Tag: joko widodo

  • Mutasi 300 Pati TNI, Ada Pangkostrad, Danpaspampres hingga Dankoopssus TNI

    Mutasi 300 Pati TNI, Ada Pangkostrad, Danpaspampres hingga Dankoopssus TNI

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Sebanyak 300 perwira tinggi (Pati) TNI dirotasi dan dimutasi dari sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Kali ini, sebanyak 300 perwira tinggi ( Pati) TNI dirotasi dan dimutasi dari sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.

    Kebijakan mutasi dan rotasi tersebut berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    Dalam mutasi ini, Panglima TNI menunjuk Letjen TNI Mohammad Fadjar menjadi Pangkostrad menggantikan posisi Letjen TNI Mohammad Hasan yang ditunjuk menjadi Dankodiklatad.

    “Letjen TNI Mohammad Fadjar, jabatan lama Dankodiklat TNI, jabatan baru Pangkostrad,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, Panglima TNI juga menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Jabatan ini strategis tersebut sebenarnya pernah diemban Mayjen TNI Achiruddin pada saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) 2023-2024.

    Panglima TNI kemudian memberikan promosi jabatan kepada Mayjen TNI Achiruddin menjadi Pangdam VI/Mulawarman. Meski dimutasi, Panglima TNI belum menunjuk pengganti Achiruddin yang bakal menjadi Danpaspampres. Dengan kebijakan terbaru ini, Achiruddin kembali menempati jabatan yang sempat ditinggalkannya.

    Dalam kebijakan mutasi kali juga, Panglima TNI menunjuk Brigjen TNI Hendy Antariksa menjadi Dankoopssus TNI yang memimpin pasukan elite gabungan dari matra darat, laut, dan udara. Dia menggantikan Mayjen TNI Suhardi yang dimutasi menjadi Pangdam XIII/Mdk.

    (abd)

  • Mutasi TNI Terbaru, Mayjen TNI Achiruddin Kembali Ditunjuk Jadi Danpaspampres

    Mutasi TNI Terbaru, Mayjen TNI Achiruddin Kembali Ditunjuk Jadi Danpaspampres

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Penunjukan Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Total ada 300 perwira TNI dari tiga matra yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan dalam SK yang dikeluarkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    ”Mayjen TNI Achiruddin, jabatan lama Pangdam VI/Mlw, jabatan baru Danpaspampres,” bunyi keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

    Mayjen TN Achiruddin selanjutnya akan menjadi perisai hidup yang menjaga keamanan dan keselamatan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    Jabatan strategis ini sebenarnya pernah diemban Mayjen TNI Achiruddin saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) 2023-2024.

    Panglima TNI kemudian memberikan promosi jabatan kepada Mayjen TNI Achiruddin menjadi Pangdam VI/Mulawarman. Meski dimutasi, Panglima TNI belum menunjuk pengganti Achiruddin yang bakal menjadi Danpaspampres.

    Selain itu, Panglima TNI juga menunjuk Letjen TNI Mohammad Fadjar menjadi Pangkostrad. Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklat TNI menggantikan Letjen TNI Mohammad Hasan yang ditunjuk menjadi Dankodiklatad.

    (jon)

  • Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, yakni Abdul Kahar Mudzakkir, Alexander Andries (AA) Maramis, KH Masjkur, M Sardjito, Ruhana Kuddus, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.

    Pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertanggal 7 November 2019 dan diberikan langsung kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 November.

    Enam tokoh yang semasa hidupnya berjuang di berbagai bidang, mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2019 ini.

    Mereka adalah Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, Dr.(H.C.) A.A. Maramis dan K.H. Masjkur. pic.twitter.com/Ds0g8je22L

    — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2019

    Keenam tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Dua orang di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI, seorang sultan dari Sukawesi Tenggara, seorang dokter yang berjasa di dunia pendidikan, dan seorang perempuan yang berjasa di bidang jurnalis dan pendidikan.

    Berikut tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2019: 

    Abdul Kahar Muzakkir 

    Abdul Kahar Muzakkir. Foto: Wikimedia Commons

    Abdoel Kahar Moezakkir (atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir) merupakan tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tokoh asal Kotagede ini juga pernah menjadi rektor kampus tersebut periode 1948-1960.

    Selain mendirikan UII, Kahar Muzakkir memang dikenang sebagai cendekiawan Muslim dan pejuang nasional. Dia juga sempat duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

    Dr. Sardjito

    Doktor Sardjito. Foto: Wikimedia Commons

    Dr. Sardjito merupakan dokter sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961. Selanjutnya dia juga menjadi rektor UII periode 1963 – 1970.

    Semasa hidupnya, Dr Sardjito kelahiran Magetan ini menciptakan sejumlah vaksin, misalnya untuk typhus, kolera, hingga disentri. Semasa perjuangannya, dia juga berkontribusi dengan membuat makanan dan multivitamin untuk para tentara RI yaitu Biskuit Sardjito. 

    Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan, nama Dr Sardjito juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito.

    AA Maramis 

    Mr. Alexander Andries Maramis (1897-1977) akhirnya menjadi Pahlawan Nasional RI tahun 2019. pic.twitter.com/sL4IulHZ22

    — Bode Grey Talumewo (@bode_talumewo) November 8, 2019

    Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai AA Maramis merupakan tokoh yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada era kemerdekaan RI. 

    AA Maramis juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tanda tangannya ada dalam Oeang Republik Indonesia (ORI) — mata uang RI sebelum rupiah. AA Maramis juga keponakan dari Maria Walanda Maramis, tokoh pejuang perempuan dari Sulawesi Utara, yang sebelumya juga mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

    Roehana Koeddoes

    Roehana Koeddoes Foto: Wikimedia Commons

    Roehana Koeddoes (atau Ruhana Kuddus dengan ejaan kini) akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia ini, sempat gagal menjadi pahlawan nasional meski telah memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pengusulan dari daerah.

    Roehana kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, ini memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan dan literasi. Roehana hidup pada zaman yang sama dengan RA Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Roehana pernah menjadi pimpinan beberapa surat kabar pada masanya. Ia pernah menulis untuk surat kabar Poetri Hindia, Oetoesan Melajoe, hingga mendirikan surat kabarnya sendiri, Soenting Melajoe. Selain di dunia pers, Roehana juga aktif menjadi penggerak kerajinan di Sumbar, khususnya untuk kaum perempuan.

    Sultan Himayatuddin

    Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan gelar Oputa Yi Koo adalah putra daerah yang memimpin perlawanan terhadap agresi, invasi, dan imperialisme Belanda di wilayah kesultanan Buton pada abad ke-18. Himayatuddin pernah menjabat dua kali dipilih jadi sultan, yakni sebagai Sultan Buton ke-XX (1750-1752) dan ke-XXIII (1760-1760). Beliau wafat pada tahun 1776 masehi.

    Ia mendapat gelar pahlawan karena kegigihannya melawan penjajah Belanda di Tanah Air. Bahkan, ia sampai harus sempat turun tahta akibat perlawanannya dulu.

    KH Masjkur

    Alhamdulillah, KH Masjkur insya Allah akan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, pada 10 November 2019.#KyaikuPahlawanku

    | simak sosok beliau berikut ini. 👇🏻

    credit: @nahdlatululama pic.twitter.com/N4pjOSX6c1

    — PWNU Jatim | #HariSantri2019 (@pwnujatim) November 7, 2019

    KH Masjkur adalah tokoh dan ulama dari Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama di tiga era Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtopordjo atau sekitar periode 1947-1949. Kemudian menjadi Menteri Agama lagi di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sekitar periode 1953-1955. 

    Pada zaman perjuangan kemerdekaan, KH Masjkur ikut menjadi anggota BPUPKI. Ia juga pernah tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian berubah nama Laskar Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia memimpin barisan Sabilillah. 

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan enam nama pahlawan nasional pada 2018 melalui SK Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Enam orang itu yakni almarhum Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; almarhumah Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Barat; dan almarhum Depati Amir, tokoh dari Provinsi Bangka Belitung.

    Kemudian, almarhum Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; almarhum Ir. H. Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Provinsi Kalimantan Selatan; dan almarhum Brigjen KH Syam’un, tokoh dari Provinsi Banten.    

  • Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    JAKARTA – Suara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh lantang ketika menyinggung ada partai yang merasa paling pancasilais tapi tak mau berangkulan bahkan bersalaman dengan teman sendiri. Sindiran Paloh ini, disampaikan di hadapan kadernya saat acara pembukaan Kongres II NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 8 November.

    “Semua penuh dengan kecurigaan, maka kita makin jauh dari nilai Pancasila. Pancasila sebagai pegangan, way of life. Ngakunya partai nasionalis pancasilais, buktikan saja,” kata Surya waktu itu disambut riuh ribuan kadernya yang hadir dalam acara itu.

    “Rakyat membutuhkan pembuktian. Partai mana yang menjalankan nilai-nilai pancasilais. Kalau partai melakukan sinisme, propaganda kosong, pasti bukan partai Pancasila itu,” imbuhnya.

    Sindiran demi sindiran terus disampaikan oleh Paloh. Bahkan, dia menyindir pernyataan Presiden Jokowi yang sempat mempertanyakan pelukan hangatnya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Padahal dia mengklaim, pelukannya dengan Sohibul hanyalah sebuah bentuk persahabatan.

    “Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. Kecurigaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung ke kawan mengundang kecurigaan,” tegasnya.

    Usai membuka acara kongres, pengusaha media ini enggan menjawab lebih jauh siapa partai pancasilais yang disindirnya itu. 

    Sambil tersenyum lebar, Paloh hanya mengatakan siapapun yang melanggar semua norma pancasila adalah partai yang tidak pancasilais.

    “Ya siapa kita enggak tahu. […] Jadi kalau ada partai kita yang bawa marah, nah, dia kurang pancasilais,” ujarnya saat itu.

    Ketum NasDem Surya Paloh (Wardhany/VOI)

    Sindiran Paloh untuk PDI Perjuangan

    Meski Surya Paloh mengaku tak menyindir siapapun dalam pidato pembukanya itu tapi Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan secara tersirat Paloh menyindir partai besutan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan.

    Menurut dia, saat ini Paloh tengah kecewa dan meradang. Puncaknya, kekecewaan itu disampaikan dalam pidato di depan para kadernya. 

    “Secara implisit, Surya Paloh sedang menyindir PDIP dan Megawati,” kata Ujang saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Sabtu 9 November.

    Bukan hanya sebagai bentuk kekecewaan, Ujang juga bilang, NasDem mulai menyatakan posisinya yang merasa dirugikan saat penyusunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin di Periode 2019-2024. 

    “NasDem merasa dirugikan dalam banyak hal, terutama hilangnya Jaksa Agung dari kader NasDem dan diambil alih oleh PDIP,” ungkapnya.

    Bukan rahasia lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung politikus PDIP, TB Hasanuddin. Tapi, PDIP mengklaim terpilihnya Burhanuddin bukan karena diendorse oleh pihaknya melainkan langsung dipilih oleh Presiden Jokowi. 

    Padahal, saat Jokowi menentukan Jaksa Agung, NasDem dikabarkan mengajukan kembali nama M Prasetyo untuk menduduki jabatan tersebut. Prasetyo merupakan eks kader NasDem dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 sebelum menjadi Jaksa Agung.

    Kembali soal pidato Paloh, Ujang mengatakan, kerugian NasDem bukan hanya karena ditikung dalam jabatan Jaksa Agung tapi juga partai ini dianggap mendapat tiga jatah kursi menteri yang tak strategis. 

    Dalam Kabinet Indonesia Maju, ada tiga kader NasDem yang menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Siti Nurbaya Bakar yang menduduki jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Syahrul Yasin Limpo yang duduk sebagai Menteri Pertanian.

    Selain soal kerugian, masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi juga dianggap merubah peta koalisi. Menurut Ujang, hal ini membuat NasDem tak nyaman. 

    “Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada sindiran jika tak ada masalah. Jadi sesungguhnya masalah utama NasDem adalah dengan PDIP,” tegasnya.

    Buntut dari saling sindir ini, maka bisa dipastikan kalau koalisi obesitas Jokowi-Ma’ruf ke depan bakal menjadi tak sehat. Ujang bahkan menyebut, perang dingin bisa saja terjadi setelah ini. Namun, pecah atau tidaknya koalisi ini tergantung dari dinamika politik yang terjadi ke depan.

    Sementara Jokowi yang bertindak sebagai pimpinan koalisi, dianggap Ujang tak akan mampu berbuat banyak. Sebab, Ujang menduga pangkal permasalahan yang menyebabkan Paloh kerap melakukan safari ke partai di luar gerbong koalisi adalah sakit hati. 

    “Sulit bagi Jokowi merapikan dan menyolidkan kembali koalisinya. NasDem ini kan sakit hati karena Jaksa Agung yang tadinya kader NasDem malah diberikan Jokowi kepada PDIP,” tutupnya.

  • Relevansi Projo Sudah Selesai, Jokowi Lebih Bagus Nebeng Partai

    Relevansi Projo Sudah Selesai, Jokowi Lebih Bagus Nebeng Partai

    GELORA.CO – Wacana organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang diketuai Budi Arie Setiadi menjadi suatu partai politik terus mencuat. Rencananya hal itu akan diputuskan pada Kongres Projo 2024 pada 7-8 Desember 2024.

    Namun kongres tersebut ditunda karena berbagai hal. Penundaan kongres Projo itu langsung dinyatakan oleh Budi Arie Setiadi. Ia pun tak menampik bila organisasi yang dipimpinnya dapat bertransformasi menjadi partai.

    Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Projo sangat lumrah menjadi partai, namun kondisinya terbilang sulit.

    “Organisasi yang harusnya sekali dipakai, dia sudah selesai, itu nggak diperlukan lagi. Kan memang Projo dimaksudkan untuk mengawal kepresidenan Jokowi untuk menghalangi oposisi, untuk memonopoli opini publik. Jadi fungsi-fungsi itu melekat pada kepentingan Presiden Jokowi yang menghendaki supaya kemulian dia itu terjaga terus,” ujar Rocky dikutip dari akun Youtube pribadinya, Senin, 9 Desember 2024.

    “Jadi projo menjaga kemulian Jokowi sebagai apa, sebagai presiden. Begitu nobility yang nobleness-nya itu hilang, bukan lagi presiden. Relevansi Projo sebetulnya selesai,” tambahnya.

    Rocky melihat, wacana itu semacam nostalgia kekuasaan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

       

    “Lalu ada upaya untuk menjadi Projo permanen. Bahkan diarahkan menjadi partai politik, itu biasa aja, nggak ada soal jug, hanya hitungan-hitungan pragmatis tentu berbeda hari ini dengan ketika Pak Jokowi masih jadi presiden. Terutama soal pendanaan kan waktu Jokowi presiden, tentu lebih mudah untuk mengakses kapital, kalau sekarang tentu lebih sulit,” ungkapnya.

    Aktivis senior ini juga memprediksi bahwa Jokowi lebih kelihatannya sreg menumpang atau bergabung di partai yang sudah stabil ketimbang memimpin (partai) Projo.

    “Jadi kalau Projo menunda kongresnya hanya karena alasan kepastian membuat partai itu belum final, itu penanda bahwa partai itu kelihatannya juga akan gagal, karena bagi Jokowi mungkin dia (Jokowi) lebih bagus numpang atau nebeng nebeng di partai politik yang udah ada ketimbang memulai yang baru,” pungkasnya.

  • Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Disahkan sebagai Pemenang Pilkada Jakarta hingga Menakar Langkah Politik Jokowi

    Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Disahkan sebagai Pemenang Pilkada Jakarta hingga Menakar Langkah Politik Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (8/12/2024) hingga pagi ini. Mulai dari Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 hingga menakar langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berikut lima isu politik terkini yang masih menarik perhatian pembaca Beritasatu.com:

    Sah! Pramono-Rano Pemenang Pilkada Jakarta 2024
    KPU Jakarta resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, setelah meraih suara terbanyak yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, saya nyatakan sah,” ujar Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata, dalam rapat pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024).

    Perolehan suara Pramono-Rano unggul jauh dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (Rido) yang meraih 1.718.160 suara, serta paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.

    Pramono-Rano Menang, Saksi Dharma-Kun Tolak Teken Hasil Rekap dan Kubu RK-Suswono WO

    Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024. Namun, saksi paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan KPU Jakarta.

    “Kami menolak. Kami tidak akan menandatangani,” kata Anthony James Harahap, saksi Dharma-Kun dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Jakarta di Hotel Pan Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Sebelumnya kubu paslon Ridwan Kamil-Suswono memutuskan walkout atau WO dari sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, sebagai bentuk protes. Mereka akan menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.

    Mahyeldi-Vasko Menang Telak di Pilgub Sumbar 2024

    Isu politik terkini selanjutnya adalah KPU Sumatera Barat menetapkan pasangan Mahyeldi-Vasko pemenang Pilgub Sumbar 2024. Keputusan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Kota Padang, Minggu (8/12/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi, Mahyeldi-Vasko meraih kemenangan mutlak dengan 1.757.612 suara sah atau 77,12 persen. Pasangan ini mendominasi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

    Sementara itu, pasangan pesaingnya, Epyardi-Ekos, hanya mendapatkan 22,88 persen atau 521.448 suara sah.

    Andra Soni-Dimyati Menang, Kubu Airin Tak Akui Rekap Suara Pilgub Banten

    Kubu paslon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menolak mengakui hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang ditetapkan KPU Banten. 

    Hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang ditetapkan KPU Banten, paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah menang di enam wilayah, yakni Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sementara itu, Airin-Ade hanya unggul di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan meminta kubu Airin-Ade legawa. “Tentu kami berharap kepada seluruh pasangan calon bisa menerima, bisa legawa agar proses pembangunan di Provinsi Banten ini bisa berjalan dengan baik.” 

  • Tentang Doktrin Keamanan Rakyat Semesta yang Diusung Prabowo

    Tentang Doktrin Keamanan Rakyat Semesta yang Diusung Prabowo

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I mengemukakan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Menurut dia, konsep tersebut telah menjadi doktrin bagi pertahanan yang dianut Indonesia selama ini.

    Prabowo juga menyebut, konsep Hankamrata ini masih efektif untuk dilakukan bangsa Indonesia. Apalagi, jika merujuk pada sejarah. Karena itu, dirinya berencana menghidupkan kembali.

    “Mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah pertahanan rakyat semesta,” ujar Prabowo dalam rapat Komisi I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November.

    Selain itu, Prabowo juga mengakui, teknologi pertahanan Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Namun, menurut dia, Indonesia masih bisa memenangkan perang bila konsep Hankamrata ini dikuatkan

    Prabowo menekankan, melalui konsep ini pulalah perlunya program bela negara bagi warga negara Indonesia. Ia juga menyebut, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

    Artinya, pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama. Tetapi juga perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor, termasuk dari sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita. Tapi saya yakin Ibu Ketua, bahwa Indonesia tak mungkin diduduki bangsa lain. Karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara,” tuturnya.

    Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas untuk peningakatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi produktif, pembangunan merata, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan dan memberi rasa aman bagi seluruh warga Indonesia, sinergi pemerintah negara dalam kerangka negara kesatuan.

    Karena itu, Prabowo mengatakan, semua itu akan menjadi landasan pihaknya bekerja ke depan. Ia mengatakan, filosofi yang mendasari kebijakan umum ke depan, semua bertumpu pada pemahaman tujuan negara yang sangat penting sesuai amanat UUD 1945. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

    “Karena itu pertahanan dan keamanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau adendum atau suatau keikutsertaan tetapi ini adalah tujuan negara yang pertama. Kita boleh bangun infrastruktur yang banyak dan hebat tapi kalau tidak mampu jaga wilayah darat laut dan udara, kemampuan kita hilang sebagai negara,” ucapnya.

    Prabowo juga mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan konsep kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan yang akan difinalkan dihadapan Presiden Jokowi.

    “Bulan Desember kami akan selesaikan penyusunan produk-produk. Piranti lunak atau software yang bersifat revisi atau pemutakhiran daripada strategi Hankamneg, doktrin Hankamneg, kita akan paparkan ke lembaga terkait, paparkan ke presiden sebagai yang bertanggung jawab atas Hankamneg final,” ucapnya.

    Sesudah itu, kata Prabowo, dirinya akan menggelar rapat pimpinan pertahanan di mana pihaknya akan melakukan paparan dihadapan semua stakeholder, terkait strategi dan doktrin serta kebijakan umum pertahanan negara.

    “Awal Januari akan lebih padat dan rinci langkah kita ke depan,” tuturnya.

  • [POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus

    [POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus

    [POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    Pertemuan itu itu langsung menarik perhatian karena pada 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Selain itu, Prabowo diketahui adalah Ketua Umum Partai
    Gerindra
    .
    Ditanya mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan partainya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Jokowi karena belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.
    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antaranews.
    Namun, Dasco menyebut bahwa Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
    “Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco.
    Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa memaksa Jokowi untuk bergabung.
    Tetapi, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo saat menerima Jokowi di Kertanegara, Jumat malam.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari rencana jelang
    perayaan Natal
    Nasional.
    Ketua Panitia Natal Nasional Thomas Djiwandono mengatakan, perayaan Natal Nasional akan mengusung semangat bakti sosial, kemanusiaan, dan ekologis yang terinspirasi dari kunjungan
    Paus Fransiskus
    ke Jakarta.
    Saat audiensi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Thomas menyebut, perayaan ibadah Natal 2024 akan digelar dengan tema “Kembali ke Betlehem” yang menjadi bentuk refleksi nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.
    “Kami mengimplementasikan tema ini dengan semangat bakti sosial kemanusiaan dan ekologis, terinspirasi oleh pesan kunjungan Paus Fransiskus,” kata Thomas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2024).
    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu juga mengatakan, perayaan Natal akan digelar di Indonesia Arena pada 28 Desember 2024.
    Acara itu disebut akan diikuti para tokoh lintas agama dan 13.000 umat kristiani. Presiden Prabowo bahkan disebut akan hadir di acara tahunan ini.
    Sementara itu, Ketua PGI 2019-2024, Pendeta Gomar Gultom menyambut baik dan mendukung penuh rencana tersebut. Menurut dia, acara itu bisa sekaligus dilaksanakan untuk mengenang sosok TB Silalahi yang merancang perayaan Natal inklusif.
    “Semangat inklusivitas yang melibatkan seluruh pihak serta doa untuk keselamatan bangsa, para pemimpin, dan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama,” ujar Gomar.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

    Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

    “Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

    Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis. 

    “Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November. 

    Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

    Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

    “Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

    Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

    “Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

    Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

    “Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

    Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

    Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

    “Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.