Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    JAKARTA – DPRD Jakarta akan mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab, ada anggaran untuk TGUPP yang diajukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

    Anggaran TGUPP yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu mencapai Rp19,8 miliar. Angka ini merupakan hasil revisi dari pengajuan awal sebesar Rp26 miliar.  

    “Rekomendasi Komisi A adalah evaluasi menyeluruh terkait kewenangan dan tupoksi TGUPP. Karena di Komisi A enggak bisa me-nol-kan segala macam, dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) besar,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin, 11 November. 

    Di Banggar nanti, kata Mujiyono, Komisi A akan mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh, mulai dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, dan anggarannya. 

    Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menambahkan, pengelolaan anggaran di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak lebih baik dari Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

    Pada masa Jokowi, anggota TGUPP berasal dari ASN yang non-job, sehingga gaji mereka tidak dikucurkan dari APBD Jakarta. Sementara, zaman Ahok, terdapat penambahan anggota TGUPP yang bukan dari kalangan ASN. Meski begitu, Ahok menggunakan dana operasional gubernur untuk menggaji TGUPP. 

    Gembong menyarankan, anggaran TGUPP saat ini dialokasikan dari dana operasional Anies jika kinerja TGUPP tetap tak bisa dibongkar untuk evaluasi. Apalagi, DPRD Jakarta tak bisa mengawasi kerja TGUPP. 

    “Kalau dana operasional kan seratus persen jadi kewenangan gubernur, dan itu tidak membebani APBD. Dana operasional kan bukan urusan APBD, DPRD enggak ada urusan,” ungkap Gembong. 

  • Silaturahmi antar pemimpin bangsa demi kemajuan Indonesia

    Silaturahmi antar pemimpin bangsa demi kemajuan Indonesia

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berbicara kepada awak media di sela-sela acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2024). (ANTARA/Martha Herlinawati Simankjuntak)

    AHY: Silaturahmi antar pemimpin bangsa demi kemajuan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai silaturahmi antar pemimpin bangsa sebagai kegiatan yang baik untuk saling berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk kemajuan Indonesia.

    “Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa, Presiden Prabowo Subianto, tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita,” kata Menko Agus di sela-sela acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

    Menurut dia, para pemimpin bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang sejahtera dan makmur.

    “Termasuk tentunya dengan mantan-mantan Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju,” ujarnya.

    Menko Agus memandang setiap pertemuan atau silaturahmi tersebut baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya.

    “Karena cita-cita para pemimpin semuanya sama, ingin Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang sejahtera, yang makmur, yang berkeadilan,” ujarnya.

    Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo memenuhi undangan makan malam di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam (6/11).

    Jokowi keluar dari kediaman Prabowo sekitar pukul 21.00 WIB, dan diantar langsung ke kendaraan yang menanti di depan oleh Presiden Prabowo.

    “Jadi, saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Jadi, saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” kata Prabowo kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Ketika ditanya ada tidaknya pembahasan politik atau penawaran agar Jokowi masuk Partai Gerinda, Prabowo menyatakan bahwa partainya terbuka bagi siapa pun. Namun, Ketua Umum Gerindra itu tidak bisa memaksakan.

    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya unggul dibanding rivalnya.

    “Selanjutnya, KPU Medan akan menyerahkan D hasil perolehan suara ke KPU Sumut untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Mutia Atiqah, Minggu (8/12/2024).

    Mutia mengatakan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution – Surya memperoleh 388.688 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memperoleh 222.878 suara.

    “Untuk surat suara yang sah sebesar 611.566 suara. Dan surat suara tidak sah sebanyak 17.923 lembar. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan berjumlah 1.799.421 jiwa pada Pilkada 2024,” ujarnya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti sebanyak dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didukung 10 partai politik antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi. Sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut periode 2018 -2023. Sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/chri)

  • Jokowi dan Gibran Jadi Anggota Kehormatan Golkar, Meski Masih Simpan KTA PDIP

    Jokowi dan Gibran Jadi Anggota Kehormatan Golkar, Meski Masih Simpan KTA PDIP

    ERA.id – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara otomatis sudah menjadi anggota kehormatan partai berlambang pohon beringin. Meskipun tak berstatus sebagai kader dan mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA).

    Dia mengatakan, hal itu tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Bagi Partai Golkar, Jokowi sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota kehormatan. Terlebih selama 10 tahun, Golkar ikut mendukung pemerintahan Jokowi.

    Hal serupa juga berlaku untuk putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena bagi Golkar, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Inilah negarawan yang bagi kami, Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini adalah mereka anggota kehormatan Golkar,” kata Derek.

    “Termasuk mas Gibran. Karena mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung soal statusnya di partai berlambang kepala banteng itu.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Sebab sudah beseberangan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya.

    Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Partai, Komaruduin Watubun menyarankan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang banteng miliknya. Sebab, kini mereka sudah berseberangan.

    Diketahui, Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung soal status keanggotannya di partai besutan Megawati Soekarnoputri.

    “Secara de facto, dia bukan anggota partai lagi. Itu pernyataan yang tidak tahu malu saja itu. Karena bagaimana pun, dia sudah berseberangan dengan partai, lalu menganggap diri sebagai bagian dari partai, kan enggak benar juga,” kata Komar di Jakarta, dikutip Kamis (5/12).

    Komar mengungkapkan, PDIP tak pernah tebang pilih menegakkan disiplin terhadap kader-kadernya. Termasuk kader yang memiliki sikap berbeda dari partai.

    Soal belum adanya surat pemecatan kepada Jokowi, dia mengatakan karena PDIP masih menjaga kehormatan Jokowi yang saat itu masih menjadi kepala negara sekaligus panglima tertinggi TNI.

    Dia mengatakan, PDIP sudah bersikap baik kepada Jokowi dan keluarga meskipun telah mengkhianati partai. Oleh karena itu, sebaiknya KTA yang masih disimpan dikembalikan.

    Menurutnya, hal itu merupakan langkah terhormat yang bisa dilakukan Jokowi.

    “Makanya, kita bicara, sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi, kembalikan kartu tanda anggota, itu sudah sangat terhormat. Kita jaga kehormatan dan wibawa mereka juga,” ujar Komar.

    Meski begitu, dia menegaskan, PDIP tak segan mengambil langkah pemecatan terhadap Jokowi, jika KTA tak segera dikembalikan.

    “Jadi sudahlah, terakhir kalau tidak (kembalikan KTA) harus pecat,” tegasnya.

  • Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang dalam rencana untuk membuat badan atau lembaga yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai rencana ini akan membuat digitalisasi di Indonesia membaik.

    “Peluangnya adalah usaha digitalisasi Indonesia bisa lebih terpusat atau terkoordinir,” kata Eddi kepada Bisnis dikutip, Minggu (8/12/2024).

    Namun, Eddi melihat ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membuat lembaga ini.

    Salah satunya, kata Eddi adalah elemen dari ekosistem digital itu sangat luas. Contohnya adalah pada e-commerce yang memiliki banyak elemen didalamnya.

    “Ada elemen perdagangan [Kemendag], ada elemen teknologi [Komdigi], ada elemen keamanan data [BSSN],” ucapnya.

    Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai hadirnya lembaga tersebut harus dikelola baik oleh pemerintah.

    Dirinya menyampaikan, lembaga ini mirip dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Selain itu, Tesar melihat nantinya lembaga ini tidak perlu berada dibawah Komdigi. Sebab masalah bisnis, lebih cocok diurus oleh Bapenas atau menteri UMKM atau industri kreatif.

    “Silahkan komdigi fokus saja untuk tatakelola aspek teknologi, keamanan data, dan pengembangan sumberdaya manusia berbasis teknologi,” ucap Tesar kepada Bisnis.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut lembaga tersebut nantinya akan mensupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

    “Mungkin kita bilang semacam Indonesia Digital Entrepreneurship Council, seperti itu,” kata Nezar dalam Nex-Be Fest di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

    Nezar mengatakan, pihaknya bakal berbicara dengan sejumlah kementerian, seperi Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan guna membahas ide tersebut.

    Selain beberapa Kementerian, Nezar menuturkan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

    Komunikasi dengan BRIN, kata Nezar perlu dilakukan karena pihaknya melihat masih ada kekosongan atau kelemahan dalam pembangunan startup yang belum match dengan situasi yang ada saat ini.

    “Jadi kita masih agak tertinggal dan soal R&D, ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Sehingga Nezar menilai, R&D memang harus diperkuat agar ke depannya Indonesia bisa mandiri dan lebih punya sovereignty dalam teknologi. Maka dari itu, perubahan tersebut harus dimulai sekarang dan tidak bisa ditunda tunda lagi. 

    “Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali, karena ini 5 tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia emas 2045, itu harus kita lakukan sekarang,” ucap Nezar.

  • Ngaku Kangen, Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Sekalian Makan Malam

    Ngaku Kangen, Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Sekalian Makan Malam

    ERA.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Jokowi mengaku, kunjungannya karena rasa rindu kepada Prabowo. Selain itu juga sebagai balasan, sebab beberapa waktu lalu Prabowo sempat mengunjunginya di Solo, Jawa Tengah.

    “Beliau, bapak presiden, dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan, karena kangen,” kata Jokowi.

    Jokowi enggan membocorkan apa yang dibicarakan dengan Prabowo. Dia hanya menyebut pertemuan tadi sebatas makan malam.

    “Makan malam,” kata Jokowi.

    Senada, Prabowo juga mengaku kedatangan Jokowi adalah kunjungan balasan. Memang secara kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta, dia pun berinisiatif mengundang untuk makan malam.

    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ucap Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, menu makan malam yang dihidangkan untuk Jokowi salah satunya yaitu ayam goreng.

    Saat disinggung soal apakah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 menjadi pembahasan di sela-sela makan malam, Prabowo hanya tertawa.

    “Nanya-nanya politik mulu. Makan malam,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengunjungi Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11). Saat itu, Prabowo baru saja selesai melakukan kunjungan kerja dari Merauke.

    Dari kediamannya, Jokowi lantas mengajak Prabowo ke Angkringan Omah Semar.

    Belakangan diketahui, dalam kunjungan itu, Prabowo sempat bertemu dengan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

  • Segini Gaji Miftah yang Hilang Usai Mundur Sebagai Utusan Presiden

    Segini Gaji Miftah yang Hilang Usai Mundur Sebagai Utusan Presiden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Buntut kejadian mengolok-olok pedagang es teh di sebuah acara, Miftah Maulana Habiburrahman mengumumkan mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Artinya dia tak berhak lagi mendapatkan gaji yang didapatkannya dulu.

    Dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 137 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024 diatur pejabat setingkat menteri berhak atau keuangan dan fasilitas lainnya.

    Sementara itu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, menjelaskan gaji pokok menteri negara adalah Rp 5.040.000. Terdapat sejumla tunjangan sesuai Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, mencapai Rp 13.608.000 per bulan.

    Mereka juga berhak mendapatkan tunjangan lain. Mulai dari untuk anak/istri, pensiun, dan fasilitas, seperti kendaraan dinas, biaya pemeliharaan dan kesehatan.

    Fasilitas kesehatan mencakup pengobatan, perawatan hingga rehabilitas jika terjadi kecelakaan selama menjabat.

    Video Miftah mengolok-olok pedagang es teh viral di media sosial. Banyak pihak yang mengkritik perilaku tidak pantas dilakukan seorang tokoh agama, dan banyak orang memintanya mundur dari kursi Utusan Khusus Presiden.

    Akhirnya Miftah mengumumkan dia mengundurkan diri dari kursi itu. Dia juga mengatakan keputusannya bukan paksaan dari pihak lain.

    Miftah menjelaskan keputusan itu berasal dari dirinya sendiri. Yakni sebagai tanggung jawabnya pada Prabowo Subianto dan masyarakat.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers, di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, mengutip CNN Indonesia.

    “Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” imbuhnya.

    (mkh/mkh)

  • Prabowo Bicara Peluang Jokowi Masuk Gerindra: Kita Terbuka tapi Tidak Maksa

    Prabowo Bicara Peluang Jokowi Masuk Gerindra: Kita Terbuka tapi Tidak Maksa

    ERA.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara soal peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partainya. Menurutnya, peluang itu terbuka, namun tak mau memaksa.

    Hal itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan Jokowi dikediamannya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan, Partai Gerindra terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Namun tak ingin memaksa.

    “Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa memaksa beliau masuk,” kata Prabowo.

    Sementara Jokowi tak memberi tanggapan apapun saat disinggung soal apakah sudah menentukan partai mana sebagai rumah politiknya yang baru.

    Sebaliknya, Prabowo berkelakar agar awak media tak bertanya soal politik. Sebab pertemuannya dengan Jokowi malam ini hanya sebatas makan malam.

    “Nanya-nanya politik mulu. Makan malam,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Sebab sudah beseberangan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.

    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 

    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.

    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.

    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.

    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.

    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.

    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 

    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 

    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.

    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 

    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.

    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  

    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.
     
    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 
     
    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.
     
    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
     
    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 
     
    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.
     
    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.
     
    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
     
    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.
     
    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
     

     
    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.
     
    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.
     
    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 
     
    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.
     
    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 
     
    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.
     
    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 
     
    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  
     
    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Rentetan Drama yang Mengiringi Kasus Novel Baswedan

    Rentetan Drama yang Mengiringi Kasus Novel Baswedan

    JAKARTA – Rangkaian serangan yang ditujukan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan terus dilancarkan. Padahal belum rampung, kasus penyiraman air keras yang melukai mata kirinya, sejak dua tahun lalu. Kini muncul beberapa perkara baru yang ingin menjatuhkan namanya. 

    Tim teknis yang dibentuk Kapolri Jenderal (purn) Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus ini pun tak memberikan hasil maksimal. Pelaku penyerangan Novel pun masih abu-abu, karena menyimpulkan kasus ini sebagai bentuk risiko pekerjaannya sebagai penyidik kasus korupsi di KPK.

    Kasus yang mengendap lama ini, juga memunculkan masalah baru. Tudingan kasus penyerangan air keras yang dialami Novel Baswedan sebagai bentuk rekayasa, mencuat di media masa. 

    Politikus PDIP, Dewi Tanjung menyebut Novel telah sengaja merekayasa kasus penyerangannya. Hal ini didasari dari kecurigaannya melihat proses pengobatan hingga bekas luka yang dialami oleh Novel. Merasa janggal, Dewi membuat laporan ke Polda Metro Jaya guna mengungkap kasus dugaan rekayasa dibalik penyerangan Novel Baswedan.  

    pic.twitter.com/MAvpJsjuhZ

    — Re (@Recht_Reo) November 8, 2019

    Selain itu, ada pula serangan berupa gugatan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang dilontarkan oleh pengacara senior sekaligus terpidana korupsi, Otto Cornelis Kaligis atau yang lebih dikenal dengan sebutan OC Kaligis.

    Dirinya ingin membuka kembali kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet, yang terjadi pada 15 tahun silam.  Di mana saat itu, Novel masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu.

    Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor registrasi gugatan yakni 958/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL soal klasifikasi perkara wanprestasi. Sidang perdana perkara itu akan digelar pada Rabu 4 Desember mendatang.

    Novel Angkat Bicara 

    Ditemui dalam acara Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Novel enggan mengomentari banyaknya serangan yang ditujukan untuk dirinya. Baik laporan yang dilayangkan Dewi Tanjung atau gugatan dari OC Kaligis. 

    Penyidik senior KPK ini menganggap tudingan Dewi Tanjung terhadap kasusnya tidak beralasan. Terlebih, tidak adanya pihak yang diperkarakan olehnya dalam pelaporan tersebut. 

    “Saya khawatir jangan jangan dia ini sebenarnya tahu bahwa yang diomongin gak benar. Dan saya khawatir dia ini laporan ke polisi dalam rangka ngerjain polisi. Kalau itu yang dia lakukan polisi tahu bahwa ada delik yang bisa menjerat orang berbuat begitu,” kata Novel saat ditemui VOI, Sabtu 9 November.

    Menurut Novel, ada motif lain dibalik pelaporan Dewi Tanjung kepada polisi. Sebab, konteks rekayasa yang diucapkan oleh Dewi Tanjung itu telah terklarifikasi oleh beberapa pihak yang menangani kasus tersebut. 

    “Saya tidak mengerti, yang mau dihina dia itu siapa. Apakah dia mau menghina rumah sakit besar yang merawat saya, atau polisi yang menginvestigasi kasus ini. Sebab Komnas HAM juga ikut melakukan pemeriksaan. Apakah dia mau menghina para tokoh yang bertemu saya dan melihat keadaan saya,” papar Novel.

    Novel kembali irit bicara, saat menanggapi pertanyaan awak media yang menanyakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasusnya. “Pak jokowi Sudah tiga kali ngasih deadline. Kita tunggu saja kita lihat,” cetusnya.

    Hal serupa juga terjadi ketika disinggung soal gugatan OC Kaligis. Menurutnya, tak perlu ada yang ditanggapi lantaran telah diserahkan ke pihak koalisi. “Nanti kawan kawan koalisi sipil yang akan merespon itu,” pungkasnya.