Tag: joko widodo

Top 3 News: Zarof Ricar Akui Uang Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg Hasil Urus Perkara – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Para penyidik di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menyelidiki asal usul uang hampir Rp1 triliun yang ditemukan saat menggeledah rumah mantan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Itulah top 3 news hari ini.

Zarof mengaku lupa dari kasus mana saja uang tersebut berasal. Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Rabu 6 November 2024.

Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan berbagai petunjuk untuk melacak aliran dana yang melibatkan Zarof Ricar, yang dikenal sebagai Makelar Kasus atau Markus. Mereka berharap Zarof dapat bersikap lebih kooperatif agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas.

Sementara itu, truk tanah tabrak seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Jalan Raya Salembaran, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 7 November 2024. Insiden ini memancing amarah warga setempat.

Akibatnya, warga merusak sejumlah truk tanah lainnya yang melintas di lokasi, melemparkan batu, serta kayu kepada petugas kepolisian yang melerai kegaduhan massa.

Dalam video yang beredar, anak perempuan berusia 9 tahun tersebut tampak masih sadar dan menangis kesakitan tepat di bawah ban depan truk. Pasalnya kaki bocah tersebut terlihat berdarah-darah. Oleh warga anak tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait organisasi Pro Jokowi atau Projo membela Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua umumnya, lantaran dikaitkan dengan praktik judi online yang menjerat para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sebelum diangkat sebagai Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal itu disampaikan Sekjen Projo, Handoko.

Handoko menegaskan, Budi Arie Setiadi selama 15 bulan mengabdi sebagai Menkominfo fokus pada tugas khusus yang dibentuknya, yakni pemberantasan judi online. Pasalnya, saat dilantik memang situasi di Indonesia sedang dihebohkan oleh urusan judol.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 7 November 2024:

Penyidik Jampidsus menangkap mantan pejabat di Mahkamah Agung, Zarof Ricar dalam dugaan kasus suap penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur. Penyidik Jampidsus juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dan logam mulia seberat 51 kilogram d…

08/11/2024 08:30
Jokowi Pulang ke Jakarta, Gibran Masih Jadi Sorotan

Jakarta: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak kembali ke Jakarta setelah lebih dari dua minggu menikmati masa purnatugas di Solo.

Kepulangan ini menjadi sorotan publik, terutama karena Jokowi menyebutkan tujuan perjalanannya kali ini adalah untuk menengok cucunya di Jakarta. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @jokowi.

“Pagi hari ini saya menuju ke Jakarta dengan Ibu Jokowi. Naik, naik, naik (pesawat) Garuda,” kata Jokowi, Kamis 7 November 2024.

“Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, bismillah,” tulis Jokowi di Instagram.

Baca juga: Gibran dan PM Singapura Diskusi Kerja Sama Hilirisasi RI

Diketahui, cucu Jokowi di Jakarta, adalah anak dari Kaesang Pangarep, putra bungsunya dan dua anak dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah anak pertama Jokowi.

Keputusan Jokowi untuk kembali ke Jakarta langsung menarik perhatian, terutama karena bertepatan dengan kabar bahwa Partai Golkar akan segera mengumumkan struktur kepengurusan baru.

Di tengah spekulasi tentang keterlibatan Jokowi dalam Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, siap mengungkapkan “kejutan” terkait kader baru Golkar. Namun, meskipun ada spekulasi tentang keterlibatan Jokowi, Bahlil menegaskan bahwa mantan Presiden tersebut tidak termasuk dalam pengurus baru Golkar.

“Yang saya tahu nggak ada. Dan nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” ujar Bahlil dikutip wartawan, Kamis 7 November 2024.

Sementara itu, Gibran, yang sebelumnya sempat digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum Golkar, kembali menjadi pusat perhatian. Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, sebelumnya disebut-sebut akan bergabung dengan Golkar dan bahkan mencalonkan diri sebagai Ketum, setelah Airlangga Hartarto mundur.

Namun, hingga saat ini, langkah Gibran untuk bergabung dengan Golkar belum terealisasi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir, menegaskan bahwa belum ada konsolidasi serius dari Gibran ke Partai Golkar.

“Kalau mau, Mas Gibran pasti sowan ke Golkar. Pasti konsolidasi dengan DPD I. Sampai saat ini tidak ada,” ujar Adies, Selasa 13 Agustus 2024.

Kini, dengan Bahlil yang akan mengumumkan struktur pengurus lengkap Golkar, publik kembali bertanya-tanya apakah Gibran akan menjadi bagian dari kejutan yang dimaksud. Apakah Gibran, yang dulu sempat menjadi bakal kandidat kuat Ketum Golkar, akan menjadi bagian dari Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil? Ini adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab setelah pengumuman sore ini.

Jakarta: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak kembali ke Jakarta setelah lebih dari dua minggu menikmati masa purnatugas di Solo.

Kepulangan ini menjadi sorotan publik, terutama karena Jokowi menyebutkan tujuan perjalanannya kali ini adalah untuk menengok cucunya di Jakarta. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @jokowi.

“Pagi hari ini saya menuju ke Jakarta dengan Ibu Jokowi. Naik, naik, naik (pesawat) Garuda,” kata Jokowi, Kamis 7 November 2024.
“Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, bismillah,” tulis Jokowi di Instagram.

Baca juga: Gibran dan PM Singapura Diskusi Kerja Sama Hilirisasi RI

Diketahui, cucu Jokowi di Jakarta, adalah anak dari Kaesang Pangarep, putra bungsunya dan dua anak dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah anak pertama Jokowi.

Keputusan Jokowi untuk kembali ke Jakarta langsung menarik perhatian, terutama karena bertepatan dengan kabar bahwa Partai Golkar akan segera mengumumkan struktur kepengurusan baru.

Di tengah spekulasi tentang keterlibatan Jokowi dalam Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, siap mengungkapkan “kejutan” terkait kader baru Golkar. Namun, meskipun ada spekulasi tentang keterlibatan Jokowi, Bahlil menegaskan bahwa mantan Presiden tersebut tidak termasuk dalam pengurus baru Golkar.

“Yang saya tahu nggak ada. Dan nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” ujar Bahlil dikutip wartawan, Kamis 7 November 2024.

Sementara itu, Gibran, yang sebelumnya sempat digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum Golkar, kembali menjadi pusat perhatian. Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, sebelumnya disebut-sebut akan bergabung dengan Golkar dan bahkan mencalonkan diri sebagai Ketum, setelah Airlangga Hartarto mundur.

Namun, hingga saat ini, langkah Gibran untuk bergabung dengan Golkar belum terealisasi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir, menegaskan bahwa belum ada konsolidasi serius dari Gibran ke Partai Golkar.

“Kalau mau, Mas Gibran pasti sowan ke Golkar. Pasti konsolidasi dengan DPD I. Sampai saat ini tidak ada,” ujar Adies, Selasa 13 Agustus 2024.

Kini, dengan Bahlil yang akan mengumumkan struktur pengurus lengkap Golkar, publik kembali bertanya-tanya apakah Gibran akan menjadi bagian dari kejutan yang dimaksud. Apakah Gibran, yang dulu sempat menjadi bakal kandidat kuat Ketum Golkar, akan menjadi bagian dari Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil? Ini adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab setelah pengumuman sore ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

08/11/2024 08:26
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang belakangan terseret dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Pembelaan Projo

Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.

Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.

“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).

Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.

Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.

Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.

“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.

Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.

“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.

Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.

Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.

“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.

“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.

Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.

08/11/2024 08:22
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi "Online" di Kementerian Komdigi Nasional 8 November 2024

Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Relawan Pro Jokowi (
Projo
) membela ketua umumnya,
Budi Arie Setiadi
, yang belakangan terseret dalam perkara
judi online
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.
Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.
Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.
“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
Pembelaan Projo
Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.
Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.
“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah
framing
jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).
Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan
Judi Online
.
Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.
“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.
Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.
“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.
Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.
Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.
“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.
“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.
“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/11/2024 07:51
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

08/11/2024 06:26
Di Mana Satuan Tugas Judi "Online" Era Jokowi? Megapolitan 8 November 2024

Di Mana Satuan Tugas Judi “Online” Era Jokowi?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi ribuan situs judi
online
(judol) sedikit demi sedikit mulai terungkap meski identitas para tersangka belum diketahui.
Dalam perkembangan kasus berstatus penyidikan ini, polisi telah menyita uang tunai senilai Rp 73 miliar lebih dari ke-15 tersangka.
Uang itu diduga merupakan hasil kejahatan karena melindungi situs judol agar tidak terblokir.
Bukan hanya uang, 4 unit bangunan, 16 unit mobil, 1 unit sepeda motor, 11 jam tangan mewah, 215,5 logam mulia, dan lain-lain turut disita mengingat polisi juga akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Seiring kepolisian mengumumkan perkembangan kasus, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mulai bertanya-tanya di mana peran Satuan Tugas (Satgas) Judi Online era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dia juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Harian Pencegahan
Satgas Judi Online
.
“Budie Are pernah melansir tentang empat nama bandar judi online yang tidak dipublikasikan. Padahal, sebagai pejabat publik, dia harus menyampaikan itu kepada penegak hukum,” kata Sugeng saat dihubungi
Kompas.com,
Kamis (7/11/2024).
“Dalam kaitannya pemberantasan judi
online,
ada Keppres 21 Tahun 2024 tentang Satgas Judi Online yang tidak terdengar kinerjanya dan pertanggungjawaban kinerjanya,” tambah dia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Satgas Judi Online terkait proses pengungkapan kasus yang melibatkan
pegawai Kementerian Komdigi
.
Berdasarkan pemberitaan, Jokowi membentuk Satgas Judi Online yang sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) pada 4 Juni 2024.
Satgas ini dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judi Online.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Komdigi yang terbit pada Kamis (10/10/2024), pihaknya telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024.
Lembaga negara itu juga mengeklaim telah memblokir 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Bukan hanya itu, Kementerian Komdigi disebut memberantas pengajuan 573 akun e-wallet terkait judol ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran lebih dari 7.599 rekening bank terkait judol ke otoritas jasa keuangan (OJK).
Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk memberantas judi online (judol).
Dengan perintah Prabowo itu, Polri bergerak cepat menindaklanjuti apa yang menjadi atensi Kepala Negara.
“Ini Presiden Prabowo tidak membuat satu Keppres. Tapi, perintah lisan, sudah dijalankan oleh kepolisian, marak semuanya, polisi sudah bekerja,” ucap Sugeng.
“Artinya pengungkapan judi online adalah
political will
dari pemerintah, dalam hal ini presiden,
political will
presiden,” tegas Sugeng melanjutkan.
Lagi-lagi, Sugeng mempertanyakan keberadaan Satgas Judi Online.
Apakah sejauh ini berjalan optimal dan sesuai dengan koridornya?
“Pertanyaannya, waktu masa Presiden Jokowi, ada Keppres tertulis, tapi kinerjanya tidak dipublikasikan. Bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan” imbuh Sugeng.
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan, pihaknya mendukung penuh proses penyidikan atas kasus belasan pegawai Kementerian Komdigi melindungi ribuan situs judol.
“Ini tidak hanya soal kejahatan, tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi ini juga merusak banyak hal, kehidupan masyarakat, dan sebagainya,” kata Anam saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
Dengan adanya proses hukum ini, Anam menilai, masyarakat sangat bergantung dengan profesionalisme penyidik Polda Metro Jaya.
“Tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh ada
ewuh pakewuh
(sungkan), tidak boleh ada
gap,”
ujar dia.
Anam menggarisbawahi, siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini, penyidik harus memeriksa yang bersangkutan.
“Saya kira profesionalitas ini ditunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan,” kata Anam.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/11/2024 06:00
Terpopuler, susunan pengurus Golkar hingga Rakornas Pemerintah

Sejumlah berita terpopuler pada Jumat pagi yang menarik untuk disimak….Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler pada Jumat pagi yang menarik untuk disimak mulai dari Bahlil Lahadalia umumkan susunan lengkap pengurus Golkar tanpa adanya nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hingga Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Bahlil umumkan susunan lengkap pengurus Golkar tanpa nama Jokowi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, mengumumkan susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 yang jumlahnya kurang lebih 150 orang dan tanpa nama nama Presiden Ke-7 Joko Widodo. Selengkapnya di sini.

2. Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Kamis

Gunung Lewotobi Laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali erupsi pada Kamis ini. Selengkapnya di sini.

3. Proyek LRT Jakarta raih rekor MURI pembangunan struktur tercepat

Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B meraih Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) kategori “Uji Coba Kereta Layang Tercepat” dan “Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat” di Indonesia. Selengkapnya di sini.

4.Dipicu kecelakaan, ratusan warga Tangerang hadang dan rusak truk PIK 2

Ratusan masyarakat Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, merusak dan memblokir jalan yang menyebabkan 100 lebih angkutan kendaraan tambang proyek pembangunan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 tidak dapat melintas dan menyebabkan kemacetan. Selengkapnya di sini.

5.Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selengkapnya di sini.

Pewarta: Indriani
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

08/11/2024 05:50
Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data..

Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

“Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024.

Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa.

Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN.

Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

“Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

“Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.

“Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua. Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data..

Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

“Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024.
Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa.

Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN.

Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

“Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

“Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.

“Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua. Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

08/11/2024 05:29
Unggul di survei Kompas, Pengamat prediksi Pramono

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Unggul di survei Kompas, Pengamat prediksi Pramono – Rano menang satu putaran
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Kamis, 07 November 2024 – 21:56 WIB

Elshinta.com – Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, memprediksi pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

“Hipotesa saya Pramono dan Rano akan memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Saya melihat itu satu putaran karena calon lainnya elektabilitasnya tidak begitu meningkat, di sekitar-sekitar di situ stagnan, bahkan bisa menurun,” kata Emrus Sihombing, Kamis (7/11).

Menurut Emrus, Pramono-Rano bisa meraih suara lebih dari 50%. Sebab saat ini berdasarkan hasil survei terbaru Kompas, elektabilitas Pramono-Rano sudah 38,3%. Melihat tren elektabilitas Pramono-Rano ini, masih memungkinkan naik sekitar 13%. Berarti bisa menang satu putaran karena bisa meraih suara 51%.

“Masyarakat Jakarta itu adalah pemilih yang cerdas dan rasional. Cerdas bukan berarti harus berpendidikan tinggi. Tapi warga Jakarta terbiasa memperoleh dan bisa menyerap banyak informasi dari berbagai sumber yang mudah dijangkau. Hal ini yang berbeda dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, elektabilitas Pramono-Rano terus meningkat karena masyarakat menganggap program-program yang ditawarkannya lebih masuk akal dan bisa diwujudkan.

Selain itu, kata Emrus, komunikasi politik Pramono Anung cukup bagus, luwes dan bisa masuk ke semua kalangan dan golongan.

“Dia (Pramono) bisa membangun komunikasi dengan para pihak manapun di tengah katakanlah ada gangguan demokrasi kemarin, dia bisa dekat dengan sumber-sumber elit misalnya Jokowi dan Prabowo, juga dekat dengan Bu Mega. Juga dekat dengan tokoh-tokoh lainnya,” kata Emrus.

Menurut Emrus, Pramono merupakan sosok komunikator yang sangat baik, sangat persuasif dan sangat menghargai manusia lain.

“Program-programnya juga menyentuh persoalan Jakarta dan rasional. Nah itulah yang membuat tokoh ini meningkat suaranya. Ini berarti komunikasi mas Pram bagus. Di elite oke, di masyarakat juga oke,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, saat sebelumnya dicalonkan sampai sekarang ini tren elektabilitas Pramono terus menanjak. Hal ini karena Pramono juga punya modal sebelumnya. Sosok Pramono ini tahu perannya dan sosok yang bisa menempatkan diri pada situasi tertentu sehingga orang senang dengannya.

Karena itulah, menurut Emrus, tak heran bila ada tokoh-tokoh elite yang sebetulnya tidak masuk dalam tim Pramono tapi secara pribadi mendukung langkah Pramono di Pilkada Jakarta.

“Saya kira begini politik kita di Indonesia sangat cair jadi tidak tertutup kemungkinan kemudian tokoh-tokoh ini juga memberikan dukungan ke Pramono di belakang panggung,” kata Emrus.

Sumber : Antara

08/11/2024 00:48
Bantah Jokowi dan Gibran Masuk Golkar, Bahlil: Saya Baru Tahu Isu dari Teman-teman Media

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis spekulasi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung sebagai kader atau pengurus Partai Golkar. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa Jokowi akan menjabat sebagai ketua dewan pembina Golkar periode 2024-2029.

Namun, saat Bahlil mengumumkan jajaran kepengurusan Golkar pada Kamis (7/11/2024), nama Jokowi maupun Gibran tidak ada dalam daftar tersebut. Posisi ketua dewan pembina Golkar untuk periode 2024-2029 justru diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya baru mendengar isu ini dari teman-teman media. Kabar mengenai Presiden ke-7 Jokowi dan Wakil Presiden Gibran bergabung dengan Golkar sudah muncul sebelum Musyawarah Nasional (Munas) kemarin,” kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (7/11/2024).

“Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh bangsa, termasuk putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Namun, hingga hari ini, kami pastikan bahwa nama (mantan) Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran tidak tercantum dalam struktur kepengurusan, baik sebagai dewan kehormatan, dewan pembina, atau posisi lainnya,” tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan Golkar terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk tokoh-tokoh nasional, asalkan memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Menurutnya, Golkar adalah partai yang inklusif dan siap menerima berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang.

“Golkar selalu menghargai aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa, seperti Jokowi. Golkar juga terbuka apabila beliau atau siapa pun yang memenuhi syarat ingin bergabung. Kami adalah partai inklusif yang tidak membedakan suku, agama, atau asal daerah,” jelas Bahlil.

Spekulasi mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar mencuat setelah Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi. Jokowi menunjukkan rencananya untuk ke Jakarta mengunjungi cucunya.

Dalam video tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa ia akan berangkat bersama istrinya, Iriana, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Jakarta dilakukan setelah dua pekan berada di kampung halamannya di Solo.

07/11/2024 22:37