Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Sudaryono Sebut Ahmad Luthfi Punya KTA Gerindra

    Sudaryono Sebut Ahmad Luthfi Punya KTA Gerindra

    Jakarta –

    Calon Gubenur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi disebut memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. Hal itu diungkap Ketua Gerindra Jawa Tengah Sudaryono.

    Sudaryono awalnya mengatakan hal ini saat menanggapi soal pertemuan antara Ahmad Luthfi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo beberapa waktu lalu yang mendapatkan sorotan. Sudaryono menyebut tak masalah bila Luthfi bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto maupun Jokowi.

    “Misalnya pak Luthfi mau ketemu pak Prabowo kan juga boleh,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Lalu, Sudaryono menyebut wajar saja Luthfi dan Prabowo bertemu. Karena Luthfi adalah kader Gerindra, sementara Prabowo yakni Ketum Gerindra.

    “Pak Luthfi kan kader Gerindra, Pak Luthfi kan ber-KTA Gerindra, jadi bertemu dengan ketum ya boleh, ketemu dengan pak Jokowi silaturahmi kan boleh saja,” lanjutnya.

    Diketahui, momen pertemuan antara Jokowi dan pasangan Luthfi-Yasin terjadi di sebuah kedai kopi di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu. Foto pertemuan tersebut beredar luas di media sosial, dan menampilkan kedekatan ketiganya yang tampak akrab berdiskusi.

    (isa/azh)

  • Ghufron Nilai Prabowo Berhak Anulir Hasil Pansel KPK

    Ghufron Nilai Prabowo Berhak Anulir Hasil Pansel KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo Subianto dapat menganulir hasil panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Ghufron menyebut langkah Jokowi membentuk pansel pada Juni 2024 lalu merupakan tindak lanjut atas aturan agar pansel dibentuk 6 bulan sebelum masa kepemimpinan pimpinan KPK berakhir pada Desember 2024 mendatang.

    “Pak Prabowo saat ini sebagai presiden juga memiliki kewenangan untuk kemudian menganulir, karena ini sudah estafetnya kepada presiden yang baru. Oleh karena itu, memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan ataupun tidak, itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Ghufron turut menyinggung soal tujuannya sempat mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU KPK mengenai batas usia serta periodisasi pimpinan KPK.

    Menurutnya hal itu demi menjaga independensi KPK dan agar tiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses presiden yang berbeda. Oleh sebab itu, Ghufron memandang Prabowo berwenang mengenai pansel KPK. Hal itu mengingat proses seleksi belum rampung di era Jokowi.

    “Bahwa kemudian itu belum selesai karena per 21 Oktober berganti presiden, merupakan kewenangan presiden lebih lanjut untuk melanjutkan termasuk juga me-review kembali ataupun kemudian mengubah itu sekali lagi kewenangan presiden,” tutur Ghufron.

  • Jejak Kontroversi Budi Arie, Kini Diduga Bekingi Judol

    Jejak Kontroversi Budi Arie, Kini Diduga Bekingi Judol

    GELORA.CO – Penangkapan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyeret nama Budi Arie Setiadi, selaku bekas menteri yang memimpin lembaga yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

    Ketika dikonfirmasi, gerak tubuh Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu terlihat terburu-buru, seraya berdalih hal tersebut tidak lagi menjadi urusannya. “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” ujar dia sembari menutup kaca mobil, usai berkunjung ke Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Terseretnya nama Budi diawali dari kabar tertangkapnya Zulkarnaen Apriliantony, eks komisaris BUMN PT HIN, terkait kasus judol dibekingi pegawai Komdigi. Pria yang akrab disapa Tony Tomang ini disinyalir orang dekat Budi Arie

    Akun X (Twitter) @PartaiSocmed menyebut, Tony Tomang yang memasukkan Adhi Kismanto alias Fallen ke Komdigi. Dia juga yang main ‘belakang’ mengenalkan Fallen langsung ke Budi Arie agar diterima di Komdigi.

    Karena kebisaannya di bidang IT, Adhi Kismanto dipakai oleh Budi Arie untuk mengelola mesin atau software crawling web-web judi online di Kominfo, sesuai dengan tujuan awal Tony Tomang.

    “Meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Arie untuk mengelola mesin/software crawling web-web judi online di Kominfo,” cuit akun itu.

    Dengan masuknya Fallen ke dalam sistem, membuat Tony Tomang bisa mengontrol hasil crawling situs judi online itu.

    Daftar Kontroversi Budi Arie

    Semenjak namanya kembali jadi sorotan, warganet kembali mengulik beberapa jejak digital kontroversional Budi Arie yang sempat membuat gaduh publik. Berikut adalah beberapa kontroversi Budi Arie, berikut daftarnya:

    1. Parpol Kalah Masuk Penjara

    Pada kontestasi Pilpres 2024, Budi Arie juga mengeluarkan pernyataan yang kontroversional sehingga membuat gaduh.

    Ia menyebut jika semua partai politik sangat berhati-hati dalam memutuskan dukungan kepada calon presiden. Menurutnya, partai politik yang salah langkah dan akhirnya kalah akan masuk penjara. “Karena kalau kalah meleset, bos, masuk penjara,” ujarnya beberapa bulan lalu.

    2. Wacana Jokowi 3 periode

    Sebagai ketua ormas Projo, Budi Arie juga sempat menghidupkan wacana tiga periode untuk Jokowi. Pernyataan tersebut langsung dikecam oleh berbagai pihak, bahkan mahasiswa sampai turut berkomentar. Pasalnya, wacana mengenai Jokowi 3 periode dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi.

    3. Foto dengan Tentara Israel

    Budi Arie pernah menuai kontroversi lantaran kedapatan berfoto dengan tentara Israel pada tahun 2015 lalu.

    Dalam foto yang beredar, Budi Arie yang jaket berwarna hitam bersama rombongan sedang berada di sebuah kapal yang terdapat bendera Israel.

    Alhasil, foto tersebut mendapat beragam kritik pedas dari publik. Namun, setelah viral, foto tersebut tak lagi tersedia di akun Facebook Budi Arie Setiadi.

  • Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres RI 2024-2029

    Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres RI 2024-2029

    Minggu, 20 Oktober 2024 11:31 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dengan disaksikan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kiri) mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menerima berita acara pelantikan mereka dari pimpinan MPR pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) menjabat tangan jajaran pimpinan MPR usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menerima berita acara pelantikan mereka dari pimpinan MPR pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

  • Profil Basuki Hadimuljono: Kepala Otoritas IKN

    Profil Basuki Hadimuljono: Kepala Otoritas IKN

    Jakarta: Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.
     
    Kehidupan Awal dan Pendidikan
    Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.

    Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.
     
    Karier dan Jabatan
    Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.

    Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.

    Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

    Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.

    Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.
     
    Kepala Otorita IKN
    Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.

    Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

    Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
     
    Penghargaan dan Kontribusi
    Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.

    Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

    Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai “menteri lapangan”.

    Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.

    Baca Juga:
    Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

    Jakarta: Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.
     
    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.
     
    Kehidupan Awal dan Pendidikan
    Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.
     
    Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.
    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.
     
    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.
     
    Karier dan Jabatan
    Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.
     
    Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.
     
    Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).
     
    Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.
     
    Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.
     
    Kepala Otorita IKN
    Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.
     
    Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
     
    Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
     
    Penghargaan dan Kontribusi
    Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.
     
    Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.
     
    Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai “menteri lapangan”.
     
    Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.
     
    Baca Juga:
    Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

    Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

    “kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

    Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

    Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1. 

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. 

    Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

    Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

    “Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

    Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

  • Kasus Judol di Kementerian Terbongkar, Warganet Plesetkan Projo Jadi Pro Judi Online, Budi Arie Trending

    Kasus Judol di Kementerian Terbongkar, Warganet Plesetkan Projo Jadi Pro Judi Online, Budi Arie Trending

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penangkapan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kini menarik perhatian dan jadi perbincangan hangat publik.

    Bahkan, di media sosial, nama ormas Projo kini diplesetkan dengan sebutan Pro Judi Online.

    Penyebabnya, banyak pihak berharap pihak kepolisian menggali keterangan dari Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi terkait judol tersebut.

    Salah satu alasannya karena pegawai yang terlibat becking judi itu merupakan anak buahnya saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Tampak di media sosial, nama Budi Arie dan istilah Pro Judi Online jadi trending topik di X.

    “Zulkarnaen Apriliantony yang Ditangkap kemarin adalah orangnya Budi Arie Setiadi mantan Menkominfo. Apakah ada hubungannya? simak saja analisa video berikut ini,” tulis pegiat media sosial @CakKhum, sembari membagikan video terkait kasus judol.

    “Mau tau kenapa Budi Arie yang notabennya sebagai Ketum Projo diangkat Jokowi jadi Menkominfo? Karena ProJO singkatan dari Pro Judi Online 🤣🤣
    Makanya yang sebagaian diblokir, sebagian dibina buat nyari cuan,” ujar akun @AnKiiim.

    “DHUAAAR!! Ternyata Adi Kismanto pernah ikut test seleksi tenaga pemblokiran dan hasilnya tidak lolos tapi tetap dipaksakan dipekerjakan disana dgn status tidak jelas utk tugas penting ini. Sejak malam ini Budi Arie akan tidak nyenyak tidurnya,” ujar pegiat media sosial lainnya.

    “Menghitung hari…..Budi Arie Ketum Projo : Pro Judi Online Temannya 👉 Kismanto alias Fallen dan Zulkarnaen Aprilianto alias Toni Tomang. Semoga Prabowo berani menyingkirkan mentri2 titipan Jokowi,” tambah lainnya.

  • Beri dukungan moral dan ingin kepastian keberlanjutan pembangunan Jateng

    Beri dukungan moral dan ingin kepastian keberlanjutan pembangunan Jateng

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ditemui Presiden Prabowo dan Jokowi

    Ahmad Luthfi: Beri dukungan moral dan ingin kepastian keberlanjutan pembangunan Jateng
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluangkan waktu bertemu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, di Solo, Minggu (3/11/2024) malam. Didampingi Jokowi, Presiden Prabowo ingin memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.

    “Secara pribadi, Bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua. Beliau juga berpesan agar kami tetap solid, dan terus menjaga kondusivitas di tengah dinamika politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, pada 27 November nanti,” ungkap Ahmad Luthfi, di Semarang, Senin (4/11)

    Kehadiran Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo, lanjut Luthfi, menunjukkan dukungan kuat kedua tokoh nasional ini terhadap pencalonannya di Jawa Tengah. 

    Dalam pertemuan itu, Jokowi, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden, memberikan beberapa nasihat terkait kepemimpinan yang peka dan peduli terhadap rakyat.
    “Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi berpesan agar kami memberikan perhatian lebih kepada anak muda, pesantren, petani, dan nelayan. Ini merupakan wujud kepedulian beliau terhadap kebutuhan rakyat,” ujar Luthfi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • 7 Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi Nasional

    7 Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi Nasional

    Belasan Pegawai Komdigi Bekingi Judi “Online”, Budi Arie: Saya Fokus Urus Koperasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi enggan menanggapi kasus
    judi online
    yang menjerat pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.
    Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga melindungi judi online.
    Budi Arie memimpin kementerian itu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan informatika di era Presiden ke-7 Joko Widodo. 
    Meski demikian, Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie dari dalam mobil saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).
    Budi Arie lantas melambaikan tangannya seolah seperti ingin menyudahi pertanyaan awak media.
    Namun, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
    Eks Menkominfo itu turut ditanya bagaimana jika dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
    Namun, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus di Kementerian Koperasi.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi.
    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
    “Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
    “Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
    Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.
    Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.
    Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi online tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Disebut Berpeluang Anulir Nama Capim KPK Usulan Jokowi, Begini Kata PDIP

    Presiden Prabowo Disebut Berpeluang Anulir Nama Capim KPK Usulan Jokowi, Begini Kata PDIP

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly buka suara terkait peluang Presiden Prabowo Subianto akan membatalkan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Yasonna mengatakan bahwa, Prabowo sebagai Presiden memang memiliki wewenang untuk mengganti surat presiden (surpres) capim KPK yang sebelumnya diserahkan oleh Jokowi kepada DPR periode 2019-2024.

    Ini artinya, keputusan akhir soal capim KPK tetap ada di tangan Prabowo.

    Yasonna yang juga anggota Komisi XIII DPR, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada presiden.

    “Kalau itu terserah aja, kan, terserah Pak Presiden, beliau punya otoritas untuk itu,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Di sisi lain, Yasonna mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendengar kabar bahwa Prabowo telah menyetujui surpres Capim KPK yang sebelumnya diusulkan oleh Jokowi. 

    “Tapi saya dengar, saya dengar informasinya sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui, tapi kita tidak tahu, terserah presiden, itu kewenangan presiden yang sekarang,” tambahnya.

    Untuk itu, publik saat ini masih menantikan keputusan Prabowo terkait nama-nama capim KPK ini.

    Apapun keputusannya, diharapkan tetap menjunjung semangat pemberantasan korupsi yang lebih kuat ke depannya.