Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Warganet Mau Adukan Akun Fufufafa ke Layanan ‘Lapor Mas Wapres’, Gibran Berani Proses?

    Warganet Mau Adukan Akun Fufufafa ke Layanan ‘Lapor Mas Wapres’, Gibran Berani Proses?

    GELORA.CO – Program layanan ‘Lapor Mas Wapres’ tak disambut terlalu positif, ada yang menganggap program ini bukan level seorang wakil presiden, tetapi ada juga yang menyambut layanan ini dengan agak nyeleneh.

    Memang tak pernah habis ide warganet untuk membuat ramai suasana. Akun Instagram Gibran Rakabuming Raka, @gibran_rakabuming, dibanjiri ribuan komentar terkait dibukanya layanan baru ini. Bahkan beberapa netizen menanyakan bagaimana cara mengadukan akun Fufufafa.

    Misalnya akun @wisnu_Pringady menulis “Kalau mau laporin akun fufufafa bisa kah?” Akun lainnya @farid.3a menulis “Usut akun fufufafa.” Sementara akun @dabdujsvk menulis “Mas tolong cek fufufafa, iku sopo (itu siapa) soalnya meresahkan mas.”

    Komentar itu tentunya bentuk sindiran untuk Gibran karena pemilik akun Fufufafa selama ini dituduhkan ke dirinya. Meski belum ada bukti, pemilik akun fufufafa masih jadi polemik. Akun Kaskus bernama Fufufafa viral setelah menjadi perbincangan hangat di platform X (dulu Twitter). Tak tanggung-tanggung, hal tersebut bahkan memunculkan tagar “#Fufufafa” yang trending sampai berhari-hari.

    Awalnya, sejumlah pemilik akun X memposting tangkapan layar yang memperlihatkan jejak digital akun Kaskus Fufufafa. Akun tersebut disorot karena unggahan-unggahannya secara tak beretika menyerang beberapa tokoh tanpa dilengkapi data-data yang kuat di ruang digital.

    Beberapa di antaranya yang ditampilkan adalah postingan akun Fufufafa ketika menyerang dan mencela Prabowo bersama keluarganya. Akun itu bahkan secara terang-terangan kerap melontarkan kata-kata kasar dan tak senonoh dalam postingannya.

    Salah satu contoh tanggapan Fufufafa yang menyerang Prabowo ditemukan ketika pemilik akun itu memposting ulang sebuah artikel yang mengulas keputusan Prabowo karena tidak mengambil uang pensiun TNI sejak 1998. Akun tersebut berkomentar dengan sinis. “Ternyata pecatan dapat pensiun juga,” ucap akun Fufufafa.

    Sasaran akun Fufufafa itu ternyata bukan hanya Prabowo dan keluarga. Pada unggahan lain, akun itu juga diketahui beberapa kali menyinggung politisi Tanah Air, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya.

    Baca Juga:

    Contohnya, akun tersebut kedapatan menghina keluarga SBY ketika mengkritik sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam tanggapan untuk sebuah artikel berisi pesan Ani Yudhoyono kepada anak sulungnya, akun Fufufafa menyebut jika AHY hanyalah anak ingusan. “Anak ingusan ditampol 500m,” tulis akun tersebut.

    Menariknya lagi, akun Fufufafa juga kedapatan melontarkan ucapan bernada pelecehan kepada sejumlah artis Indonesia. Hal ini diungkap akun X bernama @Kodokodar. Ia membagikan postingan berisikan kumpulan tangkapan layar mengenai komentar-komentar Fufufafa yang rasanya kurang pantas dan tidak beretika. Contohnya ketika menyebutkan bagian sensitif dari perempuan.

    Sementara itu, warganet seakan tak kehabisan akal untuk membuktikan Gibran merupakan pemilik akun Kaskus Fufufafa yang viral belakangan ini. Akun X (Twitter) @YourAnonId_ pada Jumat (13/9/2024) sempat membocorkan nomor telepon yang diduga terkait dengan akun Fufufafa.

    Saat warganet lain mencoba mengecek nomor tersebut pada aplikasi pencari pemilik nomor telepon, muncul beragam nama yang disematkan, seperti Gibran Rakabuming Raka, Gibran Walikota Solo, hingga Gibran Rakabuming Bin Jokowi.

    Hal ini semakin membuat netizen penasaran dan ‘menguliti’ sosok di balik akun Fufufafa tersebut, hingga muncul email Chilli Pari yang merupakan perusahaan layanan katering milik Gibran. Bahkan tak sedikit netizen yang mencoba masuk ke akun Kaskus Fufufafa, dengan menggunakan nomor telepon dan email yang telah dibocorkan tersebut.

  • Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tidak kunjung terwujud karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menyetujuinya.

    Edi yang telah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)—kini sudah pensiun—menuturkan usulan Badan Penerimaan Pajak bukan hal baru, tetapi berulang kali ditolak oleh Sri Mulyani. 

    “Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ujarnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Sebagaimana kala itu saat Jokowi menjabat pada periode pertama (2014—2019), dia menginginkan adanya Badan Penerimaan Pajak untuk mengerek rasio pajak atau tax ratio ke angka 15%.

    Edi menyampaikan bahwa Sri Mulyani tegas tidak menyetujui adanya pembentukan badan karena menurutnya untuk menaikkan tax ratio, tidak memerlukan hal tersebut.

    Pada kenyataannya, sampai hari ini pun tax ratio Indonesia bukan menuju 15%, justru stagnan dan cenderung lebih rendah dari tahun pertama Jokowi menjabat sebagai presiden. Tercatat pada 2015 tax ratio berada di level 10,76%, sementara pada 2023 di angka 10,2%.

    Menurutnya, pembentukan badan tersebut patut menjadi perhatian bersama untuk mendorong penerimaan negara sehingga pemerintah tak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai APBN.

    Pasalnya, tugas Kementerian Keuangan cukup berat, sementara penerimaan negara memerlukan perhatian khusus dan fokus. 

    “Lingkungan perpajakan itu mengalami pertumbuhan dan dinamika yang sangat luar biasa jadi tidak bisa disambi dan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar [UUD],” lanjutnya.

    Edi berharap, cara lainnya untuk mendongkrak penerimaan saat ini adalah melalui pendalaman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam. Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat.

    Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB. 

  • DPR Terima Surpres Prabowo tentang Calon Pimpinan KPK yang Diusulkan Jokowi – Espos.id

    DPR Terima Surpres Prabowo tentang Calon Pimpinan KPK yang Diusulkan Jokowi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bisnis.com/Abdullah Azzam)

    Esposin, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan telah menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto tentang Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari ini, Selasa (12/11/2024).

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    “Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029,” ujar Adies dalam rapat. 

    Dia menambahkan surat ini nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto. 

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).

     

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DPR Terima Surpres Prabowo soal Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Blusukan ke Pasar Humbang Hasundutan, Kaesang Berburu Kopi

    Blusukan ke Pasar Humbang Hasundutan, Kaesang Berburu Kopi

    Humbang: Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Baru, Kecamatan Lintong ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. 

    Kaesang disambut antusias para pedagang dengan mengajak bersalaman dan berfoto bersama dengan putra bungsu Joko Widodo tersebut.

    “Itu Kaesang, anaknya Pak Jokowi. Foto, Mas Kaesang,” ungkap para pengunjung pasar, Senin, 11 November 2024. 
     

    Di pasar, Kaesang menuju kedai yang menjual kopi Lintong khas Humbang Hasundutan.

    “Ini Robusta atau Arabika, Ibu? Oh Robusta. Ibu punya lahan sendiri atau beli dari orang ini? Oh dari orang. Satu kilonya berapa? Sembilan puluh ribu, sembilan puluh ribu sekilo. Oh iya boleh minta satu kilo, bu,” jelas Kaesang.
     
    Selain kopi Kaesang juga membeli terong Belanda dan kaca mata. Dalam blusukannya Kaesang didampingi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Birma Sinaga – Erwin Princen Banggas Sihite, dengan nomor urut 1.

    Humbang: Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Baru, Kecamatan Lintong ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. 
     
    Kaesang disambut antusias para pedagang dengan mengajak bersalaman dan berfoto bersama dengan putra bungsu Joko Widodo tersebut.
     
    “Itu Kaesang, anaknya Pak Jokowi. Foto, Mas Kaesang,” ungkap para pengunjung pasar, Senin, 11 November 2024. 
     

    Di pasar, Kaesang menuju kedai yang menjual kopi Lintong khas Humbang Hasundutan.
    “Ini Robusta atau Arabika, Ibu? Oh Robusta. Ibu punya lahan sendiri atau beli dari orang ini? Oh dari orang. Satu kilonya berapa? Sembilan puluh ribu, sembilan puluh ribu sekilo. Oh iya boleh minta satu kilo, bu,” jelas Kaesang.
     
    Selain kopi Kaesang juga membeli terong Belanda dan kaca mata. Dalam blusukannya Kaesang didampingi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Birma Sinaga – Erwin Princen Banggas Sihite, dengan nomor urut 1.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Akhirnya Tim Hukum Pramono-Rano Somasi Budi Arie Soal Tersangka Judi Online Inisial T

    Akhirnya Tim Hukum Pramono-Rano Somasi Budi Arie Soal Tersangka Judi Online Inisial T

    GELORA.CO  – Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakart nomor urut 3 yakni Pramono Anung-Rano Karno mengajukan somasi terhadap Menteri Koperasi (Menkop) yaitu Budi Arie Setiadi. 

    Adapun somasi itu dilayangkan buntut pernyataan Budi Arie yang menyebut tersangka pengendali bandar judi online berinisial T, menjadi ketua bidang konten sosial media tim pemenangan Pramono-Rano.

    “Kami secara tegas menyatakan bahwa informasi dan keterangan yang saudara (Budi) sampaikan kepada media dan publik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada,” kata Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Bhirawa J Arifi, dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

    Bhirawa berujar, T bukan bagian dari tim pemenangan Pramono-Rano.

    Ia menegaskan, koordinator tim pemenangan Pramono-Rano yang berkaitan dengan konten media sosial bernama Pangeran Siahaan.

    “Koordinator Bidang Media dan Media Sosial untuk Tim Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno adalah Pangeran Siahaan dan Reinhard Sirait.

    Sehingga, kami kembali menegaskan bahwa pernyataan sesat Saudara yang mengaitkan sosok berinisial T dengan posisi tersebut tidak akurat dan sangat menyesatkan publik,” tuturnya. 

    Kemudian Bhirawa menyayangkan pernyataan yang disampaikan Budi Arie. Sebab, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) itu merupakan pejabat publik.

    “Kami sangat menyayangkan dan prihatin terhadap Budi Arie Setiadi yang saat ini menjadi pejabat publik, khususnya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia dan dulu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di pemerintahan sebelumnya.

    Di mana seharusnya memiliki integritas dan menjadi tauladan dalam memberantas berita bohong dan informasi sesat, justru saat ini turut menyebarkan fitnah, berita bohong, dan informasi sesat terhadap Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno,” ucapnya.

     Lebih lanjut, Bhirawa memberikan waktu 3×24 jam kepada Budi Arie untuk mencabut dan menarik kembali seluruh pernyataan yang menyebut T, merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno. 

    “Kami juga meminta Budi Arie Setiadi menyampaikan kepada media massa bahwa informasi dan pernyataan tentang tersangka mafia judi online Komdigi berinisial T merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah berita bohong dan informasi sesat,” tandasnya. 

    Lantas Bhirawa juga meminta kepada Budi Arie, untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka kepada Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno atas perbuatan tersebut. 

    “Apabila dalam waktu yang ditentukan di atas tidak melakukan permintaan sebagaimana Somasi ini, maka kami akan menempuh segala jalur hukum yang dianggap perlu,” pungkasnya.

  • DPR Targetkan Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK Selesai Sebelum Reses

    DPR Targetkan Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK Selesai Sebelum Reses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menargetkan uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai sebelum masa reses pada 6 Dsember 2024.

    Adies menuturka bahwa, rapat paripurna akan diadakan setiap hari Selasa. Dengan demikian, katanya, sampai pada 6 Desember itu masih ada tanggal 19 November, 26 November, dan 5 Desember.

    Hal ini dia sampaikan setelah menghadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024).

    “Yang pasti kita masa reses sampai dengan 6 Desember. Kita berharap bisa diparipurnakan, kan rapat paripurna tiap selasa. Masih ada tanggal 19 ada 26 ada tanggal 5. Yang pasti pada masa paripurna itu harus segera diparipurnakan, hasil fit and proper test dari teman-teman Komisi III,” ujarnya.

    Dia juga mengemukakan sebelumnya sudah ada rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi dan diputuskan kepada Komisi III untuk melakukan fit and proper test Capim dan Dewas KPK.

    “Jadi nanti kita tinggal tunggu Komisi III, sebelum fit and proper akan berkonsultasi dulu dengan Pimpinan DPR. Kapan mau mulai fit and proper-nya, bagaimana teknisnya, dan lain-lain,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, Adies juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan nama Capim dan Dewas KPK yang diajukan oleh Prabowo. Nama-nama ini masih sama seperti usulan Jokowi sebelumnya.

    “Enggak ada engak ada [perubahan]. Jadi Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, Tidak ada perubahan. Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Pak Joko Widodo,” tandasnya.

  • Diskusi Publik Pilkada Temanggung, 2 Paslon Sebut Nama Prabowo dalam Visi Misi Regional 12 November 2024

    Diskusi Publik Pilkada Temanggung, 2 Paslon Sebut Nama Prabowo dalam Visi Misi Regional 12 November 2024

    Diskusi Publik Pilkada Temanggung, 2 Paslon Sebut Nama Prabowo dalam Visi Misi
    Tim Redaksi
    TEMANGGUNG, KOMPAS.com –
    Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati
    Temanggung
    , Jawa Tengah, memaparkan visi dan misinya dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) Temanggung, Selasa (12/11/2024).
    Pilkada Temanggung
    diikuti tiga pasang kandidat, yakni paslon nomor urut 1 Agus Setyawan-Nadia Muna, paslon nomor urut 2 Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat, dan paslon nomor urut 3 Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro.
    Paslon nomor urut 2 dan 3 menjadi kandidat yang kerap menekankan pentingnya mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden
    Prabowo Subianto
    -Gibran Rakabuming Raka.
    Heri Ibnu Wibowo, misalnya, yang datang tanpa didampingi calon wakil bupatinya mengatakan, visi dan misinya akan selaras dengan Astacita, program Prabowo-Gibran.
    Salah satu program konkret tersebut berupa distribusi pupuk yang mudah bagi petani.
    “Pupuk mudah ini sesuai dengan program Pak Prabowo,” cetus petahana wakil bupati Temanggung itu yang sebelumnya berpasangan dengan Muhammad Al Khadziq.
    Muhammad Al Khadziq turut “mencatut” nama Prabowo ketika memaparkan visi misi. Ia menekankan pentingnya linieritas dengan program-program pemerintah pusat.
    “Saya akan mendukung dan mensukseskan program-program pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran di Kabupaten Temanggung,” bebernya.
    Hadik, sapaannya, mengklaim dukungan pemerintah daerah kepada program Prabowo-Gibran bakal meningkatkan dana transfer ke daerah.
    Bahkan, Hadik turut menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo yang pekan lalu ditemuinya di rumah Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo.
    Dalam pertemuan dengan Jokowi, Hadik mengaku mendapat pesan agar fokus pada isu pertanian, ekonomi digital, dan pengembangan kaum pemuda.
    Sementara itu, duet Agus-Nadia tidak mencatut tokoh-tokoh yang disebut Heri Ibnu Wibowo dan Hadik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin

    Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun ke daerah untuk mendukung pasangan Cagub Jateng Ahmad Luthfi dan Cawagub Taj Yasin Maimoen. Tanggal dan lokasi telah ditentukan di wilayah Jawa Tengah.

    Informasi terkait dukungan langsung dari Presiden ke-7 itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori.

    “Tanggal 16 November Nanti Pak Jokowi insyaallah akan rawuh (hadir) di Tegal,” kata Yusuf Chudlori saat memberikan arahan di acara Roadshow Ketua DPW PKB Jateng Gus Yusuf “Nderek Kyai Sesarengan Milih Luthfi-Yasin” di Gedung Korpri Slawi Kabupaten Tegal, Senin (11/11). 

    Hadir di acara itu Cagub Ahmad Luthfi, Cabup dan Cawabup Tegal Ischak-Kholid serta ribuan kader PKB, kyai dan muslimat Tegal.

    Yusuf Chudlori yang akrab disapa Gus Yusuf melanjutkan bahwa kehadiran mantan Presiden Jokowi menjadi dorongan semangat kuat bagi kader di lapangan. Sehingga bakal berdampak positif untuk pemenangan di wilayah.

    “Dirawuhi Pak Jokowi, pasangan nomor 2 ini harus menang besar dan menang mutlak,” tandas Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Magelang ini.

    Dalam arahanya pada kader PKB, Gus Yusuf juga meminta saksi-saksi yang ditunjuk di TPS (Tempat Pemungutan Suara) nanti harus mumpuni. Mereka mesti kompeten, disiplin, trengginas dan pemberani. Ia mengingatkan, satu suara saja yang hilang di TPS bisa mempengaruhi perolehan suara akhir secara keseluruhan di Jateng. Pengawasan TPS itu sekaligus mencegah potensi adanya tikus-tikus politik yang bisa menciderai demokrasi.

    Di hadapan ribuan kader PKB, Cagub Ahmad Luthfi menyampaikan salah satu programnya adalah memajukan pesantren. Ia tidak rela jika guru-guru madrasah diniyah hanya mendapatkan insentif Rp 100 ribu sebulan. Maka, dirinya bersama Cawagub Taj Yasin Maimoen bakal fokus membangun pendidikan dan pesantren.

    “Dalam visi misi, hanya kami (Luthfi-Yasin) yang punya program pesantren obah. Aapalagi di Jateng punya 5.270 pesantren. Kedepan pesantren harus lebih mendunia, 
    termasuk para guru Madin,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia juga meminta doa agar bisa terus bermanfaat untuk kemajuan Jawa Tengah. 

    Pada kesempatan itu, ribuan kader juga mengucapkan deklarasi dukungan untuk Luthfi-Yasin serta siap memenangkannya di Tegal.

    “Kami para kyai dan kader PKB Kabupaten Tegal dengan ini berkomitmen siap memilih dan memenangkan pasangan Luthfi-Yasin sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng periode 2024 2029,” ucap mereka bersama-sama.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gibran Tinjau Langsung Program Lapor Mas Wapres di Istana, Dapat Tangisan dari Warga

    Gibran Tinjau Langsung Program Lapor Mas Wapres di Istana, Dapat Tangisan dari Warga

    GELORA.CO  – Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program baru yang diinisiasinya yakni ‘Lapor Mas Wapres’ di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan pantauan Tribunnews di Istana Wapres, Gibran tiba sekira pukul 11.10 WIB mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang hitam.

    Terlihat, Gibran langsung masuk ke dalam posko pengaduan warga yang lokasinya berada di ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) Istana Wapres RI.

    Gibran memantau beberapa warga yang sedang mengeluhkan persoalannya di meja aduan.

    Saat Gibran tiba, ada satu warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Kendati begitu, tidak diketahui apa yang dikeluhkan oleh seorang warga itu kepada Gibran Rakabuming Raka.

    Pasalnya, Gibran dan warga itu terlihat hanya terlibat perbincangan, sementara awak media diminta untuk tidak mendekat ke meja pengaduan.

    Berita Rekomendasi

    Setelah lima menit meninjau, mantan Wali Kota Solo itu terlihat langsung meninggalkan lokasi.

    Sebelumnya, Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) Sapto Harjono membeberkan alasan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program ‘Lapor Mas Wapres’ yang dimulai hari ini, Senin (11/11/2024).

    Secara garis besar, Sapto menyatakan keinginan Gibran sebagai pejabat negara dalam mengakomodasi keluhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Pada intinya bapak Wapres, Wakil Presiden memberikan perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan beliau ingin semakin memudahkan masyarakat menyampaikan aduannya dengan membuka kanal baru lapor mas wapres,” kata Sapto saat dijumpai awak media di Kantor Setwapres RI, Senin.  

    Dirinya menyebut, dengan adanya aduan atau pelaporan dari masyarakat yang diterima dalam program itu, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan.

    “Jadi memang beliau (Wapres Gibran) sangat memerlukan rekap laporan apakah itu secara harian atau bulanan kita terus laporkan dan mudah-mudahan ini menjadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan,” kata dia.

    Terkait dengan program ini, Wapres Gibran setiap harinya akan meminta langsung laporan dari petugas yang melayani masyarakat melapor.

    Terhadap hasil yang didapat perhari itu nantinya Gibran akan mempelajari aduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti.

    “Dari hasil rekap itu beliau akan mempelajari tentunya aduan apa yang masuk hari ini dan kemudian sewaktu-waktu beliau akan ngecek di setiap harinya,” tandas dia.

    Kata dia, sejatinya pelaporan dari masyarakat yang masuk berdasarkan arahan dari Gibran akan ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah.

    Namun menurut Sapto, perlu ada tenggat waktu dari proses pengolahan aduan itu. 

    “Dan untuk standar pelayanan kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis (laporannya) tadi,” kata Sapto.

    Nantinya pelaporan dari masyarakat itu akan dialihkan atau dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengaduan.

    Dirinya mencontohkan, jika ada masyarakat yang bermasalah soal pertanahan maka nantinya Setwapres RI akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    Dengan begitu, program ‘Lapor Mas Wapres’ ini dapat dikatakan hanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengadukan nasibnya ke pemerintahan pusat.

    “Dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Terkait alur pengaduannya sendiri kata Sapto, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Setwapres RI dengan membawa berkas atau dokumen, menggunakan pakaian rapih dan sopan serta membuat laporan ke pihak Setwapres.

    Adapun jam buka pelaporan di Kantor Setwapres RI dimulai pada pukul 08.00 WIB-14.00 WIB di setiap hari Senin-Jumat.

    Sementara untuk masyarakat yang tidak bisa hadir ke lokasi, Setwapres RI memberikan layanan pengaduan digital melalui WhatsApp di nomor 081117042207.

    Setelah melayangkan pengaduan, nantinya masyarakat bisa memantau langsung proses aduan tersebut melalui website resmi setwapres.lapor.go.id atau melalui nomor WA yang sama saat pengaduan.

    “Nah sebenarnya nanti masyarakat bisa mengecek ya progres penanganan pelaporan lewat WA juga bisa, website juga bisa mereka setelah mengadu mendapatkan nomor registrasi laporan. Nah melalui nomor tadi mereka bisa mengecek sejauh mana penanganannya,” tandas dia

  • DPR Terima Surpres Prabowo soal Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi

    DPR Terima Surpres Prabowo soal Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan telah menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto tentang Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari ini, Selasa (12/11/2024).

    “Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029,” ujar Adies dalam rapat. 

    Dia menambahkan surat ini nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto. 

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).