti PDI-P dan dijadikan kader, walaupun di ujungnya dicampakkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencekalan Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Berlaku 20 Hari

    Pencekalan Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Berlaku 20 Hari

    JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa penyidik melakukan pencekalan terhadap ke delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk Roy Suryo Cs, ke luar negeri selama 20 hari.

    “Pencekalan oleh penyidik itu dilakukan, dikirimkan untuk ke delapan yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari, dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025,” kata Budi, kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 21 November.

    Budi mengungkapkan, pencekalan delapan tersangka akan diperpanjang selama enam bulan untuk kepentingan penyidikan.

    “Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua,” ujarnya.

    Budi menegaskan, alasan pencekalan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan.

    “Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

    “Jadi, untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan sehingga proses ini juga berjalan,” tandasnya.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu yang di laporkan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Delapan tersangka tersebut dibagi menjadi dua kluster.

    Lima tersangka dalam klaster pertama adalah pengacara Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Rohyani (KTR), M. Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), dan Damai Hari Lubis (DHL).

    Klaster kedua terdiri dari tiga nama, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS), Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa (TT), dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

  • Jokowi Beberkan Alasan Genjot Pembangunan Infrastruktur saat Jabat Presiden RI

    Jokowi Beberkan Alasan Genjot Pembangunan Infrastruktur saat Jabat Presiden RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya masif mendorong pembangunan infrastruktur saat menjabat sebagai Presiden RI.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya di agenda Bloomberg New Economy Forum yang digelar pada Jumat (21/11/2025).

    “Ketika saya menjadi Presiden, saya memiliki pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa membangun ekonomi kuat untuk 280 juta orang? Kami tahu bahwa tidak ada jalan pintas. Itulah sebabnya kami fokus pada hal dasar, seperti infrastruktur jalan, kapal laut, bandara, energi, dan jaringan digital,” jelasnya dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Pasalnya, tambah Jokowi, infrastruktur merupakan komponen utama yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    Tak hanya infrastruktur konektivitas, Jokowi menyebut infrastruktur digital juga krusial untuk dikembangkan guna menjawab tantangan ke depan.

    “Indonesia juga telah membuat kemajuan besar dalam infrastruktur digital. Membangun pusat data, memiliki satelit baru, mengembangkan jaringan digital, dan meningkatkan konektivitas di seluruh negara. Kami memperkenalkan regulasi yang mendorong bisnis-bisnis lokal dan startup untuk berkembang,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, selama menjabat 10 tahun sebagai Presiden, total panjang ruas jalan bebas hambatan atau jalan tol yang dimiliki Indonesia bertambah hingga 2.113 kilometer (km).

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km. 

    Artinya, selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi membangun sekitar 73% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia. Di mana, selama 40 tahun sampai dengan 2014, pembangunan tol RI tercatat sepanjang 780 km.

    Adapun, sejak 2014 hingga saat ini, panjang tol yang dibangun Indonesia telah mencapai 3 kali lipat lebih dari jumlah tersebut.