Tag: joko widodo

  • Prabowo dan Jokowi akan Bertemu di Kertanegara, Bahas Apa?

    Prabowo dan Jokowi akan Bertemu di Kertanegara, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024).

    Menurut informasi yang diterima Bisnis, kedua tokoh itu akan bertemu pukul 20.00 WIB.

    Kendati demikian, belum ada ikhwal terkait pembahasan yang akan dilakukan oleh kedua pejabat Negara itu.

    Kunjungan tersebut menjadi kali kedua setelah Jokowi lengser dari jabatan sebagai presiden.

    Sebelumnya, Prabowo dan Jokowi di angkringan Omah Semar di Solo, Jawa Tengah, Minggu malam (4/11/2024).

    Prabowo dan Jokowi masing-masing memakai kemeja berwarna biru dan putih sambil berbincang sekaligus menikmati makanan warga Solo tersebut.

    Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya Prabowo dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” ucapnya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Pada kesempatan yang sama, terlihat pula Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang kebetulan makan di tempat yang sama.

    Namun, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, kami enggak sempat ngobrol,” ujar Respati.

  • Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Undang Haji Isam Bertemu Pengusaha Jepang

    Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Undang Haji Isam Bertemu Pengusaha Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang Haji Isam untuk bertemu pengusaha Jepang di Istana Negara.

    Menurutnya, alasan Prabowo mengenalkan sosok Haji Isam kepada para pimpinan pengusaha Jepang lantaran tokoh tersebut merupakan pengusaha batu bara terkemuka dari Kalimantan Selatan.

    Tak hanya itu, kata Airlangga, Haji Isam merupakan salah satu investor dan pengembang lumbung pangan atau food estate di Kalimantan.

    Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan dengan pengusaha Jepang yang tergabung di The Jakarta Japan Club (JJC) serta sejumlah pebisnis Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Haji Isam kan salah satu yang mengembangkan food estate dan salah satu [tamu] juga ada yang mengembangkan food estate dari Jepang Sumitomo Forest,” ujarnya kepada wartawan.

    Sekadar informasi, Haji Isam merupakan pimpinan perusahaan Jhonlin Group. Pengusaha kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan ini pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

    Selain Haji Isam, perusahaan asal Jepang, Sumitomo Forestry juga telah mengembangkan proyek pengelolaan ekosistem berupa restorasi lahan gambut dan reforestasi wilayah mangrove di Kalimantan Barat seluas 130 hektare (ha).

    Menurut Airlangga, Sumitomo bakal ikut terlibat dalam proyek serupa di Kalimantan Tengah nantinya.

    Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Sumitomo akan kembali terjun ke proyek pengelolaan ekosistem di Kalimantan Tengah melalui reforestasi penanaman tumbuhan dan pohon keras.

    “Untuk kayu. Tapi berikutnya nanti kalau keberhasilan ekosistemnya bisa membaik, baru pemerintah mendorong lagi untuk tanaman pangan,” tandas Airlangga.

    Untuk diketahui, rombongan delegasi pengusaha Jepang kali ini dipimpin oleh Wakil Presiden Japan-Indonesia Association (Japinda) Kitamura Toshiaki, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Ketua Dewan JCC Kikuchicara Shinichi.

  • Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan, lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dilakukan tahun depan. Rencananya, lelang prasarana dan sarana gedung tersebut akan dilakukan di kuartal I-2025.

    “Lelangnya tahun depan. Iya semua (sama Gedung DPR) lelang kuartal I,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 6 Desember.

    Dody tak menampik, bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di ibu kota baru tersebut menjadi prioritas pemerintah di era Prabowo Subianto.

    “(Prioritasnya) sekarang itu menyelesaikan (gedung) eksekutif. Kan, ini belum selesai,” katanya.

    Namun demikian, Dody bilang bahwa seluruh proyek yang bakal dikerjakan tahun depan saat ini sedang dalam tahap reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ya harusnya (lelang) kuartal I, lah. Tapi, kan, saya sudah ngomong semua anggaran (sedang) di ‘bintang’ menunggu reviu dari BPKP,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    AHY mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan memperhatikan timeline pembangunan mega proyek tersebut yang cukup panjang.

    “Kami juga mengetahui IKN ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY kepada wartawan di kantor Kementerian PUPR, Rabu, 23 Oktober.

    Dia menilai, tak hanya proyek IKN yang mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis lainnya. Terlebih, kata AHY, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk memperkuat swasembada pangan hingga energi.

    “Jadi, tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak dan stakeholders,” katanya.

    Meski begitu, AHY bilang, bahwa pembangunan IKN di era Prabowo akan diprioritaskan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.

    Mengingat, lanjut dia, pembangunan gedung eksekutif di IKN sendiri sudah dikerjakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan progres pembangunan tahap I hampir 90 persen.

    “Selain eksekutif tentu adalah legislatif. Jadi, gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau ke depan itu,” tutur Agus.

    “Utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” sambungnya.

  • Konektivitas Jalan Malinau-PLBN Long Nawang Prioritas 2025-2029

    Konektivitas Jalan Malinau-PLBN Long Nawang Prioritas 2025-2029

    loading…

    Plh Sekretaris Utama BNPP Irjen Makhruzi Rahman mengatakan, Jalan Malinau-PLBN Long Nawang jadi prioritas pembangunan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pembangunan konektivitas jalan yang menghubungkan Malainau, Kalimantan Utara (Kaltara) menuju Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ) Long Nawang, akan menjadi prioritas Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara (PBWN) dan Kawasan Perbatasan (KP) di 2025-2029.

    PLBN Long Nawang yang baru saja diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, diproyeksikan tidak hanya menjadi pintu pelintasan orang dan barang untuk Indonesia menuju Malaysia atau sebaliknya. Melainkan menjadi cikal baru pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara wilayah Kaltara.

    Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Irjen Makhruzi Rahman dijelaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Jakarta.

    “Yang sangat, sangat kita fokuskan dalam pembangunan infrastruktur adalah terhubungnya jalan Malinau menuju PLBN Long Nawang. Nantinya ini akan menjadi salah satu prioritas,” terang Makhruzi Rahman, Jumat (6/12/2024).

    Makhruzi menjelaskan, Sekretariat Tetap BNPP saat ini sedang berproses dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perbatasan 2025-2029. Kabupaten Malinau, sebagai bagian dari kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, memiliki peran strategis dalam memberikan masukan terkait kondisi riil di lapangan akan sangat krusial.

    Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik geografi, sosial, dan ekonomi Kabupaten Malinau, akan memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Serta dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan mesyarakat perbtasan negara,” tuturnya.

    juga menjelaskan, rapat koordinasi ini menjadi sangat strategis untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan PBWN-KP dengan memerhatikan potensi lokal, keunikan sosial budaya masyarakat, serta tantangan geografis yang ada.

    “Dengan demikian, pembangunan yang kita lakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal,” jelas dia.

    Makhruzi juga mengungkapkan, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan, sangat bergantung pada koordinasi yang efektif dan kesungguhan kita dalam bekerja bersama.

    “Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk berbagi informasi, menyusun rencana pembangunan perbatasan dan menentukan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

    (cip)

  • Pintu Golkar Terbuka Lebar untuk Jokowi – Page 3

    Pintu Golkar Terbuka Lebar untuk Jokowi – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.

    “Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

  • Indonesia dan Filipina Sepakat Pulangkan Mary Jane 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2024

    Indonesia dan Filipina Sepakat Pulangkan Mary Jane Nasional 6 Desember 2024

    Indonesia dan Filipina Sepakat Pulangkan Mary Jane
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memulangkan terpidana kasus narkoba
    Mary Jane
    Veloso ke negara asalnya, Filipina.
    Hal tersebut disepakati melalui penandatanganan
    practical agreement
    antara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
    Menko Yusril mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan kepada Mary Jane, namun, sepakat untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.
    “Pada akhirnya hari ini kita sampai pada satu kesepakatan bersama, kita (Pemerintah Indonesia) tidak memberikan pengampunan kepada terpidana tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina,” kata Yusril dalam Konferensi Pers di kantornya, Jumat.
    Yusril mengatakan, setelah dipulangkan ke Filipina, Pemerintah Filipina bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap Mary Jane.
    Ia menegaskan, Pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan di Indonesia terhadap Mary Jane.
    “Apakah akan diberikan grasi atau akan diberikan remisi sepenuhnya adalah kewajiban dari Presiden Filipina yang kita hormati bersama,” ujarnya.
    Yusril mengatakan, usai
    practical agreement
    ini, tim dari Indonesia dan Filipina akan berkoordinasi untuk pemulangan Mary Jane baik itu dokumen, transportasi, dan jadwal pemulangannya.
    “Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang,” ucap dia.
    Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.
    Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.
    “Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina,” kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).
    Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.
    Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.
    Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.
    Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati. Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya.
    Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat. Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Maksud Partai Perorangan Jokowi?

    Apa Maksud Partai Perorangan Jokowi?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah pakar menilai Joko Widodo atau Jokowi masih menunjukkan hasrat kuat untuk berpolitik setelah lengser dari kursi Presiden RI. Kesimpulan itu merespons pernyataan ‘partai perorangan’ yang diucapkan Jokowi saat ditanya perihal dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Jokowi bisa dimaknai bias.

    Pertama, Jokowi bermaksud mengatakan bahwa PDIP bukanlah partai keluarga atau partai perorangan sebagai respons dia terhadap Hasto. Kedua, pernyataan itu bisa juga merujuk pada dirinya sendiri yang dengan demikian mengesankan Jokowi merasa lebih besar dari partai politik (parpol).

    Meski demikian, kata Dedi, dugaan pertama itu sangat tidak mungkin.

    “Meskipun Jokowi mengalamatkan itu ke PDIP, tetapi sebagai organisasi PDIP tidak terbukti partai perseorangan, meskipun kekuasaan didominasi oleh Megawati. Partai lain secara umum sama,” ujar Dedi saat dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat (6/12).

    “Statement Jokowi bisa saja merujuk pada dirinya sendiri, bahwa ia tetap menunjukkan hasrat berpolitik, tetapi tanpa partai, dan ada nuansa jika Jokowi merasa lebih besar dari Parpol,” lanjutnya.

    Dedi menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP merupakan hal biasa, menyoal administrasi organisasi saja.

    “Dan itu biasa bagi setiap orang yang memang sudah dipecat dari organisasi,” ucap Dedi.

    Akan tetapi, terang Dedi, Jokowi justru menunjukkan jika dirinya tidak akan diam atau pensiun dari ranah politik.

    “Ia [Jokowi] sepertinya akan semakin gencar lakukan manuver melawan PDIP, sejauh ini Jokowi bukan tipe yang menerima begitu saja keputusan politik dari orang lain, banyak momentum di mana Jokowi terkesan ‘pembalas’ ulung,” ungkap dia.

    Senada, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ada hasrat kuat untuk tetap berpolitik di balik pernyataan Jokowi mengenai ‘partai perseorangan’.

    “Persis, persis, persis [ada hasrat politik], ya kalau tidak ada hasrat politik tidak mungkin kemudian mengarahkan Gibran sebagai Wakil Presiden, Kaesang sebagai Ketum PSI, Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan dirinya mengendorse hampir 80-an kepala daerah saat Pilkada kemarin,” kata Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “Sepertinya hasrat politik itu masih ada,” sambungnya.

    Agung menambahkan penyataan politisi tidak bisa dimaknai tunggal, dengan kata lain pasti bersayap.

    Menurut dia, Jokowi bisa saja bergabung atau membersamai parpol yang sudah ada dan sesuai dengan visi-misinya.

    “Beliau dalam tanda petik ingin mengembangkan partai atas nama pikiran dan ideologi ataupun nilai yang dimiliki oleh dirinya. Jadi, partai perseorangan ini memang partai-partai yang sejalan dengan visi beliau,” kata Agung.

    Kemudian, tambah dia, secara makna sebenarnya, Agung berpendapat partai perseorangan yang dimaksud Jokowi adalah merujuk pada dirinya sendiri.

    “Bahwa dia independen, tidak berpartai, bahwa dia apa adanya. Ketika melakukan sikap politik itu atas nama dirinya pribadi, bukan atas nama yang lain,” ucap Agung.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran dan menantunya Bobby bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

    Hasto mengatakan Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan Gibran lewat ‘jalur’ Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024 lalu. Pada Pilpres 2024 lalu, Jokowi dan keluarga berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Jokowi lantas merespon pernyataan itu usai makan siang di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12).

    “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto.

    Jokowi tidak menerangkan lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu.

    Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya.

    “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi.

    Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untu bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum.

    “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi.

    (ryn/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar

    Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar

    Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tidak hanya Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, yang dijadikan
    anggota kehormatan
    Partai
    Golkar
    . Wakil Presiden RI
    Gibran
    Rakabuming Raka juga mendapatkan status yang sama.
    “Pak
    Jokowi
    atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” kata Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).
    Status keanggotaan itu, katanya, karena Golkar mendukung Gibran maju menjadi Wapres bersama Prabowo Subianto yang kini telah resmi menjadi Presiden ke-8 RI.

    Anggota kehormatan
    itu Golkar berikan bagi para negarawan. Seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek .
    Ia menyampaikan, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA).
    Jokowi sendiri, lanjut Derek, dianggap telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
    “Karena Golkar mendukung beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” sebut dia.
    Diketahui PDI-P telah menyatakan memecat Jokowi dan Gibran setelah berkonflik karena Pilpres 2024. Saat ini, keduanya diketahui belum memiliki partai politik (parpol).
    Sempat beredar kabar bahwa Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Golkar. Namun sampai SK Kepengurusan Golkar 2024-2029 disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum) keduanya tidak ada dalam struktur kepemimpinan yang digawangi oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    loading…

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue , mantan kekasih Kaesang Pangarep. Banyak yang menduga pertemuan itu sebagai langkah PDIP mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Menurut Puan, harus dibedakan kapasitas Hasto ketika bertemu dengan Felicia, apakah sebagai Sekjen PDIP atau pribadi. “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Puan melihat pertemuan keduanya dalam rangka silaturahmi. Dia menegaskan terkait apa isi pertemuan itu hanya Hasto yang bisa menjelaskan.

    Sebelumnya, pertemuan Felicia dan Hasto itu diunggah Felicia di akun Instagramnya. Dalam pertemuan itu, Felicia didampingi ibunya. Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan dan tempat pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu Hasto saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan.

    “Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tamba Hasto.

    Kendati demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Menurut Hasto, informasi yang disampaikan sangat rahasia. Karena itu, Hasto memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.

    Di lain sisi, Hasto menegaskan informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.

    (abd)

  • 3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara. PDIP telah resmi memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan partai. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) memutuskan memecat mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dari kader partai. Pemecatan itu secara terbuka disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Sebelum ini, isi pemecatan Jokowi dari PDIP memang kencang berembus. Melihat ke belakang, salah satu titik balik retaknya hubungan Presiden ke-7 RI dengan partai berlambang banteng tersebut bisa dilihat sejak merestui Gibran mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Fakta Pemecatan Jokowi dari PDIP

    1. Tak Dipecat Sendiri

    Selain Jokowi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap nama lain yang ikut dipecat. Termasuk anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden hingga menantunya, Bobby Nasution.

    Pada pernyataannya, Hasto juga menyampaikan pihak partai menilai praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    2. Hasto Singgung Kartu Tanda Anggota

    Pada momen serupa, Hasto menyampaikan keanggotaan PDIP tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kartu keanggotaan tapi juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    Pernyataan tersebut mungkin ditujukan sebagai tanggapan kepada Jokowi yang sebelumnya mengklaim masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Lebih jauh, Hasto memastikan partai tidak akan pernah kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

    Namun, ia menganggap praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, utamanya dalam hal menjalankan disiplin partai.

    3. Sudah Diduga Sejumlah Pihak

    Jalan berbeda yang dipilih Jokowi telah membuatnya menjauh dari PDIP. Padahal, bisa dibilang namanya dulu memang diorbitkan partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Melihat ke belakang, Jokowi masuk PDIP sekitar 2004. Setelahnya, ia meraih ‘win streak’ dalam beragam kontestasi yang diikuti dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta, hingga Presiden RI.

    Hubungan panjang Jokowi dan PDIP mulai retak menuju persiapan Pilpres 2024. Hal ini terlihat semakin jelas saat ia merestui Gibran untuk maju mendampingi Prabowo Subianto.

    Sejak itu, Jokowi tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar partai. Tak hanya itu, PDIP juga menjadi lebih sering mengkritiknya dalam berbagai kesempatan.

    Melihat kondisi itu, sejumlah pihak menduga bahwa Jokowi seharusnya sudah tidak lagi menjadi bagian PDIP. Setelah sekian lama penasaran, akhirnya jawaban pasti muncul saat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dari partai.

    (abd)