Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Mahfud MD: Pilkada Jakarta Bukti Minimnya Pengaruh Jokowi Usai Lengser dari Presiden

    Mahfud MD: Pilkada Jakarta Bukti Minimnya Pengaruh Jokowi Usai Lengser dari Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan arah yang diinginkan. 

    Menurut Mahfud, arah demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari Pilkada Jakarta itu relatif sesuai dengan arah yang diinginkan sebab minimnya pengaruh dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Di Jakarta sudah turun pak Jokowi, dan pak Prabowo melalui surat, kalau pak jokowi melalui lisan endorse Ridwan Kamil, kalah,” ujarnya di siniar ‘Terus Terang’ yang diunggah ke akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (11/12/2024).

    Seperti diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno berhasil membukukan suara 50,07% dari total suara yang ada. 

    Mahfud memandang bahwa hal itu mencerminkan tidak ada lagi hegemoni Presiden ke-7 Jokowi khususnya di Pilkada Jakarta. Dia pun menyinggung beberapa calon kepala daerah lain yang turut mendapatkan endorsement Jokowi, namun tetap kalah. 

    Misalnya, Pilkada Kota Tangerang, Pilkada Kota Bandung, Pilkada Kabupaten Karanganyar serta Pilkada Provinsi Jambi. 

    Oleh sebab itu, pria yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju itu menilai masyarakat tidak perlu paranoid dengan efek Jokowi pada konstelasi politik. “Orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar,” ujar Mahfud. 

    Di sisi lain, Mahfud menilai Jokowi dan siapapun yang memberikan dukungan ke calon tertentu pada Pemilu memiliki hak untuk berpolitik selama tidak melanggar hukum. 

    “Jadi mari kita jangan paranoid, pak Jokowi sudah orang biasa, tidak juga hebat, dan pengaruhnya tentu masih ada karena [mantan, red] presiden, tetapi pengaruhnya sebagai orang biasa yang berpengaruh, tidak bisa menggunakan kekuasaan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

    Ke depan, Mahfud memprediksi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih bisa bersatu dan bersinergi tanpa memakan waktu lama. Apalagi, program-program pemerintah pusat akan banyak dilaksanakan juga di daerah-daerah.

    Untuk itu, Mahufd berpesan juga agar ke depan Presiden bersikap netral dalam pemilihan umum kecuali dirinya sendiri yang menjadi calon. 

    “Oleh sebab itu presiden itu sebaiknya memang netral. Enggak usah mendukung. Itulah mengapa undang-undang mengatakan seorang presiden diminta untuk netral di setiap pemilu kecuali dirinya sendiri yang menjadi calon,” pungkasnya. 

  • Soal Jokowi Dapat Jabatan Khusus di Golkar, Bahlil: Info dari Mana?

    Soal Jokowi Dapat Jabatan Khusus di Golkar, Bahlil: Info dari Mana?

    ERA.id – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal mendapat jabatan khusus di partainya. Dia justru bertanya balik soal kebeneran isu tersebut.

    “Dapat informasi dari mana?” kata Bahlil di kawasan Gajah Mada, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia mengatakan, tak bisa berkomentar terlalu banyak jika isunya masih simpang siur.

    “Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf ya,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara otomatis sudah menjadi anggota kehormatan partai berlambang pohon beringin. Meskipun tak berstatus sebagai kader dan mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA).

    Dia mengatakan, hal itu tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Jakarta, Jumat (6/12).

    Bagi Partai Golkar, Jokowi sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota kehormatan. Terlebih selama 10 tahun, Golkar ikut mendukung pemerintahan Jokowi.

    Hal serupa juga berlaku untuk putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena bagi Golkar, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Inilah negarawan yang bagi kami, Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini adalah mereka anggota kehormatan Golkar,” kata Derek.

    “Termasuk mas Gibran. Karena mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Prabowo-Gibran Bakal Hadir di HUT Partai Golkar, Jokowi Ikut Diundang?

    Prabowo-Gibran Bakal Hadir di HUT Partai Golkar, Jokowi Ikut Diundang?

    ERA.id – Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12) besok. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir.

    “Besok kami akan merayakan puncak HUT Golkar di Sentul. Insyaallah sesuai dengan jadwal, Pak Prabowo inyaallah akan hadir, insyaallah bapak wapres dan beberapa tokoh lain,” kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kawasan Gajah Mada, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Selain itu, dia juga mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun belum bisa dipastikan apakah akan hadir atau tidak.

    “Doain ya,” kata Bahlil.

    Rencananya, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil.

  • Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono-Rano dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. 

    Menurut Mardani, langkah tersebut mengejutkan dan menyakitkan bagi kader PKS yang selama ini memiliki kedekatan emosional dengan Anies.  

    “Saya sampai sekarang belum nanya ke Mas Anies kenapa nggak netral aja sih, kenapa malah dukung sana. Itu kan menyakitkan, menyakitkan kader PKS. Karena Mas Anies dan kader PKS kan cinta,” ujar Mardani, Rabu (11/12/2024).  

    Mardani mengaku kaget dengan sikap Anies yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga aktif berkampanye untuk pasangan Pramono-Rano. 

    “Saya kira Mas Anies akan netral. Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono oke, tapi Mas Anies ternyata tidak. Bukan cuma mendukung, tetapi aktif kampanye berkali-kali,” imbuhnya.  

    Meski begitu, Mardani menyatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan keputusan Anies. Ia mengakui bahwa hal itu adalah hak pribadi Anies sebagai tokoh politik. 

    “Saya tidak menyalahkan Mas Anies, itu haknya. Tapi dari sisi kami, ini jelas menyakitkan, apalagi terjadi di menit-menit akhir,” jelasnya.  

    Lebih lanjut, Mardani menduga keputusan Anies untuk mendukung pasangan Pramono-Rano mungkin dilatarbelakangi pertimbangan tertentu. 

    “Pengetahuan saya mungkin karena PKS kesini kelompok umat kesini, tapi beliau netral aja. Ternyata tidak, dia mendukung Pramono-Rano. Itu unpredictable move,” kata Mardani.  

  • Bahlil Minta Doa Terkait Kabar Kehadiran Jokowi pada Puncak HUT Golkar

    Bahlil Minta Doa Terkait Kabar Kehadiran Jokowi pada Puncak HUT Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta doa ketika ditanya wacana kehadiran presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada puncak hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

    “Doakan ya,” kata Bahlil seusai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) periode 2024-2029 seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024) dilansir Antara.

    Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). “Insyaallah sesuai jadwal Pak Prabowo akan hadir. Insyaallah Bapak Wapres dan beberapa tokoh lain,” kata dia.

    Bahlil belum bisa memastikan isu terkait Jokowi akan bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu, hingga bakal mendapatkan jabatan khusus.  “Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf ya,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh ketua umum partai politik pun diundang untuk menghadiri acara tersebut. “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kami undang,” kata menteri energi dan sumber daya mineral tersebut.

  • Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam. (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Menko: Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

    “Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

    Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

    “Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

    Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

    “Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

    Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

    Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

    Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Sekjen Gerindra Bertemu Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jokowi dan Sekjen Gerindra Bertemu Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Muzani mengaku hanya berbincang santai dengan Presiden ke-7 RI. Selama perbincangan itu disuguhi minumah teh panas dan cemilan.  “Kami berbincang sesuatu yang ringang-ringan. Kami berbincang sesuatu yang tidak terlalu serius. Ada juga hal-hal yang juga cukup ada dan cukup serius,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan selama bertemu dengan Jokowi turut membahas mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran. Jokowi, menurut dia, banyak memberikan pandangan-pandangannya untuk pemerintahan ke depan yang baru berjalan belum genap dua bulan.

    “Dan beliau banyak menyampaikan pandangan kepada kami tentang hal-hal ke depan yang sangat penting bagi opportunity dan peluang bagi pemerintahan ke depan dan kondisi-kondisi politik yang bisa dijadikan sebagai momentum bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan terutama bagi pembangunan ekonomi ke depan,” kata Ketua MPR RI.

    Muzani tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mantan Gubernur DKI Jakarta karena telah memberikan perhatian yang begitu besar dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan Prabowo – Gibran. Sebelum bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra, Jokowi juga sempat bertemu dengan Presiden Gerindra di Kertanegara pada Jumat malam lalu.

    “Kami berterima kasih atas koonsentrasi dan perhatian Pak Jokowi yang begitu besar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus menerus beliau perhatikan sampai hari ini. Termasuk beberapa hal tentang pemerintahan di bidang ekonomi dan politik yang sekarang kondisinya menurut beliau sangat kondusif,” ucapnya.

    Sementara itu, Jokowi ketika ditemui wartawan usai pertemuan itu tak banyak memberikan komentar soal pertemuannya dengan Muzani. Ia mengatakan dalam pertemuan itu hanya membicarakan hal ringhan terkait ekonomi dan politik.

    “Tadi saya dengan Bapak Ketua MPR sekaligus Bapak Sekjen Gerindra berbicara mengenai segala hal tapi yang ringan-ringan, terkait ekonomi, terkait dengan politik. Kita patut bersyukur kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik,” sebutnya.

  • PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dukungan aktif Anies Baswedan ke Pramono Anung-Rano Karno. Saat Pilgub Jakarta.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dalam sebuah siaran di televisi swasta.

    Mardani mengakui efek Anies di Pilgub Jakarta. Sehingga PKS yang msngusung Ridwan Kamil-Suswono kalah.

    Pernyataan Mardani itu pun menuai sorotan. Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati. Menurut Tatak, sejak awak Anies tidak meninggalkan PKS.

    Tapi malah sebaliknya. PKS lah yang mengusung Anies.

    PKS sebelumnya menyatakan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Namun belakangan batal dan mengusung Ridwan Kamil.

    “Yang meninggalkan tuh bukan Anies, tapi PKS karena pilih gabung dengan koalisi Jokowi KIMPlus Plus,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Tatak, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Presiden ke-7 Jokowi selama ini punya preseden buruk saat Pilpres.

    “Padahal kita tahu bagaimana ia menyiasati aturan hukum demi langgengkan kekuasaan dinastinya,” terangnya.

    Karenanya, dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus, maka dianggap meninggalkan idealisme.

    “Iya, dengan bergabung di koalisi gemuk PKS meninggalkan idealisme yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Memilih menghamba pada yang sedang berkuasa,” jelasnya.

    “Idealis sejak berdirinya tapi belok di akhir. Sayang sekali,” tambahnya.

    Diketahui, PKS merupakan pengusung Anies saat Pilgub Jakarta. Kemudian kembali mengusungnya di Koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Anggota Komisi I Anggap Mutasi TNI Melalui Pertimbangan Matang, Tak Ada Kaitan dengan Orang Dekat Jokowi

    Anggota Komisi I Anggap Mutasi TNI Melalui Pertimbangan Matang, Tak Ada Kaitan dengan Orang Dekat Jokowi

    Anggota Komisi I Anggap Mutasi TNI Melalui Pertimbangan Matang, Tak Ada Kaitan dengan Orang Dekat Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR menganggap mutasi dan rotasi jabatan perwira tinggi (Pati) TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto per 6 Desember 2024 adalah hal yang biasa dan wajar di tubuh TNI.
    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, mutasi ini tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Menurutnya, TNI hanya loyal kepada negara, atau bukan kepada sosok tertentu.
    “Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung mendukung presiden, TNI hanya loyal kepada negara. Kalau dia jadi Danpaspampres ya otomatis secara struktural hari-hari nya pasti dekat dengan presiden, kalau dia Panglima Kodam di Papua dia hari harinya ya dekat dengan rakyat Papua,” ungkap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).
    “Kemudian ketika Danpaspampres itu diganti ya dia loyalitasnya tetap kepada kesatuan utamanya yaitu TNI dan negara,” tambah dia.
    Beberapa jenderal yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Jokowi, turut dirotasi dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024.
    Mereka antara lain Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad) Letjen Widi Prasetijono yang bergeser menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).
    Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama yang membawahi daerah eks Karesidenan Solo.
    Tak hanya Widi, pergantian juga menyasar jabatan Panglima Kostrad (Pangkostrad) dari Letjen Mohamad Hasan ke Letjen Mohammad Fadjar.
    Hasan pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016-2018. Dalam mutasi kali ini, ia digeser menjadi Dankodiklatad.
    Sementara itu, Hasanuddin menyakini mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI sudah melalui pertimbangan yang matang, tak lain bertujuan untuk aspek regenerasi dan pembinaan karier para perwira.
    “Dengan mutasi sekitar 300 maka rotasi para perwira dapat menduduki jabatan lain, itu kemungkinan besar akan terpenuhi, seorang perwira tinggi harus pernah jadi dosen, pernah di satuan teritorial, atau di satuan tempur, itu memberikan pengalaman cukup bagus kepada seluruh para perwira mulai dari kolonel sampai jenderal, jadi tidak masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira bilamana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melabuhkan karier politiknya di partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.

    PAN mengungkapkan partainya ini adalah partai yang terbuka. Maka dari itu, jika Jokowi ingin bergabung, pihaknya akan segera menggelar ‘karpet biru’ kepada Presiden RI ke-7 itu.

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

    “Kita selalu menganggap Pak Jokowi itu merupakan bagian dari keluarga besar PAN, itu. Dari dulu beliau itu sudah merupakan bagian dari keluarga besar PAN,” katanya.

    Lebih jauh, Politikus PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa PAN selalu terbuka untuk menerima tokoh-tokoh banga dan nasional.

    Tak hanya itu, tambahnya, PAN juga terbuka untuk warga biasa yang memiliki semangat besar guna turut serta untuk memajukan bangsa.

    “Membantu warga yang tidak bisa membantu dirinya sendiri [untuk] memperjuangkan hak-hak dari mereka-mereka yang tidak bisa memperjuangkan haknya itu secara sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu,” pungkasnya.

    Tidak Diakui PDIP 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.  

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).   

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.    

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.