Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPP Projo Bantah Tersangka Kasus Judi Online AK Anggotanya

    DPP Projo Bantah Tersangka Kasus Judi Online AK Anggotanya

    Bisnis.com, JAKARTA–DPP Pro Jokowi (Projo) membantah tersangka kasus judi online AK merupakan anggota organisasi pendukung Jokowi.

    Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengungkapkan bahwa tersangka AK merupakan pegawai Komdigi yang terlibat perkara dugaan tindak pidana judi online.

    “Ya kalau itu saya pastikan bukan ya. AK ini kan pegawai di Komdigi. Saya pastikan dia bukan anggota Projo. Clear ya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Handoko juga menanggapi beredarnya isu di media sosial terkait keterlibatan Ormas Projo dengan judi online yang kini tengah diberantas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, dari seluruh nama tersangka yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tidak ada satu pun tersangka yang pernah menjadi anggota Projo.

    “Dari nama-nama yang ditangkap kemarin itu, saya pastikan tidak ada satu pun yang merupakan anggota Projo,” katanya.

    Terkait kasus judi online tersebut, Polda Metro Jaya telah meringkus 16 tersangka dan beberapa di antaranya adalah pegawai di Komdigi.

    Terungkapnya keterlibatan pegawai Komdigi berawal dari proses penyidikan Polda Metro Jaya melalui website SULTANMENANG yang menawarkan permainan judi online. 

  • Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.

    Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Baca juga: Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    “Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” ujarnya.

    Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

    “Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” AHY menutup pernyataannya.

    Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

    “Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pilkada Sumut Memanas, Mobil Bobby Naution Diserang Usai Debat, Suryo Prabowo: Ini Medan Bung

    Pilkada Sumut Memanas, Mobil Bobby Naution Diserang Usai Debat, Suryo Prabowo: Ini Medan Bung

    GELORA.CO  – Pilgub Sumatera Utara memanas.

    Rombongan calon gubernur (cagub) Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution diserang oleh sekelompok orang.

    Persitiwa tersebut terjadi usai Bobby mengikuti debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024 di Hotel Santika, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu (6/11/2024) malam.

    Peristiwa yang tersekam itu pun viral di media sosial.

    Satu di antaranya diunggah akun Instagram @gpbn_langkat pada Kamis (7/11/2024).

    Dalam video, terlihat momen mobil yang ditumpangi Bobby tampak meninggalkan lokasi debat kedua Pilgub Sumut.

    Mobil berwarna hitam itu terlihat dikawal oleh mobil polisi.

    Namun, saat hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mobil warna hitam yang ditumpangi Bobby itu dilempar oleh sekelompok orang.

    Saat peristiwa terjadi, banyak orang berkerumunan di sekitar lokasi kejadian, diduga merupakan pendukung dari masing-masing pasangan calon, baik Bobby-Surya maupun Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    Petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut pun langsung menghalau dan menenangkan massa. 

    Setelah itu, rombongan mobil Bobby itu berhasil meninggalkan lokasi dan terlihat tetap berjalan bersama mobil rombongan lainnya. 

    “Udah gak sportif. Ini udah main kasar. Melempar batu ke mobil. Tangkap dan adili,” tulis akun tersebut.

    Mengenai kejadian ini, pihak Bobby melalui Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobby-Surya, Hinca Panjaitan juga membenarkan insiden pelemparan batu di mobil Bobby tersebut.

    Namun, hingga saat ini, belum diketahui siapa yang melemparkan batu ke mobil menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Peristiwa tersebut ditanggapi banyak pihak.

    Satu di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purn) Suryo Prabowo.

    Lewat status instagramnya @suryoprabowo2011 pada Kamis (7/11/2024), mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia itu hanya menuliskan satu kalimat.

    Dirinya menggambarkan kerasnya sikap warga Medan.

    “Ini Medan bung,” tulis Suryo Prabowo.

    Postingan tersebut pun menuai beragam komentar dari masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan dalam kolom komentar.

    Keributan Ketika Debat

    Sebelum peristiwa penyerangan terjadi, keributan sebelumnya pecah di arena debat calon Gubernur Sumatera Utara.

    dikutip dari Tribun Medan, kejadian itu terjadi ketika jeda debat yang berlangsung di Hotel Santika, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu (6/11/2024). 

    Saat sesi jeda, kedua pendukung pasangan calon saling beradu yel yel.

    Mereka juga terdengar meneriakkan kalimat-kalimat dukungan. 

    Lampu di dalam arena debat sedikit redup ketika itu.

    Tak lama pendukung Edy berteriak sambil menunjuk ke arah pendukung Bobby. 

    Terlihat sejumlah pendukung Edy berdiri dari bangku ingin menyambangi  tempat duduk pendukung Bobby. 

    Petugas kepolisian yang berada di dalam lokasi debat langsung melerai keributan tersebut. 

    Keributan pun belum bisa diredam, hingga saat waktu jeda selesai.

    Moderator yang memimpin jalannya debat meminta agar kedua pasangan pendukung untuk tenang. 

    “Harap seluruh tenang, kami tidak akan memulai acara jika semua tidak tenang,” kata moderator. 

    Sutrisno Pangaribuan selaku juru bicara Edy-Hasan mengatakan, para pendukung Edy-Hasan bereaksi karena ada influencer yang mendapat pengancaman diduga dari pendukung Bobby-Surya.  

    “Kita mendapat informasi ada influencer  yang diancam dari pendukung sebelah. Oleh karena itu kita minta aparat keamanan untuk segera mencari siapa yang melakukan pengancaman,” ungkap Sutrisno. 

    “Itu kan ada CCTV, jadi kita bisa pastikan agar orang yang melakukan pengancaman itu ditemukan. Katanya Pilkada riang gembira kok malah ngancam,” tutupnya. 

    Bobby Tantang Edy

    Memanasnya suasana debat sebelumnya sudah terjadi di panggung utama.

    Kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yakni Bobby Nasution – Surya dan Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala saling sindir dan mengejek. 

    Berbagai segmen selalu jadi momentun bagi kedua paslon untuk memberi sindiran atas rekam jejak selama ini.

    Bahkan, isu Blok Medan tercatat dua kali diungkit Edy Rahmayadi pada debat yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, pada Rabu (6/11/2024) malam.

    Merespons hal itu, Bobby Nasution memberi tantangan kepada Edy untuk melaporkan isu Blok Medan ke lembaga penegak hukum.

    Diketahui, isu Blok Medan berembus setelah Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba terjerat kasus suap. Isu ini merujuk kepada Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu terkait pemberian izin tambang di Malut.

    Awalnya, Edy menyinggung Blok Medan saat menyampaikan visi misi. Edy menekankan perlunya menjaga ekologi dalam melakukan pembangunan. Termasuk menyelesaikan konflik tanah dan pengelolaan tambang yang ada di Sumut. 

    Edy lalu menyebut soal tambang di Maluku Utara yang ramai di publik dengan sebutan Blok Medan.

    “Untuk prioritas daerah yang pertama degradasi lingkungan di Sumut banyak tambang, jangan sampai seperti di Maluku Utara,” kata Edy.

    Momen kedua terjadi saat Edy diberi kesempatan bertanya kepada Bobby. Edy menyatakan tidak rela nama Medan digunakan untuk tambang di Maluku Utara. 

    Menurut Edy, persoalan tambang yang menggunakan nama Medan ini sudah menjadi isu internasional.

    “Ada tambang yang dilarang untuk diekspor tetapi ada tambang yang saya sayangkan Medan adalah salah satu kota di Sumut. Saya tak rela nama Medan dipakai di Maluku Utara,” kata Edy.

    Dia kemudian meminta Bobby untuk mengklarifikasi persoalan ini di depan umum. “Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat di Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan, dari media, bicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu blok Medan, katakanlah blok Maluku,” ucap Edy.

    Mendengar hal itu, suasana debat semakin riuh. Kedua pendukung pasangan calon saling sahut menyahuti. 

    Sementara Bobby memberikan jawaban dengan mengutip pernyataan Edy pada debat pertama. 

    Bobby mengatakan, jika memang persoalan itu bermasalah maka silakan dilaporkan ke lembaga penegak hukum.

    “Baik Pak Edy, kalau boleh mengutip debat pertama, kalau merasa ada yang melanggar ya laporkan. Kami tunggu, silakan laporkan. Ada penegak hukum, jelas. Jangan baca di media bapak bawa ke ranah debat,” kata Bobby. 

    Bobby mengatakan akan siap menjawab isu blok Medan bila Edy mau melaporkan hal tersebut.

    “Laporkan pak. Ini yang bisa kami sampaikan kalau memang ini yang perlu dilakukan,” imbuhnya.

    Selain itu, saling sindir juga terlihat pada sejumlah segmen lainnya. Misalnya saja, pada sesi awal moderator memberikan kesempatan bagi calon untuk memaparkan visi misi soal tema debat “Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan”. 

    Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang krusial sebagai tonggak awal untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. 

    Bobby bilang, jika terpilih menjadi gubernur, ia akan memastikan pembangunan di Sumut merata, berbeda dengan lima tahun terakhir.

    Diketahui, lima tahun terakhir Sumut dipimpin oleh Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

    “Kami pastikan tidak akan seperti lima tahun lalu. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Sumut akan sampai ke daerah terpencil yang ada di Sumut,” ujarnya. 

    Saling sindir terus berlanjut ketika Bobby mengkritik tentang infrastruktur jalan yang banyak rusak di Sumut. Ia pun menyindir Edy kala menjabat Gubernur Sumut, di mana malah memperbaiki jalan di rumah dinas gubernur sebesar Rp 2 milliar.

    “Mohon izin Pak Edy saya baca di media, bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas 2 miliar. Untuk jalan yang lain tak ada, kepala desa, bupati, wali kota,” kata Bobby

  • Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 18:22 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut Presiden Ke-7 Joko Widodo akan masuk jajaran pengurus partai yang dipimpinnya.

    “Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi, saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu nggak benar,” kata Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

    Isu Jokowi akan masuk jajaran partai beringin muncul saat Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi mengenai rencananya menengok cucu ke Jakarta hari ini.

    Jokowi mengaku menumpang pesawat Garuda Indonesia bersama istrinya Iriana Joko Widodo. Kunjungan Jokowi ke Jakarta dilakukan setelah dua pekan berada di kampung halamannya di Solo.

    Bahlil mengatakan bahwa Jokowi adalah bapak bangsa dan memastikan Jokowi tidak masuk jajaran pengurus Partai Golkar.

    Saat ditanya apakah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi Wakil Presiden akan masuk menjadi kader atau pengurus Partai Golkar, Bahlil balik bertanya kepada wartawan.

    “Siapa sih, dapat informasi di mana sih?” tanya Bahlil.

    Bahlil mengatakan akan mengumumkan hal-hal terkait Partai Golkar pada pukul 17.00 WIB petang ini.

    “Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya baru sembilan orang. Nanti sebentar DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” ujar Bahlil.

    Ia kembali memastikan tidak ada nama Jokowi dalam kepengurusan baru Partai Golkar.

    Sumber : Antara

  • 1 Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 Nasional

    1 Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 Nasional

    Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengumumkan struktur lengkap kepengurusan partainya periode 2024-2029 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.
    Menurut
    Bahlil
    , struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.
    “Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai
    golkar
    , dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.
    “Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.
    Pengumuman kepengurusan Partai Golkar tersebut memang dinantikan karena beredar rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal masuk di dalamnya.
    Namun, rumor tersebut meleset karena tidak ada nama Jokowi dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029, maupun dalam susunan dewan pembina dan kehormatan.
    Berikut susunan lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:
    Kepartaian
    Hubungan Antar Lembaga
    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
    Fungsi Elektoral 1
    Fungsi Elektoral 2
    Kesekjenan
    Bendahara
    Sekretaris Bidang
    Departemen
    Dewan Kehormatan
    Dewan Etik
    Mahkamah Partai
    Dewan Pembina
    Badan Penelitian dan Pengembangan
    Lembaga Komunikasi dan Informasi
    Pusat Data dan Transformasi Digital
    Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Sksekutif DPP Partai Golkar
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • Bahlil Umumkan Kepengurusan Golkar, Tidak Ada Jokowi dan Gibran

    Bahlil Umumkan Kepengurusan Golkar, Tidak Ada Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan kepengurusannya secara lengkap di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam kepengurusan terbaru, tidak ada nama Presiden ke- 7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

    Bahlil menunjuk posisi sembilan wakil ketua umum, mulai Bambang Soesatyo, Idrus Marham, hingga Meutya Hafid.  Sementara Ridwan Kamil, Andi Sinulingga, hingga Airin Rachmi Diany ditunjuk menjadi ketua DPP Partai Golkar. 

    “Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Golkar Ridwan Kamil. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Golkar Airin Rachmi Diany,” ungkap Bahlil saat membacakan susunan kepengurusan Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Selain itu, Bahlil mengumumkan Andi Sinulingga sebagai salah satu ketua DPP Golkar. “Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Golkar Andi Sinulingga,” ujar Bahlil.

    Selain itu, anak mantan dua ketua Golkar Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla, yakni Fitri Krisnawati Tanjung dan Solihin Kalla masuk dalam kepengurusan DPP Golkar periode 2024-2029.

    Solihin Kalla menjabat sebagai ketua DPP Golkar bidang kewiraswastaan. Sementara Fitri Krisnawati menjabat sebagai sekretaris departemen kewirausahaan di DPP Golkar. “Fitri Tanjung ini berarti ada anak Pak Akbar ya? Berarti ada anak Pak Akbar dan ada anak Pak JK,” tambahnya.

    Bahlil Lahadalia juga mengangkat anak mantan ketua umum Setya Novanto (Setnov) dan Airlangga Hartarto menjadi wakil bendahara umum. Anak Setnov, Gavriel Putranto Novanto dan anak Airlangga, Ravindra Hartarto dipercaya untuk mendampingi bendahara umum Sari Yuliati dalam kepengurusan baru ini.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membantah kabar Jokowi ke Jakarta untuk bergabung dengan Partai Golkar. “Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu enggak benar,” kata Bahlil di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

    Berikut sembilan wakil ketua umum Golkar:

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian Kahar: Muzakkir
    Wakil Ketua Umum Hubungan Antarlembaga: Bambang Soesatyo
    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimatan: Wihaji
    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
    Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik 2: Idrus Marham
    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid
    Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Melkiades Laka Lena.

  • Projo Pastikan Pegawai Komdigi yang Terjerat Judi “Online” Bukan Anggotanya

    Projo Pastikan Pegawai Komdigi yang Terjerat Judi “Online” Bukan Anggotanya

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, memastikan bahwa 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena terlibat judi online (Judol) bukan anggota organisasinya.

    “Yang dimaksudkan pegawai Komdigi. Saya pastikan itu bukan anggota Projo, jelas itu. Clear. Clear, ya,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

    Ia lantas menjelaskan bagaimana Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, mendidik anggotanya untuk tidak melakukan judi online.

    Diketahui, Budi Arie juga sebelumnya merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namanya kini dituding terlibat dalam 11 pegawai Komdigi yang tertangkap judol.

    “Nah, mengenai di internal Projo, sejak awal Budi Arie Setiadi ketua umum kami, pejabat Menkominfo, kan langsung ngegas di soal judi online. Justru kawan-kawan semua Projo di seluruh Indonesia, kami instruksikan untuk terlibat aktif dalam pemberantasan judi online,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, menurutnya, jika ada anggota Projo yang terlibat judol maka akan diurus di internal organisasi terlebih dulu.

    “Tapi, alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” tegasnya.

    Ia menambahkan, apabila ada anggota Projo yang terlibat judol maka akan ditindak dengan tegas oleh organisasi.

    “Kalaupun ada (anggota terlibat judi online), kami dari DPP Projo tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas secara organisasi,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyampaikan, pihaknya sejauh ini telah menangkap 15 orang atas kasus judi online.

    “Penyidik melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku,” kata Wira saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Wira mengatakan, kasus bermula saat polisi menyelidiki salah satu situs judol bernama Sultanmenang dan menangkap dua orang tersangka.

    “Setelah dilakukan pengembangan, maka ditemukan adanya keterlibatan daripada oknum Kementerian Komdigi,” ujar Wira.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka awal, pegawai Kementerian Komdigi membantu agar situs judol yang dikelola tidak diblokir.

    Setelahnya, polisi baru menangkap pelaku lainnya yang kini berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil.

  • Bahlil Umumkan Daftar Pengurus Golkar 2024-2029, Tak Ada Nama Jokowi

    Bahlil Umumkan Daftar Pengurus Golkar 2024-2029, Tak Ada Nama Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan nama pengurus baru dalam partai. Namun demikian dari sekitar 150 nama, tidak ada satupun sosok Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Padahal rumor yang berkembang sebelumnya, nama ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu disebut akan menjadi anggota Partai Golkar.

    Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar. 

    “Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” terangnya dalam konferensi pers tersebut. 

    Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan. Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun. 

    “Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana,” jelas Bahlil. 

    Pernyataan Bahlil di Sentul

    Sebelumnya, ketika Bahlil ditemui di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis hari ini (7/11) ia mengaku akan membuat kejutan pengurus baru dalam partai. 

    “Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya kan baru 9 orang. Nanti sebentar DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” terang Bahlil. 

    Bahlil kemudian menepis isu bahwa Jokowi akan bergabung dalam Partai Golkar. Ia juga mengaku belum mendapatkan jadwal dan belum konfirmasi apa-apa. 

    “Yang saya tahu enggak ada. Dan nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” terangnya. 

    Tambahnya, Bahlil mengatakan bahwa Jokowi adalah Bapak Bangsa, di atas semua masyarakat. Ia juga menuturkan bahwa isu tersebut tak benar. 

    “Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jdi saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu ga benar,” pungkasnya.