Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Prabowo Minta Maaf ke Jokowi saat Resmikan Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral

    Prabowo Minta Maaf ke Jokowi saat Resmikan Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Kereja Katedral di Jakarta Pusat.

    Prabowo sempat berkelakar saat meresmikan terowongan silaturahim yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Kamis (12/12/2024).

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Sesungguhnya harusnya diresmikan oleh pak Joko Widodo. Saya kebagian enak aja, ya itu namanya takdir. Jangan-jangan pak Jokowi lagi nonton, mohon maaf saya yang resmikan,” tuturnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan bahwa pembangunan Istiqlal menunjukkan kebhinekaan, sebab perancang masjid di era Presiden pertama RI yaitu Soekarno atau Bung Karno menunjuk orang non islam.

    “Oleh sebab itu, mari jaga kerukunan dan perdamaian. Karena dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan dan menjadi negara adil dan makmur,” pungkas Prabowo. 

    Untuk diketahui, terowongan tersebut dibangun bersamaan dengan langkah merenovasi Masjid Istiqlal sejak era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019.

    Untuk pembangunan Istiqlal menghabiskan anggaran sebesar Rp511 miliar, renovasi Masjid Negara itu melibatkan hingga 1.000 orang pekerja dan dimulai sejak Mei 2019 dan rampung pada Januari 2021.

    Renovasi besar-besaran ini merupakan pertama kalinya sepanjang 42 tahun masjid terbesar di Asia Tenggara ini berdiri.

    Sementara itu, pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral menghabiskan  dana hingga Rp38,9 Miliar dan baru saja diresmikan untuk bisa digunakan bagi masyarakat umum di era Prabowo Subianto.

    Secara teknis, masa pelaksanaan pembangunan terowongan silaturahmi dimulai pada Desember 2020 dan rampung pada September 2021 atau memakan waktu 280 hari.

    Infrastruktur ini memiliki luas 218 meter persegi dengan luas shelter 128 meter persegi dengan panjang hingga 34 meter dan kedalaman 7 meter di bawah tanah.

  • Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dia mengatakan terowongan ini merupakan simbol persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian Terowongan Silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan suatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo dalam peresmian di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Hadir dalam peresmian sejumlah menteri, yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol yang berharga. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja dalam pembangunan terowongan.

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan seharusnya terowongan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dibangun pada zamannya. Ia berkelakar kalau dirinya kebagian enaknya saja.

    “Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” kata Prabowo.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Dia mengatakan terowongan ini akan memamerkan galeri terbatas.

    “Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historical-nya,” ujarnya.

    Menurutnya, terowongan ini dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. Dengan peresmian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kedua rumah ibadah, baik untuk kegiatan ibadah maupun wisata religi.

    “Selama ini kita belum buka secara umum karena memang belum diresmikan. Insyaallah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan itu,” kata Nasaruddin.

    (eva/haf)

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • Ponpes Miftah Ternyata Ada Campur Tangan Jokowi, Andi Sinulingga: Ada Uang Rakyat di Aset Miliknya Rupanya

    Ponpes Miftah Ternyata Ada Campur Tangan Jokowi, Andi Sinulingga: Ada Uang Rakyat di Aset Miliknya Rupanya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi senior Andi Sinulingga menduga ada uang rakyat. Di balik aset milik Miftah Maulana atau Gus Miftah.

    Hal dimaksud, adalah Pondok Pesantren Ora Aji. Yang diketahui diasuh oleh Miftah.

    “Oooh, ada uang rakyat banyak di aset miliknya tersebut rupanya,” kata Andi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (12/12/2024).

    Itu diketahui dari pemberitaan terdahulu. Saat peresmian asrama Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Sleman, Sabtu sore (15/1/2022).

    Peresemian tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Atas arahan langsung Presiden Jokowi, yang menjabat saat itu.

    Di kesempatan itu, Basuki mengatakan pemerintah mengguyur bantuan pada Ponpes tersebut. Mesti diakuinya belum sempurna.

    “Ini belum bisa mencukupi kebutuhannya, saya akan laporkan pada presiden. Nanti akan saya tindaklanjuti,” jelas Basoeki diitemui usai peresmian asrama Ponpes Ora Aji.

    Saat itu, Miftah menyambut baik hal tersebut.

    “Kalau ada yang bilang pemerintah tidak perhatian kepada pesantren dan ulama tentunya ini bisa sangat keliru. Ini adalah bentuk kecintaan presiden terhadap pesantren yang ada di Indonesia” kata Gus Miftah.

    Dia menambahkan, kualitas bangunan Ponpes Ora Aji dinilai sangat layak dan memadahi. Ponpes ini dapat menampung setidaknya sebanyak 84 santri yang nantinya akan terus dikembangkan.

    “Walaupun tadi disampaikan Pak Menteri belum semuanya, tapi ini sudah membantu bagi kami karena total santri kami ada 500. Termasuk tempat tidur langsung dikasih dari kementerian,” ujar Gus Miftah.

  • Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendukung penuh dan menyambut baik langkah pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). 

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerangkan penyusunan ini dilakukan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. 

    Dengan demikian, Willy memandang bahwa langkah penyusunan ini menunjukkan komitmen yang bermakna dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Kalau kita susuri ke belakang UU KKR yang dibatalkan MK, kita bisa melihat situasi dialog yang kurang lancar. Ada persoalan amnesti terhadap pelaku yang menjadi ganjalan besar dialog saat itu. Kita harap ke depan, dialognya makin intensif dan bermakna. DPR tentu siap kolaborasi” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut, legislator dari Fraksi NasDem ini menyebut untuk mengagendakan UU KKR, bisa mencontoh saat DPR berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2021-2022. 

    Dengan cara demikian, tambahnya, publik dapat sekaligus berpartisipasi secara luas seirama dengan partisipasi pemerintah dan DPR juga.

    “Prinsipnya kita perlu berdialog, semuanya perlu terlibat. Negeri ini dibangun dengan dialog tanpa menang-menangan, tapi mencari kesepakatan-kesepakatan. Ini yang perlu kita lakukan untuk UU KKR ke depan,” ungkapnya. 

    Lebih jauh, Willy menyoroti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah hal penting bagi Indonesia agar dapat tegak dalam memandang tantangan masa depan.

    Dia juga menyatakan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu adalah pelajaran penting bagi Indonesia di masa depan.

    “Penyelesaian diluar mekanisme peradilan sudah banyak membuktikan keberhasilannya menyelesaikan masalah. Kita berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, akan juga dapat menjadi pelontar Indonesia dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lebih hebat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas RUU KKR baru terkait HAM.

    Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara,” kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Antara.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Akan Hadiri Puncak HUT ke-60 Golkar Hari ini

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Akan Hadiri Puncak HUT ke-60 Golkar Hari ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memastikan kehadiran Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut. Undangan resmi sebelumnya telah diberikan oleh Partai Golkar kepada kedua pemimpin negara.

    “Insyaallah sesuai jadwal Pak Prabowo akan hadir. Insyaallah Bapak Wapres dan beberapa tokoh lain juga akan hadir,” ujar Bahlil seusai acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).

    Selain presiden dan wakil presiden, Partai Golkar juga mengundang sejumlah ketua umum partai politik serta tokoh-tokoh nasional. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut diundang untuk hadir pada puncak acara tersebut.

    Namun, Bahlil menyebut kehadiran Jokowi belum dapat dipastikan. “Doakan ya,” ujarnya singkat.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

  • Luhut Dianggap Mulai Tinggalkan Jokowi, Stefan Antonio: Bisa Segera Diusut Dosa-dosanya Selama 2 Periode

    Luhut Dianggap Mulai Tinggalkan Jokowi, Stefan Antonio: Bisa Segera Diusut Dosa-dosanya Selama 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Stefan Antonio, menyoroti momen dalam sebuah acara di mana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, tidak menyebut nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dalam sambutannya.

    Hal ini dianggap sebagai sinyal melemahnya pengaruh Presiden ketujuh Jokowi di kalangan loyalisnya.

    “Rasanya gak sampe setahun Pengaruh Jokowi ini. Bakalan tergerus habis sama sekali,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_ (12/12/2024).

    Ia juga mengingatkan bahwa Luhut, yang selama pemerintahan Jokowi dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan dengan sejumlah jabatan strategis, kini tampaknya mulai mengambil sikap berbeda.

    “Padahal di Rezim bapaknya, Opung Luhut ini dipercaya Jabatan berangkap-rangkap sampe pusing ngitunginnya,” cetusnya.

    Hal serupa sebelumnya juga ditunjukkan oleh politisi lain, seperti Maruarar Sirait.

    “Diawali oleh Maruarar Sirat, kemarin Opung Luhut Binsar
    juga gak nyebut nama Gibran,” Stefan menuturkan.

    Stefan bilang, situasi itu merupakan awal dari pergeseran dukungan politik terhadap Jokowi.

    Ia bahkan berharap agar di masa mendatang, Jokowi dapat dimintai pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan selama dua periode pemerintahannya.

    “Semoga setelah Semua loyalisnya balik badan dari Jokowi, Jokowi bisa segera diusut untuk mempertanggung jawabkan semua Dosa-Dosanya kepada bangsa ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu juga menyoroti sambutan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia tersebut.

  • Geisz Chalifah Klaim Warga Jakarta Marah ke PKS Karena Cueki Anies

    Geisz Chalifah Klaim Warga Jakarta Marah ke PKS Karena Cueki Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyayangkan sikap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkesan menyalahkan Anies atas kekalahan Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

    Geisz justru mengungkap fakta sebaliknya bahwa PKS yang lebih meninggalkan Anies dalam proses pencalonan Pilkada Jakarta. Mantan Komisaris Ancol itu menyebut PKS yang lebih memilih bergabung di KIM Plus merupakan awal dari blunder tersebut.

    “Yang tidak diantisipasi oleh PKS adalah kemarahan warga Jakarta ketika mereka mengalihkan dukungan dari Anies ke Ridwan Kamil-Suswono. Itu faktor utamanya,” kata Geisz dilansir dari unggahan akun Instagram Total Politik, Kamis (12/12/2024).

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono-Rano dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta adalah sesuatu yang sangat menyakitkan.

    Pasalnya menurut Mardani, Anies dan kader PKS memiliki kedekatan emosional yang sudah terjalin lama.

    “Itu enyakitkan kader PKS. Karena Mas Anies dan kader PKS kan cinta,” ujar Mardani.

    Mardani mengaku kaget dengan sikap Anies yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga aktif berkampanye untuk pasangan Pramono-Rano.

    “Saya kira Mas Anies akan netral. Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono oke, tapi Mas Anies ternyata tidak. Bukan cuma mendukung, tetapi aktif kampanye berkali-kali,” imbuhnya.

    Meski begitu, Mardani menyatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan keputusan Anies. Ia mengakui bahwa hal itu adalah hak pribadi Anies sebagai tokoh politik.

  • FGD Forkopi dan Kementerian Koperasi Bahas Poin-poin Draft Revisi RUU Perkoperasian – Halaman all

    FGD Forkopi dan Kementerian Koperasi Bahas Poin-poin Draft Revisi RUU Perkoperasian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan pembahasan terkait draft RUU perubahan ketiga UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024) kemarin.

    Acara ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Ketua Presidium Forkopi Andy Arslan Djunaid, Kartiko Adi Wibowo, dan perwakilan dari komunitas koperasi seperti Dekopin dan perwakilan pegiat di seluruh Indonesia.  

    Panitia Pelaksana, Kartiko Adi Wibowo dalam sambutannya, menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan untuk fokus membahas RUU perubahan ketiga UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebab usianya sudah lebih dari 32 tahun.

    “Ini menurut kelaziman dalam satu regulasi sudah seharusnya dilakukan penyesuaian dengan perkembangan, baik itu perkembangan manusianya maupun perkembangan alam, termasuk teknologi dan sebagainya. Dan ini harapannya bisa mendukung percepatan perkembangan perkoperasian di Indonesia,” kata Kartiko.

    Menurut Kartiko, Presiden Prabowo Subianto sangat fokus pada perkembangan ekonomi kerakyatan, salah satunya perkoperasian yang juga akan dikembangkan.

    “Maka kami dari gerakan Forkopi yang punya kesempatan untuk berkonsentrasi mendukung dari sisi pemerintah maupun dari sisi legislatif dari DPR, agar Undang-undang koperasi ini bisa segera dibahas dan disahkan DPR,” ujarnya.

    Menurutnya, pihaknya di Forkopi tidak ingin Undang-undang perkoperasian hanya menjadi sekadar formalitas semata. Namun benar-benar menjadi payung hukum dan bisa melindungi dari semua gerakan koperasi di Indonesia.

    “Agar secara legal ini menjadi bagian dan direstui negara melalui undang-undang. Harapannya undang-undang ini bisa menjadi pelindung koperasi kedepan,”ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan, Ketua Presidium Forkopi Andy Arslan Djunaid. Menurutnya, dalam FGD pihaknya mendorong sejumlah perubahan dalam revisi RUU Perkoperasian.

    “Karena Undang-Undang Koperasi yang lama itu umurnya sudah 32 tahun, sehingga tidak mengakomodir kepentingan koperasi pada saat ini. Nah itulah kami memberi masukan. Situasi di lapangan tentu kami-kami di koperasi ini yang tahu dan yang mengalami, yang nantinya akan menjalankan,” jelasnya.

    Menurutnya, pihaknya dari Forkopi hanya meminta sekitar enam poin krusial dalam revisi undang-undang tersebut untuk bisa diakomodir.

    “Pertama digitalisasi koperasi. Karena kalau tidak, koperasi dengan (penggunaan) M-Banking-nya itu dianggap melanggar undang-undang perbankan. Kalau di undang-undang koperasi yang baru nanti diakomodir, kami punya undang-undang yang setara,” paparnya.

    Poin kedua, yaitu terkait masa jabatan pengurus. Menurutnya, dalam draft RUU yang diajukan pemerintah membatasi dua kali periode bagi pengurus. Menurutnya, hal itu sedikit bertentangan karena pemilihan pengurus dilakukan oleh rapat anggota tahunan.

    “Itu adalah forum tertinggi koperasi untuk menentukan apapun di situ, nah sudah banyak contoh bahwa koperasi ini punya tokoh sentral, kemudian diganti karena satu dan lain hal, sehingga kepercayaan itu hilang. Nah kami berharap kalaupun itu masih belum sama pemikirannya, ayo kita bicara di meja diskusi dengan argumentasi masing-masing,” tukasnya.

    Ketiga, lanjutnya, Andy Arslan mengatakan pihaknya berharap agar koperasi boleh memiliki aset yang statusnya adalah hak milik. Sebab, selama ini koperasi hanya boleh memiliki aset Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Kami agak sulit ketika mau membeli aset atau kemudian statusnya HGB, yang secara umum bisa menurunkan nilai hak milik. Kita punya kantor hak milik, dengan HGB itu nilainya bisa berbeda,” jelasnya.

    Kemudian selanjutnya adalah tentang pidana. Menurut Andy pihaknya setuju dengan pemidanaan yang diusulkan pemerintah karena menyadari ada koperasi yang nakal. Namun demikian, harus dibedakan antara fraud (penipuan) dengan salah kebijakan.

    Menurut dia, kalau kasusnya fraud secara regulasi sudah diatur dalam KUHP. Dia mencontohkan kalau ada karyawan yang nakal atau pengurus nakal mengambil uang koperasi, maka akan dilakukan pidana melalui KUHP.

    “Tapi kalau salah pengelolaan atau salah kebijakan, contoh sebelum covid koperasi itu beli aset. Tapi setelah covid tanah dan lain sebagainya nilainya turun semua mengakibatkan koperasi itu rugi, ya jangan dipidana dong. Karena itu salah kebijakan, itu yang kami maksud kalau ada pidana jangan terlalu berat. Intinya proporsional seperti apa penekanan pidana itu karena sudah ada KUHP,” tegasnya.

    Dia berharap pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi dari para pelaku koperasi sehingga RUU tersebut mengakomodir semua kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, S.H,. M.m menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung revisi RUU Perkoperasian.

    Bahkan, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah diterbitkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI pada 19 September 2023.

    Kemudian pada pemerintahan Prabowo-Gibran pun ada keseriusannya dengan memerintahkan Menteri Koperasi untuk segera menyelesaikan RUU tersebut.

    “Dan karenanya kami melakukan koordinasi intensif dengan pimpinan DPR khususnya Komisi VI dan insya Allah segera dijadwalkan pembahasan,” katanya.

    Menurutnya, RUU tersebut akan dibahas pada masa sidang pertama tahun 2025 setelah masa reses DPR.

    “Sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama RUU ini sdh dapat disepakati dan ditetapkan serta disahkan pemerintahan melalui presiden disahkan sebagai UU Perkoperasian yang baru,” katanya.

  • Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting (lelang digital) APBD Jakarta karena bikin bocornya draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) ke publik. 

    Kamis 31 Oktober, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, sistem e-budgeting punya tujuan baik. Sebab dibuat untuk transparansi dan ditujukan biar publik tahu sehingga meminimalisir terjadinya korupsi.

    “Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu hal, yaitu transparansi sistem yang ada,”

    Dia menambahkan, berkat sistem e-budgeting, semua orang bisa mendapatkan data satuan anggaran pada setiap pengadaan dan besaran bujet yang dibutuhkan. Jika masyarakat bisa mengetahui itu, maka semakin kecil kemungkinan anggaran tersebut bisa dipermainkan. 

    Sistem e-budgeting direncanakan sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Kemudian, sistem mulai beroperasi dalam situs web apbd.jakarta.go.id ketika Ahok memimpin Jakarta pada 2015.

    Lewat e-budgeting ini, terungkap ada anggaran ganjil untuk KUA-PPAS 2020, yakni pengadaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta berupa lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan bolpoin sebesar Rp124 miliar. Anies bilang ada kesalahan ketik dari anak buahnya soal besaran anggaran tersebut. 

    Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menerangkan, soal input data dalam sistem e-budgeting memang bergantung pada manusia sebagai user-nya. Oleh karenanya, Pemprov Jakarta mesti bisa meningkatkan pengawasan kepada setiap orang yang punya akses untuk menginput dan otak-atik anggaran dalam e-budgeting. 

    “Kan enggak bisa semua orang bisa masuk untuk input. karena ada pasword-nya, jadi ketahuan siapa yang menginput. Kalau misalnya sistemnya bocor, katakanlah, berarti perlu ditingkatkan keamanan sistemnya.”

    “Kalau sistemnya dianggap kurang canggih, ya tugasnya (Anies) dong, sempurnakan. Tapi, esensi e-Budgeting itu sebenarnya kita ingin bikin transparan biar bisa langsung diakses teman-teman dewan dan publik.”

    Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan sistem dalam e-budgeting dalam situs web apbd.jakarta.go.id. Hal tersebut karena Pemprov Jakarta sampai saat ini belum pernah mengunggah rancangan anggaran di situs APBD, walaupun sudah dilakukan input data. 

    “Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi). Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia,” ujar Anies. 

    Alih-alih mengakui kelalaian anak buahnya dalam mencermati input data tiap satuan anggaran yang diajukan, Anies justru menyalahkan pembentukan sistem peninggalan e-budgeting gubernur DKI sebelumnya. 

    “Hari ini sistemnya digital, tapi its not a smart sistem. Mengandalkan orang untuk mengkoreksi. Koreksi manual itu dengan jumlah sebesar ini, di mana pun juga, potensi ada (anggaran ganjil) yang lolos tinggi,” tutur dia.