Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 5 Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima… Megapolitan

    5 Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima… Megapolitan

    Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panasnya perseteruan Pilkada Jakarta 2017 masih teringat jelas di benak sebagian besar publik, terutama warga Jakarta. Hawanya bahkan sampai ke pelosok negeri.
    Pada saat itu, persaingan antara dua calon gubernur Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    dan
    Anies Baswedan
    berlangsung dengan tensi yang tinggi.
    Kompetisi bahkan seolah sudah dimulai sebelum pilkada berlangsung.
    Ketika itu, Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden ke-7 RI. Anies sering melontarkan kritik. Ini memicu reaksi keras pendukung Ahok.
    Demikian pula sebaliknya ketika Anies terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Ahok juga tak segan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Kritikan Ahok membuat pendukung Anies meradang.
    Saking panasnya, perebutan kursi Jakarta satu kala itu tidak hanya terjadi pada kamar politik saja, tetapi menyentuh ke isu-isu sensitif.
    Hal ini semakin membentangkan jurang yang dalam antara pendukung kedua tokoh itu dan merembet pada kompetisi politik berikutnya.
    Namun, itu semua adalah cerita masa lalu. Pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , tidak ada lagi perseteruan seperti itu.
    Kini, pendukung Ahok yang disebut
    Ahokers
    diklaim telah bersatu dengan pendukung Anies yang disebut
    Anak Abah
    .
    Kedua kelompok itu bersatu setelah sama-sama mendukung
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ahok mengaku bersyukur karena Ahokers dan Anak Abah bersatu untuk mendukung Pramono Anung-Rano Karno.
    “Ya kita bersyukur kayaknya mereka bisa memahami, negara ini lebih penting di atas primordialisme dan RAS serta agama,” kata Ahok kepada wartawan di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (23/11/2024) dilansir dari
    Antara
    .
    Ahok menegaskan, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan SARA untuk memenangkan apa pun.
    Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting di atas kepentingan SARA.
    Anies sedikit banyak senada dengan Ahok. Ia menyebut, Anak Abah dan Ahokers bersatu karena mereka menyadari persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta, di antaranya masalah kemanusiaan, keadilan, hingga kesetaraan.
    Berangkat dari hal itu, Anak Abah dan Ahokers bersatu dengan meninggalkan latar belakang mereka.
    “Saya rasa latar belakang apa pun akan ketemu bersamaan, agama apa pun, pilihan politik apa pun ketika sampai pada persoalan-persoalan seperti itu,” kata Anies dalam program Rosi di
    Kompas TV
    , dikutip Jumat (29/11/2024).
    Menurut Anies, negara selama ini sengaja menelantarkan rakyat Jakarta agar tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
    Sinyal perdamaian dari para panglima perang itu pun turun sampai ke akar rumput.
    Relawan “Anak Abah Plus” bernama Nova menyampaikan, pihaknya telah bersepakat dengan Ahokers untuk tidak lagi terpecah belah setelah sama-sama mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    Karena itu, ia merasa sangat bersyukur karena Anak Abah dan Ahokers saat ini sudah bersatu.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata Nova.
    Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai, bersatunya Anak Abah dan Ahokers merupakan hal yang positif bagi iklim politik Indonesia.
    Namun, Arif masih meragukan deklarasi perdamaian itu merupakan perdamaian yang sejati.
    “Ahokers dan Anak Abah merupakan kelompok pendukung yang selama ini berseberangan secara politik. Mereka selama ini selalu berhadap-hadapan dalam banyak pertarungan politik, Karena itu, perdamaian ini saya kira masih bersifat semu karena berbasis kepentingan elektoral di Pilkada Jakarta,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis (5/12/2024).
    Menurut Arif, perdamaian sejati antara Anak Abah dan Ahokers seyogianya juga perlu melibatkan sosok para panglimanya. Siapa lagi kalau bukan Anies dan Ahok sendiri.
    Ia berpandangan, Anies dan Ahok perlu bertemu bersama di hadapan pendukungnya masing-masing dan mengajak mereka untuk bersatu demi membangun bangsa.
    “Kalau kemudian ini (perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers) ditindaklanjuti dalam perdamaian yang lebih serius, tentu Anies dan Ahok akan bertemu dan kemudian bercakap-cakap, kemudian para pendukung di kedua kubu bisa berinteraksi secara intens dan cair dalam berelasi sosial,” kata Arif.
    Lebih lanjut, Arif menilai perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers perlu diuji sampai sejauh mana akan berlangsung.
    “Kalau sekadar karena persamaan kepentingan Pilkada Jakarta, tentu ini hanya perdamaian semu. Karena perdamaian ini terkait momentum kepentingan elektoral. Tentu masih perlu diuji ini perdamaian semu atau perdamaian sejati,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kristiyanto Ketemu dengan Mantan Kaesang Felicia Tissue, Bahas Keadilan dan Informasi Rahasia

    Hasto Kristiyanto Ketemu dengan Mantan Kaesang Felicia Tissue, Bahas Keadilan dan Informasi Rahasia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pertemuannya dengan Felicia Tissue, selebgram yang juga mantan kekasih Kaesang Pangarep, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu, menurut Hasto, diinisiasi oleh ibu Felicia yang meminta bantuan untuk mencari keadilan terkait masalah yang mereka alami.

    Hasto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka tidak hanya membahas keadilan, tetapi juga saling bertukar informasi penting. “Ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya? Itu rahasia,” ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Hasto menegaskan bahwa informasi yang diterimanya sangat rahasia dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakkan kebenaran. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa Indonesia.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa. Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” tegasnya.

    Dalam foto yang diambil saat pertemuan, Felicia dan ibunya terlihat mengenakan jaket merah dengan nomor tiga, yang merupakan nomor urut PDIP dalam Pemilu 2024. Namun, Hasto memastikan bahwa pemakaian jaket tersebut hanya sebagai bentuk apresiasi kepada partai, bukan sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi kader.

  • PDIP: Butuh 5 Kali Pilpres untuk Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

    PDIP: Butuh 5 Kali Pilpres untuk Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP meninta rakyat Indonesia untuk waspada pergerakan pihak-pihak yang ingin mengebiri demokrasi di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan ‘Partai Coklat’ atau Parcok di balik misi tersebut.

    Hasto mengatakan demokrasi Indonesia pelan tapi pasti sudah mulai terkikis. Hal itu menurut Hasto bisa dilihat dari intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden. 

    “Sehingga MK meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo [Jokowi] Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden,” tuturnya di Jakarta, Rabu (4/12).

    Hasto mengatakan dibutuhkan waktu lima kali pemilu presiden untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang disebabkan oleh Presiden Jokowi dan Partai Coklat atau Parcok. 

    “Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” katanya.

    Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau Polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius oleh penyelenggara Pemilu, maka kerusakan demokrasi akan semakin cepat.

    “Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.

  • 2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Namun Hasto tidak menyebut secara tegas apakah Jokowi dan keluarga telah dipecat oleh PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditanya wartawan apakah Jokowi telah dipecat sebagai kader partai, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tutur Hasto.

    Hasto menambahkan, keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” paparnya. [hen/suf]

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Eks Menteri Jokowi: ‘Impossible’

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Eks Menteri Jokowi: ‘Impossible’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% pada masa kepemimpinannya. Target ini diragukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tidak yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 8%.

    “Impossible. Iya,” tegasnya dalam Koneksi, di Podcast Cuap Cuap Cuan, Rabu (4/12/2024).

    Dia menilai tidak ada ada penjelasan empiris maupun teoritis yang bisa menjelaskan Indonesia bisa tumbuh 8%. “Itu enggak ada. Untuk Indonesia ya,” katanya. Jika dikejar dalam waktu satu tahun tidak akan mungkin, lanjutnya.

    Pertumbuhan 8% bisa saja terjadi, tetapi itu membutuhkan waktu lama. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan 8,2% pada tahun 1995. Saat itu, terjadi booming properti dan perbankan.

    “Memang tinggi rata-rata 7,2% saja setelah 88 itu,” ungkapnya. “Kelas menengahnya juga tumbuh, tapi kelas menengah yang gampang ambyar,” katanya.

    Sayangnya, Indonesia kemudian dihantam krisis 1997. Kendati demikian, Andrinof menilai ekonomi Indonesia masih berpotensi tumbuh 6%-6,2%.

    “6,2% saja sudah bagus selama 20 tahun. Tapi rata-rata segitu ya. Dalam sejarahnya ekonomi yang terbuka seperti Indonesia itu nggak ada yang bisa tumbuh 8% tiap tahun,” tegasnya.

    Ekonomi China, menurutnya, bisa tumbuh rata-rata 9% selama 40 tahun. Namun, hal itu dicapai China dengan strategi yang betul-betul bagus dari awal dan konsisten.

    “Apa itu? Menghidupkan sektor industri dan sektor yang bernilai tambah. Jadi yang dibangun oleh Deng Xiaoping itu kan pertama bersamaan SDM,” ujarnya.

    Dia mengirim SDM China untuk sekolah di luar negeri dan mengembangkan pusat ilmu pengetahuan. Lalu, Chian masuk ke sains dan technopark. Kemudian China masuk ke industri, maka jadi lah produk-produk industri.

    “Awalnya memang diledek produk China. Sampai tahun 2004 itu masih diledek. Kalau ada barang rusak apa sih? Mereka di China. Tapi tahapan-tahapannya begitu,” jelas Andrinof.

    Terkait dengan target pertumbuhan 8%, Presiden Prabowo Subianto mengaku diejek karena target tersebut dinilai terlalu tinggi.

    “Saya diejek lagi Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%,” kata Prabowo saat memberikan sambutan acara Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT, Rabu, 4 Desember 2024.

    Namun, dia tidak gentar karena dirinya berpegang teguh dengan ajaran Presiden Soekarno, yaitu menggantungkan cita-cita setinggi langit.

    “Bung Karno mengajarkan dari dulu gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai ke langit minimal kau jatuh diantara bintang-bintang,” tegasnya.

    Prabowo berpandangan target yang rendah justru membuat sebuah bangsa sulit berkembang. Oleh sebab itu, dia merasa perlu menetapkan target yang tinggi.
    “Pengalaman saya di tentara juga begitu kalau kita kasih target yang rendah cukuplah ndak usah repot-repot ya kan,” ujarnya.

    (haa/haa)

  • Menko Kumham dalami permintaan dukungan kemudahan investasi Arab Saudi

    Menko Kumham dalami permintaan dukungan kemudahan investasi Arab Saudi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mendalami permintaan Arab Saudi terkait dukungan kemudahan dalam kerja sama ekonomi dan investasi antarkedua negara.

    Saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan salah satu hal yang perlu didalami, yakni terkait alasan visa yang sebelumnya bebas biaya menjadi berbayar untuk Arab Saudi.

    “Namun sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan sangat didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia,” ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Adapun dalam kunjungan tersebut, Dubes Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi menilai masih ada hambatan bagi Arab Saudi untuk masuk sebagai investor maupun wisatawan dari Indonesia, yang merupakan salah satu negara Muslim dengan peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, serta aktif di G20.

    “Padahal pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antarkedua negara,” ucap Faisal.

    Dirinya juga menyoroti terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang menurun drastis. Sebelumnya pernah tercatat PMI di Arab Saudi mencapai dua juta orang, namun kini sesuai catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi hanya sekitar 100 ribu orang.

    Menurut Faisal, hal itu kemungkinan terjadi karena imbas moratorium yang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dia pun berharap Indonesia bisa kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi.

    Saat ini, kata dia, pekerja migran terbanyak di Arab Saudi justru bukan dari negara Muslim, yaitu India, Thailand, dan Filipina.

    “Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara Muslim,” tuturnya.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menko Kumham Imipas RI merasa sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif, tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja.

    “Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” kata Menko Yusril.

    Kendati demikian, Yusril menekankan bahwa kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi harus dilanjutkan dan dikembangkan.

    “Saya sudah rangkum semua permintaan Arab Saudi dan akan kami koordinasikan secara internal serta antarkementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucap dia.

    Saat menerima kunjungan Dubes Arab Saudi, Menko didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah dan Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim telah menerima info berharga dari mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yaitu Felicia Tissue.

    Hasto mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Felicia Tissue dan ibunya bernama Mei di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Felicia Tissue bertukar informasi penting yang belum bisa diungkapkan ke publik saat ini.

    Pasalnya, kata Hasto, informasi Felicia itu sangat berharga dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakan semua kebenaran selama ini.

    “Mereka kemudian bergerak, selanjutnya menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tuturnya.

    Menurut Hasto, mantan pacar Kaesang itu ternyata memiliki visi yang sama dengan PDIP dan sedih dengan kondisi Indonesia saat ini. 

    “Beliau juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” katanya.

    Sementara itu, Felicia Tissue yang tampak mengenakan jaket PDIP dalam unggahan media sosial pribadinya menyebut turut membahas mengenai gratifikasi dengan Hasto.

    “Terima kasih Pak Sekjen PDI Perjuangan @sekjenpdiperjuangan yang sudah menjelaskan kepada saya dan untuk masyarakat lainnya juga, mengenai apa itu Gratifikasi serta sanksi hukumnya bagi pejabat publik dan keluarganya,” ujar Felicia dalam unggahannya Instagram pribadinya.

  • Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal foto bersama Felicia Tissue yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Hasto mengaku dia hanya memenuhi undangan dari Felicia.

    Meski tak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan itu dilakukan, Hasto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia ataupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei (ibunya Felicia) menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, Hasto enggan membeberkan apa informasi yang dimaksudnya. Dia mengatakan perihal itu masih rahasia, namun terkait proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ucap Hasto.

    Di lain sisi, Hasto menuturkan informasi yang didapat dari Felicia dan dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi.

    “Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini,” tutur Hasto.

    “Mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai,” pungkasnya.

    (ond/isa)