Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Feri Amsari Dorong Presiden Prabowo Jamin Netralitas Aparat Dalam Pilkada 2024 – Page 3

    Feri Amsari Dorong Presiden Prabowo Jamin Netralitas Aparat Dalam Pilkada 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meminta Presiden Prabowo Subianto berani bersikap kepada pihak, khususnya para aparat yang tak bersikap netral di Pilkada 2024.

    Hal itu disampaikan Feri usai diskusi bertajuk ‘Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024’ di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    “Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan,” kata dia.

    Feri menaruh harapan bahwa seluruh aparat di seluruh lapisan tingkatan menjalankan perintah presiden untuk menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada 2024.

    “Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata,” jelasnya

    Feri juga menyinggung soal aturan di dalam undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu.

    Termasuk, sejumlah sanksi yang bakal diterima bagi para aparat dan ASN yang berani melakukan pelanggaran.

    “Di dalam undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana. Sekarang patuhi undang-undang atau tidak? Itu saja. Atau kita mengabaikan proses kecurangan ini terjadi dan mengabaikan ketentuan undang-undang,” tegas Feri.

     

  • Isu Politik Terkini: Calon Kepala Daerah Sowan ke Jokowi hingga Prabowo Teken Perpres 7 Kemenko

    Isu Politik Terkini: Calon Kepala Daerah Sowan ke Jokowi hingga Prabowo Teken Perpres 7 Kemenko

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terus menerima tamu di kediaman pribadinya di Solo, menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com. Mayoritas merupakan para calon kepala daerah (cakada) dari berbagai wilayah yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih. Ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Berikut ini lima isu politik terkini pada Rabu (6/11/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Kamis (7/11/2024).

    1. Banyak Cakada Sowan Jokowi di Solo

    Sekitar 2 minggu pascapensiun, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terus menerima tamu di kediaman pribadinya di Solo. Mayoritas merupakan para calon kepala daerah (cakada) dari berbagai wilayah yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Jokowi mengakui, dalam beberapa hari belakangan, banyak cakada yang bertamu ke kediamannya di Jalan Kutai Utara I, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

    “Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu dari Sumatera Barat, kemudian dari Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada yang dari Papua, tiga calon bahkan, juga dari Kalimantan Barat. Ya ke sini semuanya saya terima. Saya terbuka kok, saya terbuka,” ucapnya seusai menerima calon wakil bupati (cawabup) Klaten Sofa Marwati, Rabu (6/11/2024).

    2. Hasil Survei RK Unggul pada Kalangan Anak Muda, Pramono: Saya Kakeknya Gen Z

    Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengomentari hasil survei yang dirilis Litbang Kompas. Survei tersebut menunjukkan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono unggul pada kelompok pemilih berusia muda atau generasi Z (gen Z) dibanding calon gubernur lainnya pada Pilgub Jakarta 2024.

    Namun, Pramono tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. “Saya kakeknya gen Z,” tuturnya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Pramono menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja bagi gen Z, seperti menyiapkan balai latihan. “Namun, ini lebih kekinian, kebutuhan sebagai kota global,” kata dia.

    3. Debat Kedua Pilgub Sumut Berakhir Ricuh

    Debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024 diwarnai kericuhan, pada Rabu (6/11/2024) malam. Kedua pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara saling lempar botol air mineral dan nyaris adu jotos.

    Dari rekaman video amatir warga, kericuhan tersebut terjadi di luar atau di depan pintu masuk Hotel Santika Dyandra Medan, tempat lokasi debat kedua Pilgub Sumut, tepatnya di kawasan Jalan Pengadilan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

    Terlihat dalam video tersebut, massa pendukung Bobby Nasution-Surya dan massa pendukung Edy Rahmayadi-Hasan Basri saling lempar botol air mineral. Bahkan kedua pendukung pasangan tersebut sempat bersitegang hingga nyaris adu jotos.

    4. Pilbup Kediri 2024, Dhito Dorong Milenial Terjun ke Sektor Pertanian

    Calon bupati Kediri nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana menyebut sektor pertanian menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pasalnya, jumlah petani muda yang usianya di bawah 35 tahun saat ini sangat minim atau berkisar 8%.

    Petahana bupati yang akrab disapa Dhito itu berjanji akan berkonsentrasi menuntaskan permasalahan tersebut apabila terpilih kembali pada periode 2024-2029.

    “Itu menjadi konsentrasi kita ke depan. Mungkin 5 tahun ke depan bukan menjadi persoalan, tetapi 10-20 tahun kita akan mengalami kekurangan petani,” kata Dhito saat kampanye bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lokasi pengembangan tanaman hortikultura dengan pemanfaatan teknologi green house, Selasa (5/11/2024).

    5. Presiden Prabowo Subianto Teken Perpres tentang Tujuh Kemenko

    Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, (6/11/2024) dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pelindo Jaga Rantai Pasok Regional

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pelindo Jaga Rantai Pasok Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tetap melakukan pengembangan infrastruktur pelabuhan guna menjaga stabilitas rantai pasok regional.

    Erick Thohir menuturkan pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan hal yang vital. Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, dia menilai Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok regional.

    Lebih jauh menurutnya, hal ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asean.

    “Untuk itu, kami meminta Pelindo dan mendukung upaya Pelindo yang bisa memperkuat ekosistem logistik nasional,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menuturkan saat ini perseroan tengah mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di pelabuhan.

    Salah satu proyek yang tengah dilakukan Pelindo, diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Pembangunan ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung daya saing ekonomi nasional.

    “Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya,” jelasnya.

    Adapun proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan bernilai sekitar Rp6,6 triliun.

    Selain proyek NPEA, Pelindo juga baru saja meresmikan Jalan Layang Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

    Dia berharap dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk pengangkut barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

    “Pelindo optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional,” imbuhnya.

    Sejauh ini, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan, diantaranya New Priok Container Terminal (NPCT) 1 – Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2022, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

    Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) – Surabaya, Jawa Timur hingga kawasan industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung – Sumatera Utara.

    Kawasan Industri Kuala Tanjung ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

    Arif optimistis melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. 

    “Hal ini diharapkan dapat meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok,” terangnya.

  • Hari Wayang Nasional 7 November, Simak Beberapa Fakta Menarik Seputar Wayang

    Hari Wayang Nasional 7 November, Simak Beberapa Fakta Menarik Seputar Wayang

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wayang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Sebagai salah satu upaya pelestarian wayang, setiap 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional.

    Lahirnya Hari Wayang Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Melalui Hari Wayang Nasional, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaannya terhadap wayang Indonesia.

    Wayang telah menjadi seni pertunjukan tradisional yang mendunia. Bukan itu saja, ada banyak fakta menarik di baliknya. Mengutip dari kemenparekraf.go.id, berikut fakta menarik tentang wayang:

    1. Sejarah Wayang

    Wayang sudah ada di Indonesia sejak berabad lalu. Hingga kini, pertunjukan wayang masih kerap digelar di beberapa daerah di Indonesia.

    Nama wayang sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Wayang kerap diartikan sebagai bayangan atau cerminan sifat-sifat manusia yang beragam, mulai dari sifat murka, serakah, pelit, bijak, dan lainnya.

    Arti nama tersebut juga didasarkan pada bentuk pementasan wayang yang berupa bayangan. Wayang merupakan bayangan yang dilihat dalam kelir yang dimainkan oleh dalang.

    Konon, cerita dan penampilan wayang tak hanya hadir sebagai hiburan, melainkan juga alat komunikasi, pendidikan, maupun magis-religius (mitos tradisional) yang dipercaya masyarakat pada zamannya. 

    2. Jenis Wayang

    Wayang di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dengan ciri khas masing-masing. Misalnya, wayang kulit yang terbuat dari kulit sapi, kerbau, atau kambing biasanya menjadi bagian dari upacara adat.

    Ada juga wayang geber yang menjadi salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Konon, wayang ini sudah ada dan berkembang sebelum Islam masuk ke Nusantara.

    Jenis wayang lainnya yang juga banyak dikenal adalah wayang golek. Jenis wayang ini terbuat dari boneka kayu.

    Berbeda dengan jenis lainnya, ada pula wayang orang. Wayang jenis ini diperankan langsung oleh manusia dengan mengenakan pakaian, aksesori, dan riasan khas tokoh pewayangan.

     

  • Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya? – Page 3

    Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan meninjau ulang seluruh undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden (perpres). 

    Kaji ulang tersebut, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, agar tidak ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertabrakan dan saling bertentangan.

    “Kita harus sisir mana UU yang bertabrakan satu sama lain dan mana aturan yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya itukan harus dilakukan,” kata Hasan kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu, (6/11/2024).

    Menurut Hasan, aturan harus saling bersinergi dan tidak membatalkan satu sama lain. “Apalagi kalau ada aturan di bawah yang bertentangan dengan atasnya, jadi ini perlu disisir saja. Tapi soal detilnya aturan apa saja? Tanyakan langsung ke Pak Supratman Menteri Hukum,” katanya.

    “Ini memang sudah seharusnya dan perintah presiden itu bukan sesuatu yang projek besar,” lanjutnya.

    Apa prioritasnya?

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, review ulang RUU tersebut agar tak ada undang-undang atau peraturan lain yang menghambat program strategis pemerintah.

    Adapun program strategis yakni, program swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, dan soal lahan. Prabowo, kata Supratman, ingin agar semua status lahan berkeadilan untuk masyarakat.

    “Jadi program-program inilah yang akan kita kawal menjadi prioritas untuk kami jadikan rujukan dalam penataan regulasi di Kementerian Hukum,” katanya.

    Adapun terkait penguasaan lahan, Supratman menegaskan, Prabowo menginginkan agar semua penguasaan, baik dalam bentuk hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB) harus berkeadilan.

    “Pak Prabowo menginginkan presiden kita menginginkan supaya penguasaan lahan, entah itu statusnya HGB entah itu statusnya HGU, harus berkeadilan,” kata dia.

    Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menganggap arahan Prabowo yang disampaikan Supratman masih abstrak. Sebab, ia menduga Menkum tak akan mampu untuk mengkaji seluruh UU dan aturan turunan yang ada, tanpa spesifikasi jelas. 

    “Kalau Prabowo minta semuanya, impossible itu. Harus jelas dulu undang-undang yang mana. Mau ratusan, ribuan undang-undang dicek? Memang kerjanya Menkum cuman itu doang? Jadi pastikan dulu undang-undang mana yang mau di-review,” ucap Agus kepada Liputan6.com.

    “Yang penting Presiden musti jelas ngomongnya, yang mana yang disuruh. Kalau disuruh semuanya, mati itu Menteri Hukum. Begitu banyak (aturan),” lanjutnya Agus. 

    Sementara menurut Agus, peninjauan kembali seluruh UU hingga perpres ini dilakukan Prabowo agar segala program prioritasnya tetap sesuai dengan payung hukum yang ada. 

    “Mungkin apa yang dia rencanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan enggak, kan gitu,” ujarnya.

    Agus mencontohkan program swasembada pangan, dimana beberapa kementerian/lembaga punya aturan yang berkaitan dengan itu. Menurut dia, Prabowo tampaknya tak ingin regulasi di tiap instansi yang ada saling bertentangan. 

    “Swasembada pangan, kita harus baca UU pangan. Cari aja yang terbaru. Kemudian itu tentu ada kaitannya dengan Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dicari tuh, dicocokan, dibikin tabel, dicek mana sisi atau pasal mana yang bertentangan,” urainya.

    “Lalu untuk program kemandirian pangan, bagaimana tanahnya. Harus dilihat UU pertanahan. Lalu soal industrialisasi, harus lihat UU perindustrian, memungkinkan tidak. Kalau dirubah lama, mungkin enggak pakai PP, mungkin enggak pakai permen (peraturan menteri),” bebernya. 

     

     

    Upaya Percepatan Program Prioritas Prabowo

    Pengamat Politik Hasyibulloh Mulyawan mengatakan peninjauan ulang sejumlah Undang-Undang dan perpres hingga ke permen merupakan upaya percepatan dalam pengimplementasian program-program prioritas Presiden Prabowo. Khususnya program-program yang menyasar langsung pada masyarakat.

    “Karena selama ini kalau kita lihat banyak antara peraturan undang-undang satu akan bertentangan dengan undang-undang yang lainya artinya saling tumpang tindih ketika diimplementasikan menjadi peraturan menteri secara teknis,” kata Hasyibulloh kepada Liputan6.com.

    Tumpang tindih ini, kata dia juga akan sulitkan birokrasi bergerak secara lentur untuk bisa mengimplementasikan program prioritas presiden ke depannya.

    Sementara Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan seorang presiden memang harus menelusuri undang-undang bermasalah yang dibentuk saat pemerintahan sebelumnya. 

    “Presiden baru yang baik adalah memastikan dia punya sikap berbeda dibandingkan presiden lama yang dianggap memiliki catatan buruk. Terutama dalam khusus Jokowi ya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat buruk. Perlu ada upaya menelusuri undang-undang yang bermasalah itu dengan bijaksana ya,” ujar Feri kepada Liputan6.com.

    Undang-Undang kontroversial yang perlu direvisi misalnya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian UU Cipta Kerja.

    “Bahkan ada perintah segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih pro kepada masyarakat sipil terutama kalangan pekerja. Nah itu akan jadi sebuah policy yang luar biasa bijak dari Presiden Prabowo,” kata dia.

    Hal ini bukan saja menghilangkan produk undang-undang Presiden Jokowi yang buruk saja, tetapi memastikan hak-hak konstitusional warga negara segera kembali yang telah dihilangkan dari undang-undang yang bermasalah.

    Selain mereview kembali UU dan aturan yang sudah ada, program legislasi nasional juga harus menjadi target terutama yang berkaitan dengan demokrasi ke depan.

    “Salah satu yang paling penting adalah pembahasan RUU Pemilu dan RUU Partai Politik. Kan kalau RUU Partai Politik dan RUU Pemilu dibahas 2 hingga 3 tahun lagi. Itu pasti RUU-nya tidak akan penuh ke ruang fairness dalam pemilu, akan banyak pola-pola kecurangan yang akan dijadikan pasal-pasal,” kata dia.

     

  • Hungaria Sebut MLFF Bakal Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Hungaria Sebut MLFF Bakal Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay memastikan implementasi sistem bayar tol nirsentuh dan nirhenti (MLFF) bakal mendorong suksesi program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Lilla menyebut, sistem MLFF bakal mendorong efektivitas laju logistik RI. Dengan demikian, dirinya menyebut pemerintah Indonesia perlu segera berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan implementasi MLFF.

    “Sejalan dengan program makan bergizi gratis, ini [sistem MLFF] adalah sesuatu yang kami yakini perlu dimiliki Indonesia untuk meningkatkan produksi industri makanan,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Seiring dengan hal itu, badan usaha pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengaku bakal segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan kembali mengenai urgensi implementasi MLFF. Pasaknya, kerja sama investasi MLFF antara Hungaria dan Indonesia sendiri dilakukan lewat koneksi bilateral pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Direktur RITS, Renaldi Utomo menyebut saat ini pihaknya telah mengirimkan konfirmasi mengenai permohonan pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

    “Kalau mengenai pemerintah yang baru, kami masih menunggu konfirmasi komunikasi. Sudah kami coba lakukan, Insya Allah kami akan support dan mendukung kebijakan yang ada pada saat ini,” tambahnya.

    Adapun dalam rencananya, RITS menargetkan bahwa implementasi komersial sistem MLFF bakal mulai efektif dilaksanakan pada kuartal I/2025. Padahal semula rencananya sistem ini bakal mulai diterapkan pada akhir 2024.

    Akan tetapi, proses implementasinya tertunda usai uji coba perdana sistem pada 12 Desember 2023 disebut perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan budaya berkendara masyarakat Indonesia.

    Di mana, pemerintah meminta RITS untuk dapat meningkatkan keamanan sistem berupa penambahan barrier guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

  • Jokowi pesan kesejahteraan petani Temanggung pada pasangan Hadik-Bimo

    Jokowi pesan kesejahteraan petani Temanggung pada pasangan Hadik-Bimo

    Jokowi juga berpesan agar yang berkaitan dengan generasi muda dilakukan pembinaan, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja.Temanggung (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menitipkan pesan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Temanggung kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.M. Al Khadziq dan Bimo Alugoro saat keduanya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Rabu.

    Selain itu, Jokowi juga berpesan agar diperhatikan masalah penyediaan lapangan kerja untuk anak-anak muda di Temanggung.

    “Pak Hadik dan Mas Bimo, saya titip Kabupaten Temanggung, utamanya yang berkaitan dengan petani dan pertanian, dan di situ mungkin yang sering bermasalah adalah masalah subsidi pupuk, mohon diperhatikan,” kata Jokowi.

    Jokowi juga berpesan agar yang berkaitan dengan generasi muda dilakukan pembinaan, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja.

    “Saya juga titip yang berkaitan dengan pemuda, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan kerja agar diberikan dukungan nantinya. Saya rasa itu,” kata Jokowi.

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung H.M. Al Khadziq-Bimo Alugoro meminta masukan dan saran-saran untuk pemajuan Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang.

    “Insyaallah, pesan Pak Jokowi akan kami laksanakan. Kami akan bekerja keras untuk memajukan dunia pertanian di Temanggung, juga ekonomi kreatif dan masalah lapangan kerja,” kata Al Khadziq

    Baca juga: Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber
    Baca juga: Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Hadik dan Bimo tiba di kediaman Jokowi, Jalan Kutai Timur, Sumber, Solo, sekitar pukul 11.00 WIB. Pasangan ini disambut mantan Presiden RI Jokowi di pintu gerbang. Mereka lantas melakukan pembicaraan enam mata di ruang dalam.

    Setelah lebih dari 1 jam melakukan pembicaraan, pasangan Hadiq-Bimo keluar ruangan dengan diantar oleh Jokowi sampai pintu gerbang.

    Terlihat Jokowi mengenakan celana panjang hitam, baju putih lengan panjang, dan sepatu kets, sementara pasangan Hadik-Bimo juga mengenakan setelan hitam putih.

    Hadik dan Bimo adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan Partai NasDem.

    Dalam visi dan misinya, pasangan Hadik-Bimo ingin mewujudkan Temanggung yang makin gandem, makin glowing dengan memberikan kemudahan masalah pupuk, memajukan pertanian, membangun pasar hasil tani, khususnya pasar tembakau dan pasar kopi.

    Pasangan ini  juga akan melakukan penyerapan ribuan angkatan kerja baru, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa baru, serta melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya seperti pemberian honor bulanan guru ngaji, honor bulanan ketua RT/RW, dan pemberian santunan kematian untuk warga yang meninggal dunia.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah Nasional 6 November 2024

    Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah Nasional 6 November 2024

    Soal Seleksi Capim dan Dewas KPK, Komisi III Ikut Pemerintah
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi III DPR
    RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.
    “Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.
    Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada
    Prabowo Subianto
    .
    Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7,
    Joko Widodo
    , kepada DPR RI.
    “Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja,” tuturnya.
    Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.
    Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.
    ”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
    Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.
    “Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
    Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.
    Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.
    “Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya,” ucap Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber

    Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional.Solo (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah poin untuk calon kepala daerah yang mendatangi kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    “Saya ‘kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan, misalnya pertaniannya, perkebunan kopi, atau di daerah lain ada infrastrukturnya yang lebih diperhatikan,” kata Jokowi usai menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Klaten Sova Marwati di Solo, Rabu.

    Untuk di Kabupaten Klaten, Jokowi menitipkan urusan pertanian, terutama beras.

    “Apa pun Klaten ‘kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional. Seperti tadi pagi dari Pati saya titip urusan perikanan dan garam, itu perlu diberikan dukungan,” katanya.

    Kepada calon kepala daerah yang datang ke kediamannya, Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang mendasar.

    “Saya hanya titip hal-hal mendasar yang diperlukan sebuah daerah,” katanya.

    Jokowi mengaku terbuka dengan kedatangan calon kepala daerah dari mana pun berasal.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN
    Baca juga: Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    “Ini ‘kan jauh-jauh ya, ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua tiga calon juga, dan dari Kalimantan Barat ya ke sini semua saya terima. Saya terbuka kok, terbuka … terbuka,” katanya.

    Menyinggung soal adanya survei yang menganggap Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada elektabilitas calon kepala daerah, mantan Presiden RI itu menampiknya.

    “Enggaklah, ‘kan sudah pensiun, sudah purnatugas. Ditanyakan saja kepada yang survei, saya ‘kan sudah tidak menjabat, sudah purnatugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sova yang datang bersama suaminya, Singgih Janu Ratmoko, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengaku mendapatkan beberapa pesan dari Jokowi.

    “Ujian-ujian mulai ada sehingga mulai butuh kesabaran ekstrem,” katanya yang pada Pilkada Klaten 2024 maju mendampingi Yoga Hardaya.

    Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi, lanjut dia, memajukan Klaten dalam segala sektor.

    “Intinya semuanya ya dimajukan, utamanya survei yang kami ambil dari ketidakpuasan di infrastruktur. Jadi, mana yang jadi ketidakpuasan harus disempurnakan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pelajaran dari strategi komunikasi Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo

    Pelajaran dari strategi komunikasi Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Memasuki era baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat pelajaran penting yang bisa diambil dari strategi komunikasi Joko Widodo selama satu dekade sebelumnya.

    Dari penggunaan media sosial hingga pendekatan blusukan, Jokowi telah membentuk pola komunikasi yang tidak hanya memperkenalkan pemimpin sebagai “presiden rakyat”, tetapi juga berhasil menciptakan kedekatan yang mendalam antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi selama era Jokowi menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah harus terus berkembang, terutama di era digital yang cepat berubah ini.

    Beberapa pelajaran dapat menjadi landasan penting bagi pemerintahan baru untuk membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan adaptif.

    Pertama, komunikasi media sosial. Salah satu strategi paling menonjol dari pemerintahan Jokowi adalah pemanfaatan media sosial untuk menjangkau masyarakat. Selama bertahun-tahun, Jokowi memanfaatkan platform, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat, terutama generasi muda. Langkah ini memberikan kesan pemimpin yang dekat dengan masyarakat, yang secara langsung hadir di ruang-ruang digital tempat rakyat banyak menghabiskan waktu mereka.

    Hanya saja, meskipun strategi media sosial ini sangat efektif dalam meningkatkan visibilitas, tantangan besar yang muncul adalah kurangnya kedalaman informasi. Banyak isu yang dikemas secara sederhana dan viral, yang akhirnya kurang memberikan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan yang kompleks.

    Untuk pemerintahan Presiden Prabowo, kedalaman ini bisa dicapai dengan menyertakan edukasi dalam setiap konten. Komunikasi yang mendidik tentang latar belakang, proses pengambilan keputusan, dan dampak dari kebijakan publik akan membantu masyarakat memahami konteks secara lebih komprehensif.

    Penggunaan buzzer

    Pelajaran kedua adalah mengurangi ketergantungan pada buzzer. Penggunaan buzzer dan influencer selama masa Jokowi merupakan strategi yang mengundang banyak perhatian publik. Di satu sisi, pendekatan ini memperkuat eksposur isu-isu pemerintah di media sosial, namun di sisi lain, ketergantungan pada buzzer mengurangi keaslian pesan dan menimbulkan kesan komunikasi yang direkayasa. Dampak lainnya adalah fenomena echo chamber, di mana diskusi kebijakan hanya berputar di kalangan tertentu di media sosial, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, komunikasi yang autentik dan tulus sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Mengurangi ketergantungan pada influencer akan memungkinkan pemerintah lebih fokus pada pesan yang jelas dan langsung, tanpa risiko distorsi yang disebabkan oleh aktor-aktor media sosial eksternal. Pesan yang orisinal dan edukatif, terutama jika disampaikan langsung oleh pemerintah, akan jauh lebih efektif dalam menjangkau dan memenangkan hati rakyat.

    Pelajaran ketiga, penggunaan juru bicara tunggal. Tantangan lain yang sering muncul selama pemerintahan Jokowi adalah banyaknya juru bicara dan pernyataan yang terkadang tidak selaras. Inkonsistensi ini memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat, terlebih ketika beberapa isu krusial, seperti pandemi atau kebijakan ekonomi nasional, dibahas dengan cara yang tidak seragam.

    Govcom Insights, sebuah agensi yang memfokuskan diri pada komunikasi pemerintah, dalam laporannya menekankan pentingnya satu juru bicara utama yang kompeten, yang bertanggung jawab penuh terhadap semua pernyataan publik dari pemerintah.

    Dalam pemerintahan Prabowo, langkah ini dapat diimplementasikan dengan menunjuk satu juru bicara yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik. Selain membantu memastikan konsistensi, juru bicara ini akan memperkuat koordinasi di internal pemerintah dan menjaga agar pesan tetap akurat serta mudah dipahami oleh masyarakat.

    Pelajaran keempat, pemanfaatan teknologi. Di era informasi yang serba cepat, pemerintahan Prabowo dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung strategi komunikasi publiknya. Dengan AI, pemerintah bisa menganalisis opini publik secara real-time, mendeteksi tren, dan mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dengan cepat. Pemantauan ini memungkinkan pemerintah untuk merespons berbagai situasi secara tepat dan efektif.

    Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, serta membantu pemerintah mengatur narasi yang akurat dan relevan. Teknologi ini juga dapat berperan dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran disinformasi atau hoaks yang sering kali dapat memicu kebingungan dan kesalahpahaman. Dengan memanfaatkan data dan teknologi, pemerintahan Prabowo akan memiliki kontrol lebih besar dalam menjaga keakuratan dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada publik.

    Menjaga transparansi

    Pelajaran kelima yang bisa dipetik adalah menjaga transparansi. Selama satu dekade terakhir, pendekatan blusukan Jokowi menjadi simbol komunikasi langsung antara pemerintah dan rakyat. Melalui kunjungan langsung ke berbagai daerah, Jokowi berhasil menciptakan ikatan yang kuat dengan masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu di lapangan. Hanya saja, pendekatan blusukan ini juga memiliki keterbatasan, publik menganggap bahwa hal ini kadang digunakan untuk membangun citra semata, tanpa memberikan solusi nyata.

    Di era Prabowo, pendekatan ini bisa diperluas dengan format dialog publik yang lebih terstruktur dan reguler, seperti town hall meetings atau forum-forum terbuka. Ini akan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, sementara pemerintah juga dapat memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan yang diambil. Keterlibatan masyarakat dalam proses dialog ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga membuat pemerintah lebih responsif terhadap masukan langsung dari rakyat.

    Keenam, membangun komunikasi berbasis edukasi. Salah satu kelemahan yang sering terlihat dalam komunikasi pemerintah di era Jokowi adalah kurangnya edukasi dalam penyampaian pesan. Publik sering kali menerima informasi yang bersifat satu arah, tanpa penjelasan yang memadai tentang konteks dan dampak dari kebijakan tersebut. Dalam laporan Govcom Insights, direkomendasikan agar pemerintah lebih banyak memanfaatkan komunikasi yang bersifat edukatif.

    Pemerintahan Prabowo dapat mengatasi hal ini dengan menyertakan komponen edukasi dalam setiap kebijakan publik yang disampaikan. Misalnya, untuk kebijakan ekonomi, pemerintah bisa memanfaatkan berbagai media, termasuk infografis dan video edukatif, untuk menjelaskan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan strategi komunikasi yang mendidik, masyarakat akan menjadi lebih memahami dan menghargai proses pengambilan kebijakan pemerintah.

    Ketujuh, membangun kepercayaan publik yang kuat dan berkelanjutan. Laporan Govcom Insights juga menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan fondasi kuat dalam membangun komunikasi pemerintah yang merakyat dan transparan. Namun, tantangan yang dihadapi, mulai dari konsistensi pesan hingga keterlibatan buzzer yang berlebihan, perlu diatasi oleh pemerintahan baru agar komunikasi dapat semakin efektif dan relevan di era digital.

    Untuk pemerintahan Prabowo, membangun komunikasi yang konsisten, berbasis data, dan responsif terhadap perkembangan zaman adalah langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, mendidik, dan berfokus pada dialog langsung dengan rakyat, maka pemerintahan baru dapat memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan komunikasi yang inklusif serta berdampak. Ke depan, ini adalah kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi pemerintah yang dekat dan relevan dengan kehidupan rakyat, menjadikan komunikasi sebagai jembatan untuk mewujudkan perubahan yang berarti.

    *) Irwan Hermawan, S.E., MMktgComm, CPR adalah seorang Humas Pemerintah di Kanwil DJP Jakarta Pusat, Ketua Litbang APPRI, Pengajar Komunikasi-Humas di Universitas Indonesia dan Co-Founder Govcom Insights

     

    Copyright © ANTARA 2024