Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Kinerja Jasa Keuangan Stabil di Tengah Risiko Geopolitik

    Kinerja Jasa Keuangan Stabil di Tengah Risiko Geopolitik

    Jakarta –

    Sektor jasa keuangan disebut masih terjaga stabilitasnya di tengah risiko geopolitik dan aktivitas perekonomian global. Adapun tensi geopolitik disebut memanas kala Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut, tensi geopolitik dan perang dagang AS dan China terus mengalami peningkatan. Selain itu, geopolitik di beberapa kawasan juga turut memanas sebagaimana terjadi di Asia, Eropa, Timur Tengah.

    Akan tetapi, Mahendra menyebut kondisi global tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kinerja sektor jasa keuangan Indonesia. Ia menyebut, sektor ini masih terjaga stabil.

    “Sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan perbaikan aktivitas perekonomian global,” kata Mahendra dalam konferensi persnya, Jum’at (13/12/2024).

    Mahendra menuturkan, perkembangan perekonomian global secara umum juga terlihat membaik lebih dari ekspektasi negara-negara mayoritas. Hal itu terlihat dari indikator tenaga kerja dan permintaan domestik di AS yang kembali menguat.

    Sementara itu, kata Mahendra, penguatan perekonomian juga dialami China. Saat ini, China juga kembali menunjukkan pertumbuhan positif kendati mendapat tekanan terhadap demand.

    “Kinerja perekonomian global secara umum masih lebih baik dari pada ekspektasi di mayoritas negara-negara utama,” ungkapnya.

    Kendati begitu, Mahendra menilai perkembangan ekonomi global berpotensi mendorong bank sentral untuk lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan moneter.

    “Sehingga ekspektasi terminal rate suku bunga kebijakan meningkatkan. Investor cenderung menarik dananya dari imerging market sehingga mendorong pelemahan pasar imerging market baik di saham obligasi, maupun nilai tukar,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir: Jaga Daya Beli-Stabilitas Ekonomi

    (kil/kil)

  • Jokowi Bertemu Pendiri Lippo Group Mochtar Riady di Solo

    Jokowi Bertemu Pendiri Lippo Group Mochtar Riady di Solo

    Liputan6.com, Bandung – Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini bertemu dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarganya di kediamannya, Solo, Jawa Tengah.

    Momen pertemuan tersebut turut dibagikan langsung oleh Jokowi melalui sejumlah media sosial pribadinya termasuk Instagram. Melalui unggahan tersebut, Jokowi membagikan sekitar tiga foto pertemuannya.

    “Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman,” tulisnya (@jokowi) pada Jumat (13/12/2024).

    Jokowi terlihat duduk berhadapan bersama keluarga Mochtar Riady di sebuah meja panjang. Sementara itu, keluarga Riady juga terlihat kompak mengenakan busana dengan tema pakaian batik.

    Melalui caption unggahannya, Jokowi juga memberikan ucapan terima kasih atas kehadiran Mochtar Riady karena di usianya tersebut masih menyempatkan diri mampir ke kediamannya bersama keluarga ke Solo.

    “Khususnya Bapak Mochtar Riady yang di usia ke 95 tahun masih sehat dan berupaya untuk mampir ke Solo. Terima kasih atas kedatangannya, saya sangat menghargai silaturahmi ini,” ucapnya.

    Sementara itu, belum diketahui apa isi pertemuan antara Jokowi dan Mochtar Riady serta keluarganya ke Solo. Namun, akhir-akhir ini Jokowi memang kerap terlihat menerima kunjungan dari sejumlah tokoh.

    Salah satunya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada Kamis (12/12/2024) lalu.

  • Jagoan Anies Baswedan Menang, Jokowi Disebut Gak Laku di Jakarta

    Jagoan Anies Baswedan Menang, Jokowi Disebut Gak Laku di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos Stefan Antonio menyambut kemenangan jagoan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dengan menyinggung kekuatan politik Jokowi.

    Dikatakan Stefan, hasil ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Jokowi semakin menurun di kalangan pemilih Jakarta yang ia sebut sebagai pemilih cerdas.

    “Kemenangan ini menunjukkan bahwa di Jakarta Jokowi cuma punya suara 39,4 persen di Kalangan pemilih cerdas, Jokowi gak laku,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_ (12/12/2024).

    Stefan menilai, rendahnya suara Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah cerminan dari masyarakat Jakarta yang semakin melek politik.

    “Tugas kita lima tahun ini adalah berusaha mengedukasi publik,” sebutnya.

    Ia pun menyerukan agar momentum ini dilanjutkan dengan edukasi publik untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

    “Pemilu 2029 nanti, semakin banyak pemilih cerdas yang tidak bisa dibodohi dan dibeli suaranya cuma pake bansos atau kepincut sama SPB susu,” imbuhnya.

    Stefan mengucapkan selamat kepada warga Jakarta atas kemenangan Pramono-Rano, yang menurutnya berhasil menghentikan dominasi politik Jokowi di ibu kota.

    “Selamat Buat Warga Jakarta, kita berhasil menumbangkan dinasti Jokowi,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebesar 50,07 persen (2.183.239 suara).

    Mereka mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh 39,40 persen suara (1.718.160 suara), serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang mendapat 10,53 persen suara (459.230 suara).

  • Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal loyalitas saat memberikan sambutan dalam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menyampaikan itu saat membicarakan karakter yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin politik. Menurutnya, pemimpin politik harus mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, teknokrasi, dan profesional.

    Pemimpin politik, kata Prabowo, juga penting memiliki jiwa patriotisme, kecintaan terhadap Tanah Air, hingga loyalitas.

    “Menurut saya orang yang pintar, tetapi tidak cinta Tanah Air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar, tetapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan, setiap organisasi di Tanah Air, khususnya partai politik harus memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negara. Untuk memberikan manfaat itu, katanya, maka harus cinta bangsa dan negara.

    Menurutnya, kualifikasi harus dimiliki oleh para pemimpin parpol. Dalam kesemoatan tersebut, dia juga melihat bahwa Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki kualifikasi tersebut dengan pembuktian yang telah dilakukan selama masuk ke dalam pemerintahan.

    Bahlil sendiri awalnya menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum kemudian menjadi menteri ESDM di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai menteri ESDM.  

    “Setia gampang diucapkan sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa negara dan rakyat. Itu yang saya lihat dari saudara Bahlil,” ungkap Prabowo.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

    Selain Prabowo, sejumlah tokoh hadir dalam acara ini seperti Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta para menteri Kabinet Merah Putih khususnya dari kader Partai Golkar.

  • Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 13 Desember 2024

    Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 13 Desember 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Skema iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai Juli 2025, sejalan dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3.

    Sebagai informasi, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Namun, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu, sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025.

    Pada masa transisi ini, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

    Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

    1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

    2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

    3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

    (mij/mij)

  • Amien Rais Minta Prabowo Ganti Gibran, Hanya Menimbulkan Petaka

    Amien Rais Minta Prabowo Ganti Gibran, Hanya Menimbulkan Petaka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Muhammad Amien Rais meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bagaimanapun, pemerintahan yang dipimpin Ketua Umun Partai Gerindra itu, kata Amien Rais tidak berkah. Selama Gibran masih menjabat.

    “Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun, tidak pernah ada berkat dari Allah SWT,” kata Amien Rais dikutip dari video yang tersebar di media sosial.

    Video tersebut diketahui disampaikan Amien Rais dalam sambutannya dalam acara “Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi”. Digelar pada Minggu (20/10/2024).

    Alih-alih mendapat berkah. Menurut Amien Rais, pemerintahan Prabowo hanya akan mendapat petaka jika Gibran masih menjabat.

    “Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah jadi kita minta, kita minta semua tolong Pak Prabowo. Jadi kalau bisa setelah ini diganti. Lupakan sama sekali ya,” ujarnya.

    Selain itu, Amuen Rais juga minta Prabowo segera menekan bapak Gibran, Presiden ke-7 Jokowi. Agar tidak lagi terlibat dalam pengambulan kebijakan pemerintahan.

    “Kemudian yang kedua, Mas Prabowo segera menekan kepada bapaknya Fufufafa, ‘ente Pak Mulyono jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya’,” terangnya.

    Jika itu dilakukan, ia yakin apa yang dicita-citakan Prabowo dalam pemerintahannya akan terwujud.

    “Kalau dilakukan, Insyaallah yang diidealisasi, yang digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Partai Ummat diketahui telah mendeklarasikan dukungannya pada pemerintahan Prabowo. Itu disampaikan Amien Rais sendiri.

  • Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    JAKARTA – Gelombang penolakan terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK terus bermunculan. Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang secara tegas menyatakan, kehadiran Dewan Pengawas KPK justru membahayakan kerja lembaga antirasuah dalam menjalankan tindak pemberantasan korupsi.

    “Dewan pengawas itu berbahaya jika dicangkokkan dalam tubuh KPK. Meskipun nantinya mereka akan selalu memberikan izin penyadapan tapi potensi bocornya sangat tinggi,” kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo saat dihubungi Voi.id lewat pesan singkat, Kamis (7/11).

    Apalagi, Adnan menilai dewan pengawas ini lahir dari manuver politik penyusunan UU KPK baru. Selain itu, proses penerbitan undang-undang tersebut tidak berjalan secara akuntabel dan bukan kebijakan publik yang menggunakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang terbuka.

    “Jadi kami tentu menolak semua produk yang yang dihasilkan oleh UU KPK baru,” tegasnya.

    Meski banyak penolakan, nyatanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap jalan terus untuk menentukkan Dewan Pengawas KPK. Tapi, ICW mengatakan pihaknya tetap konsisten dengan tidak menyetujui dewan yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 dan mempersilakan masyarakat untuk melakukan penilaian sendiri.

    “Masyarakat yang akan menilai sendiri nanti konsekuensi semua UU KPK baru ini terhadap program dan agenda pemberantasan korupsi,” ujar dia.

    Di sisi lain, Presiden Jokowi telah bergerak cepat dalam mencari nama-nama yang bakal duduk sebagai Dewan Pengawas KPK. Jokowi pun menunjukkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk memimpin tugas menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut.

    “Sementara ini di bawah Pak Pratikno. Semua prosesnya di bawah Pak Pratikno,” kata Juru Bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman di Jakarta.

    Tahapan mencari calon dewan pengawas ini, bakal dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya untuk dimintai pendapat. “Ada orang yang dimintai nasihat, ada orang yang menyampaikan melalui Setneg atau secara langsung ke Presiden,” jelasnya.

    Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk posisi dewan pengawas adalah berusia 55 tahun dan berpendidikan minimal S1 sesuai dengan UU KPK baru. Tak hanya itu, hampir mirip dengan pemilihan pimpinan KPK, dewan pengawas juga diharuskan punya kualifikasi di bidang pendidikan, hukum, dan perbankan.

    Fadjroel juga menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir karena nantinya dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan dipilih secara selektif, kredibel, dan kompeten.

    Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero tersebut menegaskan tak ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon Dewan Pengawas KPK. “Tidak ada secara khusus yang disebutkan,” ucap Fadjroel.

    Kemungkinan Ahok dan Antasari Azhar masuk menduduki jabatan itu juga secara halus dimentahkan oleh Fadjroel. Sebab keduanya pernah tersangkut kasus pidana, Ahok pernah divonis 2 tahun pidana akibat ujaran kebencian dan Antasari pernah divonis 12 tahun akibat kasus pembunuhan.

    “Yang ada bahwa kriteria itu saja, kalau mereka lulus S1, mereka berusia 55 tahun, mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan,” tutupnya.

  • Ada Hajat Tak Bisa Ditinggal

    Ada Hajat Tak Bisa Ditinggal

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan alasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri puncak HUT Partai Golkar ke-60. Sarmuji menyebut Jokowi ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

    “Pak Jokowi punya hajat tersendiri sesuatu yang tidak, susah ditinggalkan. Dan kami menghargai kalau beliau tidak hadir karena pasti semua orang punya sesuatu yang sifatnya mendesak, yang tidak bisa terhindarkan. Mungkin barangkali itu Pak Jokowi tidak hadir,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Sarmuji meyakini jika tak agenda lain Jokowi pasti hadir ke Partai Golkar. Ia menekankan hubungan Jokowi dan Partai Golkar yang baik.

    “Saya yakin seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajat yang sangat penting beliau akan hadir,” tambahnya.

    Ia juga menjelaskan jika Golkar tak masalah jika Jokowi bergabung menjadi kader partai. Ia mengatakan Golkar adalah partai yang terbuka untuk semua kalangan.

    “Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar. Kalau di internal Golkar tidak ada resistensi ya, kita konsekuensi sebagai partai yang terbuka,” tutur Sarmuji.

    (dwr/zap)

  • 2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kekalahan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta memicu perbincangan panas di media sosial (Medsos).

    Pegiat Medsos Jhon Sitorus blak-blakan menyebut dua nama yang dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk ini, mantan Presiden Jokowi dan politisi Maruarar Sirait.

    “2 orang kontributor terbesar penyebab kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta, Jokowi dan Maruarar Sirait,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (12/12/2024).

    Dikatakan Jhon, dukungan Jokowi justru menjadi beban bagi RK. Alasannya, banyak warga Jakarta, yang dikenal kritis dalam politik, memandang Jokowi sebagai musuh demokrasi.

    “Jokowi, musuh Demokrasi di benak orang-orang Jakarta yang mayoritas melek politik,” sebutnya.

    Diungkapkan Jhon, pada Pilpres 2024 belum lama ini, suara Prabowo-Gibran hanya 41,64 persen di Jakarta. Sementara suara Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta hanya 39,4 persen.

    “Baik Prabowo dan Ridwan Kamil sama-sama diendorse Jokowi,” ucapnya.

    Ia menambahkan, pemilih Anies Baswedan yang sebelumnya mendominasi Jakarta sebagian besar kini beralih mendukung Pramono Anung.

    “Suara Anies di Pilres sebagian besar bermigrasi ke Pramono. Pemilih Anies, sudah pasti tidak akan memilih calon yang didukung Jokowi,” Jhon menuturkan.

    Selain itu, kata Jhon, Maruarar Sirait dinilai sebagai faktor lain yang turut memicu kekalahan.

    Kampanye bertema SARA yang dilakukan Maruarar, khususnya membawa isu dukungan umat Kristen terhadap Ridwan Kamil, dinilai tidak efektif.

  • Komentar Sekjen setelah Jokowi Tak Datang di HUT Partai Golkar

    Komentar Sekjen setelah Jokowi Tak Datang di HUT Partai Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dilaporkan tak hadir dalam HUT Partai Golkar.

    Dilansir dari Antaranews, Jokowi sendiri sebenarnya sudah diundang untuk menghadiri puncak perayaan HUT Golkar.

    Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menghargai ketidakhadiran Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah diundang ke acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

    Dia memperkirakan Joko Widodo tidak hadir karena memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut dia, semua orang memiliki sesuatu yang penting dan tak terhindarkan.

    “Barangkali beliau punya kesibukan atau hajat yang penting sekali,” kata Sarmuji usai menghadiri Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antaranews.

    Di samping itu, menurutnya acara hari ulang tahun partai berlambang pohon beringin itu memiliki kejutan karena pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik, hingga tokoh-tokoh lainnya, termasuk Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

    Partai Golkar sendiri belakangan dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Golkar disebut menyambut baik jika Jokowi ingin bergabung dengan mereka.

    Sekjen Golkar Sarmuji sebelumnya juga sempat mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).