Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 20 Tower Hunian ASN Bakal Dibangun Tahun Depan

    20 Tower Hunian ASN Bakal Dibangun Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah akan membangun 20 tower bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025. Pembangunan tersebut akan akan melengkapi 27 tower yang sudah terbangun saat ini.

    “Kita sekarang ini sudah 11 tower, udah lebih, ya. Sekitar 27 tower kali ya,” kata Waki Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantornya, Jumat (13/12).

    Dengan tambahan 20 tower baru tersebut, tower hunian ASN akan berjumlah 47 tower.

    “Nanti kan lanjut 2025, tetap akan kita lanjutkan untuk 47 tower,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kantor eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan rampung dibangun pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kantor kementerian juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Pasti dong. Enggak mungkin lah menterinya nambah, kantor-kantornya enggak nambah,” katanya.

    Sementara itu, rencana pemindahan ASN ke IKN lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    (fby/sfr)

  • Isu Politik Terhangat: Ridwan Kamil Ucapkan Selamat dan Cium Tangan Pramono serta Prabowo Sebut Pilkada 2024 Mahal

    Isu Politik Terhangat: Ridwan Kamil Ucapkan Selamat dan Cium Tangan Pramono serta Prabowo Sebut Pilkada 2024 Mahal

    Jakarta, Beritasatu.com – Ridwan Kamil ucapkan selamat dan cium tangan Pramono Anung karena kalah pada Pilgub Jakarta serta fakta dan data Presiden Prabowo sebut Pilkada 2024 terlalu mahal, menjadi isu politik terhangat sepanjang Sabtu (13/12/2024).

    Berita lain yang menarik pembaca adalah PWNU Jakarta soroti penurunan partisipasi pemilih dalam pilgub, pemerintah dan parpol kaji pengembalian pilkada melalui DPRD, dan Megawati masih mempertimbangkan secara matang soal saran gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Berikut lima berita isu politik terhangat di Beritasatu.com, Sabtu.

    1. Akui Kekalahan pada Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil Ucapkan Selamat dan Cium Tangan Pramono Anung
    Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, secara resmi mengakui kekalahannya pada Pilgub Jakarta 2024. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @ridwankamil, Jumat (13/12/2024), Ridwan Kamil terlihat bertemu dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Dalam video tersebut, Ridwan Kamil terlihat memeluk erat Pramono Anung dan mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan. Ia juga berbincang hangat dengan Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel.

    2. Presiden Prabowo Sebut Pilkada 2024 Terlalu Mahal, Ini Fakta dan Data Sebenarnya
     Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan lagi ke DPRD, karena pilkada langsung dinilai terlalu mahal bahkan menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo dalam sambutannya pada puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    3. PWNU Jakarta Soroti Penurunan Partisipasi Pemilih dalam Pilgub
    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta menilai, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 telah diselenggarakan dengan baik. NU Jakarta memberi nilai 80 untuk penyelenggaraan Pilgub Jakarta. Namun, NU memberikan catatan kepada KPU Jakarta karena partisipasi pemilih menurun.

    4. Megawati Masih Pertimbangkan Secara Matang Soal Saran Gabung KIM
    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan masih mempertimbangkan secara matang soal saran sejumlah pihak untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Poros koalisi ini merupakan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    5. Pemerintah dan Parpol Kaji Pengembalian Pilkada Melalui DPRD
    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah dan partai politik akan mengkaji wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurutnya wacana sudah bergulir sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Demikian isu politik terhangat yang dirangkum Beritasatu.com.

  • Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    ERA.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah bergulir lama sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Supratman menilai hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Supratman menegaskan wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

  • Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    JAKARTA – Segala tuntutan pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di masa lalu, harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan sebagai komoditas politik. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setelah dirinya menerima kunjungan dari utusan parlemen Selandia Baru.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, saat melakukan pertemuan, dia memberikan penjelasan pada utusan parlemen Selandia Baru terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud bilang, kasus pelanggaran hak asasi ini terbagi tiga yaitu, pelanggaran masa lalu, masa kini, dan masa depan.

    “(Pelanggaran) yang masa lalu sebenarnya selalu menjadi komoditas politik yang harus diselesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah non-yudisial,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 19 November.

    Cara non-yudisial seperti apa, Mahfud memang tak menjelaskan. Tapi, cara ini diambil karena menurutnya korban, pelaku, dan barang buktinya kini sudah tak ada lagi.

    Untuk membuktikan komitmennya melakukan penyelesaian kasus HAM, Mahfud kemudian menantang Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk memberikan bukti terkait pelanggaran hak asasi di masa lalu. Termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi saat peristiwa tahun 1956.

    Menurutnya, selama ini Komnas HAM justru kerap tarik ulur dengan Kejaksaan Agung. Hal ini dinilai Mahfud, karena tiap Komnas HAM menyerahkan bukti pada Kejaksaan Agung dan bukti itu dikembalikan karena kurang lengkap, alih-alih melengkapi bukti pelanggaran, mereka tak memperbaikinya.

    “Jaksa Agung mengembalikan, ‘nih anda perbaiki’, lalu bukan perbaikan yang diberikan, tapi tanggapan. Sampai berkali-kali itu. Nah kita clear-kan saja itu,” ungkapnya.

    Sehingga, Mahfud meminta agar Komnas HAM bisa menunjukkan bukti yang kuat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Bahkan, dia mengatakan, jika bukti dan data yang disampaikan sudah kuat maka bukan tak mungkin dirinya sendiri yang membawa ke pengadilan untuk penyelesaian kasus tersebut.

    “Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu. Kalau memang bisa, ayo, saya yang bawa ke pengadilan,” tegas dia.

    Sedangkan di Papua, Mahfud meminta agar pihak lain tak selalu mengaitkan tindakan represif yang ada di sana sebagai salah satu pelanggaran HAM. Sebab, yang terjadi bukan selalu soal pelanggaran hak asasi tapi penegakan hukum di wilayah Indonesia.

    Apalagi, penegakan hukum ini dirasa perlu mengingat ketika kerusuhan terjadi, peristiwa ini kerap ditunggangi oleh pihak separatis. “Kita punya UU juga keamanan dan ketertiban yang menjamin memberi hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan. Jadi bukan pelanggaran HAM,” ungkap dia.

    “Nah, yang saya katakan pelanggaran HAM di Papua itu terjadi secara horizontal. Kelompok dengan kelompok lainnya di tingkat rakyat sendiri, itu tidak bisa dibantah,” imbuhnya.

    Terkait pelanggaran hak asasi secara horizontal, Mahfud mengatakan hal itu sedang diupayakan oleh pemerintah agar bisa segera diselesaikan dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

    Mahfud, yang dilantik sebagai Menkopolhukam pada 20 Oktober 2019 ini, mengatakan dirinya mendapat mandat untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia khususnya pelanggaran berat masa lalu. Kata dia, mandat ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai pelantikan para menteri.

    Sebagai tindak lanjut, Mahfud bahkan mengatakan dia bakal menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Gagasan ini juga sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo.

    Komisi ini bukan barang baru sebenarnya. Karena sebelumnya, KKR pernah diundangkan dalam UU 27/2004. Namun di tahun 2006, perundangan ini dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Jimly Asshidiqie. Pembatalan ini disebabkan undang-undang ini dianggap tak memiliki konsistensi sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

  • Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingat catatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi bilang, banyaknya aturan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah membuat ruang gerak pemerintah pusat tidak fleksibel.

    Lalu Prasetyo melihat ada 54 usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dilayangkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas tahun depan. Prasetyo merasa banyaknya usulan tersebut tidak sejalan dengan keinginan presiden. Karenanya, Prasetyo minta Bapemperda DPRD DKI mengurangi jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan. 

    “54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetyo, Selasa, 19 November. 

    Menyetujui, Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan merasa perlu ada efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. 

    “Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap,” ucap Pantas. 

    Apalagi, menurut dia, dari 54 usulan Raperda dengan komposisi 31 Raperda usulan eksekutif dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif, banyak di antaranya yang tumpang tindih. 

    “Ada banyak duplikasi, artinya sudah diusulkan oleh eksekutif, tapi ikut diusulkan juga sama dewan. Seperti (Raperda) kawasan tanpa rokok, air limbah, itu pasti akan dikompilasi lagi lebih lanjut,” katanya. 

    Sementara itu, ada 4 usulan rancangan perda yang bersifat wajib dan tidak boleh masuk dalam pemangkasan. Usulan tersebut melingkupi penganggaran daerah, seperti raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, perubahan APBD 2020, dan APBD tahun anggaran 2021.

    Selain itu, ada juga 12 raperda prioritas yang tidak dianjurkan untuk dipangkas. Raperda prioritas tersebut di antaranya raperda tentang pajak parkir, tentang pengelolaan barang milik daerah, perubahan perda tentang pajak penerangan jalan, perubahan perda tentang retribusi daerah, perubahan perda tentang RDTR dan Zonasi, perubahan perda tentang BPHTB. 

    Kemudian, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang wilayah 2030, penyelenggaraan administrasi kependudukan, disabilitas, jalan berbayar elektronik, dan raperda tentang serta pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

    Raperda ini sebagian telah dibahas setengah jalan oleh DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Kemudian, sebagian lain sudah diusulkan sejak tahun lalu namun tak kunjung dibahas. 

    “Ada juga yang dilihat dari amanat peraturan yang lebih tinggi, dan itu harus diatur oleh Perda. Terakhir, (raperda) yang menyangkut dengan pajak, karena itukan dapat meningkatkan PAD kita,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah. 

    Sebagai informasi, keinginan Jokowi agar pemerintah daerah tak membuat banyak aturan dia sampaikan di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Rabu, 13 November. 

    “Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, Indonesia terlalu banyak membuat aturan. Sehingga, banyak percepatan pembangunan yang seringkali terganggu karena terbentur dengan aturan yang ada. 

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan bergerak menjadi tidak cepat,” tegasnya.

  • Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

    Meskipun, pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

    Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

    “Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan,” sambungnya.

    Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah. Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan. Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

    “Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman,” ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Ia mencontohkan kubu RIDO yang mempersoalkan kasus TPS Pinang Ranti. 

    “Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara,” katanya.

    Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

    Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

    “Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

    “Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Sosok dan Harta Kekayaan James Riady, Bos Lippo Group Kunjungi Jokowi di Solo, Kuliah di Australia

    Sosok dan Harta Kekayaan James Riady, Bos Lippo Group Kunjungi Jokowi di Solo, Kuliah di Australia

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini sosok James Riady, bos Lippo Group yang mengunjungi Joko Widodo di Solo.

    Simak harta kekayaan yang dimiliki oleh James Riady.

    Bos Lippo Group, James Riady, mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).

    Tak sendirian, James Riady mengunjungi kediaman Jokowi bersama ayahnya, Mochtar Riady, dan juga anaknya, John Riady.

    Momen James Riady bertemu dengan Jokowi di Solo itu dibagikan Jokowi melalui unggahan di akun Instagramnya, @jokowi.

    Pada postingan itu, Jokowi terlihat duduk berhadapan bersama keluarga Riady yang kompak berbusana batik di sebuah meja panjang.

    “Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman,” ujar Jokowi, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

    Jokowi juga mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran James Riady beserta keluarga, terkhusus Mochtar Riady, pendiri Lippo Group, yang kini berusia 95 tetap bisa menyempatkan diri untuk mampir ke Kota Solo.

    “Khususnya Bapak Mochtar Riady yang di usia ke 95 tahun masih sehat dan berupaya untuk mampir ke Solo.”

    “Terima kasih atas kedatangannya, saya sangat menghargai silaturahmi ini,” kata Jokowi. 

    Lantas, seperti apakah sosok James Riady? Berikut profilnya.

    Profil James Riady

    James Riady, konglomerat Lippo Group dan keluarga mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024). (Instagram.com/@jokowi)

    James Riady adalah anak kedua dari pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan Suryawati Lidya.

    Pria dengan nama lengkap James Tjahaja Riady ini lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1957.

    Sebagai penerus, James Riady mengikuti jejak ayahnya sebagai pengusaha.

    Terbukti, James Riady kini mendapat kepercayaan untuk mengemban jabatan posisi sebagai Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group.

    James Riady sendiri sudah malang melintang berkarier sebagai pebisnis, terutama di bidang Perbankan.

    Dikutip dari TribunnewsWiki, ia pertama kali bekerja di bidang perbankan pada saat usia 18 tahun.

    Saat itu, James Riady turut serta dalam bagian pekerjaan di Irving Trust Banking Company.

    Karier James pun kian meroket seiring berjalannya waktu.

    Pada 1984, James Riady berhasil dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Presiden Direktur (Presdir) pada perusahaan bank Worthen Bank tahun 1984.

    Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan meneruskan perusahaan ayahnya, yakni Lippo Group, sebagai CEO.

    Di tangan James Riady, Lippo Group menjelma menjadi kerajaan bisnis properti yang tersebar di Tanah Air hingga mancanegara.

    Bahkan, konglomerat yang berkuliah di University of Melbourne Australia ini kini disebut-sebut bagian dari anggota 9 naga, julukan kelompok pengusaha keturunan Tionghoa yang berpengaruh dengan ekonomi di Indonesia.

    Berdasarkan majalah Forbes tahun 2022, James Riady diketahui memiliki harta kekayaan sebesar US$ 1,7 miliar atau sektitar Rp24,6 triliun.

    Ia juga masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia.

    Kehidupan pribadi

    James Riady memiliki istri yang bernama Aileen Hambali.

    Keduanya menikah pada tahun 1982.

    James dan Aileen dikaruniai 4 orang anak yang bernama John Riady, Stephanie Riady, Caroline Riady, dan Henry Riady.

    John Riady mengikuti jejak sang ayah dan kakeknya menjadi pebisnis di Lippo Group.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD sudah bergulir sejak pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo. Meski demikian Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung soal wacana tersebut.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

  • RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai keputusan kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK tunjukkan faktor Jokowi lenyap.

    Rocky Gerung mengatakan hal tersebut membantah mitos Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah terkalahkan.

    “Jadi kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk mengacak-acak hasil Pilkada Jakarta akhirnya jadi semacam blunder di dalam KIM Plus,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Rocky Gerung, keputusan Partai Gerindra tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK membuktikan pengaruh Jokowi telah habis.

    Selain itu, Rocky juga melihat adanya mayoritas faktor rasional yang melatarbelakangi keputusan KIM Plus tidak mengajukan gugatan di MK.

    Faktor rasional itu, kata Rocky, berhadapan dengan irasionalitas Jokowi yang menghendaki Ridwan Kamil dimenangkan melalui gugatan ke MK.

    “Hilangnya faktor Jokowi di Jakarta itu juga jadi penanda bahwa beliau selesai dan konsekuensinya panjang ketika beliau berupaya untuk cari dukungan di partai-partai. Faktor Jakarta akan dihitung,” kata Rocky. 

    Rocky menuturkan kekalahan RIDO di Pilakada Jakarta juga berdampak pada nasib Jokowi bergabung Gerindra atau Golkar.

    Rocky menduga Jokowi tidak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar maupun Gerindra. Pasalnya, sokongan Jokowi kepada Ridwan Kamil di Jakarta menjadi ajang pembuktian dirinya .

    “Nah kemungkinan-kemungkinan Jokowi mau bermanuver lagi sudah selesai jadi kemampuan Jokowi hari ini ditentukan oleh gagalnya Ridwan Kamil untuk pergi duel argumen di MK,” ujarnya.

    Rocky melihat hasil Pilkada Jakarta menjadi tanda yang baik untuk politik Jakarta yang masih memperlihatkan ukuran moral dan masuk akal.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    “Kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Jokowi ya mungkin dia masih cawe-cawek, tapi apa pentingnya kalau di ibukota yang jadi basis kekuaatan Pak Jokowi akhirnya lenyap,” tutur Rocky Gerung.

    Tak hanya itu, Rocky melihat kemenangan Pramono Anung-Rano Karno juga memperlihatkan kerja keras PDIP mempertahankan Jakarta dari badai yang hendak disiram Jokowi.

    “Banteng (PDIP)  tetap bertahan dan itu satu keputusan yang bagus ketika Hasto (Sekjen PDIP) akhirnya mengucapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, jadi sekaligus kemenangan Pramono-Rano di Jakarta,” katanya.

    “Keterangan Hasto bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP itu melenyapkan faktor Jokowi di dalam politik Indonesia,” katanya.

    Rocky Gerung juga menyebutkan gagalnya pasangan RIDO di Jakarta sebagai penanda Jokowi bahwa Gerindra tidak sepenuh hati memusuhi PDIP yang mengusung Pramono-Rano.

    “Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ya ada kedekatan dengan PDIP secara historis bahkan atau secara psikologis demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung jadi semua itu juga mesti kita hitung bahwa perintah Jokowi untuk kocok ulang di Jakarta itu tidak mungkin jadi semacam perintah yang harus diwujudkan oleh Gerindra,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    “Terjadi konflik, chaos, bahwa pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kolonel Farid Yudho Resmi Jabat Dangrup A Paspampres, Bakal Kawal Prabowo dan Keluarga – Page 3

    Kolonel Farid Yudho Resmi Jabat Dangrup A Paspampres, Bakal Kawal Prabowo dan Keluarga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kolonel Inf Farid Yudho Dwi Leksono resmi menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertanggung jawab langsung sebagai “perisai hidup” Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya.

    Grup A Paspampres merupakan satuan di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden yang bertugas mengawal fisik secara langsung dalam jarak dekat Presiden beserta keluarganya.

    Asisten Intelijen (Asintel) Paspampres Kolonel Kav Herman Taryaman menjelaskan upacara serah terima jabatan Komandan (Dan) Grup A Paspampres berlangsung di Markas Komando Paspampres di Tanah Abang, Jakarta, Jumat, dipimpin oleh Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

    Dalam upacara itu, Mayjen Achiruddin juga memimpin acara serah terima jabatan lainnya, antara lain Asisten Operasi (Asops), dan Komandan Detasemen Deteksi (Dandendeteksi) Paspampres.

    Komandan Paspampres, dalam amanatnya saat upacara serah terima jabatan, menekankan serah terima jabatan merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan yang diharapkan membawa ide-ide baru, sehingga diharapkan ada terobosan-terobosan yang inovatif dalam memperkuat organisasi.

    Achiruddin, dalam acara itu, juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama, di antaranya Brigjen TNI Wimoko, Letkol Inf Franki Susanto, dan Letkol Czi Budhi Dwi Santoso yang berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama bertugas di lingkungan Paspampres.

    Dia juga berpesan kepada para perwira menengah TNI yang saat ini mengemban tugas baru di lingkungan Paspampres untuk menjaga kepercayaan tersebut. Dia juga mengingatkan mereka untuk bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

     

    Pemandangan tak biasa terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak berangkat dari Timor Tengah Utara. Sejumlah masyarakat sekitar yang hadir berbondong-bondong mengejar Jokowi yang ingin naik ke helikopter.