Tag: joko widodo

Jakarta –

Pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir di Indonesia menjadi cukup signifikan. Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai 2014 hingga akhir Oktober kemarin menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program utama.

Ada setidaknya dua peran utama infrastruktur yang dikebut pembangunannya. Pertama sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Yang kedua sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

Dalam angka, sudah ada 2.432 km pembangunan jalan tol yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada juga 53 bendungan yang selesai dibangun dari target 61 bendungan.

Kemudian ada juga 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Ada juga 27 bandar udara baru dan rehabilitasi dilakukan pada 64 bandara. Total saat ini sudah ada 91 bandar udara beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut ada juga 28 pelabuhan baru serta rehabilitasi dilakukan pada 165 pelabuhan. Dengan begitu, total saat ini Indonesia memiliki 193 pelabuhan.

Di sisi lain ada juga beberapa infrastruktur modern yang dibangun, mulai dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Ringan LRT Jabodebek, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Perusahaan pelat merah di sektor karya menjadi mesin pembangunan yang dilakukan pemerintah selama 10 tahun ke belakang. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengatakan BUMN Karya telah menjalankan penugasan yang diberikan dengan baik.

Capaian-capaian pembangunan yang dilakukan sudah dilakukan perlu diacungi jempol. Dengan anggaran yang terbatas, BUMN Karya mampu menyelesaikan pembangunan dengan maksimal.

“Selama ini ya sudah cukup baik, utamanya terkait penugasan. Itu semua dijalankan dengan baik. Secara umum semua target bisa dipenuhi. Misal ada bandara, jalan tol, pelabuhan itu kan terwujud juga. Dengan anggaran yang terbatas menurut saya BUMN Karya sudah maksimal,” kata Trubus ketika dihubungi detikcom, Rabu (20/11/2024).

Trubus pun menilai masyarakat sudah cukup senang merasakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan menggaet BUMN Karya sebagai mesin utamanya.

“Mereka melaksanakan pembangunan berdasarkan penugasan dengan baik dan masyarakat juga cukup terpuaskan dengan infrastruktur yang terbangun,” sebut Trubus.

Dia juga menilai seharusnya BUMN Karya terus diperkuat oleh pemerintah. Sebab, masih banyak sekali pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan yang bila menggandeng swasta kemungkinan dinilai kurang menguntungkan.

Untuk membangun infrastruktur di luar Jawa misalnya, contoh lah tol Trans Sumatera, swasta kemungkinan belum berminat bila diajak membangun. Namun, BUMN bila ditugasi akan melakukannya.

“Memang itu kalau luar Jawa harus penugasan, kalau tidak penugasan nggak ada yang mau ya swasta,” sebut Trubus.

Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto juga mengatakan BUMN Karya memang telah menjadi mesin pembangunan infrastruktur bagi pemerintah. Perusahaan pelat merah banyak berfungsi sebagai operator dan kontraktor bagi pemerintah.

“Dalam konteks pembangunan infrastruktur, BUMN Karya lebih banyak berfungsi sebagai operator atau kontraktor bagi pemerintah. Baik dalam pembangunan jalan , bendungan, pelabuhan, dan lain-lain,” ujar Toto saat dihubungi detikcom.

Catatan Toto cuma satu, pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan pembiayaan buat BUMN Karya bila ingin dijadikan sebagai mesin pendorong pembangunan infrastruktur. Sebab, dalam beberapa proyek BUMN Karya justru kesulitan pembiayaan dan ujungnya terpaksa melakukan penerbitan utang.

“Karenanya dukungan financing pemerintah lewat PMN sangat dibutuhkan untuk membantu BUMN Karya mengurangi porsi utangnya dalam konteks pembangunan infrastruktur ini,” sebut Toto.

(acd/acd)