Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati keputusan PDI Perjuangan terkait pemecatan dirinya, sebagai kader partai itu, bersamaan juga dengan pemecatan yang sama terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, serta Muhammad Bobby Afif Nasution.

    “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” kata Wapres Gibran saat ditemui setelah melepas keberangkatan Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Mesir, di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, melalui rekaman suara yang diterima dari Jakarta, Selasa (17/12).

    Gibran menekankan akan lebih fokus membantu tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8.

    “Untuk saat ini, saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan bergabung ke partai lain, Gibran pun hanya memberikan jawaban singkat.

    “Tunggu saja,” kata Gibran.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Sumber : Antara

  • Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka disarankan masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar setelah dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Riset Populi Center, Usep Achyar mengatakan bahwa partai yang mungkin masih membuka peluang untuk Jokowi dan Gibran hanya PKS dan Partai Golkar.

    Dia menilai bahwa PKS dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan tidak dikuasai perseorangan, sehingga peluang Jokowi dan Gibran sangat besar untuk masuk ke partai tersebut.

    “Sebenarnya partai yang benar-benar telah menerapkan demokrasi itu hanya Golkar dan PKS karena mereka tidak dikuasai oleh satu keluarga saja,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/12).

    Usep juga mengemukakan tidak menutup kemungkinan Jokowi dan Gibran nantinya bakal masuk ke satu partai yang sama dan menguasai partai tersebut.

    “Kalau nanti Gibran dipilihkan partai oleh Jokowi, dia pasti bakal ikut,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Usep, bisa saja Jokowi tetap memilih tidak berpartai, namun hanya mendorong anak dan mantunya agar masuk ke partai politik.

    “Tapi belum tentu juga Jokowi akan tetap berpolitik, tetapi hanya mendorong semua anak-anaknya agar mulus masuk ke partai politik,” ujarnya.

  • Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.

    Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.

    Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.

    Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.

    Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.

    Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.

    Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.

    Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.

    Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.

    Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.

    Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.

    Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.

    Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.

    Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.

    Kelanjutan Menteri Jokowi

    Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.

    Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.

    Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.

    Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.

    Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.

    Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.

    Keberlanjutan program

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.

    Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.​​​​​​​

    Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

    Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.

    Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

    Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.​​​​​​​

    Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.

    Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.

    Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.​​​​​​​

    Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.

    Menjaga komunikasi

    Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.

    Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.

    Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

    Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

    Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.

    “Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).

    Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.

    “Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.

    “Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.

    “Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.

    Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.

    “Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.

    Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

  • Gibran tanggapi pemecatannya, Jokowi dan Bobby Nasution dari PDIP

    Gibran tanggapi pemecatannya, Jokowi dan Bobby Nasution dari PDIP

    ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa (17/12), menanggapi klaim pemecatan dirinya, Joko Widodo dan Bobby Nasution dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gibran mengatakan pihaknya menghormati keputusan partai. 
    (Afra Augesti/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemecatan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dari PDI Perjuangan disebut karena karma.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemecatan itu merupakan karma dari konspirasi secara tidak sah yang dilakukan Istana dalam mengambil alih Demokrat di masa Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tutur Dino Patti Djalal dalam akun X, Selasa, (17/12/2024). 

    Merespon hal itu, Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengungkit kisah pengambil alihan Partai Demokrat.

    Dia mengaku punya cerita tentang pengambilan alihan Demokrat yang hingga saat ini belum didengar publik.

    “Saya orang yang punya cerita tentang kisah pengambil alihkan Demokrat ini. Kalau saya buka pasti bikin suasana publik kaget. Cerita yang belum didengar publik,” ungkap Ferdinand.

    Diketahui, Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. (selfi/fajar) 

  • Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP) pada 16 Desember 2024, muncul spekulasi mengenai langkah politik selanjutnya yang akan diambil oleh presiden ke-7 RI tersebut. 

    Salah satu isu yang beredar adalah kemungkinan Jokowi merapat ke Partai Golkar.

    Menanggapi spekulasi ini, pegiat media sosial Denny Siregar menyatakan bahwa keinginan partai-partai untuk merekrut Jokowi saat ini hanya sebatas basa-basi. 

    Menurutnya, jika partai-partai tersebut serius ingin merekrut Jokowi, seharusnya hal itu dilakukan sejak lama. 

    “Waktu jadi Presiden, kemungkinan besar banyak partai ingin merekrut. Bukan karena kepintarannya, tapi karena ingin mencicipi kekuasaan,”kata Denny Siregar.

    Denny menambahkan bahwa selama menjabat sebagai presiden, banyak partai yang ingin merekrut Jokowi bukan karena kepintarannya, melainkan untuk mencicipi kekuasaan. 

    “Sekarang, partai-partai itu cuman basa basi. Kalau mau rekrut, udah dari kemaren doi di sana,”pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa partainya telah resmi memecat Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Pemecatan ini dilakukan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita partai. 

    Menanggapi pemecatan tersebut, Partai NasDem menyatakan keterbukaannya untuk menerima siapa saja, termasuk Jokowi dan Gibran.  

    Sementara itu, Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, menyatakan siap menerima Jokowi setelah dipecat dari PDIP. 

  • Pakar Politik UB: Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Bukti Megawati Pertegas Jarak dengan Kekuasaan

    Pakar Politik UB: Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Bukti Megawati Pertegas Jarak dengan Kekuasaan

    Malang (beritajatim.com) Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi momen kontroversial dalam politik Indonesia tahun ini. Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., menilai keputusan ini bukan hanya bersifat administratif.

    Menurut Novy keputusan pemecatan keluarga Jokowi menjadi simbol politik yang menandakan pergeseran besar dalam hubungan PDIP dengan lingkaran kekuasaan. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjaga independensi partai dari pengaruh eksternal, termasuk dari Jokowi, yang dianggap memiliki kedekatan emosional dan historis dengan PDIP.

    Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang ini melihat langkah pemecatan ini sebagai bentuk pernyataan sikap PDIP untuk menjauh dari pemerintah. Terrutama setelah Gibran Rakabuming secara terang-terangan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

    “Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan keputusan biasa. Ini adalah simbol bahwa PDIP di bawah Megawati ingin menegaskan kemandirian partai. PDIP tidak ingin dilihat sebagai partai yang tunduk pada kekuasaan, bahkan jika itu melibatkan Presiden Jokowi sekalipun,” ujar Novy pada beritajatim.com, Selasa (17/12/2024).

    Ia menambahkan bahwa langkah ini juga mempertegas posisi politik PDIP sebagai oposisi. “Megawati sedang mengirimkan pesan bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai kekuatan pengimbang,” jelas alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga itu

    Pemecatan Gibran dan Bobby, menurut Novy, tidak bisa dilepaskan dari langkah politik mereka yang dianggap bertentangan dengan prinsip partai. Gibran, yang menjadi cawapres mendampingi Prabowo, dan Bobby, yang semakin aktif di luar PDIP, dianggap telah melanggar garis partai.

    “Gibran dan Bobby lebih memilih pragmatisme politik dengan mendekat ke pemerintahan Prabowo. Dalam konteks ideologi PDIP, langkah ini jelas tidak bisa diterima. PDIP adalah partai yang mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai, dan langkah keduanya dipandang sebagai pelanggaran serius,” papar Novy.

    Namun, ia menilai bahwa keputusan ini dapat menjadi bumerang bagi PDIP. “Bagi generasi muda, pemecatan Gibran dan Bobby mungkin dilihat sebagai bentuk kekakuan partai terhadap inovasi politik. Ini bisa memengaruhi citra PDIP di mata pemilih muda,” tambahnya.

    Pemecatan Jokowi dari PDIP menandai fase baru dalam hubungan antara partai dan presiden. Novy menilai langkah ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara Jokowi dan Megawati, tetapi juga menunjukkan bahwa PDIP ingin benar-benar memisahkan diri dari pemerintahan yang kini dikuasai Prabowo.

    “Selama ini, Jokowi dianggap sebagai presiden yang memiliki afiliasi kuat dengan PDIP. Namun, dengan keluarnya Gibran dari garis partai dan sikap Jokowi yang cenderung mendukung pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut kian renggang. Pemecatan ini mempertegas jarak politik antara Jokowi dan PDIP,” ujar Novy.

    Novy menilai keputusan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi demokrasi Indonesia. Dengan PDIP memilih menjadi oposisi, demokrasi Indonesia diharapkan lebih seimbang melalui mekanisme check and balances.

    “Langkah ini membuka peluang bagi PDIP untuk memainkan peran oposisi yang lebih kuat. Namun, tantangan terbesar ada pada konsolidasi internal partai. Jika PDIP tidak mampu menjaga soliditas kader, mereka berisiko kehilangan pengaruh dalam peta politik nasional,” jelasnya.

    Dosen Fisip UB itu menyoroti bahwa langkah ini harus diikuti dengan pembaruan internal PDIP, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan. Keputusan Megawati yang tetap mempertahankan posisi sebagai Ketua Umum dinilai menghambat proses regenerasi di tubuh partai.

    “Pemecatan Jokowi dan keluarganya seharusnya menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan pembaruan partai. Jika tidak, PDIP hanya akan terjebak dalam konflik internal yang melemahkan posisi mereka sebagai oposisi,” kata Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB tersebut.

    Menurut Novy, pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah langkah yang berani, tetapi penuh risiko. Keputusan ini menunjukkan keberanian PDIP untuk mengambil posisi yang tegas sebagai oposisi.

    “Namun, langkah ini harus diikuti dengan perbaikan tata kelola partai, komunikasi politik yang lebih baik, dan regenerasi kepemimpinan. Tanpa itu, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama dari kalangan pemilih muda,” pungkasnya. [dan/aje]

  • Daftar 27 kader PDIP yang dipecat, dari Effendi Simbolon hingga Jokowi

    Daftar 27 kader PDIP yang dipecat, dari Effendi Simbolon hingga Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatat 27 kader yang dipecat terkait dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, sebanyak 27 nama tersebut terdiri atas Effendi Muara Sakti Simbolon hingga Joko Widodo.

    Secara perinci, terdapat 17 kader yang dipecat lantaran melanggar etik partai karena maju Pilkada 2024 dari partai lain.

    Sebanyak 17 nama dimaksud, yakni Lalu Budi Suryata (asal daerah Nusa Tenggara Barat/NTB); Putu Agus Suradnyana dan Putu Alit Yandinata (Bali), Muhammad Alfian Mawardi (Kalimantan Tengah); Hugua (Sulawesi Tenggara); Elisa Kambu (Papua Barat Daya); John Wempi Wetipo dan Willem Wandik (Papua Tengah); serta Suprapto (Sorong, Papua Barat Daya).

    Berikutnya, Gunawan H.S. (Malang, Jawa Timur); Heriyus (Murung Raya, Kalimantan Tengah); Ery Suandi (Karimun, Kepulauan Riau); Fajarius Laia (Nias Selatan, Sumatera Utara); Mada Marlince Rumaikewi (Mamberamo Raya, Papua); Feri Leasiwal (Pulau Morotai, Maluku Utara); Lusiany Inggilina Damar (Halmahera Barat, Maluku Utara); serta Dorthea Gohea (Nias Selatan, Sumatera Utara).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons Gibran Usai Dipecat PDIP: Kami Menghargai dan Hormati

    Respons Gibran Usai Dipecat PDIP: Kami Menghargai dan Hormati

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghargai dan menghormati keputusan PDIP yang memecat dirinya dari keanggotaan PDIP.

    “Ya kami menghargai dan hormati putusan partai,” kata Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12).

    Gibran mengatakan kini berfokus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

    Ia pun irit bicara ketika ditanyakan apakah akan bergabung ke partai lain atau tidaknya. Ia hanya menjawab untuk menunggu saja soal peluang untuk bergabung ke partai lain.

    “Tunggu saja,” kata Gibran.

    Sebelumnya Gibran dipecat oleh PDIP bersama 26 kader lain termasuk ayahnya sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Bobby Nasution.

    Pemecatan Gibran dan Bobby termuat dalam SK PDIP Nomor 1640 dan 1651. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran berat karena menentang keputusan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

    Sementara Jokowi dipecat melalui SK Nomor 1649. PDIP menyebut Jokowi telah melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    (rzr/ugo)