Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    ERA.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyambut Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, kalau mau bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

    Dia mengatakan, Golkar terbuka bagi orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus di Jakarta, Jumat kemarin.

    Meski begitu, Idrus bilang belum ada informasi terkait kepindahan Jokowi ke Golkar. Terlebih lagi, menurutnya para kader Golkar masih fokus mempersiapkan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang Ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Sejauh ini, setelah Munas, belum ada komunikasi, setelah Munas kemarin terpilih Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12), menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

  • Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    loading…

    Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

    Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

    Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

    1. Fahri Hamzah

    Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

    Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

    Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

    Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

    2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

    Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

    Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

    Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

    3. Lily Wahid dan Gus Choi

    Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

  • Dikeluarkan Dari DPIP, Jokowi Akhirnya Buka Suara

    Dikeluarkan Dari DPIP, Jokowi Akhirnya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Di mana sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristoyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

    Meskipun tak begitu banyak berkomentar atas pernyataan Hasto itu, Jokowi secara tegas menyatakan. “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi kepada awak media, dikutip CNNIndonesia, Minggu (8/12/2024).

    Pada kesempatan itu, Jokowi makan siang bersama awak media di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    Jokowi tidak menerangkan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan ‘partai perorangan’ itu.

    Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya.

    “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi.

    Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untu bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum.

    “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi.

    (pgr/pgr)

  • Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (7/12/2024). Berita kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang menandakan tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo yang resmi menandatangani undang-undang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jateng 2024, hingga Jokowi yang diminati partai lain untuk bergabung setelah keluar dari PDIP.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi Kalah dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dipastikan kalah pada Pilgub Banten 2024. Airin-Ade hanya meraup 2.449.183 suara atau 44,12%.

    Sementara itu, paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dengan memperoleh 3.102.501 suara 55,8% pemilih. Demikian hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang dilakukan KPU Banten pada Sabtu (7/12/2024).

    Partisipasi pemilih pada Pilgub Banten 2024 mencapai 66,05%. Angka tersebut meningkat dibanding pada Pilkada Banten 2017 sebesar 62,02%. Kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi juga menandakan tumbangnya Dinasti Atut yang telah mendominasi politik Banten selama beberapa dekade terakhir.

    2. Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta
    Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.

    UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ. Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.

    3. Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader
    Selain berita tumbangnya Dinasti Atut, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menurut Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty, Jokowi bukan kader Golkar tetapi anggota kehormatan.

    Menurut Derek, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA). Pihaknya menilai Jokowi telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Derek mengatakan, selain Jokowi, hal serupa juga berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, Golkar juga mendukung keduanya pada Pilpres 2024.

    4. Resmi, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Menang Pilgub Jateng 2024 
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen secara resmi ditetapkan sebagai pemenang pada Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024. Penetapan tersebut disampaikan KPU Jateng.

    Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara. Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara.

    Penduduk Jateng yang menggunakan hak pilih pada Pilgub Jateng, Rabu (27/11/2024) mencapai 20.788.777 orang. Hasil rekapitulasi suara tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU Jateng yang selanjutnya diserahkan kepada kedua saksi paslon dan Bawaslu Jawa Tengah.

    5. Budi Arie: Semua Partai Siap Menampung Jokowi
    PDI Perjuangan secara resmi telah menyatakan Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu. Meski dinyatakan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP, ternyata Jokowi diminati banyak partai untuk bergabung.

    Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan banyak partai yang mau menampung Jokowi setelah resmi dipecat PDI Perjuangan. Budi mengaku tidak membicarakan politik sama sekali saat menemani Jokowi.

    Mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi menilai itu adalah hal yang bagus. Apalagi, mantan presiden dan presiden yang menjabat masih akrab.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024.

  • 10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) karena partai belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.
    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, Dasco menyebut bahwa Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
    “Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa memaksa Jokowi untuk bergabung.
    Tetapi, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo saat menerima Jokowi di Kertanegara, Jumat malam.
    Diketahui, Prabowo mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Pertemuan itu langsung menarik perhatian karena pada 4 Desember 2024, Hasto menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke-5, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    JAKARTA- Patrice Rio Capella menyayangkan manuver politik yang dilakukan Partai NasDem. Menurutnya, langkah Partai NasDem yang bertemu dengan PKS (telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin), adalah langkah yang melanggar etika. Apalagi, Partai NasDem merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan manuver tersebut terjadi setelah Partai NasDem kehilangan kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

    “Manuver itu jelas melanggar norma dan etika berpolitik yang tidak mencerminkan adab ketimuran tentang sopan santun. Manuver itu sangat memalukan karena Partai NasDem seolah seperti perusahaan milik pribadi yang mengasong kepentingan politik,” kata Rio dalam pernyataannya yang diterima VOI, Sabtu 10 November.

    Rio merupakan pendiri dan ketua umum pertama partai tersebut. Kata dia, tindakan partai yang seperti ini sudah melenceng jauh dari semangat awal pendirian partai tersebut, pada 26 Juli 2011.

    Partai NasDem yang awalnya mengusung salam perubahan-restorasi Indonesia, katanya, sudah berubah menjadi restoran politik. Partai Nasdem kini menjadi restoran politik tempatnya masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik yang bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan partai, tapi hanya demi keuntungan elite tertentu, kelompok tertentu di internal Partai NasDem.

    Selain itu, Rio merasa janggal dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi saat pembukaan Kongres Partai NasDem pada 8 November. Malahan, Partai NasDem mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diberikan tempat untuk berbicara di depan kader Partai NasDem. Padahal, Anies hanya terlibat dalam pendirian Ormas Nasdem, bukan Partai Nasdem.

    Dia juga terkejut saat mendengar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada pihak yang tidak Pancasilais karena menilai sinis pelukannya dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Padahal, yang mengomentari pelukan Bang Surya dan Pak Sohibul adalah Presiden Jokowi. 

    “Apakah Bang Surya menuduh Presiden Jokowi tidak Pancasilais?” kata dia.

    Ditambahkan Rio, atas langkah-langkah yang diambil Partai NasDem tersebut, jangan salahkan publik yang berspekulasi bahwa manuver NasDem berkaitan dengan kebijakan Presiden memilih Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya. Dan, jika manuver Partai NasDem itu diambil berdasarkan kekecewaan soal kabinet, wajar kalau Presiden Joko Widodo ‘jengah’ dengan langkah Partai NasDem tersebut.

    Pernyataan Rio ini dipertanyakan oleh sejumlah kader Partai NasDem. Sebab, Rio sudah dipecat Partai NasDem setelah menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. 

    “Saya hanya ingin tahu saja, maksudnya Rio ini apa? Kalau dia bilang Nasdem sudah tidak lagi sejalan dengan restorasi Indonesia, bukankah dia yang sudah tidak sejalan dengan restorasi karena dia tertangkap kasus suap 250 juta.”

    Rio diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Selain itu, KPK menjerat Patrice terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatra Utara. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menimpa Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ia menyatakan mundur dari posisi Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus anggota DPR RI.

  • Mengenal Masjid IKN, Pengganti Istiqlal sebagai Masjid Negara

    Mengenal Masjid IKN, Pengganti Istiqlal sebagai Masjid Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menyandang status sebagai Masjid Negara menggantikan Istiqlal , usai status ibukota tidak lagi disandang Jakarta.

    “Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, dan dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga Masjid di IKN menjadi Masjid Negara,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12).

    Hariqo menjelaskan Masjid Negara merupakan masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

    Ia menjelaskan nantinya Masjid di IKN tersebut sudah akan bisa digunakan untuk pelaksanaan salat hari raya Idulfitri 1446 Hijriah pada Tahun 2025 dan dapat menampung 5.580 jamaah.

    Presiden Prabowo Subianto, kata dia, berharap dengan adanya pembangunan masjid tersebut dapat semakin meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Serta menjaga kerukunan antarwarga, persatuan bangsa dan menguatkan moderasi beragama

    “Serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang toleran berciri khas Indonesia, muslim nusantara,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan Masjid IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 m2 dengan luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2 serta Minaret seluas 427 m2. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).

    Masjid Negara nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Selain itu, tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

    Saat ini, Hariqo mengatakan Masjid di IKN tengah dalam tahap pembangunan I yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. Ia merinci 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine dan 2 lantai pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir.

    Apabila seluruh proses pembangunan rampung dilakukan, ia menyebut Masjid IKN akan mampu menampung total hingga 60.000 jemaah.

    “Inii membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai Visi Indonesia Maju,” pungkasnya.

    Sejauh ini status DKI Jakarta masih ibu kota negara, karena baik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) maupun penerusnya Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan.

    Untuk secara resmi memindahkan IKN dari Jakata ke IKN itu harus diwujudkan lewat Keppres meskipun sudah ada UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    (tfq/dna)

  • Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menyatakan mendukung seluruh agenda pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Ummat juga mendoakan Presiden Prabowo berhasil memimpin Indonesia.

    “Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” bunyi siaran pers yang didapatkan CNNIndonesia.com dari Waketum Partai Ummat Buni Yani, Sabtu (7/12).

    Partai Ummat mengambil sikap tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang telah disepakati oleh elite partai yang dipimpin Amien Rais tersebut.

    Salah satunya, Partai Ummat menyinggung Prabowo memiliki beban berat untuk memperbaiki Indonesia setelah ditinggal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi salah satu poin siaran pers.

    Selain itu, Partai Ummat yakin Presiden Prabowo mampu meneken Undang-undang melarang mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng DPR.

    “Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar dia.

    Partai Ummat juga menyinggung pengalaman Prabowo yang mumpuni di bidang militer sehingga yakin akan berhasil memimpin Indonesia.

    Adapun dalam Pilpres 2024 Partai Ummat bersebrangan dengan Prabowo. Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKS, PKB, dan NasDem.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Terkait pertemuan kedua tokoh itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan hal yang dibicarakan dalam makan malam tersebut.
    Dasco mengungkapkan, Prabowo dan Jokowi hanya bernostalgia terkait kondisi Istana Negara.
    Menurut Dasco, Prabowo bercerita bahwa ada sejumlah perubahan di Istana usai dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.
    “Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang diubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu saja,” ujar Dasco di Kertanegara, Jakarta, Jumat.
    “Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, kan, di ruangan apa, begitu saja tadi ceritanya,” katanya melanjutkan.
    Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan perihal isi pembicaraannya dengan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
    Dasco menyebut, dia dan Prabowo membahas mengenai rencana konsolidasi partai jelang ulang tahun partai.
    “Sementara ulang tahun partai kan bulan Februari sudah dekat. Nah tadi lebih banyak kita bicara internal tentang bagaimana kita mengelola partai ke depan. Itu saja,” ujar Dasco.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai yang menyebut bahwa bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan mempunyai kewajiban merehabilitasi 500 hektare kawasan hutan mangrove di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), yang akan dijadikan proyek strategis nasional (PSN).
    “Yang saya bisa jelaskan bahwa hutan lindung ini mangrove yang hampir 1.700 hektare itu sekarang sudah terabrasi, tinggal 91 hektare hutan mangrove, yang semua jadi empang yang kita lihat sekarang,” kata Yorrys usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut, Sabtu (7/12/2024).
    “Nah itu kewajiban dalam pengelolaan PSN ini. Pertama, dia harus bisa mengembalikan itu minimal 500 hektare jadi hutan mangrove,” ujarnya lagi.
    Sisanya, menurut Yorrys, akan dibuat sebagai kawasan ekoturisme atau destinasi wisata lingkungan hidup.
    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas PIK-2.
    Ini terkait ketidaksesuaian Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan, proyek ini disebut tidak mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
    Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
    “Hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” kata Nusron pada Kamis, 28 November 2024.
    “Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kami akan mengkaji,” ujarnya lagi.
    Langkah kajian Kementerian ATR/BPN mengacu pada PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa.
    “Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar. Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata “Tropical Coastline,” kata Nusron.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.

    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.

    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.

    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.

    (Foto: Dok.)

    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 

     

    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.

    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)

    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.

    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.

    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 

    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.
     
    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.
     
    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.
     
    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 
     
     

     
    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.
     
    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.
     

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)
     
    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.
     
    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.
     
    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 
     
    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)