Tag: joko widodo

  • Infografis 5 Provinsi Potensi Kerawanan Tinggi Saat Pilkada 2024 dan Lokasi TPS Prabowo, Gibran, Megawati Serta Jokowi – Page 3

    Infografis 5 Provinsi Potensi Kerawanan Tinggi Saat Pilkada 2024 dan Lokasi TPS Prabowo, Gibran, Megawati Serta Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pesta demokrasi di Indonesia kembali berlangsung pada hari ini, Rabu 27 November 2024. Ada sekitar 203,6 juta warga Indonesia yang mempunyai hak pilih di Pilkada 2024.

    Sejak pagi hingga siang nanti, mereka berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) di pilkada serentak 2024. Mereka akan memilih para calon kepala daerah untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Menjelang pilkada serentak, ada 3 kategori tingkat kerawanan di daerah. Peta kerawanan daerah itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu 20 November 2024.

    Menurut Bima Arya, daerah-daerah tersebut, mulai dari kota hingga provinsi, dikelompokkan dalam golongan rawan rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas berbagai indikator atau variabel.

    “Jadi bukan saja soal netralitas, tapi banyak hal,” kata Bima Arya.

    Bima Arya menjelaskan variabel yang dimaksud. Terdiri dari pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan, hubungan relasi kekerabatan, isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), isu sensitif, hingga isu yang sifatnya dinamis.

    Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tercatat ada 5 provinsi masuk kategori rawan tinggi. Sebanyak 21 provinsi termasuk rawan sedang dan 8 provinsi tergolong rawan rendah.

    Merujuk pemetaan Kemendagri, ada 5 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi menjelang Pilkada 2024. Di mana saja? Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga sejumlah mantan presiden, bakal mencoblos di mana? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Top 3 News: PDIP Tegaskan Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati – Page 3

    Top 3 News: PDIP Tegaskan Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa tersangka kasus judi online Komdigi Alwin Jabarti Kiemas bukan keluarga dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bukan juga kader dari partai berlambang kepala banteng itu. Itulah top 3 news hari ini.

    Hal tersebut seperti disampaikan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy. Dia menilai, kasus Alwin hanya untuk menjelekan citra PDIP, terutama di masa tenang jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    Oleh sebab itu, Ronny mengaku akan melaporkan akun media sosial yang sengaja menyebarkan hoaks yakni mengkaitkan Alwin adalah keponakan Megawati Soekarnoputri dan kader PDI Perjuangan.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru dalam waktu dekat.

    Mu’ti mengatakan gaji guru honorer akan naik Rp2 juta, sedangkan guru ASN naik 1 kali gaji pokok. Dia menyampaikan kenaikan gaji guru ini akan disampaikan Prabowo pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang akan digelar pada 28 November 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.

    Nantinya,menurut Mu’ti, Prabowo akan membuka dan memberikan pengarahan kepada para guru.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait surat edaran Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berisi ajakan pada warga Jakarta untuk memilih pasangan cagub-cawagub nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono beredar di media sosial pada masa tenang kampanye.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, ajakan Prabowo itu dilakukan dengan kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol). Muzani membantah bahwa edaran itu sengaja disebar selama masa tenang.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 26 November 2024:

    Sejumlah paslon, baik didukung PDIP maupun KIM plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi turun gunung

  • Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita politik sepanjang Selasa (26/11/2024) masih diwarnai dengan persiapan hari pencoblosan Pilkada 2024 yang akan digelar pada hari ini, Rabu (27/11/2024). Sejumlah tokoh menyuarakan agar Pilkada 2024 dapat tetap menjunjung tinggi netralitas dan dilaksanakan secara jujur dan adil.

    Berita lainnya datang dari Prabowo Subianto yang akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh, hingga pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Selasa (26/11/2024).

    Netraliltas Pilkada 2024 
    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG menegaskan, kualitas Pilkada 2024 sangat ditentukan oleh netralitas penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pejabat birokrasi hingga tingkat desa.

    Untuk itu, BG berharap, semua pihak menjaga prinsip netralitas Pilkada 2024 untuk memilih 37 pasangan gubernur/wakil gubernur, 93 wali kota/wakil wali kota dan 415 bupati/wakil bupati.

    Prabowo Subianto Bakal Beri Gelar Pahlawan Nasional 
    Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan gelar pahlawan nasional kepada para tokoh. Ada sebanyak 16 tokoh yang telah diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dari usulan 16 tokoh tersebut akan kembali diseleksi oleh Prabowo terkait siapa saja yang layak diberikan gelar pahlawan nasional, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Jokowi Akan Mencoblos di TPS 12 Banjarsari Solo
    Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama istri Iriana Jokowi akan mencoblos Pilkada 2024 di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (27/11/2024).

    Dari data DPT di TPS 12 Sumber, nama Jokowi berada di urutan nomor 217, dan Iriana di urutan nomor 199, yang beralamat di Jalan Kutai Utara RT 08/RW 07.

    Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR
    MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembangunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya apabila  dilakukan tanpa semangat kebangsaan.

    Puan Maharani Harap Pilkada 2024 Jurdil
    Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, akan mencoblos untuk Pilkada Jakarta 2024 di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Puan berharap Pilkada 2024 yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota berjalan dengan jujur dan adil (jurdil), aman dan lancar. Menurutnya, pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya.

  • Perbaikan Hukum Tak Bakal Terjadi Selama Jenderal Listyo Masih Jabat Kapolri

    Perbaikan Hukum Tak Bakal Terjadi Selama Jenderal Listyo Masih Jabat Kapolri

    GELORA.CO – Persoalan hukum dan politik di Indonesia belakangan mengalami kerusakan.

    Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus, perbaikan dari sisi hukum tidak bisa terjadi apabila Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih memegang jabatan Kapolri.

    “Mau bicara hukum? Kalau Kapolri-nya masih Listyo Sigit, sampai berbulu, nih, gelas enggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa berbulu enggak,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.

    Legislator Komisi II DPR RI itu juga menyatakan Jenderal Listyo turut andil dalam pengrusakan hukum dengan menggunakan institusi untuk pemenangan kandidat di Pilkada Serentak 2024.

    Deddy mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengganti Jenderal Listyo demi mewujudkan perbaikan hukum di Indonesia.

    “Kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolri-nya, tetapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, enggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum,” kata dia.

    Deddy menyebut, sisi politik juga mengalami kerusakan setelah pejabat sementara di beberapa daerah berpihak ke kandidat tertentu. 

    “Pj ini geraknya gila-gilaan. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada yang karena mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri,” ujarnya.

    Deddy mengatakan perbaikan dari sisi politik satu di antaranya bisa terjadi ketika Prabowo punya kemandirian dalam memimpin Indonesia.

    “Politik tadi. Kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, enggak ada, enggak usah ngomong politik,” katanya.

    Selain kemandirian Prabowo, kata Deddy, perbaikan dari sisi politik bisa terjadi ketika rakyat melakukan perlawanan dengan turun ke jalan terhadap kebijakan rezim yang negatif.

    Dia mencontohkan saat gerakan rakyat untuk menolak Revisi UU Pilkada yang hendak mengakali  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.

    “Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Kemarin Revisi Undang-Undang Pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan, gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota. Bubar jalan. Bubar jalan,” katanya.

    Tak hanya itu, Deddy juga mengungkapkan kemarahan melihat Prabowo Subianto diperlakukan tak pantas ketika Presiden RI itu diminta menyatakan dukungan ke kandidat tertentu di Solo untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng).

    “Saya pribadi, saya tersinggung. Ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo, untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan,” katanya. 

    Dia menilai langkah meminta Prabowo menyatakan dukungan ke paslon di Jateng masuk unsur penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Terlebih lagi, ada unsur paksaan dari ucapan sokongan.

     

    “Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tetapi lembaga kepresidenan, loh. Which is, enggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang Presiden bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kita ini, diinjak, Pak. Kan itu ini problemnya,” kata Deddy.

    Ditambahkan Deddy, Prabowo saat ini memang tampak tidak punya kuasa dalam menjabat Presiden RI. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe terhadap kekuasaan yang dipegang Ketum Gerindra itu. 

    “Pusakanya sebagai Presiden itu, karena Pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh, tuh,” pungkasnya.

  • Jokowi dan Iriana "Nyoblos" di TPS 12 Sumber Solo, Tak Ada Perlakuan Khusus
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 November 2024

    Jokowi dan Iriana "Nyoblos" di TPS 12 Sumber Solo, Tak Ada Perlakuan Khusus Regional 26 November 2024

    Jokowi dan Iriana “Nyoblos” di TPS 12 Sumber Solo, Tak Ada Perlakuan Khusus
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istri,
    Iriana
    , akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di TPS 12 Kelurahan Sumber, Banjarsari,
    Solo
    , Jawa Tengah, pada Rabu (27/11/2024).
    Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di
    TPS 12 Sumber
    ,
    Jokowi
    akan mendapatkan nomor urut 217, sementara Iriana akan mendapatkan nomor urut 199.
    Kendati demikian, tak ada perlakuan spesial di TPS 12 Sumber.
    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Sumber, Wisnu Tri Wiyanto, menyatakan bahwa semua persiapan untuk TPS 12 Sumber telah rampung.
    “Persiapan sudah cukup siap. DPT-nya di TPS 12 ada 515,” kata Wisnu saat ditemui di sela-sela persiapan TPS, Selasa (26/11/2024).
    Wisnu menambahkan bahwa tidak ada perlakuan khusus saat Jokowi dan Iriana menggunakan hak pilihnya.
    “Sama untuk perlakuannya semuanya sama. Tapi untuk perlakuan keamanan tetap sama dengan keamanan Bapak (Jokowi). Bapak membaur dengan warga saat mencoblos,” ungkapnya.
    Terkait waktu kedatangan Jokowi dan Iriana ke TPS 12 Sumber, Wisnu mengaku tidak mengetahui pasti.
    “Belum tahu (Jokowi mencoblos). Karena kita tidak bisa menentukan jadwal jamnya karena beliau sendiri punya kesibukan sendiri. Untuk datang ke TPS-nya nanti beliau jam berapa kami ngikut saja,” jelasnya.
    Wisnu juga menjelaskan bahwa dalam surat undangan telah dicantumkan waktu kedatangan masyarakat ke TPS untuk mencoblos.
    Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrean panjang saat pencoblosan berlangsung.
    “Untuk warga kita petakan per jam. Misal dari RT 001 kita bagi jam 7-8, RT 002 jam 8-9 seperti itu. Undangan sudah kita cantumkan waktunya,” ungkap Wisnu.
    Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan di Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (22/11/2024), Jokowi mengonfirmasi bahwa ia akan menggunakan hak pilihnya di Solo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sedih Lihat Kondisi Bangsa, Budayawan Salahkan Jokowi

    Sedih Lihat Kondisi Bangsa, Budayawan Salahkan Jokowi

    GELORA.CO – Budayawan Eros Djarot merasa sedih dengan kondisi bangsa saat ini yang dinilainya sudah rusak secara peradaban.

    Menurutnya, kondisi bangsa sepeninggal Jokowi dari kursi presiden, justru timbul berbagai persoalan yang terus menerus menggerus roda kehidupan bangsa.

    “Ini memang yang paling luar biasa saya sedih, bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa,” kata Eros dalam paparannya dalam seminar bertajuk ‘Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa dan Akibat Hukumnya’ yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024)..

    Menurut Eros, jika Indonesia mengalami kebangkrutan ekonomi, hal itu masih bisa diperbaiki. Tetapi jika sudah peradaban yang rusak, sulit diperbaiki oleh pemerintah.

    “Jadi maksud saya, saya punya rumusan yang saya akan rubah, resah, rusuh, revolusi. Sebab tanpa itu saya gak lihat ada pemecahannya,” tutur dia melanjutkan.

    Eros mengatakan bahwa butuh keberanian rakyat untuk bergerak menghentikan kerusakan peradaban ini.”Kalau rakyat itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini, dengan pendekatan kebudayaannya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat, Raja yang baru mau jadi Bayang-Bayang Raja yang lama. Nah ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak,” pungkasnya.

  • Yang Nulis Sakit Jiwa, Enggak Jelas Pikirannya

    Yang Nulis Sakit Jiwa, Enggak Jelas Pikirannya

    GELORA.CO –  Pakar telematika Roy Suryo menyebut akun media sosial Fufufafa memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Roy Suryo dalam diskusi bertajuk “Apakah Gibran dapat Dimakzulkan dan Jokowi diadili?”

    Diskusi itu digelar oleh ASA Indonesia dan Komite Pemantau Legislatif Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dalam paparannya Roy Suryo menuding bahwa beberapa unggahan yang ditulis akun Fufufafa itu terindikasi sebagai gangguan jiwa dan menyerang sejumlah tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto.

    “Orang yang menulis seperti ini, orang yang sakit jiwa. Tidak jelas ini pikirannya,” ujar Roy.

    Unggahan akun tersebut, menurut Roy, menghina Prabowo secara personal, termasuk mencemooh kegagalannya menjadi presiden, menyinggung agama, perceraian, dan isu mengenai anak. 

    Selain itu, akun tersebut juga diduga melecehkan sejumlah tokoh lainnya, seperti Habiburokhman, Fadli Zon, Titiek Soeharto, Didit Prabowo, hingga Anies Baswedan.

    Roy menambahkan, akun tersebut diduga memiliki keterhubungan dengan nomor telepon Gibran.

    Maka itu, ia meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti. 

    Menurut Roy Suryo, pengusutan dapat dilakukan dengan mudah karena server yang digunakan oleh akun Fufufafa berada di Indonesia.

    “Gampang sebenarnya mengusut si Fufufafa itu karena servernya ada di Indonesia,” tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

    Diketahui beberapa waktu lalu akun Fufufafa sempat viral lantaran banyak dikaitkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    Namun belakangan manan Wali Kota Solo itu membantah dirinya sebagai pemilik akun tersebut.

    Roy Suryo sendiri sebelumnya pernah diadukan ke Bareskrim Polri terkait tudingan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufufafa.

    Pihak pelapor adalah Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budianto.

    Dalam laporannya Budianto meminta kepada Roy Suryo untuk membuktikan tudingannya tersebut dalam kurun waktu 1×24 jam.

    “Saya minta dibuktikan 1×24 jam apa saja buktinya sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah dan gelisah,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

    Budianto menilai Roy Suryo telah membuat keonaran di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

    Pelapor juga memandang ada unsur kesengajaan mengganggu proses pelantikan Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden terpilih.

    “Harusnya Pak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58 persen,” jelasnya.

    Budianto menyayangkan sikap Roy Suryo tersebut.

    Dalam aduannya itu, Budianto menduga Roy Suryo telah melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE terkait penyebaran berita bohong.

    Sebelumnya, Roy Suryo berkeyakinan 99,9 persen bahwa Gibran merupakan pemilik akun fufufafa.

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun fufufafa itu load and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo atau pun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews.com, Rabu (18/9/2024).

    Roy Suryo menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan pertama yakni socio technical, dirinya mengamati pada cara menulis di akun fufufafa, yang beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari.

    Diketahui Chili Pari merupakan usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Roy juga mengatakan keberkaitan fufufafa dengan akun-akun disebut-sebut milik Gibran serta Kaesang Pangarep.

    Diketahui dalam gambar tangkapan layar yang diunggah menunjukkan akun fufufafa menulis ID Raka Gnarly dengan username Twitter @rkgbrn.

  • Viral Raffi Ahmad Unggah Surat Dukungan Prabowo ke RK-Suswono: Pakar Kritik, Gerindra Klarifikasi

    Viral Raffi Ahmad Unggah Surat Dukungan Prabowo ke RK-Suswono: Pakar Kritik, Gerindra Klarifikasi

    GELORA.CO  – Raffi Ahmad menjadi sorotan publik setelah mengunggah surat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Surat tersebut kini viral di media sosial dan menjadi trending topic di platform X (Twitter).

    Surat dukungan itu menampilkan gambar pangkat jenderal bintang empat di bagian atas, diikuti dengan tanda tangan Prabowo.

    Namun, surat tersebut tidak memiliki kop surat kenegaraan atau atribusi resmi Prabowo sebagai Presiden RI.

    Selain itu, tidak ada keterangan mengenai kapan surat itu dibuat.

    Banyak yang mempersoalkan karena surat ini viral setelah masa tenang Pilkada yang berlangsung dari 24 hingga 26 November.

    Berdasarkan penelusuran, unggahan surat tersebut tidak dapat ditemukan lagi di akun Instagram Raffi Ahmad.

    Meski demikian, tangkapan layar dari unggahan tersebut telah menyebar luas di media sosial.

    Raffi bukanlah satu-satunya yang mengunggah surat tersebut.

    Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Arief Rosyid, juga turut membagikan surat itu.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh Prabowo, ia mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin yang baik.

    Ia menekankan bahwa memilih pemimpin di Jakarta adalah langkah penting untuk masa depan Indonesia.

    Prabowo juga mengimbau agar rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan pasangan nomor urut 1, “Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu,” ungkapnya dalam surat tersebut.

    Isi Surat

    Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

    Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu, 27 November 2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik, pilihan saudara sekalian Insya Allah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan Bangsa Indonesia.

    Saudaraku Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang, apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia. 

    Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H. M. RIDWAN KAMIL – H. SUSWONO [RID0), adalah dua putera Indonesia yang terbaik. 

    Mereka punya rekam jejak dalam kehidupan mereka yang begitu gemilang, yang sudah menunjukkan dan menghasilkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran besar untuk Rakyat Indonesia. 

    Karena itu saya H.Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA menghimbau,menganjurkan dan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan untuk menggunakan kekuasaan, kedaulatan yang ada di tanganmu. 

    Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu), H. M. RIDWAN KAMIL – H. SUSWONO [RID0] sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. 

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

    Jenderal TNI [Purn) H. Prabowo Subianto.

    Klarifikasi Sekjen Gerindra

    Terkait beredarnya surat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Muzani buka suara.

    Muzani membenarkan, Prabowo mengajak masyarakat untuk mendukung Ridwan-Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

    “Iya itu suratnya jelas,” ujar Muzani saat ditemui wartawan di Gedung MPR RI, Selasa (26/11/2024) dikutip dari Kompas.

    Namun, ia membantah dukungan Prabowo tersebut dilakukan dengan kapasitasnya sebagai presiden.

    Menurutnya, dukungan dan ajakan tersebut disampaikan Prabowo dengan kapasitasnya sebagai pimpinan partai. 

    “Itu surat cukup jelas dan tegas dalam kedudukan beliau sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra begitu,” kata Muzani.

    Ia lantas menampik bahwa surat tersebut baru diterbitkan pada masa tenang Pilkada serentak 2024 yakni 24-26 November 2024.

    Muzani menyebut bahwa surat ini telah dikeluarkan beberapa hari sebelum masa tenang.

    Tuai kritik

    Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkritisi dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Dukungan tersebut disampaikan melalui sebuah surat yang saat ini ramai beredar di media sosial.

    Bivitri menganggap, dukungan Prabowo menunjukan sikap tak malu-malu sebagai seorang presiden.

    “Dan kemudian setelah itu sampai ada yang sudah merender ya suratnya. Surat, bayangkan sudah enggak malu-malu bahkan untuk keluarkan surat resmi pake kop, walaupun kopnya bukan gambar garuda, tetapi nama,” kata Bivitri dalam diskusi bertajuk “Dapatkah Gibran Dimakzulkan dan Jokowi Diadili?” di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Bivitri menilai, sikap tersebut mengindikasikan adanya pertarungan kekuasaan yang besar dalam Pilkada 2024.

    “Tetapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertarungkan paling tidak sampai besok. Atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Bivitri menyampaikan bahwa langkah-langkah kekuasaan dalam mendukung pasangan calon tertentu dilakukan dengan perhitungan matang untuk menjaga stabilitas politik nasional.

    Bivitri pun mengatakan, seluruh aspek-aspek yang dikerjakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu upaya menjaga kestabilan politik nasional.

    “Tetapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kesabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang, kestabilan politik ini keliatan sekali mau dijaga dengan rapi,” imbuhnya

  • Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin optimistis cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mampu mendongkrak perolehan suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, dukungan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan sentimen positif terhadap suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

    “Iya nanti kita lihat aja. Tapi tentu ada pengaruhnya dan [suara RK-Suswono] ya naik dong,” katanya kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Sekadar informasi, Jokowi bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Kaizen Heritage 4.0 Kemayoran, Jakpus, pada Senin (18/11) malam.

    “Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak, rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil, karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak,” tandas Jokowi.

  • Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan di balik batalnya ia menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

    Dalam pernyataannya, Mahfud menyebutkan bahwa keputusan tersebut terkait dengan dinamika politik dan pertimbangan partai-partai pengusung.  

    Mahfud mengungkapkan bahwa awalnya Presiden Jokowi telah memutuskan dirinya sebagai cawapres. 

    “Saya dipanggil Pak Jokowi, dia bilang, ‘Saya sudah memutuskan Pak Mahfud.’ Tetapi menjelang putusan itu, partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai untuk memveto itu,” ujarnya, dalam YouTube, Selasa (26/11/2024).

    Meski begitu, Jokowi tetap meminta Mahfud untuk mendukungnya. “Tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya,” kata Mahfud menirukan pernyataan Jokowi saat itu.  

    Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kecewa atau dipermalukan dengan keputusan tersebut. Meskipun banyak orang menganggap dia telah dipermalukan.

     “Orang menganggap saya kecewa atau sedih, merasa dipermalukan. Tetapi saya biasa saja ketika diberitahu oleh Pak Jokowi,” jelasnya.  

    Ia juga mengakui sempat terkejut karena sebelumnya sudah diminta mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pakaian. Namun, Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menjadi cawapres. 

    “Mungkin saya agak kaget, tetapi tidak kecewa. Karena Bung Karno yang sedang jadi presiden saja bisa dijatuhkan, begitu pula dengan Pak Harto dan Gus Dur. Saya tidak kehilangan apa-apa,” tambahnya.