Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan, internal partainya tak resisten terhadap isu bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke partai berlambang pohon beringin. Jokowi bisa menjadi kader tanpa penolakan.

    “Kalau di internal Golkar, tidak ada resistensi ya,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Dia mengatakan, Golkar merupakan partai politik yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Jokowi. Bagi partainya, yang dinilai adalah kesetian terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi syarat utama.

    “Kita konsekuen sebagai partai yang terbuka, kita siap menerika siapapun yang masuk masuk ke Partai Golkar asal setia pada Pancasila, UUD 1945, dan mengikuti aturan partai,” kata Sarmuji.

    “Dan Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar,” imbuhnya.

    Soal ketidakhadiran Jokowi di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, dia tak mempermasalahkannya.

    Dia meyakini, Jokowi memiliki acara lain yang lebih penting sehingga tak bisa memenuhi undangan partainya.

    “Pak Jokowi kali punya hajat tersendiri, sesuatu yang susah ditinggalkan. Saya pikir, seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajatan penting, beliau akan hadir,” kata Sarmuji.

    Diketahui, Jokowi disebut tak memiliki rumah politik pasca tidak lagi diaukui sebagai bagain dari PDI Perjuangan. Meskipun dia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

    Di sisi lain, ini bukan kali pertama muncul isu bahwa Jokowi beserta anak dan menantunya bakal menjadi kader Golkar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sejumlah kesempatan enggan menanggapi.

  • Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini menjadi sorotan setelah pertemuannya dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, dan keluarganya di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampil sederhana dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Namun, momen tersebut mendapat perhatian dari Dokter Tifa, seorang praktisi neurosains perilaku. Melalui unggahannya, ia mengomentari bahasa tubuh Jokowi yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis.

    “Saya melihat bahasa tubuh orang berbaju putih celana hitam itu: tidak nyaman, tertekan, ngga happy. Senyum dipaksakan. Otot wajah kencang. Tanda-tanda stres. Hormon kortisol naik drastis,” tulisnya.

    Menurut Dokter Tifa, ekspresi Jokowi berbeda jauh dengan tamu-tamunya yang terlihat ceria dan penuh tawa selama pertemuan tersebut. Ia juga mengkritisi pandangan sebagian pihak yang masih menganggap Jokowi sebagai figur yang berkuasa.

    “Buat buzzer yang terhalu-halu dikira Raja Gorong-gorong ini masih berkuasa sehingga didatangi silih berganti, saya kasih tahu ya: pengusaha akan mendekat kepada penguasa, bukan mantan penguasa. Apalagi orang ini. Sudahlah mantan penguasa, sampah pula,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini bertemu dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarganya di kediamannya, Solo, Jawa Tengah.

    Momen pertemuan tersebut turut dibagikan langsung oleh Jokowi melalui sejumlah media sosial pribadinya termasuk Instagram. Melalui unggahan tersebut, Jokowi membagikan sekitar tiga foto pertemuannya.

  • Resmi Diumumkan Pemerintah Daerah, UMP 2025 Jabar Senilai Rp2.191.232,18

    Resmi Diumumkan Pemerintah Daerah, UMP 2025 Jabar Senilai Rp2.191.232,18

    Sebelumnya, dilansir Kanal Regional, Liputan6, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat menyambut baik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen secara nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta, kenaikan besaran UMP 2025 itu dianggap sudah masuk mendekati ideal meski belum sempurna.

    “Jadi menurut hitung-hitungan saya tuh (kenaikan UMP) 6-10 persen tuh idealnya. Sudah masuk ke ideal lah itu. Intu antara 6,5-10 persen itu idealnya, kalau 10 persen itu ideal sekali ada range-nya lah gitu. Jadi angka 6-10 persen itu semua buruh kalau ditanya itu pasti nerima. Saya lagi tidak nyari popularitas ini tetapi harus realistis,” ujar Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSP LEM SPSI saat menghubungi Liputan6.com.

    Lebih lanjut Sidarta mengatakan skala kenaikan UMP 2025 yang ditargetkan buruh yaitu 6 persen masuk kategori mendekati ideal, 8 persen ideal dan 10 persen sempurna. Besaran UMP 2025 diputuskan oleh Prabowo dianggap oleh Sidarta telah berpihak kepada buruh.

    Tandanya keputusan ini banyak protes dari kalangan pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    “Asosiasi pengusaha kan marah enggak terima, berarti kan bagus. Ke depan kita ajak Apindo juga realistislah. Kata saya tadi bahwa 2019 itu upahnya bagus. Itu faktanya ekonomi hidup, jalan,” kata Sidarta.

    Apindo diminta Sidarta menyadari jika kelompok buruh diberikan upah layak maka penjualan barang dan jasa akan lancar.

    Sidarta menerangkan pada 2019 penjualan barang dan jasa tidak terjadi deflasi. Namun, usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir terjadi deflasi.

    “Harus realistis, pengen bayar murah, untungnya gede, tetapi dampaknya barang enggak laku. Kan percuma juga. Kalau ada isu akan ada PHK massal dan relokasi karena naiknya upah, itu hanya akal-akalan pengusaha sejak 2015-2020 untuk memengaruhi kebijakan pemerintah,” ucap Sidarta.

    Kenaikan upah sebut Sidarta, bukan satu-satunya faktor pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi banyak lagi faktor lainnya seperti persaingan usaha dan peredaran barang ilegal.

    Sidarta juga meminta pemerintah agar segera melindungi para pengusaha dari barang luar negeri yang datang ke Indonesia secara ilegal.

    “Saya minta pemerintah pro melindungi perusahaan juga. Itu barang-barang ilegal di Tanjung Priok ditertibkan. Jangan sampai ada barang ilegal lagi. Yang harga kalau sekarang di Tik Tok beli celana dua Rp100 ribu kan,” sebut Sidarta.

    Sidarta menegaskan relokasi, PHK dan pindah (lokasi perusahaan) tidak sekadar kenaikan upah buruh. Sidarta mencontohkan di daerah Solo upah buruh sangat murah dan besarannya tidak setengahnya dari Jawa Barat.

    “Namun realitanya banyak perusahaan yang bangkrut. Dibayar pun tetap tutup kalau soal PHK. Tetapi mampu bersaing tidak, jadi persoalan lain jika soal PHK,” ungkap Sidarta.

    Sidarta menjelaskan keputusan Prabowo sebagai Presiden RI dalam memutuskan besaran UMP 2025 melebihi yang diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni 6 persen.

    Selain itu, upah sektoral yang kini diberlakukan kembali menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh.

    “Tinggal menunggu aturan dari Menteri Tenaga Kerja implementasinya. Rabu depan atau pekan ini mereka janjinya akan mengeluarkan aturannya. Nanti kita lihat di dewan pengupahan tingkat provinsi realisasinya,” pungkas Sidarta.

  • Penguatan semangat persatuan dan kesatuan dengan Hari Nusantara

    Penguatan semangat persatuan dan kesatuan dengan Hari Nusantara

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tanggal 13 Desember, Indonesia memperingati Hari Nusantara, sebuah momen penting untuk merayakan keberagaman, kekayaan sumber daya alam, dan budaya Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia.

    Peringatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2024 menjadi momen yang sangat relevan untuk merefleksikan pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

    Seiring dengan tantangan yang dihadapi oleh negara kepulauan seperti Indonesia, pemahaman tentang pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah NKRI semakin mendalam.

    Peringatan Hari Nusantara diharapkan bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengingatkan kembali seluruh elemen bangsa tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah, mempererat hubungan antardaerah, dan mengelola kekayaan alam serta budaya yang ada di seluruh Nusantara.

    Hari Nusantara pertama kali diperingati pada tahun 2001, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperingati dan merayakan sejarah penegakan kedaulatan Indonesia di wilayah laut.

    Sejarah penting yang mendasari peringatan Hari Nusantara ini adalah penetapan pulau-pulau di Indonesia sebagai bagian integral dari wilayah NKRI, melalui penegasan prinsip Wawasan Nusantara dan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini mengubah pandangan dunia terhadap wilayah laut Indonesia, yang sebelumnya dianggap sebagai perairan internasional menjadi bagian yang sah dan utuh dari wilayah Indonesia.

    Deklarasi Djuanda, yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Indonesia, saat itu, Djuanda Kartawidjaja, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang mengharuskan seluruh pulau, teritorial laut, dan sumber daya alam di sekitarnya untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Penetapan ini tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga seluruh perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, dan menegaskan kedaulatan Indonesia atas Laut Indonesia, yang kini dikenal sebagai Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda, serta banyak perairan lainnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan lebih dari 6.000 pulau yang berpenghuni. Keberagaman geografis, budaya, dan etnis ini adalah potensi besar, namun sekaligus tantangan tersendiri untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

    Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, sering kali menjadi pemicu ketegangan dalam berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya.

    Oleh karena itu, memperingati Hari Nusantara menjadi momentum yang sangat penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, serta mewujudkan kesatuan di antara wilayah-wilayah yang terpisah oleh laut.

    Persatuan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemerintah memperkuat hubungan antarpulau dan daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities (1983), bahwa negara-nation atau bangsa sering kali terbentuk melalui simbol-simbol yang mengikat masyarakat dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam konteks Indonesia, simbol-simbol, seperti Hari Nusantara, memainkan peran penting untuk mengikat keberagaman menjadi sebuah kesatuan bangsa yang utuh.

    Semangat persatuan

    Peringatan Hari Nusantara bukan sekadar mengenang sejarah Deklarasi Djuanda, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman eksternal dan internal.

    Dalam konteks geopolitik, Indonesia menghadapi tantangan yang besar terkait sengketa wilayah laut, baik dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan China terkait klaim wilayah Laut China Selatan, maupun dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

    Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/BRIN, diketahui bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa, menjadi salah satu isu besar yang perlu diatasi untuk memperkuat kesatuan nasional.

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari total perekonomian Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau lainnya masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur antarpulau menjadi sangat penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antarwilayah.

    Untuk itu, Hari Nusantara 2024 dapat menjadi sarana yang tepat untuk memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, baik melalui pembangunan infrastruktur transportasi laut, udara, dan darat, serta memperkuat sistem logistik yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Hal ini sejalan dengan visi Presiden ke-7 Joko Widodo dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Selain itu, pendidikan mengenai wawasan Nusantara harus terus diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami arti penting menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Rhenald Kasali, seorang ahli manajemen, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan sangat diperlukan untuk membentuk identitas nasional yang kuat, sehingga masyarakat Indonesia tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan.

    Mengelola keberagaman

    Keberagaman Indonesia, baik dalam aspek budaya, suku, agama, maupun bahasa, adalah sebuah kekayaan yang harus dikelola dengan baik untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Dalam rangka merayakan Hari Nusantara, penting untuk mengingatkan kembali bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan negara. Sebagai negara kepulauan, kekayaan budaya dan sumber daya alam di seluruh Nusantara merupakan modal sosial yang harus dihargai dan dilestarikan.

    Dalam kajian Arief Rachman, seorang ahli pendidikan, diungkapkan bahwa keberagaman Indonesia bukanlah penghalang untuk mencapai kemajuan, melainkan kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, memperingati Hari Nusantara juga berarti memperingati nilai kebersamaan dalam keberagaman, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan untuk memperkuat Indonesia.

    Peringatan Hari Nusantara pada 13 Desember 2024 memiliki makna yang sangat penting sebagai momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman budaya, etnis, dan geografi yang luar biasa, maka menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

    Melalui Hari Nusantara, kita diajak untuk kembali menegaskan komitmen menjaga keutuhan wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta menghargai dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang ada di seluruh Nusantara. Semangat persatuan dalam keberagaman, sebagaimana tercermin dalam Wawasan Nusantara, harus terus dijaga demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan bersatu.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat sebut Prabowo tetap berkomitmen untuk pembangunan IKN

    Pengamat sebut Prabowo tetap berkomitmen untuk pembangunan IKN

    “Ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,”

    Jakarta (ANTARA) – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti yang telah diamanatkan Presiden Joko Widodo.

    Hal tersebut terlihat dari pernyataan resmi pihak Istana yang menyatakan Prabowo akan berkantor di IKN pada 2028 mendatang.

    “Ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,” kata Hensa dalam siaran pers resmi yang diterima, Sabtu.

    Selain itu, sikap Prabowo yang ingin berkantor di IKN juga berdampak pada meredamnya polemik pembangunan IKN saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus memberikan ketegasan bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk membangun IKN.

    Namun demikian, Hensa melihat perpindahan kantor Prabowo ke IKN belum tentu menjadi sinyal bahwa ibu kota Indonesia akan benar benar pindah ke sana.

    “Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan,” kata Hensa.

    “Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia,” tambah dia.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Ngaku Heran Bahlil Bisa Jadi Menteri, Begini Ceritanya

    Prabowo Ngaku Heran Bahlil Bisa Jadi Menteri, Begini Ceritanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sempat heran Bahlil Lahadalia bisa menjabat sebagai Menteri Investasi pada kabinet kepemimpinan Joko Widodo. Namun, pandangannya berubah setelah ia mengenal Bahlil lebih jauh.

    Prabowo mengaku saat pertama kali melihat Bahlil ditunjuk sebagai Menteri Investasi Ia sempat terkejut karena pada umumnya Menteri Investasi adalah lulusan luar negeri. Hal ini berbeda dengan Bahlil yang merupakan lulusan universitas di dalam negeri.

    Namun setelah berbincang lebih jauh dengan Bahlil, Prabowo menilai Bahlil merupakan sosok yang pintar. Bahkan, menilai Bahlil merupakan sosok menteri yang berhasil dalam kinerjanya.

    “Ketemu investor-investor asing gimana? Saya nggak mau tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Dia bilang ke saya, Pak nggak ada masalah lah itu,” cerita Prabowo saat memberikan pidato di acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024)

    Prabowo mengatakan Bahlil tidak perlu andal dalam bahasa Inggris karena memiliki 4 penerjemah yang membantunya. “Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah, dia bilang,” ungkapnya.

    “Satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat, pintar juga orang ini. Pintar juga, jadi Google,” sebutnya.

    Prabowo terkesan pada strateginya dalam berinteraksi dengan perwakilan negara lain. “Ternyata saya lihat, boleh juga orang ini,” pungkasnya.

    (luc/luc)

  • Momen Kader Golkar Tertawai Pidato Prabowo yang Singgung Pendidikan Bahlil

    Momen Kader Golkar Tertawai Pidato Prabowo yang Singgung Pendidikan Bahlil

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    “Hari ini saya melihat semangat yang baik, terutama dari ketua umum saudara, ketua umum yang baru, beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja saya kira. Karena waktu 2019 sepertinya berada di tim yang lain,” ujar Prabowo saat berpidato dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” jelasnya.

    Prabowo bercerita saat bergabung dalam pemerintahan presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dia sempat merasa aneh dengan Bahlil karena dipilih menjadi Menteri Investasi oleh Jokowi.

    Sebab, menteri investasi biasanya lulusan universitas Amerika Serikat atau Inggris.

    “Biasanya menteri investasi ya kan, itu lulusan universitas di Amerika, iya ‘kan. Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggrislah, Oxford University, Cambridge. Saya sendiri pernah di Harvard, tetapi ke toko buku,” selorohnya.

    Presiden melanjutkan bercerita, “Waktu saya ketemu, saya tanya ‘Pak Bahlil Anda lulus dari universitas mana?’, kemudian dijawab: ‘Pak universitas saya enggak ada di Google’.” Usai ucapan ini, kader Golkar dalam gedung kompak tertawa.

    Prabowo pun mendapat informasi dari Bahlil bahwa selama menjabat Menteri Investasi, Bahlil merekrut empat penerjemah untuk bisa berinteraksi dengan pengusaha dan pejabat asing.

    “Dia bilang kepada saya ‘Pak enggak ada masalah itu. Itu pengusaha, pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris, dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris. Jadi, saya punya empat penerjemah, satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Jerman. Jadi, ke mana-mana penerjemahnya empat’. Pintar juga orang ini saya bilang. Saya lihat boleh juga orang ini,” papar Prabowo.

    Prabowo turut menyinggung daerah asal Bahlil, yakni Fak-Fak Papua. Prabowo yakin, Bahlil semasa kecil sering mengonsumsi ikan di Papua sehingga menjadi cerdas.

    “Walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Jadi, selain beliau menteri yang sukses, terus terang saja saya nilai sukses jadi menteri. Selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa,” ujar Prabowo.

    Menurut Presiden, seorang pemimpin politik harus seperti Bahlil, mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, serta operasi. Di atas segala hal itu, yang terpenting adalah patriotisme.

    Prabowo melihat Bahlil adalah orang yang cinta tanah air. Sebagai bukti, pernah diberi 26 buku oleh Bahlil yang isinya tentang perencanaan hilirisasi.

    Buku yang diberikan Bahlil itu kemudian menjadi panduannya untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya kini.

  • Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane Veloso akan dikembalikan ke negara asalnya yakni Filipina pada sekitar 20 Desember 2024. 

    Yusril menyebut, pemerintah sudah menargetkan pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina dilakukan sebelum Natal, yang jatuh pada 25 Desember. Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    “Insyaallah sekitar 20 Desember,” kata Yusril kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, pemerintah RI dan Filipina sudah menyetujui teknis pemulangan Mary Jane. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung serta Polri dilibatkan dalam pembicaraan level teknis. 

    Kejaksaan Agung, khususnya, bakal menghapuskan nama terpidana kasus narkoba itu dari daftar eksekusi hukuman mati. Seperti diketahui, Mary Jane dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Artinya, dengan pengembaliannya ke Filipina, maka dia batal dieksekusi. 

    Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.  

    Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.  

    Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.  

    Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.  

    Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

  • Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai pro dan kontra. KPU hingga sejumlah partai politik pun angkat suara.

    Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo.

    Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

    “Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan,” lanjut Prabowo.

    Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

    Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

    “Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” ujar Prabowo.

    Menkum Pertimbangkan Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

    “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

    “Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ucapnya.

    Bagaimana pandangan DPR soal wacana ini? Baca halaman selanjutnya.

  • Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Jakarta –

    Mobil dinas milik presiden hingga menteri di Indonesia menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus. Setiap mobil dinas juga punya pelat nomor yang berbeda untuk menandakan instansi atau jabatan menteri tertentu.

    Sebagai contoh, mobil dinas milik Presiden RI menggunakan nomor polisi RI 1. Lalu untuk wakil presiden menggunakan pelat nomor bertuliskan RI 2 di mobil dinasnya.

    Ingin tahu urutan pelat nomor mobil dinas milik pejabat dan menteri Indonesia? Simak daftar lengkapnya dalam artikel ini.

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI

    Tak hanya presiden dan wakil presiden, para menteri dari berbagai instansi juga mendapatkan mobil dinas. Tentu, kendaraan dinas mereka telah menggunakan pelat nomor khusus yang berbeda dari TNKB pada umumnya.

    Aturan mengenai TNKB khusus tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepolisian (Perpol) RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut, STNK dan TNKB khusus dapat diberikan kepada:

    Kendaraan bermotor (ranmor) dinas presidenRanmor dinas wakil presidenRanmor dinas ketua lembaga tinggi negaraRanmor dinas pejabat setingkat menteriRanmor dinas pejabat TNI/Polri dan instansi pemerintah eselon I, II, dan IIIRanmor pejabat konsul kehormatan.

    Untuk mengetahui secara lengkap pelat nomor pejabat RI, simak daftarnya di bawah ini yang diurutkan dari RI 1 hingga terakhir:

    RI 1: PresidenRI 2: Wakil PresidenRI 3: Istri PresidenRI 4: Istri Wakil PresidenRI 5: Ketua MPRRI 6: Ketua DPRRI 7: Ketua DPDRI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI 11: Ketua Komisi Yudisial (KY)RI 12: Gubernur Bank Indonesia (BI)RI 13: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)RI 14: Kementerian Sekretariat NegaraRI 15: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam)RI 16: Menko PerekonomianRI 17: Menko Pembangunan Manusia dan KebudayaanRI 18: Menko KemaritimanRI 19: Belum tersedia/digunakan (dulu digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)RI 20: Kementerian Dalam NegeriRI 21: Kementerian Luar NegeriRI 22: Kementerian PertahananRI 23: Kementerian AgamaRI 24: Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI 25: Kementerian KeuanganRI 26: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan MenengahRI 27: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRI 28: Kementerian KesehatanRI 29: Kementerian SosialRI 30: Kementerian KetenagakerjaanRI 31: Kementerian PerindustrianRI 32: Kementerian PerdaganganRI 33: Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI 34: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI 35: Kementerian PerhubunganRI 36: Kementerian Komunikasi dan InformatikaRI 37: Kementerian PertanianRI 38: Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRI 39: Kementerian Kelautan dan PerikananRI 40: Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan TransmigrasiRI 41: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRI 42: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Sebagai catatan, daftar pelat nomor pejabat RI di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Sebab, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak daripada kabinet era Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Itu dia daftar pelat nomor pejabat RI mulai dari tingkat presiden hingga menteri. Semoga dapat membantu detikers.

    (ilf/fds)