:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5017229/original/003894200_1732258792-liputan6-update-22-november-pecahan-1-79d4ea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng")
Sejumlah paslon, baik didukung PDIP maupun KIM plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi turun gunung
Ringkasan
Tag: joko widodo
-
Ada yang Ngomong Jokowi Langgar Konstitusi, Tidak Ada Semua Itu
Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut ada yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah melanggar konstitusi. Luhut lantas membantah tudingan itu.
Hal itu disampaikannya dalam acara ‘Humanitarian Islam dan Pendekatan Agama Terhadap Perdamaian di Timur Tengah’ di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024). Mulanya, Luhut menyampaikan bahwa NU (Nahdlatul Ulama) jangan mudah terbawa informasi tak jelas di media sosial (medsos).
“NU harus bisa solid dan NU jangan cepat terbawa dengan sosmed, berita sosmed. Saya sedih kadang-kadang melihat, kan saya di dalam pemerintahan. Saya lihat semua,” kata Luhut yang juga
Dia lalu mengungkit terkait Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur yang pernah dituding melanggar konstitusi. Luhut mengatakan Gus Dur tidak melanggar konstitusi.
“Makanya dengan talk show saya sama Pak Mahfud, kita harus luruskan soal Gus Dur. Gus Dur itu tidak pernah melanggar konstitusi. Tidak ada korupsi, yang ada adalah masalah politik. Siapa yang menikmatinya?” ujarnya.
Luhut juga mengatakan ada pula yang mengatakan Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Dia menepis tudingan tersebut dengan tegas.
“Jadi sama juga dengan Pak Jokowi, ada yang ngomong melanggar konstitusi. Saya di dalam, saya saksi hidup. Tidak ada yang dilanggar semua itu. Ya mungkin ada kurang di sana-sini, tentu tidak ada yang sempurna,” sebutnya.
(rdh/knv)
-
Dukungan Anies sumbang tambahan suara buat Pramono Anung-Rano Karno
dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagaikan “durian runtuh”
Jakarta (ANTARA) – Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai dukungan Anies Baswedan akan meningkatkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1 Pramono Anung-Rano Karno.
“Dukungan terbuka Anies Baswedan ke Pramono memang cukup memberi dampak positif pada elektabilitas Pramono, mengingat pemilih Anies merupakan kelompok berbeda, ini bisa membuat Pramono mendapatkan tambahan suara signifikan,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel
Ia bahkan menyebut dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagaikan “durian runtuh” bagi pasangan yang populer dikenal sebagai Mas Pram dan Bang Doel.
Selain Anies, pasangan yang diusung PDIP itu juga sudah disokong mantan Gubernur DKI Jakarta Basuka Tjahaja Purnama atau Ahok dan kelompok pendukungnya.
“Situasi ini membuat Pramono seolah mendapat gabungan suara dari banyak kelompok, ini membuat peluang kemenangan Pramono lebih besar dibanding kandidat lain,” kata Dedi.
Di sisi lain, dukungan mantan Presiden Jokowi kepada pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dinilai tidak sebanding dengan dukungan dari Anies.
Dedi menilai dukungan Jokowi lemah karena Presiden RI ke-7 itu tidak turun langsung berkampanye. Walaupun demikian, ia menilai pemilih Jokowi memang sudah ada di Ridwan sejak awal.
Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pramono (Jakpram) Wisnu Permadi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah strategis untuk mengamankan dukungan “Anak Abah” kepada Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024.
Wisnu meyakini dukungan mayoritas pendukung Anies dapat memperkuat tingkat keterpilihan paslon nomor urut 3.
“Jakpram hadir untuk menjadi rumah baru bagi para pendukung Anies yang kini melihat masa depan Jakarta ada pada kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Saya optimis, 90 persen suara anak Abah akan memilih pasangan ini,” ujar Wisnu.
Jakpram sendiri merupakan wadah yang menghimpun berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan.
Dalam struktur organisasi ini, terdapat organisasi kemasyarakatan, organisasi keumatan, hingga kelompok adat Betawi yang semuanya bekerja sama untuk memastikan kemenangan pasangan Pram dan Rano.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024 -
Anies Dianggap Jadi Pemain Naturalisasi PDIP Demi Pramono, Pengamat: Megawati Tak Terlampau Tampil
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kini terang-terangan mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.
Pengamat politik Adi Prayitno menganggap Anies Baswedan kini menjadi pemain naturalisasi PDI Perjuangan demi kemenangan Pramono Anung di Jakarta.
Pasalnya, Anies Baswedan berseberangan secara politik dengan PDIP semenjak Pilkada Jakarta 2017.
“Bagaimana dukungan politik Anies Baswedan ini semacam pemain naturalisasi pinjaman,” kata Adi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube tvOne, Jumat (22/11/2024).
Namun, kata Adi, hal itu berbeda pada Pilkada Jakarta 2024. Dimana, iman politik Anies Baswedan yang dulu berstatus pemain lawan PDI Perjuangan tiba-tiba dinaturalisasi saat ini.
“Kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta,” kata Adi.
Tak hanya itu, Adi juga mempertanyakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tidak terlampau tampil nyata di Jakarta.
Ia menduga hal itu bagian dari komunikasi politik untuk menghindari resistensi terkait isu-isu yang bersifat negatif.
Meskipun Megawati belum tampak hadir di Pilkada Jakarta, namun Adi menilai pengaruh Presiden ke-5 RI itu masih terlihat.
Pasalnya, Megawati Soekarnoputri bukan hanya sebatas Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP di luar itu di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain kelompok-kelompok minoritas itu kan tetap kuat dan solid sejak awal,” katanya.
KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Adi Prayitno Menilai Dukungan Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi ke Ridwan Kamil Agar Tidak Ditarik-tarik ke Kubu Pramono Anung-Rano Karno.
“Bahkan kalau kita tracking satu persatu satu dan khususnya itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya,” katanya
Adi mengungkapkan pentingnya dukungan terbuka dari para tokoh kunci semisal Joko Widodo dan Anies Baswedan.
“Jokowi begitupun sekalipun bukan ketua umum partai bukan kader partai tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar pemilih partai-partai yang lain jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengharapkan tokoh-tokoh kunci itu bersama paslon terjun langsung ke basis konstituen.
Sehingga dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas foto atau pernyataan secara terbuka.
“Agak kurang efeknya karena di Jakarta secara umum pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit,” katanya.
“Oleh karena itu model kampanye politik yang para hari ini masih disukai adalah kampanye yang bertemu tatap muka door to door,” katanya.
Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengungkapkan Megawati Soekarniputri sudah turun ke sejumlah daerah. Tetapi, konidisi kesehatan serta usia Megawati yang membuat tidak turun di seluruh Indonesia.
“Kalau dulu kan biasa ke hampir seluruh Indonesia kan. Dari satu kota ke kota yang lain tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu. Lebih banyak lebih ke konsolidasi internal,” katanya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Soal Arah Dukungan di Pilkada, Akbar Faizal Minta Jokowi Jelaskan Rekam Jejak Pram, Andika dan Risma Sampai Tak Dilirik
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Akbar Faizal menyampaikan pandangannya mengenai keterlibatan mantan Presiden, tidak terkecuali Jokowi dalam Pilkada.
Ia menekankan pentingnya peran seorang eks pemimpin untuk memberikan teladan kearifan kepada generasi berikutnya, terutama dalam berpolitik.
“Tugas dan peran orang tua ajarkan kearifan kepada generasi berikutnya,” ujar Akbar dalam keterangannya di aplikasi X @akbarfaizal68 (21/11/2024).
Akbar meminta kepada para mantan pemimpin untuk memberikan contoh yang bagus dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung.
“Terkhusus kepada para mantan, saatnya tunjukkan cara berpolitik yang masuk akal dan bermartabat,” cetusnya.
Ia menyoroti sikap Jokowi yang memilih untuk berkampanye bagi kandidat tertentu.
“Maka, penting bagi Pak Jokowi menjelaskan seberapa buruk rekam jejak Pramono Anung, Andika Perkasa, dan Tri Rismaharini,” Akbar menuturkan.
Sementara mantan pejabat dan tokoh yang selama ini bekerja dengan setia di bawah kepemimpinannya tidak mendapat dukungan serupa.
Menurutnya, ketiga tokoh tersebut telah menunjukkan loyalitas dan totalitas selama bertahun-tahun dalam mendukung pemerintahan Jokowi.
Namun, Jokowi justru mengarahkan dukungannya kepada pihak lain tanpa alasan yang jelas.
“(Mereka) yang bertahun-tahun total bekerja dengan setia untuk njenengan tapi anda kampanyekan yang lain,” tambahnya.
Akbar bilang, jika Jokowi memilih kandidat di luar ketiga nama tersebut, sebaiknya Presiden menjelaskan alasannya secara gamblang.
“Sambil mengatakan, saya memilih mereka selain tiga nama diatas tadi atas pertimbangan rekam jejak yang baik,” tandasnya.
-
Wapres bertemu peserta dan pendamping program PNM di Semarang
Selain bisa menopang ekonomi keluarga, kami berharap mereka ini membuka lapangan kerja. Bahkan, ada yang sudah ekspor dan menampung banyak tenaga kerja
Semarang (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para peserta dan pendamping Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pada kegiatan yang berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri Semarang, Jumat, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dan merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Gibran tidak menyampaikan pidato sambutan pada kesempatan itu, melainkan langsung meninjau sejumlah stan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lokasi.
Tampak putra sulung mantan Presiden RI Joko Widodo itu berdialog dengan para pelaku UMKM binaan PNM, seperti pedagang bakso, mi ayam, sate ayam, es dawet, hingga kerajinan tangan.
“Ayo semangat. Nanti plafonnya (pinjaman) ditambah,” katanya kepada para pedagang.
Sementara itu, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan setidaknya ada 3.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekaar se-Kota Semarang yang menghadiri kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa PNM saat ini memiliki 36.142 nasabah aktif di Kota Semarang dan sekitar dua juta nasabah di wilayah Jateng yang semuanya merupakan ibu-ibu.
“Program ini memang menyasar 100 persen ibu-ibu. Kami berikan pembiayaan dan pemberdayaan mulai 2016 untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam mengaktualisasi kemampuan produktif usaha untuk menopang ekonomi,” katanya.
Menurut dia, kalangan ibu-ibu yang menjadi nasabah PNM terbagi tiga, yakni mereka yang baru memulai usaha, mereka yang berhenti usaha dan ingin memulai lagi, serta mereka yang sudah memiliki usaha dan ingin menambah modal.
“Selain bisa menopang ekonomi keluarga, kami berharap mereka ini membuka lapangan kerja. Bahkan, ada yang sudah ekspor dan menampung banyak tenaga kerja,” katanya.
Sebelumnya, Wapres telah mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang, dan setelah kunjungan program PNM dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat di Kampung Mayangsari, Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024 -
Kemenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Tak Kasih Insentif Mobil Hybrid
Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mengapa pemerintah tak kunjung memberikan insentif mobil hybrid. Padahal, kebijakan tersebut telah dinantikan produsen roda empat sejak lama.
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan, pihaknya sempat mempertimbangkan pemberian insentif untuk mobil hybrid. Namun, di tengah jalan, pemerintah memilih fokus ke mobil listrik karena lebih ramah lingkungan.
“Awalnya kita melakukan transisi energi secara bertahap. Namun ketika sudah berjalan, ditetapkan bahwa kita loncat ke BEV. Ini sudah ditetapkan ketika presiden sebelumnya,” ujar Rustam saat menyampaikan materi dalam forum diskusi yang digelar di Gondangdia, Jakarta Pusat.
Mobil hybrid. Foto: Istimewa
Kebijakan mengenai pemberian insentif hybrid tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 73 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil rendah emisi.
“Awalnya pemerintah sepakat menyamakan tarif PPnBM antara mobil BEV dengan hybrid, dalam hal ini PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), yakni sama-sama nol persen,” ungkapnya.
“Namun itu tidak mendorong percepatan BEV sebagaimana amanat Perpres 79/2023, sementara kita sadari tren global mengarah ke BEV. Sehingga pada waktu itu disepakati antar kementerian bahwa memang perlu ada gap antara BEV dengan hybrid,” tambahnya.
Maka, dengan begitu, mobil PHEV dikenakan PPnBM mulai dari lima persen. Besarannya tergantung kapasitas mesin dan emisi karbon yang dihasilkan.
Keberpihakan ‘berlebih’ terhadap mobil hybrid juga membuat pasar mobil listrik bergerak lambat. Bahkan, dia Rustam merasa, pemainnya ketika itu hanya itu-itu saja, yakni Hyundai dan Wuling.
“Sementara untuk mengundang pemain lainnya agak berat karena perbandingan antara mobil konvensional dengan mobil listrik hampir 150 persen. Apabila ditambah biaya masuk, kala itu 50 persen, ditambah PPnBM 15 persen, tidak mungkin mereka masuk ke Indonesia dalam rangka tes pasar,” tuturnya.
Rustam menjelaskan, pemerintah melalui Presiden Jokowi sejak awal memang berniat ‘lompat’ langsung dari ICE ke BEV. Sehingga tak melalui perantara PHEV lebih dulu. Sebab, mereka ingin, transisinya bergerak lebih cepat.
“Pemerintah saya rasa telah memberikan solusi cerdas yaitu dengan memberikan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM BEV impor asalkan berkomitmen untuk produksi lokal melalui Peraturan BKPM No.6/2023,” kata dia.
(sfn/sfn)
-
Soal Kasus Tom Lembong, Andi Sinulingga: Siapapun Menterinya Tak Berani Impor Tanpa Persetujuan Presiden
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Tom Lembong terus menggelinding. Setelah mantan Menteri Perdagangan itu menyebut apa yang ia lakukan sepengetahuan prsiden.
Tom diketahui menjabat Menteri Perdagangan pada 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Di masa jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Hal itu kini jadi sorotan. Nama Jokowi pun ikut terseret.
Politisi Senior Andi Sinulingga menyebut impor memang tidak berani dilakukan menteri tanpa persetuuan presiden. Siapapun menterinya.
“Siapapun Menterinya, tak akan berani putuskan impor tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden,” kata Andi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (22/11/2024).
Adapun pengakuan Tom itu disampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Praperadailan di Pengadilan Negeri Jakarta. Pada Kamis (21/11).
“Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah presiden sebagai koordinator dalam institusi, termasuk ketika saya menjabat sebagai menteri perdagangan,” kata Tom.
Selama menjabat, Tom mengaku selalu berkonsultasi dengan Jokowi. Termasuk dalam impor gula yang belakangan membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya berkonsultasi dengan beliau, informal, dan formal, termasuk mengenai impor,” terangnya.
(Arya/Fajar) -
M Qodari Bocorkan Ini yang Akan Terjadi Jika Kader PDIP Menang Pilkada Jakarta dan Jateng
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari menyebut bahwa Pilkada 2024, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng), memiliki peran strategis sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029.
Menurutnya, siapa pun yang menang di dua wilayah ini berpotensi besar menjadi calon Presiden mendatang.
“Kalau mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies atau Anies dan Pramono,” ujar Qodari dikutip dari unggahan akun Instagram @totalpolitikcom (22/11/2024).
Di sisi lain, kata Qodari, saat ini Megawati dan PDIP sedang mencari sosok yang bisa dijadikan jagoan pada Pilpres 2029 mendatang.
“Bagi PDIP, bagi ibu Mega, beliau mengatakan sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya,” sebutnya.
Qodari menilai, jagoan yang diincar PDIP sejatinya ada di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).
“Dan itu jagonya ada dua, pertama ini di Jakarta yang kedua di Jateng,” Qodari menuturkan.
Dengan posisi Jakarta sebagai pusat perhatian nasional dan Jateng sebagai basis kuat PDIP, hasil Pilkada 2024 diyakini akan memberi gambaran awal tentang peta politik menuju Pilpres 2029.
“Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jateng, track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya,” tambahnya.
Ia kemudian menarik contoh, Jokowi sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu naik ke level Presiden. Begitupun Anies Baswedan berasal dari Jakarta meskipun pada akhirnya kalah.
“Saya gak ngomong menang kalah yah di Pilpres, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon Presiden 2029 yang akan datang,” Qodari menerangkan.
-
OTT KPK, Antara Benci dan Rindu
OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.
OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.
Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.
OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.
Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.
Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.
Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.
KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.
Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.
Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.
Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.
Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.
Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….
Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.
OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?
OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.
OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.
Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.
OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.
Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.
Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.
Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.
KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.
Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.
Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.
Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.
Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.
Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….
Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.
OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)