Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Dosen polituk UI: Pilkada Jakarta dan Jateng berlangsung ketat

    Dosen polituk UI: Pilkada Jakarta dan Jateng berlangsung ketat

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono

    Depok (ANTARA) – Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) adalah kasus kompetisi yang akan berlangsung ketat sekali, sehingga membutuhkan endorsement tokoh yang diharapkan akan menguntungkan calon yang didukung.

    “Namun, tentu kemenangan dalam Pilkada sepenuhnya ada di kandidat dan partai politik pendukung untuk bergerak secara intensif dan simultan dalam sisa masa kampanye ini,” kata Aditya Perdana di Depok, Rabu.

    Hal ini katanya jauh lebih penting untuk terus bergerak naik elektabilitas calon daripada bergerak mencari restu dan sowan para tokoh semata.

    “Pilkada mengedepankan figur dan ketokohan sehingga salah satu kunci kemenangannya memang ada di figur yang berupaya memenangkan hati pemilih,” ujarnya.

    Dikatakannya Pilkada Jakarta tentu menarik karena figur Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang dianggap berhasil memang dominan dan kuat di mata pemilih Jakarta, sehingga ketika Anies ternyata tidak mendapat perahu dalam pencalonan, ternyata menjadikan “anak abah” sebutan pendukung Anies di Jakarta kecewa berat.

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Maka menjelang pencoblosan, suara anak abah ini menjadi rebutan penting bagi Ridwan Kamil dan Pramono. Dan tentu seperti yang sudah kita ketahui, Anies mendukung Pramono.

    “Apakah secara otomatis akan semakin menguatkan suara pendukung Pramono, kita lihat saja nanti,” ujar Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting.

    Sebaliknya, Ridwan Kamil berharap penuh dukungan dari Jokowi sebagai bagian dari kubu koalisi pemerintahan Prabowo yang utuh, dimana koalisi berharap penuh ada satu garis pendukung di pusat hingga ke daerah.

    Karena seperti yang juga diketahui pengaruh endorsement Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilpres lalu memang terasa kuat sekali dan berharap ada efek yang sama di Pilkada.
    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Namun soal ini tentu berbeda, karena Jokowi bukanlah seorang presiden lagi yang pengaruhnya tidak sebesar bulan Februari 2024.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh Luthfi di Jateng yang berharap mendapat efek dari Jokowi. Ditambah secara eksplisit Prabowo melakukan hal tersebut sehingga diproses oleh Bawaslu untuk dicek pelanggaran atau bukan.

    Terkait hal ini maka tentu akan berbeda, menurut pandangan saya. Pengaruh Jokowi akan terasa mungkin lebih kuat di Jawa Tengah ketimbang Jakarta.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejagung Ngotot Tahan Tom Lembong Meski Tak Ada Kerugian Negara dari BPK, Warganet: Hukum Kok Dibuat Main-main

    Kejagung Ngotot Tahan Tom Lembong Meski Tak Ada Kerugian Negara dari BPK, Warganet: Hukum Kok Dibuat Main-main

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fakta baru terkait kasus Tomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terungkap pada sidang praperadilan. Kuasa Hukum mantan Mendag tahun 2015-2016 itu menegaskan tak ada audit BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

    Artinya, tidak terjadi tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hanya saja Kejagung tetap ngotot mentersangkakan dan menahan Tom Lembong.

    Demikian Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi. Dia juga menegaskan bahwa impor gula tersebut telah diafirmasi oleh Presiden Jokowi kala itu.

    “Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah,” kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar angkat suara terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

    Menurutnya, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

    “Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

  • Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana Nasional 20 November 2024

    Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana Nasional 20 November 2024

    Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Akan Dipindahkan ke Filipina dalam Status Narapidana
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengatakan bahwa
    Mary Jane
    Veloso akan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.
    Diketahui,
    Mary Jane Veloso
    adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
    Yusril menjelaskan bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfers of prisoner dalam hukum pidana.
    “Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana,” kata
    Menko Yusril
    dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain itu, Yusril mengatakan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat. Antara lain, Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane.
    Kemudian, Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.
    Pemerintah Filipina, menurut Yusril, juga bertanggung jawab menjamin keamanan Mary Jane saat pemindahan.
    “Kita akan menyerahkan (Mary Jane), misalnya di bandara di Indonesia, dan selanjutnya tanggung jawab pengamanan-nya ada pada negara yang bersangkutan,” ujar Yusril.
    Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan Pemerintah Filipina.
    Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.
    Kemudian, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
    “Insya Allah, mudah-mudahan, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan,” kata Yusril.
    Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
    “Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.
    “Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.
    Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.
    Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
    Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.
    “Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.
    Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.
    Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.
    Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.
    “Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari
    AFP
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Baca Pemicu Jokowi Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Targetnya Bukan Menang 1 Putaran

    Pakar Baca Pemicu Jokowi Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Targetnya Bukan Menang 1 Putaran

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pakar politik Burhanuddin Muhtadi menganalisis pemicu Presiden ke-7 RI, Jokowi, sampai turun gunung mendukung paslon nomor 1 Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu, Anies Baswedanlah yang membuat akhirnya Jokowi terbang ke Jakarta ikut berkampanye.

    Anies yang merupakan Gubernur Jakarta 2017-2022 memiliki basis massa besar. Pertemuan yang dimaknai dukungan kepada paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno bisa berarti peringatan bagi RK-Suswono.

    Terlebih, survei elektabilitas dari sejumlah lembaga, Pramono-Rano unggul dari RK-Suswono, kendati angkanya masih di rentang margin of error.

    Pramono dan Rano sendiri bertemu Anies pada Jumat (15/11/2024).

    Sedangkan, Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Jakarta Pusat tiga hari setelahnya. Di Sebuah kafe kawasan Cempaka Putih, Jokowi mengumumkan dukungannya untuk cagub dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Jadi sepertinya pertemuan (Pramono) dengan Anies itu memicu konsolidasi basis-basis utama pendukung Ridwan Kamil. Dan itu membuat Jokowi langsung turun gunung,” kata Burhanuddin di program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (20/11/2024).

    Burhanuddin pun menjelaskan, kendati tokoh besar seperti Jokowi sampai turun berkampanye, hanya 40 persen warga Jakarta yang bisa dipengaruhi.

    Sebab, 60 persen sisanya mengaku otonom, tidak terpengaruh ajakan siapapun.

    “Pertanyaannya seberapa besar efeknya. Di Jakarta, ada 60 persen warga yang memutuskan dukungannya itu secara otonom.”

    “Mereka tidak tergantung preferensi atau mobilisasi dukungan dari tokoh atau patronase mereka.”

    “Artinya ruang untuk memperebutkan segmen pemilih berdasarkan endorsemen dari tokoh-tokoh besar itu 40 persen,” papar pria yang karib disapa Burhan.

    Kendati Jokowi adalah seorang Presiden ke-7 RI dan Gubernur Jakarta (2012-2014), pengaruhnya masih dipertanyakan.

    Kata Burhan, Jakarta berbeda dengan Jawa Tengah.

    “Dari 40 persen ini berapa banyak yang mau sami’na wa ato’na (menurut) dengan Pak Jokowi.”

    “Dibanding Jawa Tengah, di Jakarta lebih sedikit yang kita sebut loyalis Pak Jokowi,” kata Burhan.

    Burhan membaca, target Jokowi membantu Ridwan Kamil bukanlah untuk menang, tetapi untuk tidak kalah di putaran pertama.

    “Seberapapun besar dampak yang dimunculkan oleh Pak Jokowi itu pasti punya makna untuk Ridwan Kamil dalam rangka memastikan minimal tidak kalah dalam satu putaran dari Pramono,” kata Burhan.

    Survei Terbaru

    Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terbaru soal elektabilitas para paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

    Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.

    Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan.

    Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei.

    “Dari tiga calon jelas ya, ada dua yang sangat kompetitif, RK-Suswono dengan Pram-Rano, sementara pasangan indpenden sementara ini belum kompetitif lah ya.”

    “Jarak, selisih antara pasangan Pram-Rano dengan RK-Suswono itu 6,9 persen. Tadi di awal sudah saya jelaskan, margin of error survei kita 2,9 persen. Dan ini 6,9 ini lebih dari dua kali margin eoror.”

    “Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan, per kita melakukan survei, elektabilitas Pramono-Rano signifikan berada di atas RK-Suswono,” papr Deni pada rilis survei ini yang ditayangkan secara online di Youtube SMRC TV, Rabu (13/11/2024).

    Deni juga menjelaskan metodologi survei ini.

    Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.

    Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

    Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
    diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.

    Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tok! Bawaslu Putuskan Prabowo Tak Langgar Aturan soal Video Dukung Ahmad Luthfi

    Tok! Bawaslu Putuskan Prabowo Tak Langgar Aturan soal Video Dukung Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Presiden Prabowo Subianto tak melanggar aturan terkait video dukungannya kepada pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa Kepala Negara sama sekali tak melakukan pelanggaran, baik secara administrasi maupun tindak pidana melalui video dukungan yang belum lama ini ramai beredar.

    “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). 

    Bawaslu mengatakan video tersebut dibuat pada Minggu, 3 November 2024 oleh Tim Media dari Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin di rumah kediaman rumah Joko Widodo (Presiden RI ke-7) di Kelurahan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

    “Video dibuat di sela-sela kunjungan Prabowo Subianto ke Kota Surakarta untuk bertemu dengan Joko Widodo,” ujarnya.

    Berdasarkan fakta dalam video, Bawaslu menemukan terdapat pernyataan Prabowo Subianto terkait dengan harapannya untuk melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat pemerintahan yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, membasmi segala penyelewengan/korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Selian itu, Bawaslu juga menemukan terdapat pernyataan berupa harapan Prabowo Subianto agar rakyat Jawa Tengah memberikan suaranya kepada Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin.

    Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan definisi kampanye Pemilihan menurut perundang-undangan, maka terdapat dugaan telah dilakukan Kampanye Pemilihan.

    Adapun, video yang menjadi obyek penelusuran diunggah oleh Tim Media Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin pada tanggal 9 November 2024 melalui akun @ahmad lutfhi_official.

    Ini berarti, video ersebut bermuatan kampanye Pemilihan maka hal itu telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU 13/2024 karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan ikut kampanye?

    Bawaslu merujuk pada pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Rahmat mengatakan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan fakta bahwa pembuatan video, yang di dalamnya terdapat Prabowo Subianto yang meminta rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin, dibuat pada tanggal 3 November 2024 yang merupakan hari Minggu atau hari libur.

    “Dengan demikian, Presiden terbebas dari ketentuan mengenai cuti kampanye mengingat pembuatan video dilakukan pada hari Minggu, 3 November 2024,” imbuhnya. 

    Terkait dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang mengatur “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

    Bawaslu mengatakan ketentuan ini, menurut keterangan ahli, yaitu Titi Anggraini, Ida Budhiati, dan Khairul Fahmi, merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan.

    Artinya,mengingat secara hukum Presiden diperbolehkan melakukan kampanye, maka sepanjang kampanye yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan Presiden sebagai Pejabat Negara tidak dapat dikenakan sebagai subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.

    “[Bawaslu memutuskan]Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi Pemilihan maupun tindak pidana Pemilihan Umum [dari video Prabowo yang mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin],” katanya. 

  • 8 Bawaslu: Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Dibuat di Rumah Jokowi di Solo Nasional

    8 Bawaslu: Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Dibuat di Rumah Jokowi di Solo Nasional

    Bawaslu: Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Dibuat di Rumah Jokowi di Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    Bawaslu

    Rahmat Bagja
    mengungkapkan, video Presiden
    Prabowo Subianto
    mendukung paslon
    Ahmad Luthfi-Taj Yasin
    untuk Pilkada Jawa Tengah 2024 dibuat di rumah Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) di Solo.
    Bagja mengatakan, video tersebut dibuat oleh tim media Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada 3 November 2024 lalu ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi.
    “Video tersebut dibuat pada tanggal 3 November 2024 oleh Tim Media dari Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin di rumah kediaman rumah Joko Widodo (Presiden RI ke-7) di Kelurahan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,” ujar Bagja dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).
    “Video dibuat di sela-sela kunjungan Prabowo Subianto ke Kota Surakarta untuk bertemu dengan Joko Widodo,” ujar Bagja.
    Bagja menjelaskan, video yang dihasilkan berdurasi 5 menit 39 detik. Lalu, video dukungan diunggah di akun Instagram @ahmadluthfi_official pada tanggal 9 November 2024.
    Dalam video tersebut, Prabowo menyampaikan ajakan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
    “Dalam video tersebut Prabowo Subianto, yang mengenakan baju kemeja berwarna biru dan menggunakan peci hitam, menyatakan beberapa hal yang pada pokoknya menyatakan dirinya telah diberi amanah oleh rakyat Indonesia dan telah dilantik sebagai Presiden, kemudian juga memohon kepada rakyat jawa tengah untuk memberikan suaranya kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin,” kata Bagja.
    Diberitakan sebelumnya, Bawaslu menyatakan video dukungan Prabowo kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin tersebut tidak melanggar aturan.
    “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan,” ujar Bagja dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Punya Dana Rp 40 T Buat Poles Layanan Kesehatan di RI

    Pemerintah Punya Dana Rp 40 T Buat Poles Layanan Kesehatan di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan dana cukup besar untuk meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat.

    Setidaknya menurut Azhar, Kemenkes bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan dana investasi hingga Rp 40 triliun untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan di daerah.

    “Jadi ini program kesinambungan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kemenkes dan Bappenas, sudah siapkan dana Rp 40 triliun untuk bangun sarana dan prasarana kesehatan,” kata Azhar dalam Road To CNBC Awards ‘Best Healthcare’, Rabu, (20/11/2024).

    Lebih lanjut kata Azhar, dalam membangun sarana dan prasarana kesehatan, pihaknya telah mempunyai standar khusus, agar masyarakat bisa nyaman dengan pelayanan kesehatan di dalam negeri.

    Bahkan untuk pembangunan rumah sakit (RS), akan dibangun sebagus mungkin agar pihak swasta bisa mengikuti upaya yang telah dilakukan Pemerintah. Dengan begitu fasilitas dan layanan RS di Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi dan masyarakat tidak berobat ke luar negeri.

    “Kalau pemerintah sudah bagus (bangun RS), swasta akan ikut bangun lebih tinggi lagi,” ungkap Azhar.

    Selain itu dalam memudahkan layanan kesehatan di pelosok, Pemerintah juga berencana membangun 66 RS tipe C. Pembangunan ini diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu 2 tahun.

    “Prabowo sudah tetapkan dalam Asta Cita akan bangun RS tipe D, jadi tipe C di pelosok. Prabowo sudah instruksi ke Kemenkes buat 66 RS dan selesai dalam 2 tahun,” jelasnya.

    (dpu/dpu)

  • Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada Jakarta 2024

    Geisz Chalifah yakin Mas Pram-Bang Doel tidak khianati janjinya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menceritakan ihwal para pendukung Anies Baswedan akhirnya menjatuhkan pilihan pilihan kepada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung (Mas Pram) dan Rano Karno (Bang Doel).

    “Bagj para pendukung Pak Anies ini adalah sebuah pilihan yang harus kami ambil. Tadinya kami semua pengennya mendukung kotak kosong tapi usulan agar ada pilihan kotak kosong di surat suara sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Geisz Chalifah saat diwawancarai Jurnalis Senior TV, Reinhard Sirait, di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Geisz, apabila pendukung Anies Baswedan tetap mengambil sikap memilih kotak kosong maka pilihan itu tidak berdampak apapun terhadap hasil pilkada Jakarta.

    Kemudian ada beberapa pilihan yang mungkin dipilih adalah mendukung paslon Mas Pram-Bang Doel atau Dharma-Kun. 

    Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono tidak masuk pilihan bagi pendukung Anies Baswedan karena dianggap  RK-Suswono termasuk kelompok pengkhianat yang menjegal langkah Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta.

    “Akhirnya Kamis pekan kemarin Pak Anies sudah mengarahkan kepada kami semua bahwa dukungan itu diberikan kepada Mas Pram dan Bang Doel. Karena merekalah yang paling komit terhadap keberkelanjutan dari program-program Pak Anies,” kata Geisz.

    Geisz menegaskan, sudah tidak ada jalan lain, harapan para pendukung Anies adalah bersama-sama dalam satu perahu untuk mendukung kemenangan Mas Pram dan Bang Doel.

    “Bukan dalam rangka memenangkan Mas Pram dan Bang Doel saja tapi juga menyelamatkan warga Jakarta. Terutama keluarga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, warga-warga Kampung Kumuh yang akses air bersihnya belum belum selesai,” kata Geisz.

    Geisz mengatakan, ada yang aneh perlakuan Pemda DKI Jakarta pasca Gubernur Anies Baswedan. Sebab sebagian besar warga sudah memegang IMB kawasan, warga Kampung Bayam juga sudah mendapatkan nomor rumah yang kemudian tidak diberikan oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang notabene adalah penunjukan dari Presiden saat itu yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Hal yang sama juga dialami warga Kampung Akuarium yang hingga kini juga masih ada 2 tower lagi yang belum dibangun.

    “Nah dengan mendukung Mas Pram dan Bang Doel insyaallah hal-hal yang seperti itu akan diselesaikan dan dilaksanakan. Menurut saya ini orang seperti Mas Pram dan Bang Doel tidak akan berkhianat terhadap janjinya,” pungkas Geisz. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sepekan Jelang Pencoblosan, Jokowi Turun Gunung Minta Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono

    Sepekan Jelang Pencoblosan, Jokowi Turun Gunung Minta Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR – Sepekan jelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo turun gunung mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    Hal ini dilakukan Jokowi saat hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) DKI Jakarta di Pondok Serbaguna Padepokan Pencak Silat TMII, Makasar, Jakarta Timur.

    Kehadiran Jokowi dalam acara tersebut tak hanya simbolis, melainkan juga mengandung pesan politik.

    Eks Wali Kota Solo ini dengan gamblang menyampaikan harapannya agar Pujakesuma memberikan dukungan kepada pasangan RIDO.

    “Sudah saya bisikkan ke mereka (untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono),” kata Jokowi singkat, Rabu (20/11/2024).

    Dalam sambutannya, Ridwan Kamil pun memaparkan visi-misi besarnya untuk Jakarta dan menegaskan komitmennya untuk menyejahteraan masyarakat.

    “Saya mohon doa, saya punya niat baik, saya ingin mencintai, menyayangi, mengurusi warga Jakarta,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, eks Gubernur Jawa Barat ini turut menjabarkan program-program yang akan ditawarkan kepada warga Jakarta, mulai dari pendidikan hingga janjinya membuka satu juta lapangan kerja di ibu kota.

    Dukungan yang diberikan Jokowi kepadanya ini pun disebutnya merupakan refleksi dari kerja sama dan persahabatan yang sudah terjalin selama lebih dari satu dekade.

    “Itulah kenapa bapak Jokowi mendukung saya, karena rekam jejak. Saya sudah bersama pak Jokowi selama 12 tahun. Kami bersahabat, kami banyak kerja sama, kami banyak membangun bendungan dan jalan tol,” tuturnya.

    “Pak Jokowi juga selalu menasihati saja, ‘Pak Emil, kalau jadi pemimpin, harus selalu menyayangi dan peduli pada rakyat,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Membangun citra politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia

    Membangun citra politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses di dunia.

    Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.

    Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.

    Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.

    Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.

    Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.

    Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.

    Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.

    Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.

    Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.

    Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

    Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.

    Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014–2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.

    Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC

    Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.

    Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.

    Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

    Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

    Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

    Selama periode 2019–2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.

    Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan

    Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.

    Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

    Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

    Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.

    Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.

    Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.

    Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.

    Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

    Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.

    Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.

    Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.

    Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.

    Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.

    Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

    Copyright © ANTARA 2024