Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.

    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.

    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 

    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli

    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 

    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.

    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 

    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.

    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.
     
    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.
     
    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 
    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli
     
    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.
     
    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 
     
    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.
     
    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 
     
    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.
     
    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi pada 27 kader yang dinilai melanggar disiplin.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto. 

    Adapun, dikatakan bahwa siapa kader-kader tersebut akan diumumkan dalam acara resmi partai pada 17 Desember 2024 mendatang. 

    “Nanti akan diumumkam 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul annti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelas Hasto. 

    Sebelumnya, Hasto menjelaskan bahwa partai berlogo banteng tersebut terus melakukan evaluasi terhadap terhadap disiplin partai. Adapun, jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi organisasi. 

    Dia kemudian menerangkan bahwa langkah ini juga menjadi bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi, jelang Kongres PDIP yang digelar tahun depan. 

    “Sehingga tersaringlah kader-kader Partai yang militan. Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” terangnya. 

    Atas dasar tersebut, Hasto mengatakan bahwa DPP PDIP bakal menggelar rapat tertutup untuk  mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksana Pilkada 2024. 

    Sebelumnya, Hasto menegaskan bahwa Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

  • Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi. 

    “Saya tegaskan kembali, bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” tegas Hasto saat jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. 

    Hasto menyebut bahwa Jokowi sudah jauh dari cita-cita partai dan bangsa Indonesia karena mempunyai ambisi politik yang tidak pernah berhenti menggunakan kekuasaannya selama menjabat Presiden RI.

    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDIP kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa menjadi seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” jelas Hasto. 

    Menurutnya, peristiwa penyalahgunaan kekuasaan itu tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itulah kenapa pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP beberapa waktu lalu partai banteng moncong putih menyampaikan permintaan maaf secara kepada rakyat Indonesia. 

    “Tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” ujar politikus asal Yogyakarta ini. 

    Hasto menambahkan, terkait Gibran Rakabuming Raka sendiri secara otomatis tidak lagi menjadi kader PDIP ketika pencalonan dianggap mengangkangi konstitusi pada Pilpres 2024 lalu.  

    “Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDIP digerakkan oleh suatu cita-cita,” tegas Hasto. 

    Menurut Hasto, DPC PDIP Kota Surakarta juga sudah mengirimkan surat pemberhentian Gibran sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih. 

    Sementara itu, terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Hasto juga menegaskan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Ia menyebut, ada sejumlah anomali dalam proses Pilkada di Sumatera Utara.

    “Dan kemudian membangun suatu rezim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobby Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair,” bebernya.

    “Maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri,” imbuhnya menegaskan. 

    Atas dasar itu, masih kata Hasto, keanggotaan PDIP bukan semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tapi pada komitmen membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 

    “PDIP perjuangan percaya pada nilai-nilai satuan Eva jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,” pungkasnya.

  • Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” tuturnya. 

    Hasto juga menyebutkan bahwa praktik-praktik yang dilakukan Jokowi dan keluarga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh pihak. 

    Meski demikian, dia memastikan bahwa partai juga tidak akan kehilangan gagasan idealnya, yakni dari rakyat biasa dapat berproses hingga menjadi pemimpin. 

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tuturnya.

  • Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Effendi Simbolon dipecat oleh PDIP karena mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 dan bertemu dengannya. 

    Menurut Jokowi, pertemuan Effendi Simbolon dengan dirinya seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

    “Orang bertemu kok. Memang kenapa kalau bertemu?” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu PDIP mengeluarkan surat pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotaannya.

  • Jokowi Effect Tak Terlihat di Pilkada Jakarta, Beda dengan Jateng dan Sumut

    Jokowi Effect Tak Terlihat di Pilkada Jakarta, Beda dengan Jateng dan Sumut

    loading…

    Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menilai Jokowi Effect tidak begitu terlihat di Pilkada Jakarta, Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menilai Jokowi Effect tidak begitu terlihat di Pilkada Jakarta, berbeda dengan Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Utara (Sumut).

    “Ya (Jokowi effect di Jateng dan Sumut), dan Solo lah kalau dikecilkan lagi, Solo, Boyolali,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang ditayangkan di kanal youtube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (4/12/2024).

    “Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu (di Jateng) karena dia kampanye langsung, kemudian di Sumut pengaruh karena banyak alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobby,” sambungnya.

    Awalnya, Mahfud menyoroti soal penilaian khalayak mengenai pertentangan antara PDIP dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat gelaran Pilpres 2024 kemarin. “Saya memaklumi ada suara seperti itu karena pra kondisi yang timbul terutama pada pilpres kemarin. Pertentangan kedua kubu ini begitu mencolok, memaklumi saya,” katanya.

    “Tetapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang terpuruk, kalau menurut data engga loh, PDIP menurut saya itu hebat, dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi calon calonnya, 14 dari 37 provinsi bayangkan itu,” sambungnya.

    Menurut Mahfud, dugaan pertentangan antara PDIP dan Jokowi tidak terlalu memengaruhi kekuatan suara PDIP di beberapa daerah, pun sebaliknya. Mahfud menilai bahwa Jokowi juga memiliki suara di daerah tertentu.

    “Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi sudah jauh turun, Anda jangan mengatakan misalnya KIM Plus menang di Jawa Barat. Dedi Mulyadi itu sejak dulu punya suara besar, tanpa Pak Jokowi pun dia dipastikan menang. Di Jawa Timur Khofifah tanpa Jokowi tanpa apapun sudah menang,” katanya.

    “Oleh sebab itu, jangan berpikir Pak Jokowi begitu, saya rasa Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, apalagi di Jakarta engga keliatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga,” sambungnya.

    (cip)

  • Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi dalam waktu dekat. Nantinya,  pembentukan satgas ini akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres)

    “Dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo, (satgas hilirisasi) baru diputuskan dan ditindak lanjut lewat keppres. Keppresnya sekarang lagi dalam proses dan kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menyampaikan, pembentukan satgas hilirisasi ini sebelumnya belum ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah ingin menyempurnakan tata kelola hilirisasi dengan pembentukan satgas.

    “Kenapa dibuat Satgas? Agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral. Itu arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo maunya adalah agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hilirisasi di semua sektor itu bisa terkondisi di satu tim,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pembentukan satgas hilirisasi ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

    Bahlil menyatakan, ketua satgas hilirisasi ini akan berasal dari Kementerian ESDM. Kendati demikian, Bahlil tidak menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi ketua satgas hilirisasi.

    Ketika ditanya ketua satgas hilirisasi adalah dirinya, dia menjawab diplomatis.  “Ya saya tidak tahu menteri ESDM siapa ya,” kata Bahlil.

  • VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

    VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

    VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

  • Mantan Menkeu, Wamenkeu hingga Dirjen Pajak Buka-bukaan Soal PPN 12%

    Mantan Menkeu, Wamenkeu hingga Dirjen Pajak Buka-bukaan Soal PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun depan, sesuai mandat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), masih menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari ekonom, pengusaha hingga pejabat dan mantan pejabat.

    Banyak dari kalangan ini yang sebenarnya menolak kenaikan PPN menjadi 12%, mengingat daya beli masyarakat yang lemah. Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo, Bambang Brodjonegoro pun ikut buka suara.

    Dia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN, jika dilakukan demi mengkompensasi penurunan pajak penghasilan (PPh) badan.

    “Secara prinsip sebenarnya saya kurang setuju. Tapi karena sudah dilakukan, dan kebetulan itu dinyatakan dengan suatu tahapan,” ungkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Bambang mengungkapkan, saat menjadi menteri keuangan periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, penolakan gencar dia lakukan karena didasari pada tidak adilnya paket kebijakan kompensasi pajak tersebut, karena PPN dikenakan untuk setiap transaksi masyarakat Indonesia, sedangkan PPh Badan hanya dipungut untuk perusahaan menengah dan besar.

    “Karena bagi saya, kalau kita menurunkan PPh badan, maka yang mendapatkan manfaat adalah, ya mohon maaf ya, pengusaha-pengusaha menengah besar,” ungkap ekonom senior yang sempat menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019 itu.

    “Sedangkan kalau kompensasinya, kenaikan PPN, itu akan mengena kepada seluruh masyarakat, seluruh penduduk Indonesia yang melakukan transaksi ekonomi. Tidak peduli apakah dia kelas yang paling atas atau kelas yang paling bawah,” tegasnya.

    ‘Butuh Uang’

    Mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan dugaannya mengapa pemerintah terkesan ngotot ingin menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tengah tekanan daya beli masyarakat.

    Anny menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan untuk membiayai program-program pemerintah baru.

    “Kita memang tahu pemerintah sekarang butuh kenaikan penerimaan negara, ada program-program baru yang harus didanai,” kata Anny dalam program Tax Time di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Selain membiayai program, Anny menduga pemerintah butuh banyak uang untuk kebutuhan lainnya, yakni membayar utang yang jatuh tempo dan bunga utang. Dia mengatakan seperti diketahui, pemerintah akan menghadapi utang jatuh tempo dan bunga utang yang menumpuk pada 2025 dan 2026.

    “Kita pada 2025 dan 2026 harus membayar utang dan bunga utang dalam jumlah besar, sementara APBN yang kita memiliki keterbatasan.. jadi itu urgensi kenapa PPN menjadi 12%,” kata dia.

    Meski mengetahui kebutuhan pemerintah, Anny menilai kenaikan PPN menjadi 12% dirasa kurang tepat dan akan sangat menekan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, masyarakat juga akan menghadapi berbagai kenaikan iuran, seperti BPJS Kesehatan, iuran perumahan hingga rencana peralihan subsidi BBM.

    “Jadi isu-isu itu yang membuat kita bertanya-tanya tentang kemampuan daya beli, utamanya masyarakat kelas menengah kita,” kata dia.

    Politikus Gerindra yang merupakan mantan Menteri Keuangan periode Maret-Mei 1998 era Pemerintahan Soeharto, Fuad Bawazier menilai suara-suara penolakan kenaikan PPN itu wajar terjadi karena ekonomi masyarakat saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, khususnya yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Tercermin dari kondisi deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei-September 2024, sebelum akhirnya inflasi sedikit pada Oktober 2024 sebesar 0,08%.

    “Artinya banyak yang menilai ini adalah penurunan daya beli. Apalagi ke penduduk kelas menengah. Itu bisa dilihat dari macam-macam indikasi. Antara lain ada yang deposito di bank-bank itu depositnya kemungkinan menurun, sementara yang atas malah naik,” ujar Fuad.

    Fuad meyakini permasalahan itu tentu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk meninjau kembali rencana kenaikan PPN sesuai amanat UU HPP.

    Dia mengatakan, penundaan implementasi dari amanat UU ini pernah terjadi pada 1985 saat akan berlakunya UU PPN. Kala itu, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan tarif PPN sebesar 10% karena memang kondisi ekonomi masyarakat belum siap untuk menanggung beban pungutan terhadap setiap transaksi barang dan jasa.

    “Salah satunya saat itu PPN, yang mustinya berlaku Januari 1984 ditunda menjadi Januari 1985. Nah ini bisa saja. Misalnya apakah ditunda itu kan sebelumnya ada enggak ada pemerintahan baru ataupun tidak memang sudah harus berlaku tahun 2025, ada undang-undang,” ucap Fuad.

    Prabowo Bisa Rilis Perppu

    Sementara itu, penolakan keras datang dari Mantan Dirjen Pajak di era Presiden SBY, Hadi Poernomo. Dia mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN 12%, bukan sekedar mengundur penerapannya.

    Sebagai alternatif, Hadi mengusulkan sistem perpajakan berbasis sistem monitoring self-assessment untuk menjaga penerimaan negara sekaligus menurunkan tarif PPN kembali ke 10%.

    Dia pun menegaskan kebijakan perpajakan harus melindungi daya beli rakyat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi.

    Hadi menilai pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar ketetapan tarif PPN 12 persen yang ada dalam UU HPP bisa dibatalkan.

    “Penerbitan Perppu dapat dilakukan untuk mencegah kenaikan tarif PPN. Karena ini kan sudah diatur undang-undang di UU HPP,” imbuh Hadi dalam rilisnya, dikutip Rabu (3/12/2024).

    Ia juga menambahkan, mengacu pada UU HPP, tarif PPN 12 persen ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Artinya masih ada waktu satu bulan untuk membatalkan aturan tersebut.

    “Waktu yang singkat ini masih bisa dilakukan pemerintah dengan menerbitkan perppu, karena hanya membutuhkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Hadi.

    Hadi mengungkapkan mengandalkan PPN sebagai sumber utama hanya akan membebani masyarakat kecil yang mayoritas pendapatannya untuk konsumsi.

    Hadi mengusulkan sistem monitoring self-assessment, di mana seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan Wajib Pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga alat yang sangat strategis untuk memberantas korupsi dan melunasi semua utang negara.

    Menurutnya, korupsi dan penghindaran pajak memiliki karakteristik yang sama, yaitu timbul karena adanya kesempatan. Prinsip self-assessment yang mengandalkan kejujuran Wajib Pajak, berpotensi menimbulkan pelaporan pajak dengan tidak benar dan jelas. Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan hak untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak yang terutang, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas pajak.

    Selain itu, penting juga untuk mengembangkan dan memperkuat alat monitoring yang memungkinkan otoritas pajak dapat memverifikasi pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga prinsip self-assessment dapat dijalankan dengan lebih efektif dan akuntabel.

    “Kalau sistem ini diterapkan, keadilan perpajakan akan terwujud. Petugas pajak tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Ini adalah kunci untuk menciptakan keadilan pajak,” kata Hadi.

    Dengan sistem monitoring self-assessment, transparansi yang dihasilkan memungkinkan perluasan basis pajak yang lebih akurat. Hal ini membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak tanpa mengurangi penerimaan negara, karena basis pajak yang lebih luas tetap mampu mendukung peningkatan rasio pajak secara signifikan.

    Dengan demikian, jika semua pembenahan telah dilakukan, tarif PPN bisa diturunkan kembali menjadi 10 persen, sehingga daya beli masyarakat meningkat tanpa mengurangi penerimaan negara.

    (haa/haa)

  • PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan antara PDIP dan Kepolisian atau “Partai Coklat” alias Parcok berbuah sanksi etik dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

    MKD memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, putusan yang ditetapkan dalam MKD hari ini adalah bersifat tertutup dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD. Akan tetapi, pembacaan putusan ini terbuka dalam sidang MKD.

    “Dan [putusan] dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” tutur Nazaruddin.

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform sosial media TikTok tersebut merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

    “Unggahan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Wakil Rakyat kepada masyarakat Indonesia dan khususnya konstituen di daerah pemilihan saya,” terangnya dalam sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, Yulius menyampaikan bahwa unggahannya ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi Kapolri terkait pemberitaan yang dirilis Tempo dalam Bocor Alus Politik. Dia khawatir publik akan menerima temuan-temuan Tempo sebagai kebenaran.

    “Apa jadinya kalau Kapolri tidak segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan media Tempo? Jelas temuan-temuan Tempo akan diterima publik sebagai kebenaran, sebagai fakta yang memang terjadi. Ini sangat berbahaya bagi Polri, salah satu institusi yang kita cintai bersama,” terang Yulius.

    Dengan demikian, dia menyebut tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Dia mengatakan permintaan klarifikasi kepada Kapolri ini adalah wujud kecintaannya kepada Polri sebagai lembaga pengayom masyarakat.

    Respons Puan Maharani 

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Ketua DPR RI itu menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).