Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Penjara Ini Bakal Tampung Mary Jane Usai Dipulangkan ke Filipina

    Penjara Ini Bakal Tampung Mary Jane Usai Dipulangkan ke Filipina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap di mana terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan ditahan oleh pemerintah Filipina. 

    Yusril menyebut Mary Jane akan ditempatkan di penjara khusus wanita yang terletak di Mandaluyong, Filipina.

    “Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya. Di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan disimpan, ditaruh di situ,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (28/11/2024). 

    Yusril menyampaikan bahwa nasib Mary Jane kini telah diserahkan ke pemerintah Filipina setelah diserahkan pada Desember 2024 nanti. Namun, dia memastikan Indonesia tidak mencabut status terpidananya.

    Menurut Yusril, itu menjadi kewenangan pemerintaah Filipina. RI hanya memastikan upaya pemantauan terhadap nasib Mary Jane setelah dipulangkan ke negara asalnya. 

    “Mau dia ubah jadi seumur hidup, ya kewenangannya. Dia mau ubah jadi 20 tahun, kewenangannya juga. Jadi, kita enggak bisa lagi mempersoalkan, tapi, kita punya akses dan kita tahu apa yang terjadi dengan napi ini setelah kembali ke negaranya,” tuturnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010. 

    Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. 

    Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina. 

    Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

  • Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    Ingatkan Buku Paradoks Indonesia, Said Didu: Kami Menunggu Kebijakan Bapak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buku berjudul “Paradoks Indonesia” yang beredar dan diketahui ditulis oleh Prabowo Subianto kini jadi pembahasan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membuat kesimpulan terkait isi buku tersebut. Melalui cuitannya di media sosial X, mantan anggota DPR RI ini mengulasnya dengan singkat.

    “Kesimpulan buku Paradoks Indonesia yg ditulis oleh Bpk Presiden @prabowo adalah: 1) mengubah ekonomi yg dikuasai pemodal besar menjadi ekonomi untuk rakyat Indonesia, melaui kebijakan: (1) penerapan UUD 1945 pasal 33 semakin konsekwen, (2) BUMN dan koperasi multi pihak jadi ujung tombak ekonomi, dan (3) pertumbuhan ekonomi dobel digit dg investasi besar di pertania, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan dan industri strategis,” ulas Said Didu, dikutip dari unggahannya, Kamis (28/11/2024).

    “2) Demokrasi bisa dikuasai pemodal besar MENJADI demokrasi oleh dan untuk rakyat melalui kebijakan pelaksanaan demokrasi sesuai UUD 1945 berdasarkan musyawarah mufakat,” sambungnya.

    Said Didu pun menyampaikan harapannya terkait buku tersebut agar benar-benar dilaksanakan saat ini karena telah menjabat sebagai presiden. “Kami menunggu kebijakan Bpk Presiden @prabowo sesuai yg ditulis dalam buku tersebut,” tutupnya.

    Meski begitu, sejumlah warganet mengaku tidak yakin Prabowo bakal merealisasikan apa yang telah ditulisnya itu.

    Menurut netizen, presiden Prabowo tampak masih berada dalam bayang-bayang Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Nggk Yakin akan seperti itu, dan buku itu hny tuangan dr sebuah ide yg sangat berataa utk direalisasikan klo ngeliat kondisi posisi keadaan beliau saat ini, Ah sudahlah panjang klo dijabarkan 🤭,” tulis akun @Avo***

  • Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah di

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa BKSAP sebagai aktor diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) berupaya mengimbangi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh fokus besar terhadap isu internasional.

    “Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah dilantik),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peran diplomasi parlemen perlu beriringan dengan upaya-upaya kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah.

    “Kami karena second track perlu catch up perlu dekatan, jangan sampai yang sini (pemerintah) gigi lima, kita (BKSAP) gigi (satu), itu repot karena setiap kerja sama dan kesepakatan internasional perlu ada payung legislasinya, perlu ada dukungan support dari parlemennya,” ujarnya.

    “Renstra BKSAP lima tahun ke depan ada tiga kata kuncinya: berdaya, berdampak, dan berpengaruh,” ucapnya.

    Adapun saat ini, kata dia, pihaknya baru saja melangsungkan rapat pimpinan untuk membahas soal peluncuran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran yang penting sebab diperlukan pula payung legislasi atas jalinan kerja sama internasional.

    “Isu refugees tidak bisa ditangani oleh satu negara apalagi dengan adanya krisis Myanmar banyak sakali sekarang pengungsi itu datang ke daerah dekat Aceh, dan kita Indonesia sebagai negara belum signed itu convention on refugee,” kata Ravindra pada kesempatan yang sama.

    Dia menyebut sejumlah isu lain yang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kerja sama internasional adalah isu iklim, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen secara mandiri.

    “Kedua, perlu ada mekanisme pendanaan iklim yang lebih beragam, seperti karbon kredit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi kemarin kami ada beberapa agenda ke depannya, termasuk di UN (United Nations/PBB), termasuk terkait dengan isu-isu Palestina.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Politikus kelahiran Yogyakarta ini juga mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Menurut Hasto, Masinton juga menjadi simbol perlawanan terhadap Jokowi dan rakyat memberikan dukungan besar pada Pilkada Tapteng 2024. “Oleh karena itulah, secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di enam gubernur, sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan,” kata dia.

    Hasto kemudian memerinci daerah yang dimenangi PDIP pada pilkada serentak 2024, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Hasto kemudian mengungkapkan alasan PDIP bisa menang mutlak di Bumi Cenderawasih pada pilkada serentak 2024. “Jadi, mengapa PDIP banyak menang di Papua, karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memiliki respons dengan memenangkan PDIP,” kata Hasto.

    Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi Hasto menyampaikan keterangan. (fajar)

  • CEO Pizza Hut Buka-Bukaan Soal Dampak Kenaikan PPN 12%

    CEO Pizza Hut Buka-Bukaan Soal Dampak Kenaikan PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Pizza Hut Indonesia, Boy Lukito mengungkap bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikhawatirkan dapat berdampak kepada konsumen. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk mendorong bisnis lebih baik lagi ke depan.

    “Pastinya (berdampak) karena apa pun itu yang berdampak konsumen. Saya melihatnya sebagai tantangan. Tetapi karena masih berlangsung polemik itu, kami tunggu saja,” ungkap dia dalamRoad to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Consumer, Kamis (28/11/2024).

    Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang ada dalam UU HPP yang disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

    Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

    Boy memaparkan tantangan semacam ini pernah terjadi saat kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% beberapa waktu lalu. Namun, dirinya tetap optimis dapat melewati tantangan itu.

    “Tetapi, kami sudah lalui waktu PPN 10% ke 11%. Dalam 40 tahun ini sudah banyak (tantangan). dan kami yakin dapat melaluinya,” pungkas Boy.

    Sebagai informasi rencana kenaikan PPN mendapatkan penolakan dari kalangan baik ekonom maupun pengusaha. Dengan kenaikan ini, Indonesia akan menjadi segelintir negara dengan tarif PPN paling tinggi di ASEAN.

    Para ekonom dan pengusaha khawatir, kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi Covid-19.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, kenaikan PPN akan berdampak besar pada rantai pasok, serta kenaikan bahan baku dan biaya produksi.

    “Ujungnya akan terjadi kenaikan harga jasa/produk, yang melemahkan daya beli masyarakat, sehingga utilitas penjualan tidak optimal. Terlebih pada produk pangan yang sangat sensitif terhadap harga, masyarakat akan mengerem konsumsinya. Hal ini akan memperlambat laju konsumsi rumah tangga,” kata Adhi.

    Padahal, imbuh dia, konsumsi rumah tangga adalah penopang pertumbuhan ekonomi dengan berkontribusi sebesar 53,08% terhadap PDB nasional. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga saat ini sedang menunjukkan tren pelemahan.

    GAPMMI berharap pemerintah akan memilih langkah lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

    “Misal dengan menerapkan ekstensifikasi PPN yang masih berpotensi besar, dibandingkan menaikkan tarif,” paparnya.

    (dpu/dpu)

  • 8 PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi Nasional

    8 PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi Nasional

    PDI-P Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal DPP
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    mengeklaim calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDI-P berhasil menang di 14 provinsi pada
    Pilkada Serentak
    2024 berdasarkan hasil penghitungan suara versi internal.
    Provinsi itu meliputi Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.
    Hasto secara khusus menyoroti hasil Pilkada Serentak 2024 di kawasan Papua.
    “Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua sehingga mereka memiliki respon dengan memenangkan PDI-P,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Ia juga menyoroti hasil Pilkada Riau dan Pilkada Tebing Tinggi di mana untuk kali pertama, usungan PDI-P berhasil memenangkan pilkada.
    Hasto juga menyinggung hasil menggembirakan untuk PDI-P pada Pilkada Kabupaten Bekasi serta Pilkada Kabupaten Gunungkidul.
    Di Tapanuli Tengah, kader PDI-P Masinton Pasaribu juga diprediksi menang dari rivalnya. Hasto menganggap hal ini sebagai suatu kemajuan karena Masinton merupakan sosok yang vokal terhadap Joko Widodo.
    “Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika ‘kandang banteng’ dicoba diambil alih, yang terjadi justru ‘kandang banteng’ ini berkembang biak. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” kata Hasto.
    “Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk kita berhadapan dengan melawan mantan Kapolda yang ternyata juga, bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan,” ujar dia.
    Hasto menyebutkan, jumlah kemenangan kandidat usungan PDI-P meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya, yakni dari 6 menjadi 14 provinsi.
    “Kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andai Bertahan di Jabar, Kemenangan RK Sangat Besar, Warganet: Sayangnya Lebih Manut Apa Kata Mulyono

    Andai Bertahan di Jabar, Kemenangan RK Sangat Besar, Warganet: Sayangnya Lebih Manut Apa Kata Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dipastikan menang satu putaran. Itu setelah hasil perhitungan resmi KPU menunjukkan angka 50 persen lebih untuk pasangan yang diendorse langsung oleh Anies Baswedan itu.

    Berdasarkan hasil Real Count KPUD DKI Jakarta, yang telah mencapai 100 persen pada Kamis (28/11/2024) pagi, pasangan ini memperoleh 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Kemenangan ini melampaui ambang batas 50 persen plus satu suara, dengan selisih 2.943 suara, sehingga tidak diperlukan putaran kedua dalam pemilihan.

    Sementara itu, Ridwan Kamil harus menerima kekalahannya meski telah diendorse oleh Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi.

    Banyak publik yang menyayangkan keputusan Ridwan Kamil bertarung di Jakarta. Pasalnya, di kampung halamannya, Jawa Barat, berdasar hasil survei, RK hampir pasti menang untuk periode kedua.

    Hal itu juga jadi pembahasan hangat di media sosial. Salah satunya disampaikan pegiat media sosial bercentang biru, @BosPurwa di X.

    “Just as a reminder aja. Klo dulu @ridwankamil tabah dan sabar bertahan di Jabar, gak ikutan skema kongkalikong KIM Plus dengan skenario pilgub Jakarta tanpa lawan, maka hari ini sedang merayakan kemenangan terpilih kembali di Jabar,” kata @BosPurwa, sembari membagikan potongan gambar pemberitaan tentang elektabiltas RK di Jabar yang mencapai 55,1 persen.

    “Gak harus terbongkar rangkaian twit masa lalunya, dan gak terungkap cara berpikirnya tentang JANDA, gym di halte, dan Disneyland di Kep. Seribu😰,” tambah @BosPurwa dikutip Kamis (28/11/2024).

  • UEA Minat Bangun Kawasan Hilirisasi Bauksit hingga Data Center di RI

    UEA Minat Bangun Kawasan Hilirisasi Bauksit hingga Data Center di RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UAE). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyebut UEA dengan Indonesia telah sepakat melakukan kerjasama.

    Bahlil mengatakan salah kerjasama kedua negara tersebut di sektor hilirisasi, energi terbarukan, dan migas.

    “Jadi kemarin, saya ke UEA itu mendampingi Pak Presiden Prabowo dan saya sempat berdiskusi, menandatangani MOU dengan pemerintah UEA. Salah satu isinya itu adalah kerjasama terhadap energi baru-terbarukan, hilirisasi, dan migas,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, ditulis Kamis (28/11/2024).

    Bahlil menjelaskan UEA berminat bangun sebuah kawasan industri besar di Blok South Andaman yang dioperatori oleh Mubadala Energy. Rencananya, UEA ingin membangun industri aluminium dan akan bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Blok abadi ini, salah satu pemegang konsesinya adalah Uni Emirat Arab. Dan ingin membangun industri aluminium. Nah, akan bekerjasama dengan BUMN kita, maupun perusahaan nasional dengan pengelolaan hilirisasi bauksit dengan memakai energi baru-terbarukan,” imbuh Bahlil.

    Selain itu, UEA juga berencana membangun data center. Bahlil menjelaskan pihaknya mendorong agar negara tersebut dapat memanfaatkan area solar panel di Kepulauan Riau, di Batam.

    “Yang kedua, menyambung dengan urusan energi baru-terbarukan itu mereka juga ingin untuk membangun data center. Nah, kita lagi mendorong untuk mempergunakan area solar panel itu kemungkinan besar di Kepulauan Riau, di Batam,” terang Bahlil.

    Menindaklanjuti hal itu, Bahlil menambahkan kedua negara tersebut tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Satgas tersebut langsung dipimpin oleh menteri energi asal kedua negara tersebut.

    “Nah, sekarang kita lagi membuat tim task force antara mereka dan kami. Tim task force ini dipimpin langsung oleh dua menterinya. Satu Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Al Mazrouei. Satunya langsung saya yang pimpin. Ini kita sebenarnya sudah diceritakan lama dan kita akan lakukan segera mungkin,” tegasnya.

    Tonton juga Video: Jokowi Resmikan Injeksi Bauksit Perdana Alumina Raksasa di Kalbar

    (kil/kil)

  • PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.

    “DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    “Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” sambungnya.

    Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.

    “Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” jelas dia.

    Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.

    “Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.

    Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.

    “Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” Hasto menandaskan.

  • Bos OECD Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Istana

    Bos OECD Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Istana

    Jakarta –

    Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) Mathias Corman melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Corman merapat langsung ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini.

    Usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Corman menyampaikan pertemuannya dilakukan untuk membahas soal percepatan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Seperti diketahui, sejak akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Indonesia sudah masuk daftar kandidat aksesi untuk menjadi anggota OECD.

    Corman memaparkan langsung kepada Prabowo mengapa Indonesia harus menjadi anggota OECD. Dia mengatakan keanggotaan OECD dapat membantu Indonesia bisa lebih cepat untuk menjadi negara maju.

    “Yang dapat saya fokuskan adalah proses aksesi Indonesia ke OECD dan mengapa aksesi OECD dan keanggotaan OECD dapat membantu menguatkan agenda reformasi struktural Indonesia ke depannya. Termasuk untuk membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta berada di jalur menuju Indonesia menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045,” papar Corman usai bertemu Prabowo, Kamis (28/11/2024).

    Soal proses aksesi, Corman bilang tak ada masalah yang memberatkan Indonesia. Saat ini yang perlu dilakukan Indonesia adalah menyelesaikan proses aksesi saja.

    Sejauh ini pun, Corman bilang Indonesia telah memulai penyelarasan praktik-praktik terbaik internasional dalam pengelolaan ekonominya yang menjadi syarat utama untuk Indonesia bisa menjadi anggota OECD.

    “Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Saat ini, apa yang telah ditunjukkan oleh Indonesia dalam permintaannya adalah komitmen untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik global dan standar OECD untuk terus meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia dan terus meningkatkan hasil ekonomi sosial dan lingkungan di Indonesia,” sebut Corman.

    “Saat ini kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan,” lanjutnya.

    Ketika ditanya kapan tepatnya Indonesia bisa menjadi anggota OECD, Corman bilang jangan terburu-buru. Sebab, menurutnya menjadi anggota OECD adalah upaya melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Yang penting adalah bahwa reformasi yang sedang diupayakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia yang bersama-sama kita upayakan untuk dicapai dalam hal peningkatan pendapatan dan standar hidup,” kata Corman.

    Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun jadwal dan tindakan-tindakan lanjutan untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota OECD.

    Airlangga bilang Corman dan OECD telah memberikan beberapa masukan kepada Presiden Prabowo mulai dari cara-cara meningkatkan produktivitas ekonomi, hingga saran agar program unggulan Prabowo bisa dijalankan. Program yang dimaksud adalah ketahanan pangan dan energi hingga makan bergizi gratis.

    “Beberapa masukan dari hasil laporan tadi disampaikan apakah itu terkait dengan target mengenai produktivitas yang bisa ditingkatkan, dan juga beberapa sektor lain termasuk digital. Kemudian juga terkait dengan program unggulan Bapak Presiden yakni food security, energy security dan meal program,” beber Airlangga di tempat yang sama.

    “OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD, kan ada 38 negara di sana,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)