Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Mediasi Pertama Gugatan Rp 5.246 T Habib Rizieq dkk ke Jokowi Buntu

    Mediasi Pertama Gugatan Rp 5.246 T Habib Rizieq dkk ke Jokowi Buntu

    Jakarta –

    Mediasi pertama gugatan perdata Rp 5.246,75 triliun yang diajukan Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk melawan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah digelar. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut.

    Mediasi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024). Mediator nonhakim yang memimpin mediasi itu adalah Jaury Hukom.

    Pihak Habib Rizieq dkk selaku penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya. Jokowi selaku tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya.

    Mediasi berlangsung tertutup dan belum menemukan kesepakatan bersama. Mediasi akan dilanjutkan pada Selasa (3/12).

    “Belum (ada kesepakatan), karena kan ini mediasi hari pertama. Para pihak hadir diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, selanjutnya ada mediasi kedua pada tanggal 3 Desember,” kata mediator nonhakim, Jaury Hukom, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Jaury mengatakan kuasa Habib Rizieq dkk dan Jokowi menyebut kliennya akan hadir. Dia mengatakan mediasi akan dilakukan selama 1 bulan.

    Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab bersama enam orang lainnya melayangkan gugatan perdata ke Jokowi. Dalam salah satu petitum gugatannya, pihak penggugat menuntut Jokowi selaku tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.246,75 triliun. Dari mana kalkulasi angka itu muncul?

    “Kalkulasinya dari utang luar negeri Indonesia sejak beliau menjabat yang diduga menimbulkan kerugian sebesar itu,” kata pengacara HRS, Aziz Yanuar, saat dihubungi, Jumat (4/10).

    “Gugatannya perihal dugaan kebohongan dengan menggunakan instrumen ketatanegaraan,” kata Aziz.

    Total ada tujuh orang yang menjadi penggugat dalam gugatan perdata tersebut. Selain HRS, ada Munarman yang masuk sebagai salah satu penggugat. Berikut ini nama-namanya:

    Habib Rizieq Shihab
    Mayjen TNI (Purn) Soenarko
    Eko Santjojo
    Edy Mulyadi
    M Mursalim R
    Marwan Batubara
    Munarman

    Berikut ini petitum gugatan HRS dkk ke Jokowi:

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
    2. Menyatakan tergugat (Joko Widodo) telah melakukan perbuatan melanggar hukum
    3. Menghukum tergugat (Joko Widodo) membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara.

    (mib/haf)

  • Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dirinya sempat mengusulkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal tersebut disampaikan JK saat menceritakan diskusinya dengan Jokowi terkait kriteria pendamping dalam kontestasi tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung dua jam.

    “Pak Mahfud hampir sama kariernya dengan saya. Jadi menteri, Menko (Menteri Koordinator), tapi Tuhan belum memberikan rezeki untuk menjadi wapres,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    JK menyebut, diskusi berlangsung selama dua jam di kantornya pada 2019. Dalam diskusi tersebut, Jokowi menyampaikan kriteria cawapres yang dibutuhkan, yakni sosok yang pintar, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang bersih.  

    “Saya bilang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, orang NU, kariernya baik, dan tidak tercela,” kata JK.  

    Menurut JK, usulan tersebut sempat disepakati oleh Jokowi. Bahkan, mereka sempat berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Namun, keputusan itu ternyata berubah.  

    “Kenapa berubah? Tadi kami sudah berjabat tangan, dua jam bicara dan setuju. Saya kira Pak Mahfud juga sudah dipanggil. Tapi ternyata yang dipilih adalah Pak Kyai Ma’ruf Amin,” jelasnya.  

    Perubahan itu, menurut JK, menunjukkan dinamika dalam pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Meski demikian, JK tidak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.  

  • Harga Jual Tekstil Naik 21,6 Persen Jika PPN 12 Persen, Stevan Antonio: Plisss Bantu Tolak PPN 12 Persen Ini

    Harga Jual Tekstil Naik 21,6 Persen Jika PPN 12 Persen, Stevan Antonio: Plisss Bantu Tolak PPN 12 Persen Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen 2025 mendatang menuai protes. Jika PPN naik, diprediksi membuat barang-barang naik.

    Untuk tekstil sendiri, diprediksi akan naik 21,6 persen di tingkat konsumen. Jika rencana itu diberlakukan.

    Pegiat Media Sosial Stevan Antonio menyerukan penolakan akan aturan itu. Agar rencana tersebut tidak jadi diberlakukan.

    “Pliisss Bantu TOLAK PPN 12% ini. Biar sampe didenger Presiden @prabowo,” kata Stevan dikutip dari unggahannya di X, Selasa (26/11/2024).

    Ia megaku telah menduga kenaikan barang-barang akan terjadi. Jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Apa gue bilang kemaren! Realitanya minimal sampe ke Konsumen bakalan naiknya 20-25%,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen sebelumnya telah diabaikan dampaknya. Karena dianggap hanya 1 persen.

    “Mana Buzzer-Buzzer Jokowi yang dari kemaren Mengecilkan dampak kenaikan cuma di 1% dan 9%! Keterlaluan Kalian ngebelain Jokowi sampe membuat Pembodohan Publik,” ucapnya.

    Padahal menurutnya, kenaikan PPN bukan hal yang biasa. Efeknya berpengaruh pada hal lain.

    “Dampak PPN kali ini Massive Gaeesss/ Terutama nanti efek Dominonya menyebabkan bertambah turunnya Daya Beli Masyarakat,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menuebut harapan Jokowi mempertahankan dinastinya hanya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut). Di tempat lain akan tumbang.

    Di Sumut, Jokowi mendukung menantunya, Bobby Nasution. Bobby melawan Edy Rahmayadi yang diusung PDIP.

    “Dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan di situ ada pak Bobby Nasution yang adalah menantu dia,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia karena Presiden ke-7 itu tidak bisa memastikan kemenangannya di tempat lain. Seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Jokowi diketahui mendukung calon di tiga daerah itu. Bahkan aktif ikut berkampanye.

    Ia mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah, dan Khafifah di Jawa Timur.

    “Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama, tentu mungkin kalau dia enggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Rocky, melalui kemenangan Bobby di Sumut, memungkinkan Jokowi percaya dinasti politikya masih bekerja.

    “Jadi kalau Jokowi mengancam supaya (Sekjen PDIP) Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya Pak Jokowi ini sudah kalang kabut atau sudah frustrasi,” terangnya.

    Tapi jika Bobby kalah di Sumut, maka dinasti Jokowi akan keok.

    Kalau kita baca secara psikologi, memang kalau Bobby itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok,” pungkas Rocky.
    (Arya/Fajar)

  • Lokasi TPS Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Pilkada Serentak 2024

    Lokasi TPS Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024. Semua masyarakat pun dihimbau menggunakan hak pilihnya.

    Pemerintah juga telah menetapkan Pilkada serentak sebagai hari libur nasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 21 November 2024.

    Adapun Presiden dan Wakil Presiden RI juga akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak ini.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, atau dekat kediaman pribadi.

    “Rencananya di Bojong Koneng, sesuai alamat KTP beliau,” ujar Hasan melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (25/11) dikutip dari Antara.

    Sementara itu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mencoblos pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Solo, Jawa Tengah.

    Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara mengatakan nama Gibran terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 18 Manahan, Solo.

    Kemudian Joko Widodo juga terdaftar dalam DPT Solo, di mana lokasi TPS-nya berbeda dengan Gibran.

    Presiden RI ke-7 tersebut akan melakukan pencoblosan di TPS 12 di Sumber.

    “Kalau Pak Jokowi di TPS 12 di Sumber,” kata Arya.

    Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas, dikatakannya, tidak ada yang berbeda. Meski demikian, menurut dia untuk pengamanan akan sedikit berbeda.

    “Untuk TPS-TPS itu dari kami perlakuannya sama dengan TPS lain, mungkin dari kepolisian akan ditambah jumlah personel,” katanya.

    Arya juga memperoleh informasi bahwa calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 02 Ahmad Luthfi disebutkan akan mencoblos di Kota Solo.

    “Pak Luthfi di TPS 1 Sumber. Namun data belum masuk di kami, karena Pak Luthfi tidak terdaftar di DPT Surakarta, pindah pemilih juga tidak ada datanya,” katanya.

    Oleh karena itu, dikatakannya, Ahmad Luthfi bisa menggunakan hak pilih berbekal KTP Surakarta.

    “Masuk ke pemilih DPK (daftar pemilih khusus), waktu pencoblosan dilayani jam 12.00-13.00 WIB,” katanya.

  • Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah Bahas Pilkada Aman dan Damai

    Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah Bahas Pilkada Aman dan Damai

    Liputan6.com, Solo – Sejumlah kiai khos Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah mengunjungi kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada Senin (25/11/2024). Silaturahmi antara mantan Wali Kota Solo dengan para ulama itu untuk membicarakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Tengah berlangsung dengan damai dan aman.

    Sejumlah mobil yang ditumpangi para kiai mulai berdatangan ke kediaman pribadi Jokowi yang berlamat di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo sekitar pukul 10.45 WIB. Adapun kiai khos NU yang ikut dalam pertemuan itu di antaranya KH Said Asrori yang juta Katib Aam PBNU, KH Anwar Iskandar yang menjabat Ketua Umum MUI Pusat dan Wakil Rais Aam PBNU, KH Ubaidillah Shodaqoh Rais Syuriah PWNU Jawa tengah, KH Wahib Mahfud dan lainnya.

    Selanjutnya kiai-kiai khos NU itu pun melakukan pertemuan secara tertutup di ruang tamu kediaman pribadi Jokowi. Dalam pertemuan itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu memakai kemeja lengan putih yang dipadu dengan celana panjang hitam dan sepatu hitam. Pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah kiai khos Jawa Tengah itu berlangsung hampir satu jam.

    Usai pertemuan, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaska bahwa silaturahmi ini penting mengingat peran Jokowi sebagai figur berpengaruh di masyarakat. Ia berharap pengaruh dari mantan Presiden Joko Widodo dapat memastikan Pilkada berlangsung aman dan lancar. 

    “Kita meminta kepada seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh memohon dan membantu supaya pilkada ini tetap aman, lancar tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Jadi masyarakat tetap damai dan pembangunan ini terus bisa berjalan dengan baik,” ujar dia yang didampingi Jokowi di depan kediaman, Senin (25/11/2024).

  • Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Mengintip Profil Paslon Pilgub Sulawesi Selatan 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Profil Andi Sudirman Sulaiman

    Andi Sudirman Sulaiman merupakan seorang pria kelahiran 25 September 1983 di Bakunge. Pria berusia 41 tahun itu telah dikenal oleh publik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022-2023.

    Andi sebelumnya merupakan Wakil Gubernur dan menjabat sebagai Gubernur untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Dia juga diketahui sebagai adik dari Menteri Pertanian dua periode, Amran Sulaiman.

    Melansir dari Antara, karier politik Andi dimulai pada tahun 2018 sebagai Wakil Gubernur Sulsel. Kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel sehingga menjadikannya sebagai Gubernur termuda di Indonesia.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres 10/73 Mappesangka (1989-1995).
    SLTP Negeri 1 Lappariaja (1995-1998)
    SMU Negeri 1 Watampone (1998-2001).
    S1 – Universitas Hasanuddin (2001-2005).

    Riwayat Organisasi

    1. IKA Universitas Hasanuddin sebagai Dewas (2022-2026).

    2. KONI Sulawesi Selatan sebagai Dewan Pembina (2022-2026).

    3. MES Sulawesi Selatan sebagai Ketua Umum (2019-2022).

    4. BKPRMI sebagai Dewan Penasehat (2021-2023).

    5. SMAN 1 Watampone sebagai Ketua OSIS dan Pramuka (1999-2000).

    Profil Fatmawati Rusdi

    Fatmawati Rusdi merupakan seorang perempuan kelahiran 9 Mei 1980 di Pare-Pare. Sosoknya dikenal sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 untuk mendampingi Danny Pomanto.

    Saat ini Fatmawati diusung sebagai calon Wakil Gubernur oleh sejumlah parpol yang terdiri dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yaitu Partai Gerindra, NasDem, Golkar, PAN, PKS, Hanura, PSI, Demokrat, dan Partai Gelora.

    Sebelum berkarier dalam dunia politik, Fatmawati sempat bekerja secara profesional di sebuah sektor jasa pengiriman yaitu PT Banyumas Jawa Mandiri dan pernah menjabat sebagai Direktur.

    Perempuan berusia 44 tahun itu juga dikenal sebagai istri dari Rusdi Masse Mappasessu yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi NasDem periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 4 Benteng Kab. Sidenreng Rappang (1986-1992).
    SMPN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1992-1995).
    SMAN 1 Rappang Kab. Sidenreng Rappang (1995-1998).
    S1 – Universitas Jayabaya Jakarta (2010-2012).
    S2 – Universitas Jayabaya Jakarta (2015-2018).

    Riwayat Organisasi

    1. Tim Penggerak PKK Kab. Sidrap sebagai Ketua (2008-2018).

    2. Dharma Wanita Persatuan Kab. Sidrap sebagai Pembina (2008-2018).

    3. DPP Partai NasDem sebagai Wakil Bendahara (2009-2024).

    4. Kwartir Cabang Pramuka Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    5. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Makassar sebagai Ketua (2021-2024).

    6. Indonesian National Shipowners Association (INSA) sebagai Wakil Ketua Umum (2023-2028).

  • Muncul Surat Ajakan Prabowo Pilih RIDO, Rocky Gerung Nilai Tak Ngaruh: Pramono-Rano Terus Nanjak

    Muncul Surat Ajakan Prabowo Pilih RIDO, Rocky Gerung Nilai Tak Ngaruh: Pramono-Rano Terus Nanjak

    TRIBUNJAKARTA.COM – Muncul sebuah surat ajakan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada warga Jakarta untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). 

    Surat ajakan tersebut beredar di masa injury time jelang pencoblosan Pilkada Jakarta. 

    Lantas apakah surat ajakan dari sang presiden berpengaruh besar terhadap elektabilitas RIDO yang terus menurun?

    Pengamat politik, Rocky Gerung, melihat endorsement Prabowo Subianto di masa akhir Pilkada Jakarta tak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas RIDO.

    Ia memperkirakan tren elektabilitas RIDO dan Pramono-Rano sudah menunjukkan grafik yang stabil.

    “Artinya yang menaik pasti terus menaik, yang menurun pasti terus menurun,” katanya seperti dikutip dari Youtube Channel @RockyGerungOfficial_2024 yang tayang pada Senin (25/11/2024). 

    Rocky melanjutkan grafik Pramono-Rano dinilai memperlihatkan tren yang positif karena terus menanjak sebaliknya Ridwan Kamil-Suswono terus menurun. 

    “Jadi Pramono Anung stabil di dalam grafik menaik, dan Ridwan Kamil stabil dalam grafik menurun. Sekali dia menurun, maka dia akan terus menurun jadi stabilnya menurun gitu,” katanya. 

    Surat ajakan Prabowo

    Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto kepada warga Jakarta untuk memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    Di bagian atas surat itu terdapat tanda empat bintang emas dengan berlatar warna merah.

    Di bawahnya ditulis ‘Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto’.

    “Saudaraku, Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang, apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H M RIDWAN KAMIL-H SUSWONO [RIDO], adalah dua putera Indonesia yang terbaik,” kata Prabowo dalam surat tersebut, dilihat Senin (25/11/2024).

    “Mereka punya rekam jejak dalam kehidupan mereka yang begitu gemilang, yang sudah menunjukkan dan menghasilkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran besar untuk Rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    “Karena itu saya H Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA menghimbau, menganjurkandan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan untuk menggunakan kekuasaan, kedaulatan yang ada di tanganmu,” sambungnya.

    Jakarta lepas dari genggaman Jokowi

    Ketidakhadiran Jokowi di kampanye akbar cagub dan cawagub nomor urut 1 di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menandakan Jakarta akan dilepas.

    Meski kini memasuki masa tenang Pilkada, justru Jokowi lah yang kini tak tenang dan frustrasi. 

    Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik, Rocky Gerung,  seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Senin (25/11/2024). 

    “Dia (Jokowi) tidak hadir, tidak hadir itu artinya Jokowi tidak mendukung. Mengabaikan saja, cut loss aja kira-kira Jakarta. Konsekuensinya tentu bohir (pemilik modal) enggak akan turunkan uang kampanye atau kampanye akbar,” katanya. 

    Ditambah lagi, kemunculan Anies Baswedan yang langsung mengambil posisi mendukung Pram-Rano melawan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Jokowi di palagan Pilkada Jakarta. 

    Dukungan tambahan ini membuat elektabilitas Pram-Rano naik.

    Munculnya Anies jelas membuat Jokowi juga kini ketar ketir karena figur Anies Baswedan dinilai akan menjadi batu sandungan yang sangat besar untuk anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju ke Pilpres 2029 mendatang. 

    Selain itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Koalisi yang mengusung pasangan RIDO juga terlihat tak total. 

    “Tak satupun gairah dari KIM Plus ini untuk mendukung Ridwan Kamil, tak terlihat antusiasme dari jurkam-jurkam untuk menghadapi persaingan dengan Pram-Rano,” katanya. 

    Rocky pun menilai pertarungan merebut Jakarta akan dimenangkan pasangan Pramono-Rano.

    “Kita bisa lihat nanti tanggal 27 itu ya mungkin sudah pasti menang. Bahkan menangnya akan nembus 50 persen karena gairah itu tidak tertahankan kemampuan kita untuk melihat Jakarta kembali dipimpin oleh PDIP,” jelasnya. 

    “Dan itu artinya sinyal Jokowi itu dibuat tak berdaya di Jakarta. Nah, kalau tak berdaya di Jakarta ke mana dia akan mencari daya? Ya pasti ke Jawa Tengah,” katanya.

    Namun, pindahnya fokus Jokowi ke Pilkada Jawa Tengah justru akan menjadi blunder. 

    Sebab, kata Rocky, suasana perlawanan terhadap Jokowi akan terbawa dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

    “Isu tentang oligarki itu tinggi sekali,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    GELORA.CO – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan dugaan kasus Formula.

    Semar menilai, pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan saat itu kasus hukum tersebut bergulir. Sehingga menurutnya sangat tidak tepat kalau disebut kriminalisasi.

    “Sedangkan sampai saat ini tidak ada status tersangka Anies, justru waktu itu yang beredar infonya sebelum pecah kongsi dengan Jokowi kalau kuat dugaan Hasto lah sebagai sekjen PDI Perjuangan yang ingin paksakan Anies menjadi tersangka agar dapat memuluskan langkah Ganjar,” kata Semar dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.

    Menurut Semar, Jokowi sudah purna terhadap kepentingan dirinya karena sudah dua periode menjadi Presiden pada saat itu. Sehingga tuduhan mengganjal seseorang melalui proses hukum sangat tidak beralasan. 

    “Secara logika, Jokowi sudah tidak lagi punya kepentingan politik apapun terhadap Anies Baswedan karena sudah tidak ada lagi kontestasi yang memungkinkan Jokowi berhadapan dengan Anies, ya yang paling masuk akal adalah kepentingan PDI Perjuangan dipaksa masuk melalui Jokowi yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut,” tambahnya. 

    Ia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Jokowi lengser Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun. 

    “Jika Jokowi sebagai Presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada tentu sangat mudah sekali dilakukan percepatan dalam prosesnya tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan,” ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

     

    Semar mengingatkan agar Hasto kedepan lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah menyudutkan siapapun yang secara politik sudah tidak sejalan denganya. Ia meminta lebih baik fokus pada kasus hukum yang cukup banyak menjeratnya antara lain kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan.

    “Hasto jangan norak dalam berpolitik, ketika tidak sesuai kepentingannya langsung mendiskreditkan dan dikambinghitamkan tanpa dasar yang jelas, lagipula kalau memang gentle ya tanggung jawab lah dengan apa yang diperbuat bukannya lari atau menangis dihadapan publik minta dikasihani dan kita masih ingat ketika Hasto sembunyi di PTIK saat ingin ditangkap penyidik KPK yang diduga kuat dia dilindungi orang kuat sehingga berhasil lolos,” tambahnya. 

    Ia juga heran dengan menuver PDI Perjuangan saat ini dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang menggandeng Anies untuk memenangkan kadernya padahal selama ini selalu bersebrangan. Dia juga menyebut di pilkada Jakarta ini terkesan menyembunyikan simbol partai. Menurutnya, itu agar tidak menggerus suara.

    “Tapi justru akan menggerus suara namun rakyat sudah pintar dan pasti tahu kalau Pram-Doel keduanya kader PDIP tulen yang tentu menjadi petugas partai,” tambah Semar. 

    Semar juga mengkritik pernyataan Hasto lainya yang menyinggung keterlibatan salah satu aparat hukum dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya ini juga tidak memiliki bukti dan dasar apapun dalam pernyataannya. 

    “Tudingan Hasto ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kontestasi politik kekuasaan sungguh tidak berdasar dan cenderung hanya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kalau merasa ada bukti ya laporkan saja tidak usah berisik di luar yang hanya buat kegaduhan saja, justru selama 10 tahun ini Hasto dan juga partai nya didukung institusi yang memiliki kekuatan besar yang bantu semua kepentingan partai beserta para petingginya,” pungkasnya.

  • Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai lengser dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sayangnya, sorotan masyarakat tersebut lebih kepada kritik bukan pujian.

    Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengaku tidak habis pikir dengan langkah politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memilih jalan bertentangan dengan PDI Perjuangan.

    Dia berbicara demikian dalam diskusi yang digelar Imparsial berjudul Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

    “Enggak pernah saya melihat seseorang yang dibesarkan dalam sebuah parpol kemudian begitu berpisah dengan parpol itu, kemudian langsung mengambil garis yang bukan hanya berseberangan, tetapi bermusuhan,” kata Ikrar, Senin.

    Dia menyebutkan Jokowi sejak menjadi kandidat di Solo, Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode selalu diusung PDIP.

    Namun, kata Ikrar, Jokowi malah mendukung kandidat berbeda dengan PDIP pas pilkada serentak 2024 atau setelah tidak menjabat Presiden RI.

    Dia melanjutkan upaya mendukung kandidat berbeda dengan PDIP tampak menjadi langkah Jokowi menghancurkan partai yang membawa pria kelahiran Solo itu menjadi Presiden ketujuh RI itu.

    “Seperti ada yang bilang, pembunuh yang tidak berperasaan,” ujar ikrar.

    Ikrar merasa heran dengan upaya Jokowi menghancurkan PDIP, padahal parpol berkelir merah bersama-sama memenangkan kontestasi politik.

    Seharusnya, kata dia, Jokowi punya kebersamaan untuk memenangkan kandidat yang diusung PDIP pada pilkada serentak 2024.