Tag: joko widodo

  • Haidar Alwi minta pihak yang kalah pilkada terima dengan legowo

    Haidar Alwi minta pihak yang kalah pilkada terima dengan legowo

    Jakarta (ANTARA) – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta para pihak yang kalah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk menerima hasil dengan legowo dan tidak menyalahkan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalah ya, kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru kesatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian, dan provokasi,” kata R Haidar Alwi di Jakarta, Jumat.

    Menurut R Haidar Alwi, sikap PDI Perjuangan sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkannya, PDI Perjuangan justru berterima kasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, PDI Perjuangan menyalahkan Jokowi dan Kapolri.

    Oleh karena itu, menurut dia, usulan PDI Perjuangan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat.

    Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam, bukan lagi langsung di bawah Presiden.

    “Perbaikan hukum hanyalah dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR,” ujar R Haidar Alwi.

    Menurut dia, tidak mengherankan PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah strategis pada Pilkada 2024. Termasuk kalah di Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng.

    Sebab, lanjut dia, rakyat sudah muak menyaksikan drama politik yang dipentaskan oleh PDI Perjuangan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mungkinkah Foto Jokowi Dicetak di Uang Rupiah? – Page 3

    Mungkinkah Foto Jokowi Dicetak di Uang Rupiah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Baru-baru ini, permintaan seorang warganet kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang kertas dengan wajah Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Permintaan uang kertas bergambar Jokowi tersebut viral setelah dibagikan di media sosial oleh akun X @/paipiapaipia.

    “Tolong cetak uang dengan gambar JOKOWI,” tulis warganet yang diunggah ulang oleh akun Instagram @/ganti_bupati_.

    Hal ini menimbulkan perbincangan karena beberapa pecahan uang Rupiah di Indonesia memang menampilkan wajah tokoh penting, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta pada pecahan Rp100 ribu. Namun, mungkinkah wajah Jokowi dicetak di uang Rupiah?

    Aturan Hukum Membatasi Penggunaan Gambar Tokoh di Uang Rupiah

    Menanggapi permintaan tersebut, Bank Indonesia memberikan penjelasan yang menegaskan bahwa mencetak wajah Jokowi di uang kertas tidak dimungkinkan berdasarkan hukum yang berlaku.

    “Sesuai Pasal 6 UU Mata Uang, ciri Rupiah tidak memuat gambar orang yang masih hidup,” tulis Bank Indonesia melalui kolom komentar di unggahan tersebut.

    Aturan ini berlaku untuk menjaga nilai historis dan kehormatan tokoh yang ditampilkan di uang kertas. Biasanya, uang Rupiah menampilkan gambar Pahlawan Nasional atau tokoh publik yang telah wafat, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Proses Penetapan Gambar pada Uang Rupiah

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan gambar tokoh pada uang kertas dilakukan melalui prosedur ketat, termasuk:

    Persetujuan Ahli Waris: Gambar Pahlawan Nasional atau tokoh tertentu harus mendapat persetujuan dari ahli waris.
    Keputusan Presiden: Gambar tersebut kemudian ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan resmi.

    “Penggunaan gambar Pahlawan Nasional diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan mendapat persetujuan dari ahli waris,” tambah Bank Indonesia.

     

  • Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Terlambat, Disdik Jakarta Minta Maaf – Page 3

    Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Terlambat, Disdik Jakarta Minta Maaf – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pencairkan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II 2024 mengalami keterlambatan. Atas hal itu Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, penyaluran bantuan diharapkan tepat sasaran.

    Hal ini, kata Purwo, juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Sebab, adanya pemungutan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

    “Untuk itu, kami mohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Namun kami pastikan anggaran bantuan sosial ini nanti dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran,” kata Purwo dalam keterangan tertulis, diterima Jumat (29/11/2024).

    Purwo menyebut, Disdik DKI Jakarta menunda penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Adapun hal itu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.

    “Bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga, warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045,” ucap Purwo.

    Meski begitu, Purwo tidak menyampaikan secara rinci kapan KJP Plus dan KJMU tahap 2 dicairkan. Dia bilang, informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik DKI Jakarta.

    “Pantau melalui @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) Disdik Provinsi DKI Jakarta yaitu @upt.p40p,” kata dia.

    Presiden Joko Widodo gencar membagikan bansos saat masa kampanye tengah berlangsung. Bansos yang dibagikan Presiden dikritisi berbagai pihak, karena dipolitisasi untuk salah satu pasangan calon. Benarkah bagi-bagi bansos dipolitisasi Jokowi? Berikut …

  • Yoyok-Joko legawa kalah di Pilkada Kota Semarang

    Yoyok-Joko legawa kalah di Pilkada Kota Semarang

    Semarang (ANTARA) – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Yoyok Sukawi-Joko Santoso mengaku legawa dan berbesar hati dengan keunggulan perolehan suara pasangan Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Berdasarkan hasil hitung cepat dari Desk Pilkada Pemkot Semarang, perolehan suara Agustina-Iswar sebesar 57,36 persen, sedangkan Yoyok Sukawi-Joko Santoso meraih suara 42,64 persen.

    Yoyok dalam pernyataan, di Semarang, Jumat, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu untuk pemenangan di Pilkada Kota Semarang 2024.

    “Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, mulai dari koalisi partai politik, keluarga besar, sahabat, relawan, simpatisan dan seluruh masyarakat yang telah membantu Pilkada Kota Semarang, kami mengucapkan terima kasih telah berjuang dari awal hingga akhir,” katanya.

    Terlebih, kata dia, bagi masyarakat Kota Semarang yang telah memberikan suaranya untuk Yoyok-Joko di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 27 November 2024.

    Yoyok tetap merasa bangga dengan kinerja tim pemenangan, relawan, dan dukungan masyarakat yang memiliki visi untuk menjadikan Kota Semarang lebih maju dan bermartabat.

    “Kami bangga telah berjuang dan bekerja bersama saudara saudara dan seluruh warga selama ini,” kata CEO PSIS Semarang itu.

    Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak karena hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

    Tak lupa, mantan anggota Komisi X DPR RI tersebut meminta para pendukungnya untuk menghormati hasil dalam Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024.

    “Kami Yoyok-Joko secara pribadi dan tim pemenangan memohon maaf apabila selama proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang banyak terdapat kesalahan dan khilaf,” kata anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut.

    Lebih lanjut, Yoyok juga mengucapkan selamat kepada pasangan Agustina-Iswar yang memiliki perolehan suara tertinggi pada pilkada.

    Ia berharap Kota Semarang ke depan akan semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

    “Selamat Bu Agustina dan Pak Iswar atas kemenangannya di Pilwalkot Semarang 2024. Semoga bisa membawa Kota Semarang menjadi kota yang lebih maju. Dan tentunya harapan kami masyarakat di Semarang semakin sejahtera,” katanya.

    “Dan kami mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi di 2019, ‘Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada hanyalah persatuan Indonesia’,” katanya.

    Pilkada Kota Semarang 2024 diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yakni Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin yang diusung PDI Perjuangan di nomor urut satu.

    Di nomor urut dua, pasangan Yoyok Sukawi-Joko Santoso yang diusung sembilan partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai NasDem.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Heru Budi Hartono mendapat penugasan baru selepas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Hal itu disampaikan Heru ketika ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Stafsus Mensesneg,” kata Heru kepada wartawan.

    Namun demikian, dia masih belum mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Semua tergantung kepada keputusan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Prasetyo menjelaskan penugasan untuk Heru masih dalam pembicaraan. Diskusi internal akan dilakukan.

    “Tapi dari pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang,” ujar Prasetyo.

    Diketahui Heru menjabat sebagai kasetpres sejak era Presiden Joko Widodo. Dia juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Kini posisi Kepala Sekretariat Presiden diisi oleh Mayjen Ariyo Windutomo.

    “Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi bapak presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Prasetyo terkait sosok Heru.

    Berikut Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemensetneg :

    1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

    18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

    19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

    20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

    22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

    23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

    24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

    (miq/miq)

  • Beredar Rekaman Diduga Jokowi Minta Luthfi Diganti Kaesang Jika Menang di Jateng, Isi Dialognya Seperti Ini

    Beredar Rekaman Diduga Jokowi Minta Luthfi Diganti Kaesang Jika Menang di Jateng, Isi Dialognya Seperti Ini

    GELORA.CO – Sebuah video yang diduga berisi rekaman suara Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), beredar luas di media sosial dan menuai perhatian publik.

    Video tersebut memperlihatkan foto Jokowi bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen, dengan narasi yang mengarah pada pesan Jokowi kepada pasangan tersebut.

    Dalam rekaman suara yang berdurasi 32 detik itu, terdengar dialog berikut:

    Jokowi: “Ya seperti tadi yang disampaikan, Pak Luthfi…”

    Luthfi: “Njih pak, siap…”

    Jokowi: “Itu nanti jadi di Jawa Tengah, itu bisa nanti ya, dimasuk kabinet Pak Presiden Prabowo….”

    Luthfi: “Siap…”

    Jokowi: “Lalu nanti biar Kaesang yang di Jawa Tengah, gitu…”

    Luthfi: “Siap…”

    Isi rekaman tersebut mengindikasikan bahwa jika Luthfi dan Taj Yasin memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2024, Luthfi akan ditunjuk menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto, sementara posisi gubernur Jawa Tengah akan diberikan kepada Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

    Bukan Suara Jokowi

    Menanggapi beredarnya video ini, ajudan Presiden Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, menegaskan bahwa suara dalam rekaman tersebut bukanlah suara Jokowi.

    Ia menyebut rekaman itu sebagai berita tidak benar alias hoaks.

    “Bukan, itu bukan suara Bapak. Enggak benar itu,” ungkap Syarif, Kamis (28/11/2024).

    Ketika ditanya apakah Jokowi mengetahui soal video ini, Syarif mengaku belum memastikan.

    “Saya belum cek (tanyakan) Bapak sudah tahu atau belum,” tambahnya.

    Sebelumnya, Jokowi diketahui hadir dalam kampanye terbuka pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Sabtu (16/11/2024).

    Kehadirannya atas undangan tim kampanye pasangan tersebut. Jokowi juga menyampaikan dukungannya untuk pasangan ini.

    “Ya semua orang tahu lah, tidak perlu saya ceritakan. Yang jelas pemimpin, baik nasional maupun daerah, harus memiliki visi yang jelas untuk daerahnya maupun negaranya, harus,” ujar Jokowi saat itu.

    Namun, ia tidak memberikan alasan rinci terkait dukungannya kepada Luthfi-Taj Yasin.

    Rekaman yang diduga suara Jokowi ini memunculkan spekulasi di masyarakat.

    Namun, hingga saat ini sumber asli rekaman tersebut belum terverifikasi. ***

  • Tuding Pilkada Diintervensi Penguasa, Megawati Dapati Alat Negara Dipakai: Halalkan Segala Cara

    Tuding Pilkada Diintervensi Penguasa, Megawati Dapati Alat Negara Dipakai: Halalkan Segala Cara

    TRIBUNJATIM.COM – Menyikapi hasil Pilkada 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai marah. 

    Diketahui, sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP kalah berdasarkan hasil quick count dan real count.

    Menurut Megawati, adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

    Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

    Megawati menyampaikannya melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

    “Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ungkapnya.

    Megawati lalu menyinggung sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumut. 

    Presiden kelima RI inipun menyebut penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus.

    Seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

    Megawati pun mencontohkan di Jawa Tengah.

    Dia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

    Dia pun secara tegas menyebut jika praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan.

    Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutus lewat putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral di Pemilu.

    “Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tegasnya.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat hadir dalam konsolidasi yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (12/11/2024). (PDIP Jatim)

    Melansir Tribunnews.com, Megawati Soekarnoputri juga tak terima hasil Pilkada Jawa Tengah. 

    PDIP yang mengusung Andika Perkasa-Hendi gagal unggul di Jawa Tengah menurut hasil quick count. 

    Sementara pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung KIM Plus berhasil unggul. 

    Megawati merasa ada intervensi penguasa di Pilkada Jawa Tengah. 

    Apalagi menurutnya, Jawa Tengah merupakan ‘kandang Banteng’. 

    Tak hanya dikenal sebagai kandang Banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak tiga kali.

    Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika Pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

    Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.

    “Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” kata Megawati.

    Melihat seluruh fenomena yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran.

    Sebab PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

    “Ingat, bahwa Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan,” pungkas Megawati.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato dalam HUT ke-51 PDI-P di Jakarta, Rabu (10/1/2024). (YouTube/PDI Perjuangan)

    Diberitakan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, meraih keunggulan sementara dalam perhitungan cepat (quick count) dengan perolehan suara mencapai 59 persen.

    Hasil ini membuat mereka unggul dari paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

    Dalam konferensi pers di posko kemenangan mereka, Ahmad Luthfi menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Ahmad Luthfi mengungkapkan rasa terkejutnya atas hasil quick count ini.

    “Sekarang kan belum (real count). Saya juga kaget kok, itu kan bentuk kami dikasih kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menegaskan pentingnya menunggu hasil resmi KPU.

    “Kita sabar menunggu dari KPU.”

    Ahmad Luthfi turut menjelaskan bahwa ia belum berkomunikasi lagi dengan Andika Perkasa.

    “Saya juga belum ada komunikasi (dengan Andika Perkasa). Mungkin yang lebih bijaksana nanti kalau sudah ada real count dari KPU sehingga tepat.”

    “Tapi prinsip kita tetap bersahabat sebagaimana pada saat kita debat kemarin. Setelah adanya kontestasi, kita berkonsiliasi.”

    Pidato Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul 59 persen di quick count, siap menanti real count KPU (Tribun Jateng/Iwan Arifianto)

    Saat ditanya tentang faktor yang membuat pasangan ini unggul dengan angka signifikan, Luthfi menjelaskan bahwa kunci utama adalah komunikasi yang intensif dengan berbagai lapisan masyarakat.

    “Kami sering komunikasi dengan nelayan, petani, pedagang, anak muda.”

    “Dari komunikasi itu muncul brainstorming permasalahan yang kemudian kami pahami sebagai tugas kami ke depan,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang solid.

    “Dari parpol, relawan, hingga masyarakat, kemenangan ini ditentukan oleh mereka. Yang paling utama, kemenangan itu adalah masyarakat yang menentukan.”

    Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin juga disinggung mengenai dukungan Jokowi dan Prabowo.

    “Pak Jokowi memberikan suri teladan di akhir jabatan beliau dengan mendukung kami, itu merupakan spirit luar biasa.”

    “Pak Prabowo, sebagai Ketua Parpol, juga memberikan dorongan. Ini adalah bentuk kepercayaan yang kami terima,” ujar Luthfi.

    Namun, ia menyebut bahwa belum menerima ucapan selamat langsung dari keduanya.

    “Belum dapat ucapan selamat, kan belum, nanti tunggu tanggal mainnya,” tambahnya sambil tersenyum.

    Luthfi menggarisbawahi pentingnya kerja tim sebagai kunci kemenangan mereka.

    “Team work adalah yang utama. Teman-teman parpol sudah melakukan konsolidasi kuat, tim sukses juga berkolaborasi secara sistematis. Yang paling utama adalah hati nurani masyarakat Jawa Tengah yang menjadi pemenang sebenarnya.”

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • PKS Dihukum simpatisan Ibukota Negara RI gegara Anies

    PKS Dihukum simpatisan Ibukota Negara RI gegara Anies

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat Hukum Mujahid 212

    Partai PKS bisa menjadi Orpol Kumpulan Sampah atau “partai residu”, dan kelak menjelang 2029 bisa saja terbukti.

    Adapun salah satu penyebabnya adalah sinyal politik PKS yang keliru, karena mendukung Ridwan Kamil yang diendors Jokowi sehingga tega dan telak meninggalkan Anies Baswedan kala jelang pilkada 2024. Akibatnya suara Pramono-Rano kalahkan idola PKS Ridwan Kamil. 

    Namun, ada solusi untuk PKS kembali mendapatkan dukungan dari para simpatisannya yang terbukti “balas tega menghukum PKS” dengan pola ikuti jejak Anies menangkan Pramono-Rano Karno di pilgub DKI Jakarta.

    Dan demi kembali kepada soliditas partai dan dipercaya ummat, ideal para pengurus PKS adakan manufer menuju Munas Partai sesuai AD/ART terkait langkah kebijakan internal dan politik eksternal:

    Mengganti seluruh Dewan Syura dan  pengurusnya di DPP.;Mendukung secara riil gerakan masyarakat nalar sehat untuk Adli Jokowi dan copot Gibran dari kursi Wapres by data empirik;Mendorong intensif dan vokal agar Presiden Prabowo copot para menteri yang terpapar korup;Rekomendasi atau atribusi-kan sisa-sisa simpatisan menyuarakan dengan pola riil ikut turun ke jalan gunakan atribut partai, desak agar aparatur hukum kembali gelar perkara peristiwa unlawful killing KM. 50 termasuk menginvestigasi dan observasi kematian misterius 894 orang anggota KPPS.

    Sepertinya metode “populisme” dari ke-4 poin tersebut dapat mengembalikan citra baik dan mengambil hati kembali suara dukungan mayoritas sebelumnya, jika tidak maka para simpatisannya bakal melupakan partai eks idola, karena PKS  dianggap serius sebagai sahabat sejati Jokowi-Gibran (juga LBP) dan dampaknya mungkin partai PKS akan setara bahkan berada dibawah bayang-bayang Partai Gelora, andai petinggi  Gelora ambi peluang politik emas kondisi “psikologis massa Partai PKS yang sedang runyam” dengan pola mengambil alih ke-empat strong point solusi kebangkitan untuk partai PKS.

    Atau kah justru peluang emas “empat pola” bakal diborong oleh partai PDIP? Wallahu’alam.

  • Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan sosial yang dikemas dalam goodie bag bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” menjadi sorotan publik setelah muncul di media sosial (Medsos).

    Salah seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @itsquaileggs mempertanyakan sumber dana bantuan tersebut.

    “Ini pake uang pribadi Gibran kah? Atau pake APBN atau uang rakyat?” tulis @itsquaileggs dalam unggahannya (29/11/2024).

    Unggahan itu memancing netizen lainnya untuk berkomentar, ia mengaitkan pola ini dengan cara mantan Presiden Jokowi (dikenal dengan nama kecil Mulyono) mengelola bantuan sosial di masa lalu.

    “Kalau pake APBN berarti memang persis Mulyono (Jokowi) dulu,” cetusnya.

    Ia menyoroti bantuan sosial dari pejabat publik yang kerap menjadi perhatian, terutama terkait transparansi sumber pendanaannya.

    Pengemasan bantuan yang mencantumkan nama pejabat dapat memunculkan persepsi bahwa dana tersebut bersumber dari pribadi, meskipun kenyataannya berasal dari anggaran negara.

    “Bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim bansos Jokowi seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono,” tandasnya.

    Sebelumnya, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024