Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ide RK Jadikan Kepulauan Seribu Mirip Maldives, Pramono: Jangan Buat Warga Tak Nyaman di Rumah Sendiri Megapolitan 8 November 2024

    Ide RK Jadikan Kepulauan Seribu Mirip Maldives, Pramono: Jangan Buat Warga Tak Nyaman di Rumah Sendiri Megapolitan 8 November 2024

    Ide RK Jadikan Kepulauan Seribu Mirip Maldives, Pramono: Jangan Buat Warga Tak Nyaman di Rumah Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon gubernur Jakarta nomot urut 3 Pramono Anung mengingatkan pembangunan pariwisata di Kepulauan Seribu jangan sampai membuat warga lokal tidak nyaman.
    Politisi PDI-P itu menyebut pembangunan pariwisata di Kepulauan Seribu mesti berkaitan dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung masyarakat setempat.
    “Jangan hanya membuat sesuatu yang hanya membuat warga di Kepulauan Seribu malah tidak berasa menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri,” kata Pramono Anung di Pulau Tidung, Jumat (8/11/2024).
    Ucapan Pramono Anung itu merespons rencana Ridwan Kamil menjadikan Kepulauan Seribu tempat wisata kelas dunia ala Maldives dan Dubai. 
    Mantan sekretaris kabinet itu menyebut rencana pembangunan di Jakarta harus melibatkan masyarakat lokal itu sendiri.
    “Hanya memang, bagi saya pribadi apa pun yang akan dilakukan di Pulau Seribu ini harus melibatkan warga yang ada di Pulau Seribu,” tambah Pramono.
    Terkait dengan rencana RK menjadikan Kepulauan Seribu menjadi daerah kawasan khusus, Pramono Anung menyebut sejak lama kepulauan itu telah berstatus kawasan khusus.
    Bahkan, daerah itu telah menjadi tempat proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintahan Joko Widodo. Rencana itu bukan hal baru, kata Pramono Anung.
    Diberitakan sebelumnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ingin mengubah mengubah Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata kelas dunia yang menyerupai Maldives dan Dubai.
    Menurutnya, rencana ini dapat menahan arus uang keluar dari warga Jakarta yang kerap berlibur ke luar negeri.
    “Nah wisata internasional potensinya cuma satu (yaitu) di Jakarta Utara, namanya Kepulauan Seribu. Jadi Kepulauan Seribu nanti ada dua, satu ala-ala Maldives, satu ala-ala Dubai,” ujar Ridwan Kamil dalam acara dialog bertajuk Mencari Pemimpin Baru Jakarta yang dikutip dari akun Youtube Kadin Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Ridwan menjelaskan, Kepulauan Seribu akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Hal ini bertujuan agar proses perizinan dan perpajakan dapat memudahkan investasi di sektor pariwisata dengan standar internasional.
     
    Dengan level investasi yang tinggi, Ridwan berharap Kepulauan Seribu dapat memiliki fasilitas wisata yang setara dengan Universal Studio atau Disneyland.
    “Itu kalau terjadi tidak hanya menahan Rp150 triliun keluar Jakarta setahun, tetapi mengundang orang asing yang tadi cuma semalam, bisa bermalam-malam dan spending,” ujar Ridwan.
    Ridwan berharap dengan pengembangan ini, Jakarta dapat naik kelas dalam persaingan global. Tidak hanya sekadar menjadi kota besar, tetapi sebagai kota festival yang dipenuhi oleh kegiatan ekonomi kreatif dan hiburan yang berkelas dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • 3 Pernyataan Bahlil soal Jokowi dan Wapres Gibran Tak Masuk Struktur Kepengurusan Golkar – Page 3

    3 Pernyataan Bahlil soal Jokowi dan Wapres Gibran Tak Masuk Struktur Kepengurusan Golkar – Page 3

    Lalu Bahlil mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam struktur pengurus atau Dewan di DPP Partai Golkar.

    “Sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden Ketujuh, Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil.

    Menurut dia, meski banyak aspirasi agar Jokowi masuk struktur, tidak semua usulan atau saran tersebut bisa ditampung.

    “Ya kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” tandas Bahlil.

  • Jokowi akan Dapat Uang Pensiun sebagai Presiden Rp 30,2 Juta per Bulan Seumur Hidup

    Jokowi akan Dapat Uang Pensiun sebagai Presiden Rp 30,2 Juta per Bulan Seumur Hidup

    GELORA.CO – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN secara resmi telah menyerahkan manfaat program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

    Hal ini ditandai dengan penyerahan oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara, pada Rabu (6/11) kemarin.

     

    TASPEN memastikan, besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

     

    “TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN,” kata Ariyandi dalam keterangan resmi, Jumat (8/11).

     

    Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi?

     

    Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Gaji Pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

     

    Sedangkan untuk hak pensiunnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa besarnya pensiun pokok Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

     

    Melansir Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020, ditetapkan bahwa gaji pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika mengacu gaji pokok tersebut, itu artinya gaji pokok Jokowi setiap bulannya saat menjabat sebagai Presiden mencapai Rp30.240.000 per bulan.

     

    Dengan begitu, besaran uang pensiun atau manfaat pensiun yang diterima Jokowi yang ditetapkan 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni sebesar Rp30.240.000 per bulan.

     

    Nilai tersebut, belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Lalu, biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya.

     

    Selain itu, kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. 

  • Presiden Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Capim KPK yang Dikirim Jokowi

    Presiden Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Capim KPK yang Dikirim Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan DPR memproses lebih lanjut 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang dikirim oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menyebut, Prabowo tak berniat menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR. Pemerintah sadar butuh waktu 6 bulan untuk memproses seleksi pimpinan KPK yang periode jabatannya akan berakhir Desember 2024.

    Ditambah lagi, putusan MK pada 2022 soal perpanjangan masa jabatan pimpinan dalam pertimbangannya menyatakan, presiden hanya diberi satu kali kesempatan mengajukan nama capim KPK ke DPR.

    “Jalan tengah ini, insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember,” ungkap Yusril.

    Yusril mengatakan, pimpinan DPR sempat bersurat ke Prabowo untuk menanyakan apakah akan menarik nama-nama yang diajukan Jokowi dengan membuat pansel baru dan memilih calon lain. 

    Namun, kata dia, Prabowo merespons surat DPR itu dan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan Jokowi. DPR dipersilakan untuk memproses nama-nama tersebut.

  • Prabowo Setujui 10 Nama Capim KPK Usulan Jokowi untuk Diproses DPR

    Prabowo Setujui 10 Nama Capim KPK Usulan Jokowi untuk Diproses DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung Desember 2024.

    Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

    Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

    Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

    “Jalan tengah ini Insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

    “Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11).

    Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

    Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

    Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

    Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • Projo Bela Budi Arie: Beliau Pelopor Pemberantasan Judi Online – Page 3

    Projo Bela Budi Arie: Beliau Pelopor Pemberantasan Judi Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Organisasi Pro Jokowi, yang dikenal sebagai Projo, dengan tegas membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang terseret dalam isu perjudian online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    “Projo merasa perlu untuk melakukan konferensi pers di tengah ramainya isu tentang judi online, yang kemarin seperti kita ketahui bersama ada pegawai-pegawai dari Komdigi yang ditangkap oleh aparat hukum,” tutur Sekjen Projo, Handoko di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

    Handoko menegaskan bahwa selama 15 bulan masa jabatannya sebagai Menkominfo, Budi Arie Setiadi fokus pada tugas penting yang ia bentuk, yaitu pemberantasan perjudian online. Saat itu, Indonesia memang tengah dihebohkan dengan masalah judi online.

    “Banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan, antara lain segera melakukan takedown terhadap situs-situs judi online. Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo; 3,8 juta situs judi online di takedown,” jelas dia.

    Menurut Handoko, Budi Arie juga mendorong seluruh satuan kerja di Kominfo untuk menjauhi segala bentuk perjudian online, yang diwujudkan dalam bentuk pakta integritas.

    “Jadi waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas. Nggak cuma situs judi online, yang disasar juga rekening-rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol. Itu bekerjasama dengan otoritas, sekitar 7 ribu rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol yang kemudian ditutup,” ungkapnya.

  • Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah, Ini Tanggapan Pengamat – Page 3

    Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah, Ini Tanggapan Pengamat – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) hanya punya waktu hingga penghujung 2024. Banyak pihak menyarankan Satgas BLBI terus bekerja di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

    Hanya saja, berlanjutnya kerja Satgas BLBI disebut-sebut tak akan memunculkan gebrakan. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan masalah yang dihadapi oleh satgas akan sama seperti periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Jika satgas BLBI berlanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran, saya kira masalahnya juga akan sama,” kata Ronny, dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/9/2024).

    Dia menduga, ada obligor BLBI yang terkait dengan pemerintah, termasuk dengan keluarga mantan presiden. Dengan begitu, dia menilai kerja Satgas BLBI akan sedikit sulit menghadapinya, mengingat ada kemungkinan konflik kepentingan.

    “Ada beberapa obligor yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan keluarga Cendana. Hal ini akan menyulitkan pemerintahan Prabowo, karena ada conflict of interest di saat membereskan masalah BLBI ini nantinya,” tuturnya.

    Ronny bilang, kerja Satgas diprediksi cenderung menyasar pada obligor yang tak berkaitan secara politik. Misalnya obligor yang serupa dengan Marimutu Sinivasan yang ditangkap beberapa waktu lalu.

    “Artinya, jika stagas BLBI berlanjut, target-target yang akan disasar adalah target-target yang aman, yakni target yang sudah tak memiliki patron politik lagi, seperti Srinivasan ini,” ucapnya.

    “Risikonyo, di tangan Prabowo urusan BLBI ini juga akan bernasib sana dengan era Jokowi, SBY, dan Megawati. Sampai ujung-ujungnya tak ada lagi Satgas BLBI, atau targetnya sudah meningal semua, lalu orang-orang lupa terhadap kasus BLBI ini,” sambung dia.

    Ronny mengaku tak yakin persoalan BLBI ini bisa selesai. “Catatan saya, saya pesimis masalah BLBI ini akan selesai,” pungkasnya.

     

     

  • Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto. 

    Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

    Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

    “Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

    Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

    Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

    Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

    Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

    Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

    Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

    Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

    Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

    Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, “Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960”. Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

  • Jokowi Terima Uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Berapa Besarannya? – Page 3

    Jokowi Terima Uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Berapa Besarannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan penyerahan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). 

    Penyerahan hak pensiun dan tabungan hari tua itu diserahkan langsung pada Jokowi di kediamannya di Kota Surakarta, Rabu (6/11/2024) lalu, diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora.

    Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

    Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

    TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

    “Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi dalam keterangannya di Surakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

    Selain itu, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

    Seperti diketahui, Jokowi memasuki masa purna tugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun,sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.