Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

    Adapun Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar bakal berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    “Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi Partai Golkar Dave Laksono tak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja bergabung dengan Golkar pada momen acara tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu hal-hal yang akan terjadi pada acara tersebut.

    “Tunggu nanti,” kata Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

    Dia mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu merupakan partai yang terbuka dan berbeda dari partai lainnya. Siapa pun, kata dia, bisa bergabung dengan Golkar jika ingin bersama-sama berkarya membangun bangsa.

    Menurut dia, Jokowi merupakan sosok yang tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena merupakan panutan dan tokoh bangsa. Dia menilai bahwa Jokowi masih memiliki daya jual yang luar biasa dalam hal politik.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa wajar jika Jokowi masih berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pasalnya, Bahlil merupakan menteri dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    loading…

    Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono berseteru dengan Jusuf Kalla memperebutkan kursi Ketua Umum PMI. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Profil dan biodata Agung Laksono dapat diketahui dari artikel berikut ini. Nama Agung Laksono sedang ramai dibicarakan masyarakat setelah mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Deklarasi itu menimbulkan kontroversi karena Munas ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta secara aklamasi menunjuk Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Atas tindakannya tersebut, Agung Laksono dilaporkan ke polisi oleh JK.

    “Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK usai terpilih kembali menjadi Ketua PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Agung Laksono tak masalah dilaporkan oleh JK ke polisi. Ia menilai kisruh pemilihan ketua umum PMI bukan masalah kriminal atau pidana.

    “Iya, itu boleh-boleh aja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh aja. Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasilah, organisatoris. Ya silakan aja enggak apa-apa,” kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

    Profil Agung LaksonoAgung Laksono merupakan politikus senior Partai Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai lini pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1998-1999), Ketua DPR periode 2004-2009, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009-2014). Pada periode kedua Presiden Jokowi, Agung menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.

    Agung sudah aktif di organisasi sejak muda. Lulus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 1972 ini mulai kiprahnya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI pada 1983 hingga 1986. Selanjutnya ia menjabat Ketua Umum DPP AMPI (1984–1989), Sekjen PPK Kosgoro (1990-1995), dan Ketua Umum Kosgoro 1957 pada 2000. Di Partai Golkar, Agung Laksono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP (2004-2009 dan 2009-2014). Agung Laksono juga pernah berselisih dengan Aburizal Bakrie karena perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas IX Tahun 2014 di Jakarta.

    Biodata Agung LaksonoNama : H.R. Agung Laksono
    Tempat Lahir : Semarang, Jawa Tengah
    Tanggal Lahir : 23 Maret 1949
    Usia : 75 Tahun
    Agama : Islam
    Almamater : Universitas Kristen Indonesia
    Pekerjaan : Politikus
    Partai Politik : Golkar
    Istri : Sylvia Amelia Wenas
    Anak : Shelly Kencanasari Laksono-Silalahi, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Alia Noorayu Laksono

    MG/ Tiara Fitrianti Siregar

    (abd)

  • Menteri PANRB minta ASN tak terlibat judol dan pinjol

    Menteri PANRB minta ASN tak terlibat judol dan pinjol

    Nilai Ber-AKHLAK ini tentunya akan mendasari setiap keputusan dalam melaksanakan tugas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta aparatur sipil negara (ASN) tak terlibat dalam hal yang melanggar norma dan undang-undang seperti judi online dan pinjaman online.

    Rini Widyantini mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan dalam kegiatan ASN Culture Festival 2024 di Jakarta, Rabu.

    Menteri PANRB mengatakan bahwa ihwal tersebut merupakan langkah untuk membangun identitas dan persepsi ASN di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seorang ASN harus mampu menjaga citra diri dan pemerintah.

    “Saya memang meminta (melalui) culture festival pada hari ini, saya ingin me-rebranding bagaimana ASN itu di mata masyarakat. Banyak kejadian terhadap oknum-oknum ASN, misalnya kita mendengar terlibat di dalam pinjol, judi online, atau tidak netral di dalam ASN atau banyak hal lain yang kita temukan,” kata Rini.

    Ia meminta ASN untuk benar-benar mengikuti nilai dasar Ber-AKHLAK yang sudah dicetuskan sejak pemerintah presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Langkah tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar masyarakat tahu bahwa ASN sudah berubah.

    “Pada acara ini mari di-rebranding ASN supaya masyarakat paham bahwa kita itu sudah berubah. Saatnya ASN berubah, bukan hanya Power Rangers saja yang berubah, tetapi ASN pun bisa berubah,” ujarnya.

    “Nilai Ber-AKHLAK ini tentunya akan mendasari setiap keputusan dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berdamai dengan Cuaca hingga Wacana Perbaikan Iklim di Era Prabowo-Gibran

    Berdamai dengan Cuaca hingga Wacana Perbaikan Iklim di Era Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Sebagian besar wilayah Indonesia kini sudah mulai dirundung hujan. Tidak hanya dalam intensitas ringan, di beberapa daerah, intensitas hujan yang tinggi telah membawa dampak terhadap masyarakat. Di Sukabumi misalnya, banjir sudah merusak permukiman hingga berbagai fasilitas warga.

    Mengutip detikNews, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat terdampak bencana hidrometerologi. Terhitung mencapai 919 kepala keluarga atau 3.023 jiwa.

    “Para pengungsi ini tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Cikembar, Pabuaran, Lengkong, Simpenan dan beberapa kecamatan lainnya,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Medi Abdul Hakim di Sukabumi, dilansir Antara, Senin (9/12/2024).

    Berkaca dari peristiwa pertama, pemerintah melalui BNPB telah melakukan berbagai usaha untuk mengurangi risiko bencana, salah satunya adalah modifikasi cuaca. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Untuk mengurai awan hujan yang mengarah ke langit Jakarta, BPBD Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca pada Sabtu, 7 Desember, hingga Senin, 9 Desember. Operasi ini diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya hujan lebat di Jakarta.

    Modifikasi cuaca bukanlah hal baru di Indonesia. sejumlah pemerintah daerah hingga pusat mengamini jika metode ini tokcer untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi mulai dari banjir hingga tanah longsor.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, juga berulang kali mengatakan jika pemerintahannya mendorong adanya perbaikan iklim. Tidak hanya menciptakan kebijakan seperti tata Kelola karbon hingga ide soal ekonomi hijau, pihaknya juga menyampaikan pesan ini kepada seluruh masyarakat.

    Dalam kesempatannya, Jokowi mengatakan, ancaman perubahan iklim yang nyata. Ia kemudian menyebut pentingnya praktik transisi energi oleh masyarakat dunia. Soal ekonomi hijau, ia mengatakan jika konsep ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga kesejahteraan manusia.

    “Karena ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat,” ucap Jokowi saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024)

    Lalu bagaimana dengan era Prabowo-Gibran? Sebesar apa komitmen pemerintahan saat ini dalam mencegah imbas buruk perubahan iklim? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa Tengah, detikSore akan mengulas perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warga Wonosegoro, Boyolali terhadap seorang bocah berumur 12 tahun. Ia dianiaya warga hingga terluka parah gegara dituduh mencuri celana dalam. Korban pertama kali dipukul oleh Pak RT. Mengutip detikJateng, anak tersebut disiksa oleh 15 orang. Apa saja bentuk penganiayaannya? Apa langkah pihak kepolisian? Ikuti Laporan Redaktur detikJateng selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu, untuk menutup detikSore edisi hari ini, Sunsetalk akan mengulas pertandingan perdana Indonesia di laga AFF 2024 malam tadi. Bertandang di Myanmar, Indonesia berhasil mengambil kemenangan 0-1 atas tuan rumah. Hasilnya, Indonesia kini berada di urutan kedua Grup B di bawah Vietnam karena selisih gol. Apakah racikan Shin Tae-yong dianggap berhasil? Ikuti diskusinya jelang matahari terbenam nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Jokowi Buka Suara soal Tawaran Gabung Partai Golkar

    Jokowi Buka Suara soal Tawaran Gabung Partai Golkar

    Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution tidak lagi menjadi anggota partai tersebut.

    Menanggapi hal ini, Partai Golkar menyatakan siap menyambut mantan Gubernur Jakarta itu dengan tangan terbuka jika ia memutuskan untuk bergabung.”Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak untuk masuk ke partai politik,” kata Sekjen Golkar, Sarmuji di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Sarmuji menegaskan bahwa Golkar akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka, sebagaimana mereka menyambut siapa pun yang ingin bergabung.

    “Bahwa Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” jelas dia.

    Sarmuji menilai bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat.

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sarmuji.

    Ia menambahkan bahwa Golkar belum memulai komunikasi dengan Jokowi untuk mengajaknya bergabung, meskipun Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki hubungan baik dengan Jokowi.

  • Golkar Bakal Rayakan HUT ke-60 di SICC Sentul, Prabowo dan Jokowi Masuk Daftar Undangan

    Golkar Bakal Rayakan HUT ke-60 di SICC Sentul, Prabowo dan Jokowi Masuk Daftar Undangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) akan merayakan acara puncak HUT ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024). 

    Ketua Pelaksana HUT Ke-60 Partai Golkar, Kemas Ilham Akbar menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan diundangang dalam perhelatan tersebut. 

    “Bapak presiden dan Bapak Jokowi kami undang,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (10/12/2024). 

    Terlebih, Partai berlogo pohon beringin tersebut juga akan mengundang para ketua umum Partai Politik (Parpol). 

    “Semua ketum parpol yang parlemen dan nonparlemen diundang,” tuturnya. 

    Adapun, berdasarkan rangkaian aktivitas yang diterima oleh Bisnis, rangkaian acara akan dimulai dengan registrasi yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

    Kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan dengan laporan dari Panitia HUT ke-60 Golkar, Pidato politik HUT ke-60 Ketua Umum DPP Partai Golkar, beserta dengan arahan Presiden RI. 

    Kemudian, rangkaian acara tersebut diperkirakan akan selesai pada pukul 22.00 WIB. 

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

    Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

    “Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

    Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

    Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

    Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

    Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

  • Mutasi TNI: Jenderal-jenderal Dekat Jokowi Ini Mulai Tergeser, Ada yang Dipindah Jadi Dosen – Halaman all

    Mutasi TNI: Jenderal-jenderal Dekat Jokowi Ini Mulai Tergeser, Ada yang Dipindah Jadi Dosen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 300 Perwira Tinggi (Pati) TNI di rotasi dan mutasi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. 

    Ratusan Pati TNI di rotasi mutasi itu, terdiri 143 TNI AD, 92 TNI AL, dan 65 TNI AU. 

    Rotasi mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024. Keputusan ini tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. 

    Ini adalah mutasi besar-besaran pertama di lingkungan TNI di era pemerintahan Prabowo.

    Sejumlah analis juga menilai, dalam mutasi kali ini menunjukkan ada pergeseran posisi strategis di lingkungan TNI.

    Jenderal yang dekat dengan Jokowi perlahan digeser dengan pati yang memiliki relasi dengan Presiden Prabowo. 

    Di antara yang dimutasi adalah Komandan Kodiklatad Letjen Widi Prasetijono menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan). 

    Widi adalah mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Danrem 074/Warastratama yang membawahi eks Karisidenan Solo. 

    Meski berpangkat Letjen dengan bintang tiga di pundaknya, Widi kini tidak punya jabatan lagi karena hanya berstatus pengajar di Unhan.

    Pergantian juga menyasar posisi Panglima Kostrad dari Letjen Mohamad Hasan kepada Letjen Mohammad Fadjar. 

    Hasan ditempatkan di posisi Komandan Kodiklatad. 

    Meski sama-sama jabatan dengan bintang tiga, posisi Pangkostrad dianggap lebih strategis karena membidangi banyak batalyon tempur daripada Kodiklatad.

    Adapun Fadjar yang sebelumnya menjabat Komandan Kodiklat TNI pernah menjadi anak buah Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

    Di sisi lain, sorotan tertuju kepada Mayjen Achiruddin yang “batal” menjadi Pangdam VI/Mulawarman.

    Berbeda dengan Letjen Hasan dan Letjen Widi yang dimutasi, Mayjen Achiruddin tetap menjabat Komandan Paspampres. 

    Padahal, dalam mutasi yang tertuang di Skep Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat 18 Oktober 2024, Achiruddin dipromosikan menjadi Pangdam Mulawarman.

    Achiruddin tetap menjadi Komandan Paspampres. Ia juga dikenal sebagai loyalis Jokowi. 

    Perwira berlatar belakang Kopassus ini merupakan mantan Komandan Grup A Paspampres yang mengawal Presiden Jokowi. 

    Posisi Pangdam VI/Mulawarkan akhirnya diserahkan kepada Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.

    Konsultan pertahanan di PT Semar Sentinel, Alman Helvas Ali menilai, mutasi TNI pertama di era Prabowo menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan.

    Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya mutasi jabatan strategis di TNI AD, BIN, dan Kementerian Pertahanan.

    Alman menyebut jenderal-jenderal yang dulu kritis terhadap kekuasan mendapatkan promosi.

    ”Ada promosi untuk jenderal yang dulu kritis kepada pemerintah dan keluarnya ’jenderal’ Jokowi dari struktur organisasi TNI AD,” kata Alman dikutip Kompas.id, Senin (9/12).

    Alman pun menyoroti jabatan Pangkogabwilhan I yang kini dipegang pati TNI AD.

    Menrutunya, perubahan tersebut tidak sejalan dengan kebiasaan menyikapi perkembangan geostrategi selama ini.

    Pasalnya, persepsi ancaman di ranah Pangkogabwilhan I didominasi oleh masalah Laut China Selatan.

    Terkait mutasi di tubuh BIN, Alman menilai, perubahan itu sebagai kewajaran.

    Menurutnya, diperkirakan akan ada mutasi-mutasi baru untuk menguatkan BIN di bawah kepemimpinan yang baru.

    Di antara pati yang dirotasi adalah

    Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas, kini ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.

    Mayjen TNI Iwan Setiawan menjabat Pangdam XII/Tpr, kini ditunjuk menjadi Danpussenif.

    Mayjen TNI Jamalluael menjabat Aslog Panglima TNI kini ditunjuk sebagai Pangdam XII/Tpr.

    Mayjen TNI Candra Wijayah yang sebelumnya menjabat Pangdam XIII/Mdk kini ditunjuk menjadi Aslog Panglima TNI.

    Mayjen TNI Suhardi yang sebelumnya menjabat Dankoopssus TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Mdk.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan, kini ditunjuk sebagai Dankoopssus TNI.

    Letjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, kini ditunjuk sebagai Dankodiklatad.

    Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad TNI, kini ditunjuk sebagai Pangkostrad.

    Mayjen TNI Windiyatno yang sebelumnya menjabat Dansecapaad, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIV/Hsn.

    Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Pangdam XIV/Hsn, kini ditunjuk sebagai Dankodiklat TNI.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjabat Inspektur Utama BIN, kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mlw, kini ditunjuk sebagai Danpaspampres.

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam VI/Mlw.

  • Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di daerah perbatasan Jakarta. Di antaranya, jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, jalan Kalimalang yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, dan jalan Margonda yang menghubungkan Jakarta-Depok.

    Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo menjelaskan, lebih dari separuh kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di Jakarta, milik warga yang berdomisili di daerah penyangga. Hal itu diketahui dari tingkat pergerakan lalu lintas di Jabodetabek. Pada 2015, tingkat pergerakan masih 48 juta pergerakan kendaraan per hari. Tetapi, di tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta per hari. 

    “Indikasinya macet di mana-mana, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan. Kalau kondisi (kemacetan) ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek,” kata Budi saat dihubungi, Senin, 18 November. 

    Dengan skema jalan berbayar seperti ini, Budi berharap para pengguna jalan dari daerah penyangga Jakarta akan berpikir dua kali untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke Ibu Kota dan memilih kendaraan umum massal. 

    Sejauh ini, realisasi perencanaan sistem ERP dan baru akan dimulai tahun 2020. Meski demikian, Budi bilang perencanaan ERP tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Karena, perlu ada pembahasan secara komprehensif mengenai teknis dan dampak penerapan ERP bagi Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

    “Masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukum, skema teknis, skema kelembagaan, dan skema pembiayaannya. Nanti, kalau skema-skema yang dibahas sudah kongkrit, baru bisa diimplementasikan,” jelas Budi. 

    ERP bukanlah ide baru. Rencana mulai muncul pada 2006, saat Jakarta dipimpin Sutiyoso. Lalu, Rencana ERP dimatangkan saat masa kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa itu, penyiapan regulasi hingga proses tender.

    Uji coba sistem ERP dilaksanakan oleh dua vendor dan telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Namun, rencana penyempurnaan ERP kembali mangkrak karena vendor peserta lelang mengundurkan diri pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. 

    Saat ini, Anies akan kembali menerapkan sistem jalan berbayar, seperti yang tercantum dalam salah satu poin Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Jakarta.

    Anies menambahkan fitur ERP dengan konsep congestion pricing yang disebutnya lebih mutakhir, karena menurutnya ERP adalah teknologi yang sudah lewat masanya alias teknologi lama. 

    Pengaturan biaya congestion pricing rencananya akan berbeda-beda pada tiap rute jalan dan waktu kepadatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2021. Sementara, Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah mulai tahun depan. 

  • Kemarin, mutasi pati TNI sampai rekapitulasi suara pilkada

    Kemarin, mutasi pati TNI sampai rekapitulasi suara pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada total 300 perwira tinggi, sampai hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 di beberapa daerah.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Rekapitulasi selesai, Dedi-Erwan raih suara terbanyak Pilkada Jabar 2024

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dipastikan meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 dengan mengungguli tiga pasangan calon lainnya.

    Kepastian tersebut terungkap dalam dokumen hasil rekapitulasi suara dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dibacakan Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat pada hari kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Panglima TNI mutasi 300 pati, termasuk Pangkostrad

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, dan Universitas Pertahanan.

    Dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin, beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PPP akan gelar mukernas pada 13–15 Desember di Ancol

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 13 hingga 15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

    Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas Amri M Ali mengungkapkan musyawarah tersebut mengangkat tema ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Muzani sebut kehormatan bagi Gerindra bila Jokowi bergabung

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi partainya bila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung menjadi kader partai berlambang burung garuda tersebut.

    “Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024