Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • GBK Minta Sri Mulyani Revisi Perpres 33/2020 dan Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    GBK Minta Sri Mulyani Revisi Perpres 33/2020 dan Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina Gawagis Berpikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) dan pengurus GBK meminta kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani untuk meninjau kembali dan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

    Standar Harga Satuan Regional ini meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.

    “Tentu permintaan ini berdasarkan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang serius dalam memikirkan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Indonesia, baik pengusaha skala kecil menengah (UMKM) atau pengusaha besar,” kata Gus Ubaid yang juga Pengasuh Ponpes Annuriyah Kaliwining Jember ini, Selasa (3/12/2024).

    “Kami mendukung pernyataan Presiden Prabowo yang meminta kepada Ibu Menteri Keuangan memangkas perjalanan dinas ke luar negeri sebanyak 50 persen. Menurut kami, itu sangat bagus. Bahkan, perjalanan dinas ke luar negeri itu bisa dipangkas sampai 70 persen, hanya sisakan 30 persen, karena itu tidak produktif,” lanjutnya.

    Akan tetapi, GBK meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk tidak juga memotong perjalanan dinas dalam negeri. “Karena apa? Ini karena fakta di lapangan hari ini itu banyak pengusaha-pengusaha perhotelan di daerah itu okupansinya rendah sekali. Seperti yang kami tahu secara langsung, yaitu salah satu hotel berbintang di Surabaya dan Hotel Fortuna Grande Jember, manajer hotel tersebut mengeluh karena okupansinya rendah sekali. Bahkan, per Oktober kemarin ini Hotel Fortuna Grande Jember minus Rp 400 juta, karena tidak ada pemesanan acara atau kunjungan dari beberapa instansi,” jelasnya.

    Pihaknya juga diperkuat oleh informasi langsung dari teman DPRD Jatim soal perjalanan dinas dalam negeri yang dipangkas, karena Perpres 33/2020 itu
    diberlakukan lagi sama Menkeu Sri Mulyani.

    “Mungkin sebaiknya Perpres 33/2020 itu direvisi atau bahkan dihapus saja dan mengganti dengan Perpres baru yang secara penuh mengatur perjalanan dinas dalam negeri, karena hal itu dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri. Apalagi mengingat Perpres 33/2020 dikeluarkan oleh Bapak Jokowi pada saat dunia lagi dilanda Covid-19 waktu itu dan banyak anggaran dipangkas untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

    Perkumpulan ulama muda itu juga sangat mendukung Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang meminta kenaikan PPN 12 persen untuk sementara ditunda. Ini karena sekarang banyak pengusaha di daerah mengeluh PPN yang dinaikkan, karena itu akan membuat para pengusaha dan UMKM gulung tikar.

    “Jadi, kami mungkin mewakili teman-teman pengusaha yang berkeluh kesah kepada kami, agar perjalanan dinas di dalam negeri tolong diperbanyak lagi. Semoga Perpres 33/2020 dihapus dan diganti Perpres baru, serta perbanyak perjalanan dinas ke dalam negeri supaya perekonomian di dalam negeri ini bener-bener tumbuh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Optimalkan pengelolaan ZIS, Jokowi dukung BAZNAS RI berkantor di IKN

    Optimalkan pengelolaan ZIS, Jokowi dukung BAZNAS RI berkantor di IKN

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Optimalkan pengelolaan ZIS, Jokowi dukung BAZNAS RI berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia.

    Pernyataan tersebut menanggapi adanya keinginan BAZNAS untuk bisa berkantor di IKN, dan diajukan saat Rakornas BAZNAS pada September lalu yang dibuka oleh Jokowi di IKN. 

    Kunjungan dan silaturahmi Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA. kepada Presiden Indonesia ke-7 tersebut diselenggarakan di Solo, Senin (2/12/2024).

    Hadir mendampingi, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D., Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum BAZNAS RI Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat Lc. MA., serta Plt Biro Komunikasi Publik BAZNAS RI Ndari Rumi Widyawati.

    “Kehadiran BAZNAS di IKN akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi, terutama untuk memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah yang lebih merata dan tepat sasaran,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, BAZNAS RI perlu mengirimkan surat langsung kepada Kepala Otorita IKN. “Saat ini sudah banyak investor masuk di IKN, seperti perusahaan, perguruan tinggi, maupun rumah sakit. Ini dalam waktu dekat akan segera penuh,” katanya.

    Selain itu, Jokowi berharap BAZNAS RI terus meningkatkan transformasi digital, sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa lebih cepat, akurat, dan terbuka.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang telah mendukung penuh BAZNAS RI, sehingga dalam waktu singkat bisa berkembang pesat.

    “Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Jokowi yang selama menjabat sebagai Presiden RI selalu mendukung BAZNAS, sehingga BAZNAS seluruh Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 30 persen setiap tahunnya. Bahkan pada Rakorda di Papua dua hari lalu, Papua pengumpulannya tumbuh mencapai 60 persen,” tambahnya.

    Kiai Noor berharap, langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola ZIS yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

    Menurut Kiai Noor, dengan keberadaan BAZNAS di IKN, diharapkan pengelolaan ZIS dapat lebih terintegrasi dengan berbagai program strategis pemerintah di kawasan tersebut.

    “IKN juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kami akan terus berupaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional dengan semangat yang sejalan dengan kebangkitan Indonesia melalui adanya IKN,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jokowi sebut siapa pun yang menang bukan karena endorse

    Jokowi sebut siapa pun yang menang bukan karena endorse

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi sebut siapa pun yang menang bukan karena endorse
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut siapa pun yang menang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan karena endorse atau dukungan darinya, melainkan karena calon tersebut bekerja keras.

    “Siapa pun kalau menang, ya bukan karena endorse, melainkan karena beliau-beliau ini bekerja keras mengonsolidasi politik di daerah masing-masing,” kata Jokowi usai menerima kunjungan Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).

    Jokowi mengatakan bahwa calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak adalah mereka yang mampu melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga keberadaan mereka diterima.

    “Bukan karena saya, saya bisa apa sih,” kata mantan Presiden RI.

    Menyinggung soal kekalahan Ridwan Kamil versi hitung cepat pada Pilkada Jakarta, menurut dia, kekalahan dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang wajar.

    “Yang namanya kompetisi pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota itu pasti ada yang menang ada yang kalah. Biasa dalam politik seperti itu,” katanya.

    Ia kembali menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menang dan bisa kalah.

    “Enggak bisa ke sini langsung menang. Itu karena calonnya (menang atau kalah) dan penerimaan masyarakat baik. Bukan karena saya, saya bisa ngapain,” katanya.

    Jokowi juga berpesan kepada yang menang agar tetap rendah hati. Sementara itu, pihak yang kalah masih ada kesempatan untuk kembali mengikuti kontestasi pemilu pada 5 tahun mendatang.

    Pada kesempatan yang sama, calon gubernur unggul di Pilkada Kaltim 2024 versi hitung cepat Rudy Mas’ud mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta nasihat dari Jokowi terkait dengan pembangunan.

    “Mudah-mudahan ilmu, saran, advice serta nasihat beliau bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Timur,” katanya.

    Rudy mengatakan bahwa lokasi Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur juga menjadikan pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh pada IKN.

    “Ibu Kota Nusantara adalah wilayah otorita di bawah Presiden, jadi kami harus men-support kegiatan-kegiatan sehingga perlu mendapatkan advice dari Jokowi, terutama berkaitan dengan akselerasi. Kami minta supaya bisa akselerasi untuk mendukung, men-support Kalimantan Timur yang saat ini menjadi etalasenya Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski beberapa waktu berseberangan kubu, terutama di Pilpres dan Pilkada 2024, Jokowi menganggap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, sebagai bestie atau sahabat baik.

    “Tidak ada masalah (dengan FX Rudy). Urusan politik ya politiklah, masa urusan apa sosial berkomunikasi (terpengaruh). Semuanya kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Bestie kan,” kata Jokowi ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Namun, menurut Jokowi, sejak pensiun sebagai presiden hingga saat ini, ia belum bertemu langsung dengan mantan rekan duetnya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo itu.

    “Belum, belum ketemu. Ya nanti kalau beliau ada waktu (bertemu),” ujar Jokowi.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu. “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya.

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP dan tetap menjadi bestie FX Rudy.

  • Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu.

    “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP.
     

  • 84 Paslon di Pilkada Terima Endorse Jokowi: Kalau Ada yang Menang…

    84 Paslon di Pilkada Terima Endorse Jokowi: Kalau Ada yang Menang…

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku ada puluhan pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024 yang meminta dukungan darinya. Setidaknya menurut Jokowi ada 84 orang dari seluruh Indonesia.

    “Enggak ngitung, tapi seingat saya yang kami berikan endorse 84 orang,” ungkap Jokowi saat diwawancarai wartawan seusai menerima kunjungan Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa (3/12/2024) siang, dikutip dari Espos.

    Kemudian dari jumlah itu, Jokowi tidak menyebut berapa paslon yang menang Pilkada 2024. Ia pun mengaku selalu terbuka terhadap semuanya.

    Untuk kemenangan paslon yang mendapat endorse, Jokowi menyatakan hal itu bukan karena dirinya melainkan paslon itu sendiri.

    “Wong saya ini terbuka dengan siapa pun. Ya kalau ada yang menang, karena beliau-beliau bekerja keras dengan mengonsolidasikan politik di daerah mereka masing-masing,” katanya.

    Menurutnya yang terpenting bagi paslon adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga para pemimpin itu nantinya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

    Kemudian ia memaparkan bahwa dari sekian banyak paslon yang di-endorse, ada yang masih menghubunginya hingga saat ini.

    Termasuk pada Selasa pagi, salah satu calon kepala daerah menelepon Jokowi dari Madinah karena sedang umrah.

    “Setelah Pilkada langsung umrah, tadi langsung telepon saya dari Madinah,” kata dia.

    Tapi Jokowi tidak mau menyebut siapa calon kepala daerah tersebut.

    “Enggak usah saya sebut siapa,” kata dia. Namun, Jokowi memaklumi jika ada calon kepala daerah yang belum meneleponnya.

    “Beliau-beliau ini kan sibuk-sibuk semuanya, ngapain juga telepon saya. Kalau telepon saya terima, kalau ke sini ya saya terima, enggak juga saya sadar beliau masih sibuk,” tutur dia.

    Adapun diketahui, Jokowi memberikan endorse untuk beberapa paslon di Pilkada serentak 2024. Yakni misalnya cawali-cawawali, Respati Ardi-Astrid Widayani, di Pilkada Solo.

    Kemudian Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024, Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut, Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten 2024.

    Selain itu ada Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024, juga Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.

  • Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto. MKD menilai Yulius terbukti melanggar kode etik anggota DPR karena menuduh Polri terlibat atau mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan teradu Yulius Setiarto, anggota A234 dari Fraksi PDIP, terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, saat membacakan putusan MKD dalam sidang etik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).

    Nazaruddin menjelaskan keputusan MKD tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan MKD yang bersifat tertutup, dan keputusan tersebut bersifat final serta mengikat sejak tanggal dibacakan.

    Dalam klasifikasi sidang etik MKD, Yulius menyatakan pernyataannya dalam video yang diunggah di akun TikToknya merupakan pengulangan atau parafrase dari temuan investigasi salah satu media. Yulius mengatakan ia menyampaikan hal tersebut agar Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024.

    “Saya tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Permintaan saya kepada kapolri untuk membuat klarifikasi adalah wujud kecintaan saya kepada Polri sebagai lembaga pengayom yang harus dijaga mati-matian,” ujar Yulius.

    Yulius sebelumnya dilaporkan oleh seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggahnya pada 25 November 2024 di akun TikTok. Dalam video tersebut, Yulius merespons temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo, yang mengungkap dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024. Yulius menyebutkan Polri memberikan dukungan aktif untuk memenangkan calon yang didukung oleh Mulyono, nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono,” kata Yulius dalam video tersebut.

    Menurut Yulius, pengerahan aparat untuk memenangkan calon tertentu merupakan pelanggaran serius yang bisa mengancam keutuhan negara. Dia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengklarifikasi temuan tersebut dalam waktu 1×24 jam.

  • Jokowi Bantah Sebutan Calon Kepala Daerah yang Terpilih karena Hasil Endorse

    Jokowi Bantah Sebutan Calon Kepala Daerah yang Terpilih karena Hasil Endorse

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut siapa pun yang menang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan karena endorse atau dukungan darinya.

    Jokowi mengatakan para paslon dalam Pilkada yang terpilih merupakan hasil dari kerja keras mendulang suara.

    “Siapa pun kalau menang, ya bukan karena endorse, melainkan karena beliau-beliau ini bekerja keras mengonsolidasi politik di daerah masing-masing,” kata Jokowi dilansir dari Antara, Selasa (3/12/2024).

    Jokowi mengatakan bahwa calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak adalah mereka yang mampu melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga keberadaan mereka diterima.

    “Bukan karena saya, saya bisa apa sih,” kata mantan Presiden RI.

    Menyinggung soal kekalahan Ridwan Kamil versi hitung cepat pada Pilkada Jakarta, menurut dia, kekalahan dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang wajar.

    “Yang namanya kompetisi pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota itu pasti ada yang menang ada yang kalah. Biasa dalam politik seperti itu,” katanya.

    Dia kembali menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menang dan bisa kalah.

    “Enggak bisa ke sini langsung menang. Itu karena calonnya [menang atau kalah] dan penerimaan masyarakat baik. Bukan karena saya, saya bisa ngapain,” katanya.

    Jokowi juga berpesan kepada yang menang agar tetap rendah hati. Sementara itu, pihak yang kalah masih ada kesempatan untuk kembali mengikuti kontestasi pemilu pada 5 tahun mendatang.

    Pada kesempatan yang sama, calon gubernur unggul di Pilkada Kaltim 2024 versi hitung cepat Rudy Mas’ud mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta nasihat dari Jokowi terkait dengan pembangunan.

    “Mudah-mudahan ilmu, saran, advice serta nasihat beliau bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Timur,” katanya.

    Rudy mengatakan bahwa lokasi Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur juga menjadikan pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh pada IKN.

    “Ibu Kota Nusantara adalah wilayah otorita di bawah Presiden, jadi kami harus men-support kegiatan-kegiatan sehingga perlu mendapatkan advice dari Jokowi, terutama berkaitan dengan akselerasi. Kami minta supaya bisa akselerasi untuk mendukung, men-support Kalimantan Timur yang saat ini menjadi etalasenya Indonesia,” katanya.

  • Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Puan menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    PDIP Vs Partai Cokelat 

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

  • 10 Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya? Nasional

    10 Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya? Nasional

    Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani bingung menjelaskan status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) saat ini dalam struktur keanggotaan partai.
    Hal itu ditunjukkan Puan saat ditanya awak media mengenai
    status Jokowi di PDI
    -P apakah masih berstatus kader atau tidak.
    Sebab, status keanggotaan itu kembali dipertanyakan setelah PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon karena dianggap bersekongkol dengan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
    “Apa ya (statusnya),” kata Puan sambil tersenyum ketika menanggapi pernyataan awak media di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).
    Saat kembali diminta penjelasan soal kepastian status keanggotaan Jokowi di PDI-P, Puan pun tak menjawab dan hanya tersenyum sambil berjalan menuju ruangannya.
    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara
    PDI Perjuangan
    Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.
    Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan Jokowi terkait Pilkada serentak 2024.
    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno saat konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
    Seno menerangkan, PDI-P menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tak lagi tegak lurus dengan keputusan partai. Atas dasar itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan pemecatan.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Menurut Seno, jajaran PDI-P sangat mungkin mengambil upaya klarifikasi terlebih dahulu, apabila Effendi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh politik selain Jokowi.
    “Jadi kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” tutur Seno.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Seno. Menurut dia, Effendi tidak akan langsung dipecat apabila bertemu tokoh politik lain, misalnya Presiden Prabowo Subianto.
    “Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.