Tag: joko widodo

  • PDI-P Pecat Bobby Nasution karena Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

    PDI-P Pecat Bobby Nasution karena Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

    PDI-P Pecat Bobby Nasution karena Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) secara resmi memecat
    Bobby Nasution
    , menantu Presiden ke-7 Joko Widodo, dari keanggotaan partai.
    Keputusan ini diambil setelah Bobby memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
    Prabowo Subianto
    -Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    PDI-P sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pasangan yang diusung oleh partai, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
    “Tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju),” dalam surat keputusan pemecatan yang diterima
    Kompas.com,
    pada Senin (16/12/2024).
    Akibat tindakannya, Bobby dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kode etik dan disiplin PDI-P.
    “Merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” tegas PDI-P dalam surat tersebut.
    Surat keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Keanggotaan PDI-P telah ditetapkan dan ditandatangani pada 4 Desember 2024 oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Komarudin, menegaskan bahwa SK tersebut juga melarang Bobby untuk menduduki jabatan atau melakukan kegiatan yang mengatasnamakan partai.
    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Komarudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menjadi sorotan publik atas tuduhan melobi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

    Tuduhan ini mencuat melalui laporan investigasi Majalah Tempo, yang menggambarkan peran Pratikno sebagai arsitek strategi politik selama masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).  

    Dalam laporan tersebut, Pratikno disebut-sebut memfasilitasi langkah politik Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dengan pendekatan-pendekatan yang diduga tidak etis. 

    Editor Senior Tempo, Bagja Hidayat, dalam kanal YouTube Tempodotco, menyoroti transisi Pratikno dari seorang akademisi ke dunia politik yang penuh kontroversi.  

    “Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto Von Bismarck, yang mengatakan bahwa politik bisa merenggut karakter seseorang,” ujar Bagja.  

    Menanggapi tuduhan ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan bahwa jika benar Pratikno melobi hakim MK untuk meloloskan pencalonan Gibran, maka hal tersebut merupakan tindak pidana serius.  

    “Kalau benar yang dikatakan Tempo, maka Pratikno sudah melakukan tindak pidana, yaitu KKN. Jika dia melobi hakim MK, itu bukan lagi lobi politik, tapi dirty politics,” tegas Refly dalam pernyataannya.  

    Namun, Refly juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih menjadi tanda tanya besar, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan lingkaran Jokowi yang berakhir tanpa kejelasan akibat praperadilan.  

  • PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution

    PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution

    loading…

    Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Partai Demokrasi indonesia Perjuangan ( PDIP ) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Bahkan, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.

    Pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024). “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” terang Komarudin dalam keterangannya.

    Adapun SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

    Komarudin menegaskan, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh sodara Joko Widodo,” ujar Komarudin.

    Ia juga menyampaikan, DPP-PDI Perjuangan akan mempertanggung jawaban surat keputusan ini pada kongres yang akan datang. “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti,” tuturnya.

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani,” pungkasnya.

    (rca)

  • Pemerintah Hapus Pegawai Non-ASN di 2025, Bagaimana Nasib Honorer?

    Pemerintah Hapus Pegawai Non-ASN di 2025, Bagaimana Nasib Honorer?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib pegawai honorer dipertanyakan. Menyusul kebijakan pemerintah yang akan menghapus pegawai berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2025.

    Itu berdasarkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Oktober lalu.

    Beleid itu menyebut tenaga non-ASN harus ditata. Penataan pegawai honorer itu dibatasi paling lambat hingga Desember 2024.

    “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak uu ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN,” bunyi Pasal 66 beleid tersebut.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga telah dilarang mengangkat pegawai honorer. 

    “Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 65 ayat (3).

    Jika dihapuskan, bagaimana nasib pegawai non-ASN? 

    Pada intinya, pemerintah dilarang lagi mengangkat pegawai non-ASN. Mereka yang terlanjur jadi honorer akan diangkat menjadi ASN. 

    Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai syarat dan ketentuan.

    Lalu apakah ada pendaftatan CPNS dan PPPK tahun 2025? Ini yang masih belum pasti.

    “Kami kan sedang menyelesaikan penyeleksian CPNS yang kemarin. Kemudian, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pun juga belum selesai. Jadi, mohon waktu,” kata MenPANRB Rini Widyantinidi kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12).

  • APBN Industri Gim Diketok hingga PDNS 2 Diretas

    APBN Industri Gim Diketok hingga PDNS 2 Diretas

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mengalami banyak momen pahit manis di sepanjang tahun 2024, tidak terkecuali pada sektor teknologi, telekomunikasi, dan digital.

    Beberapa kejadian penting terjadi, diantaranya adalah APBN untuk industri gim hingga peretasan .

    APBN Untuk Industri Gim

    Memulai tahun 2024, angin segar didapatkan oleh para pelaku industri gim di tanah air. Setelah  Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.19/2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

    Regulasi yang berlaku per 12 Februari 2024 ini berisi tentang pembentukan tim percepatan pengembangan industri gim nasional, yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan.

    Adapun untuk percepatan ini, nantinya pemerintah dapat menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

    Dikutip dari Perpres No.19/2024, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pasar potensial untuk industri gim dengan pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan data Newzoo tahun 2021, pada tahun 2020 penerimaan industri gim dari Indonesia mencapai US$1,74 miliar atau setara dengan Rp25 triliun.

    Sementara itu pada 2020, Komdigi sempat berambisi agar 50% pasar gim di Tanah Air dikuasai oleh pemain lokal. Hingga saat ini angka tersebut tak kunjung tercapai. 

    Anak bermain game di tabletPerbesar

    Pusat Data Nasional Diretas

    Pada Kamis (20/6/2024) terjadi gangguan atau serangan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Serangan siber ransomware telah membuat lumpuh Pusat Data Nasional alias PDN nyaris lumpuh 4 hari. 

    Aksi peretas Locbit 3.0 itu menunjukan sistem keamanan siber pemerintah masih rawan sekaligus membuktikan bahwa tidak ada tempat aman untuk perlindungan data. 

    Adapun soal Lockbit 3.0 yang meretas PDN, adalah salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD. Mereka merupakan grup operator ransomware.

    Akibat serangan LocBit 3.0, sebanyak 210 sistem milik pemerintah pusat maupun daerah diketahui terdampak, yang paling parah tentu adalah Imigrasi. Alhasil pelayanan Imigrasi mengalami gangguan.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tengah memindahkan sementara data imigrasi ke komputasi awan (cloud computing) swasta akibat dampak padamnya Pusat Data Nasional (PDN).

    Dia melanjutkan bahwa usai PDN mengalami serangan peretas (hacker) yang turut berdampak terhadap data imigrasi membuat Kementerian yang dinahkodainya memilih untuk melakukan migrasi data ke Amazon Web Services (AWS).

    Ilustrasi serangan siberPerbesar

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan seluruh pengguna layanan Pusat Data Nasional (PDN) untuk melakukan pencadangan data atau backup data guna meminimalisir dampak hilangnya aset yang disebabkan server down beberapa hari terakhir. 

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan selaku penyelenggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pihaknya tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan keamanan infrastruktur SPBE, dalam hal ini Layanan Komputasi Awan (cloud) Pemerintah. 

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    JAKARTA – Partai NasDem akan melaksanakan kongres di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat akhir pekan ini. Dalam acara pembukaan kongres tersebut, Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memberikannya kesempatan bicara di depan kader partai tersebut. 

    Partai NasDem berdalih undangan untuk Anies bukan suatu yang istimewa. Sebab, Anies diundang karena dia kepala daerah tempat acara ini digelar. 

    Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, hadirnya Anies di acara ini bukan sekadar undangan biasa. Baginya, kehadiran Anies itu ada makna tersendiri, yaitu upaya menjaring figur potensial bagi kepentingan partai di masa depan.

    “Apa yang dilakukan NasDem dengan mengundang Anies bukan hanya sekadar undangan formalitas sebagai tuan rumah tapi bagian dari langkah strategis partai dalam menjaring figur potensial untuk kepentingan partai ke depan,” kata Putri saat dihubungi melalui pesan singkat oleh VOI Jumat, 8 November.

    Menurutnya, Partai NasDem merupakan partai yang bekerja taktis dan strategis. Langkah politik seperti ini sudah diterapkan beberapa kali. Contohnya, saat Pilkada Jawa Barat 2018, mereka yang pertama mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil, serta Pemilu 2019 mereka juga yang pertama mendukung Joko Widodo jadi capres. Dua tokoh ini pun muncul sebagai juaranya.

    Putri menilai langkah seperti ini diambil oleh Partai NasDem karena dua hal. Pertama, mereka ingin membuat ikatan awal politik dengan calon yang potensial memenangkan pemilu sebelum partai besar lain menjaring tokoh tersebut. Kedua, untuk meningkatkan posisi tawaran politik dalam pencalonan pilkada ataupun pilpres dengan partai besar. 

    “Dua hal ini penting sebenarnya. Tidak hanya utuk memenangkan pemilu saja, tetapi juga menguatkan eksistensi Partai NasDem di dalam ruang politik Indonesia,” jelasnya.

    Untuk kemunculan Anies di Kongres Partai NasDem ini, Putri menilai, ada dua agenda politik yang bisa dibaca. Disiapkan untuk Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024.

    “Setelah selesai masa jabatan gubernurnya [2022], dia kemungkinan mengambil langkah politik bisa jadi untuk pilkada atau Pilpres 2024.”

    “Karena itulah, strategi ini dimulai NasDem sejak saat ini untuk mengisi kekosongan posisi partai bagi Anies selama dua tahun ke depan,” tambah Putri.

    Sementara, Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, kehadiran Anies di kongres partai ini bukan sebagai sinyal penjaringan Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024. Kehadiran Anies ini, kata Saan, untuk memberikan pandangannya kepada kader partai. Sebab, Anies merupakan salah satu orang yang didukung Partai NasDem saat Pilkada Jakarta 2017.

    “Ya kan nanti, masih lama, masih lima tahun. Tapi ya proses, kita ingin kepala daerah yang diendorse NasDem bisa menyampaikan ke seluruh kader apa yang mereka lakukan sebagai kepala daerah yang diendorse Nasdem,” kata Saan Kamis 7 November.

    Dia menambahkan, tak hanya Anies yang diberi panggung di kongres ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga diberikan kesempatan. Hanya saja, untuk Anies, partainya memberikan pengecualian karena dia adalah tuan rumah dan satu pendiri dari ormas sayap Partai NasDem.

  • Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    JAKARTA – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendukung, upaya Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Alasannya, TNI mempunyai tugas yang kompleks bukan hanya menangani masalah pertahanan negara dan kemanusiaan.

    “Sehingga kebutuhan kerja institusi TNI itu semakin kompleks. Menurut pandangan saya , penting untuk dipertimbangkan dihadirkan wakil panglima TNI.”

    Politisi PDIP itu, lantas membandingkan jabatan Wakil Panglima dengan struktur kepemimpinan di Polri. “Institusi polri ada memiliki wakapolri, apalagi TNI yg dia punya tiga matra, AL AU dan AD. Sehingga pandangan kami perlu dipertimbangkan untuk hadirnya institusi wakil panglima TNI,” ucapnya.

    Basarah mengatakan, tidak masalah jika jabatan itu dihidupkan kembali selama memang dibutuhkan dalam institusi. Dia yakin presiden punya kajian mendalam untuk menghidupkan jabatan wakil panglima TNI.

    “Saya kira presiden selaku pimpinan tertinggi TNI punya pandangan, punya kajian yang mendalam. Tentu masukan dari berbagai pihak, juga dari pihak panglima TNI tentang penting atau tidaknya jabatan atau struktur wakil panglima TNI itu sendiri,” sambungnya.

    Basarah juga tak mau mengomentari, kemungkinan adanya matahari kembar dalam struktrur kepemimpinan TNI antara Panglima dan wakilnya. Dirinya meyakini, pembagian tugas dan tupoksi pekerjaan bisa terjalani dengan baik.

    “Nanti mengenai job description dan wewenang menyangkut panglima dan wakil panglima TNI saya kira nanti peraturan presiden bisa mengatur tentang hal itu. Tapi yang paling penting adalah menurut hemat saya bagaimana sesungguhnya kebutuhan institusi TNI itu sendiri,” katanya.

    Panglima TNI (Dok. Puspen TNI)

    Tak Kontradiktif dengan Semangat Reformasi Birokrasi

    Basarah menambahkan, semangat reformasi itu harus dilihat dari kebutuhan bangsa seperti apa. Jadi bukan sekadar semangat untuk mengadakan atau tidak mengadakan satu struktur baru. Tetapi harus lihat dalam kajian yang lebih komprehensif.

    “Institusi TNI saat ini dibutuhkan hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara, yang menjaga sifat situasi dalam keadaan perang. Saya kira TNI semakin kompleks, bangsa kita juga semakin membutuhkan kehadiran TNI untuk kegiatan-kegiatan mendukung polri melakukan pemberantasan terorisme, ekstrimisme, dan berbagai macam ancaman-ancaman kedaulatan bangsa,” jelasnya.

    Wakil Ketua MPR ini mengatakan, hal itu yang melatarbelakangi struktur dari institusi TNI perlu diperkuat. Apakah pertimbangannya itu dengan menghadirkan wakil panglima TNI, kata dia, Presiden RI sebagai panglima tertinggi TNI yang paling tahu kebutuhan itu.

    Dilihat dari laman setneg.go.id, posisi Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jabatan tersebut ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

    Jabatan ini sempat dihapus, Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) melalui melalui keputusan presiden atau keppres tertanggal 20 September 2000. Kini Presiden Jokoi kembali menghidupkan lagi jabatan tersebut dan termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

  • Disebut Anak Mama Imbas Jadwal Piket Koas, Lady Kini Disindir Bos RS, dr Anton: Masa Bawa Bodyguard

    Disebut Anak Mama Imbas Jadwal Piket Koas, Lady Kini Disindir Bos RS, dr Anton: Masa Bawa Bodyguard

    TRIBUNJATIM.COM – Kasus Lady Aurellia ngadu ke ibu perkara jadwal piket koas kini masih menjadi sorotan.

    Karena ulahnya, dokter koas bernama Luthfi menjadi korban pemukulan sopirnya berinisial D.

    Kini, buntut tingkah Lady dan keluarganya tersebut satuan dokter Indonesia turut beramai-ramai menyindirnya. 

    Lady bahkan disindir sebagai anak mama perkara ngadu soal jadwal piket koas karena karena keinginannya yang disebut untuk pergi konser.

    Sindiran untuk Lady, salah satunya dr Anton Budi Asih, pemilik dari RS Budi Asih Cikarang.

    Dokter Anton baru-baru ini membuat sebuah video sindiran. 

    “Praktik wajib pakai helm, sejak kasus koas bawa bodyguard,” tulis caption video tersebut di akun TikTok pribadinya, Minggu (15/12/24), dikutip dari Tribun Bengkulu.

    “Dok-dok kok pakai helm sih?,” tanya salah seorang karyawan. 

    “Buat jaga-jaga supaya nggak geger otak, kan jaman sekarang ada itu koas calon dokter yang suka bawa bodyguard,” jawab dokter tersebut. 

    “Kalau nggak terima dikasih jadwal tugas malem, ini kepala perlu dijaga,” sambungnya sembari tersenyum sinis. 

    Dalam kesempatan yang sama, dr Anton Budi Asih mengatakan zaman sekarang ini banyak sekali yang ingin menjadi dokter namun tidak mau memperdulikan orang lain. 

    “Sebenarnya kalau nggak minat jadi dokter, yaudah masuk ke universitas yang lain, masa kemana-mana bawak bodyguard,” katanya. 

    Lady disindir bos RS soal ramainya kasus jadwal piket koas. (via Tribun Bengkulu)

    Kini terungkap jika Lady yang berseteru dengan dokter koas Luthfi adalah anak seorang pejabat.

    Ibu Lady sendiri temui dokter koas Luthfi dan ada saat pemukulan terjadi di kafe di Palembang.

    Lantas siapakah sosok ibu Lady yang merupakan istri pejabat ini?

    Diketahui, ia adalah Lina Dedy atau Sri Meilina selaku ibu Lady.

    Sang suami diduga pejabat di Kementrian PUPR yang berdinas di Kalimantan berinisial DM.

    Hubungan Lina Dedy dengan kasus pemukulan adalah ternyata Lina Dedy merupakan ibu dari Lady teman kerja Luthfi.

    Mereka sama-sama menjadi dokter koas dan untuk pengaturan jadwal piket, Luthfi lah yang mempunyai wewenang.

    Namun karena Lady dan keluarga sudah punya jadwal ke luar negeri, semuanya kacau.

    Lina Dedy mencoba melobi, namun jadwal tidak bisa berubah.

    Akhirnya terjadilah keributan dan pemukulan seperti terlihat dalam video viral.

    Kini setelah viral video pemukulan tersebut, akun IG milik Lina Dedy juga mendadak hilang.

    Akun Instagram milik Lina Dedy sang desainer dan juga pemilik butik Ladys Tenun Klasik di Palembang mendadak hilang.

    Istri pejabat di kementerian PUPR ini seolah menghilang dari hiduk pikuk media sosial.

    Hilangnya akun Instagram @ladystenunklasik setelah video pemukulan Luthfi dokter koas di Palembang membuat publik mengaitkan dengan penganiayaan.

    Dikutip dari Tribun Batam, kuat dugaan Lina Dedy ada di dalam video pemukulan yang viral tersebut.

    Hal ini yang menjadi alasan akun IG miliknya kini mendadak kini hilang.

    Sopir pemukul dokter koas yang viral, kini minta jalur damai (Tangkapan layar)

    Lina Dedy juga menjabat sebagai Direktur PT Assaari Romuzun, perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak.

    Lina Dedy kerap ikut serta di berbagai acara fashion show. 

    Salah satunya ajang Pameran Kriya Nusa 2023 di Plenary Hall Jakarta Convention Centre pada 13-17 September 2023.

    “Pada kegiatan fashion show bertajuk ‘Pesona Tajung’ karya Ketua Dekranasda Sumsel Ibu Hj. Febrita Lustia Herman Deru, yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2023, di Plenary Hall Jakarta Convention Centre.”

    “Saya pun ikut serta bersama Dekranasda Kabupaten Ogan Ilir binaan Ibu Bupati Ogan Ilir, Tikha Alamsyah Panca Wijaya.”

    “Dalam acara fashion show Pameran Kriya Nusa itu, Lina menghadirkan koleksi 5 outfit dress tenun panjang warna hitam dengan dikombinasikan corak merah dari Kain Tajung yang sudah antik, dengan sentuhan klasik dan kombinasi kain prada.”

    “Adapun Kain Tajungnya sudah mengalami proses antikan lagi sehingga terkesan klasik  dan elegan,” terang istri dari pejabat di Kementerian PUPR ini.

    Bahkan dikutip dari Sripo.com, rancangan Lina Dedy pernah dibeli oleh istri dari Persiden Jokowi yakni Iriana Jokowi.

    Sementara saat ini, Luthfi dokter koas yang dipukul tersebut harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari sosok pria berbaju merah.

    Terakhir diketahui, pria berbaju merah ini merupakan supir dari Lina Dedy.

    Korban sempat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

    Luthfi juga sudah membuat laporan ke Polda Sumsel setelah video pemukulannya viral di media sosial.

    Adanya laporan korban ke polisi tersebut juga dibernarkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Sunarto.

    Menurut Sunarto, korban sudah membuat laporan ke Polda Sumsel terkait peristiwa tersebut. 

    “Iya ada semalam, laporan masuk ke Polda Sumsel,” kata Sunarto, Kamis (12/12/2024).

    Namun ia belum dapat menjelaskan secara rinci penyebab peristiwa tersebut terjadi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Beda Perlakuan Soal Bali Nine: Jokowi Eksekusi, Prabowo Pulangkan ke Australia

    Beda Perlakuan Soal Bali Nine: Jokowi Eksekusi, Prabowo Pulangkan ke Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto memiliki perlakuan berbeda terhadap para tahanan Bali Nine. Istilah Bali Nine merujuk kepada 9 terpidana kasus narkoba asal Australia. 

    Isu Bali Nine sejatinya bukan hal yang baru dan kerap mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia. Saat Jokowi memutuskan untuk mengeksekusi dua ‘Bali Nine’, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, misalnya Australia memprotes keras.

    Media-media Australia bahkan menampilkan sosok Jokowi dengan tangan yang penuh darah. Selain itu, pemerintah Australia juga sempat menarik duta besarnya sebagai bentuk protes terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh regu tembak terhadap Myuran dan Andrew.

    Panas dingin antara Indonesia dengan Australia telah terjadi sebelum eksekusi. Pada saat itu pemerintah sampai harus mengerahkan pesawat tempur Sukhoi ke Bali. 

    Pesawat buatan Rusia itu hilir mudik berkeliling Bali, bahkan dalam suatu kesempatan, terbang persis di atas Lapas Kelas 1 A Kerobokan, Kuta Utara, Bali. Sejumlah pewarta yang berada di depan Lapas Kerobokan, sempat mengabadikannya. 

    Andrew dan Myuran akhirnya dipindahkan ke Pulau Nusakambangan di Jawa Tengah. Pengamanan berlangsung sangat ketat. Peristiwanya sekitar Maret 2015. Wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai dijaga ketat aparat di tengah hujan yang cukup lebat.

    Dalam catatan Bisnis, awak media yang meliput pemindahan terpidana mati Bali Nine sampai harus berdiri di pemecah ombak di Pantai Jerman yang letaknya tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai.

    Andrew dan Myuran kemudian dipindah dengan menumpang Wings Air ke Nusakambangan. Sampai di Nusakambangan, Myuran dan Andrew tidak langsung dieksekusi. Eksekusi baru berjalan sekitar April 2015. 

    Prabowo Pulangkan Bali Nine 

    Berbeda dengan Jokowi yang mengeksekusi dua terpidana mati Bali Nine. Prabowo memilih untuk memulangkan 5 narapidana Bali Nine yang tersisa ke Australia.

    Adapun, pemulangan 5 narapidana Bali Nine itu dilakukan atas berbagai macam syarat. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis sebagian besar syarat yang diajukan RI ke Australia bisa disetujui. Apabila disetujui, maka kedua negara hanya tinggal perlu menyiapkan teknis pelaksanaan pengembalian Bali Nine.

    Menurutnya, perundingan antara RI-Australia sudah hampir final. Dia menyebut, hasilnya segera direalisasikan seketika perundingan rampung secara keseluruhan. 

    Yusril mengaku masih memasang target agar pengembalian narapidana Bali Nine ke Australia bisa turut dilakukan sebelum pergantian tahun, sebagaimana terpidana Mary Jane Veloso ke pemerintah Filipina. 

    “Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan, sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai,” paparnya. 

    Hari Ini Dipulangkan

    Adapun Pemerintah Australia memastikan bahwa 5 tahanan yang merupakan anggota tersisa dari jaringan narkoba “Bali Nine” telah kembali ke negaranya.

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutkan bahwa kepulangan anggota tersisa tersebut terjadi setelah upaya diplomatik antara kedua negara pada akhir tahun ini. 

    Upaya diplomatik itu, kata Anthony dilakukan untuk mencapai kesepakatan repatriasi dari kedua pemerintah yang disepakati pada Minggu (15/12/2024).

    “Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip melalui reuters, Minggu (15/12/2024).

    Orang-orang itu termasuk di antara sembilan orang yang ditangkap pada tahun 2005 yang mencoba menyelundupkan lebih dari 8 kg (18 pon) heroin keluar dari pulau resor Indonesia, Bali.

    “Orang-orang Australia ini menjalani hukuman lebih dari 19 tahun penjara di Indonesia. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang,” kata Albanese.

    Dari pemerintah Indonesia, dia melanjutkan kelima orang itu dipindahkan dari Bali dengan status tahanan pada Minggu (15/12/2024) pagi dan mendarat di kota Darwin, Australia.

    Dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi pada 2015, yang mendorong Australia untuk menarik duta besarnya sebagai bentuk protes.

    Satu-satunya perempuan dalam kelompok itu dibebaskan dari penjara pada tahun 2018, dan seorang anggota laki-laki meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

    “Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya untuk memfasilitasi pemulangan para pria itu ke Australia atas dasar kemanusiaan,” kata Albanese.

    Dia menyebut bahwa Pemulangan itu mencerminkan hubungan bilateral yang kuat dan rasa saling menghormati antara Indonesia dan Australia.

    Ada Timbang Balik

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemindahan itu bersifat timbal balik.

    Maksudnya, apabila suatu hari pemerintah kita meminta pemindahan tahanan Indonesia di Australia, Pemerintah Australia juga berkewajiban untuk mempertimbangkannya.

    “Kelima orang itu dilarang seumur hidup untuk memasuki Indonesia,” kata Yusril dalam sebuah pernyataan.

    Indonesia telah mengatakan akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Australia ketika para tahanan itu kembali ke rumah, termasuk apakah akan memberikan pengampunan.

    Yusril bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta bulan ini dan menyerahkan rancangan usulan pemulangan kelima orang tersebut. Jakarta saat itu mengatakan bahwa pemulangan tersebut tidak akan melibatkan pertukaran tahanan.