Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Kenapa PDIP Pecat Jokowi? Bikin Netizen RI Kepo

    Kenapa PDIP Pecat Jokowi? Bikin Netizen RI Kepo

    Jakarta –

    Alasan PDIP pecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari partai membuat netizen bertanya-tanya. Pencarian di Google hingga X soal ini naik.

    Jokowi dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, tercantum alasan PDIP memecat Jokowi.

    Dalam empat jam terakhir, Google Trends mencatat naik turunnya minat pencarian terkait ‘Jokowi’ dan ‘Kenapa PDIP pecat Jokowi’. Di related queries yang masuk kategori ‘rising’ atau meningkat adalah ‘pdip pecat jokowi gibran’ dengan kenaikan +110%. ‘Megawati’ juga masuk dengan persentase +60%.

    Dalam empat jam terakhir, Google Trends mencatat naik turunnya minat pencarian terkait ‘Jokowi’ dan ‘Kenapa PDIP pecat Jokowi’. Foto: Google Trends

    Sementara itu, di platform media sosial X, ‘Jokowi’ masuk trending topic dengan lebih dari 33.000 tweet saat berita ini ditulis. Berikut beberapa cuitan dari warganet:

    “PDIP baru pecat jokowi n genk. Emang ada pengaruhnya ? Kenapa ga dr dulu 😌,” netizen bertanya-tanya.

    “Padahal PDIP sudah Membesarkan Jokowi. Mulai dari Walikota sampai Jabatan Presiden. Kenapa Jokowi d Pecat? Apa Karena tidak menjabat Presiden? Kenapa Baru sekarang d pecatnya?” netter heran.

    “Yg jelas Jokowi sdh dipecat oleh PDI-P, bisa diartikan PDI-P sdh tdk butuh @jokowi paling tdk untuk saat ini lho, tapi ya entah klo kedepannya 😄😄,” komen netizen.

    “Reputasi jokowi tdk pernah jatuh, malah sebaliknya, selalu membuat orang PDIP kejang2😅😅😅,” pendapat seseorang.

    “Gw kasih tau ya, tanpa jokowi, PDI-P itu hanya seperti remahan rengginang. Buktinya pemilih jokowi pindah ke prabowo, wan uban ga dapat suara. Oleh karna itu semua kader PDIP yg sudah pede dengan adanya jokowi jadi baper berjamaah dan tentu saja kalah.. Bayangin,di jateng saja ko,” celetuk ia.

    Ditulis detikNews, salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.

    “Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai merupakan larangan bagi setiap Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai,” bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait.

    Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.

    “Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara,” lanjut SK itu.

    Atas dasar itulah, PDIP pun memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. “Teradu terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan mencederai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” imbuh SK tersebut.

    (ask/ask)

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, perlu adanya kesiapsiagaan antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi.

    Hal ini dikatakannya kala dia memimpin rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah se-Jawa Timur, untuk membahas kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (17/12/2024).

    “Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada Desember-Januari yang diperkirakan cukup tinggi, pemerintah sudah siap siaga, BNPB sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang detail,” katanya.

    Pratikno menambahkan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan yang dimaksud tak hanya dalam bidang infrastrukturnya saja, tetapi juga petugas dan masyarakatnya.

    Dia berkata demikian lantaran mengingat pada Desember ini merupakan periode libur Natal dan Tahun Baru alias Nataru, sehingga akan ada mobilisasi yang tinggi dari perjalanan masyarakat.

    “Intinya adalah insfrastruktur yang ada di daerah disiapkan sebaik mungkin, masyarakat dan para petugas disiapkan sebaik mungkin. Apalagi di jalur mudik saat Nataru nanti,” tutur Mensesneg pada era pemerintahan Jokowi tersebut.

    Pada kesempatan yang sama pula, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan BNPB memberikan dana operasional dan logistik peralatan bagi daerah yang berstatus siaga dan tanggap darurat bencana di wilayah Jawa Timur.

    “BNPB menyalurkan bantuan operasional dan perlengkapan peralatan. Dari 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 27 menyatakan siaga darurat karena diprediksi akan terjadi bencana. Kita harapkan ketika terjadi bencana mereka sudah siap segera membantu masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan dukungan dana siap pakai untuk 11 wilayah yang dinyatakan berstatus tanggap darurat.

    “Yang sudah terjadi bencananya ada 11 wilayah. Diberikan bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak, semua bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” pungkas Suharyanto.

  • Imigrasi Sudah Terbitkan 471 Golden Visa, Nilai Investasi Capai Rp 9 Triliun

    Imigrasi Sudah Terbitkan 471 Golden Visa, Nilai Investasi Capai Rp 9 Triliun

    Imigrasi Sudah Terbitkan 471 Golden Visa, Nilai Investasi Capai Rp 9 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan, sudah menerbitkan 471 golden visa sejak diresmikan pada Juli 2024 dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp 9 triliun.
    Golden visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dalam waktu lima sampai sepuluh tahun dengan syarat berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan.
    “Golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).
    Sementara itu, Imigrasi mencatat sudah menerbitkan 5.162.775 visa selama periode 1 Januari sampai dengan 15 Desember 2024.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).
    “Jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, dan golden visa sebanyak 471,” ujarnya.
    Golden visa adalah layanan baru yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 25 Juli 2024 lalu.
    Dalam sambutannya saat meluncurkan, Presiden Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia.
    Kepala Negara menuturkan, tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus serta stabilitas politik yang terjaga.
    Menurut dia, Indonesia yang mampu mencapai hal tersebut harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan.
    Begitu pula menjadi tujuan talent-talent global untuk berkarya sehingga memberikan multiplier effect yang besar.
    “Oleh sebab itu kita akan luncurkan layanan golden visa untuk memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk invest weatlh state dan productive weatlh state,” tutur dia.
    Jika ingin mendapat golden visa, pihak individu asing yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus menabung dengan jumlah 350.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan izin tinggal selama lima tahun.
    Sementara itu, untuk mendapatkan izin tinggal 10 tahun mereka harus menabung sebesar 700.000 dollar AS.
    Jumlah investasi lebih besar berlaku jika pemohon merupakan orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia.
    Mereka harus berinvestasi senilai 2,5 juta dollar AS untuk dapat tinggal 5 tahun, dan 5 juta untuk mendapat izin tinggal 10 tahun.
    Sementara itu, investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia, harus menanamkan modal sebesar 25 juta dollar AS untuk mendapat golden visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya; dan investasi sebesar 50 juta dollar AS akan diberikan lama tinggal 10 tahun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?

    9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?

    loading…

    Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Rakyat LIPA Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (3/10/2024). FOTO/Dok.BPMI Setpres

    JAKARTA – Setidaknya terdapat 9 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Danpaspampres ) di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Mereka menjadi perisai hidup yang bertugas menjaga keselamatan Jokowi.

    Komandan Paspampres adalah pemimpin Pasukan Pengamanan Presiden. Jabatan itu diemban oleh Perwira Tinggi (Pati) TNI berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang 2.

    Dikutip dari situs ppid.tni.mil.id, Kamis (14/11/2024), tugas pokok Paspampres adalah melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di mana pun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya.

    Di era Presiden Jokowi (2014-2024), terdapat 9 Komandan Paspampres yang memberikan perlindungan fisik langsung jarak dekat. Jokowi sendiri telah purnatugas sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2024. Jokowi digantikan Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulungnya.

    Setelah Jokowi lengser, bagaimana kabar Komandan Paspampres yang dulu menjaganya? Di mana mereka sekarang?

    Daftar Komandan Paspampres era Presiden Jokowi

    1. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa

    Danpaspampres pertama era Presiden Jokowi adalah Andika Perkasa. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu menjabat sebagai Komandan Paspampres pada 22 Oktober 2014–22 Mei 2016.

    Setelah hampir dua tahun mendampingi Jokowi, Andika Perkasa dimutasi menjadi Pangdam XII/Tanjungpura. Kariernya terus menanjak, pada 2018 ia diangkat menjadi Dankodiklatad. Tak lama kemudian, menantu legenda intelijen Indonesia AM Hendropriyono itu dipercaya menjadi Pangkostrad.

    Andika Perkasa mendapatkan pangkat jenderal penuh ketika diangkat menjadi KSAD. Tentara yang tumbuh dan besar di Korps Baret Merah Kopassus akhirnya ditunjuk menjadi Panglima TNI pada November 2021. Andika mengemban jabatan itu hingga pensiun pada 19 Desember 2022.

    Setelah pensiun, Andika menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada Pilkada 2024, ia maju menjadi Calon Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Perolehan suara Andika-Hendi kalah disbanding rivalnya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Namun Andika-Hendri mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    2. Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono

    Selanjutnya, ada nama Bambang Suswantono dalam daftar Komandan Paspampres era Jokowi. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) itu periode 2016–2017.

  • Dipecat PDIP, Jokowi: Nanti Waktu yang akan Mengujinya

    Dipecat PDIP, Jokowi: Nanti Waktu yang akan Mengujinya

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Sebelum Jalan Kaki ke IKN, Relawan Khofifah-Emil Ini Ngopi Bareng

    Sebelum Jalan Kaki ke IKN, Relawan Khofifah-Emil Ini Ngopi Bareng

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang Relawan Khofifah-Emil bernama Medi Bastoni (48) mengunjungi kediaman Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jemursari Surabaya, Selasa (17/12/2024).

    Medi diajak ngopi dulu oleh Khofifah sebelum dirinya melakukan aksi heroik jalan kaki ke Ibu Kota Nusantara (IKN), setelah kemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pilgub Jatim 2024.

    Medi sebelumnya berangkat dari titik nol kilometer Kabupaten Tulungagung menuju Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Memasuki hari ke tujuh perjalanan dari Tulungagung, Selasa (17/12/2024) sore, Medi singgah ke kediaman Khofifah, untuk memohon doa restu.

    Begitu sampai di kediaman Khofifah, Medi disambut oleh para relawan Khofifah-Emil yang lain. Hal itu sebagai bentuk dukungan moral bagi Medi yang masih akan melanjutkan perjalanan dengan target sampai di IKN pada tanggal 25 Desember 2024 mendatang.

    “Saya adalah relawan Ibu Khofifah di Pilgub Jatim dan sebelumnya juga relawannya Pak Prabowo di Pilpres. Kami ingin jalan ke IKN dengan dimulai dari titik nol Kabupaten Tulungagung. Dengan harapan nanti program semuanya nyambung dari pusat sampai ke daerah,” kata Medi kepada wartawan.

    Dalam perjalanan ini, bapak empat anak ini membawa serta bibit tanaman pohon beringin untuk ditanam di IKN. Ia berkomitmen agar tanaman yang menjadi simbol persatuan dan juga lambang Kabupaten Tulungagung ini bisa ditanam juga di IKN. Dengan harapan bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia.

    Sebelumnya, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai relawan kebencanaan dan aktivis lingkungan ini juga pernah melakukan aksi serupa. Yakni, jalan mundur dari Tulungagung sampai ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi dengan semangat menyampaikan pesan reboisasi.

    “Maka kedatangan saya ke kediaman Ibu Khofifah kali ini kita jadikan tempat singgah untuk menyampaikan selamat pada Ibu Khofifah. Semoga program-programnya sukses sampai pada kita semua. Terima kasih ibu Khofifah,” katanya.

    Selama di kediaman Khofifah, Medi dijamu hangat dengan ramah tamah dan juga diajak minum kopi bersama Khofifah. Sembari bercengkrama, Khofifah juga membekali Medi dengan udeng khas Madura. Dengan harapan udeng tersebut turut dibagikan dan dikenalkan ke warga kampung di Kalimantan Timur.

    “Kita kan memang sudah mendeklarasikan gerbang baru nusantara. Nah, ternyata beliau ini mendahului untuk napak tilas dari gerbang baru nusantara. Dari Jawa Timur ke Kalimantan Timur,” tegasnya.

    “Jadi muatan beliau sebetulnya adalah untuk membangun koneksitas antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur. Antara gerbang baru nusantara dengan IKN. Karena besarnya Nusantara ini adalah bagian dari kebesaran yang pernah dibangun oleh Majapahit, bagaimana nusa dan antara pulau-pulau terluar itu menjadi satu kesatuan dan itulah Indonesia,” imbuh Khofifah.

    Pada Medi, Khofifah juga memesankan agar pihaknya memastikan kondisi tubuh dan kesehatan selama perjalanan. Khofifah memastikan Medi juga membawa obat-obatan standar seperti paracetamol dan obat-obatan pertolongan pertama.

    “Nah tadi saya juga menitipkan udeng. Sebenarnya dari berbagai daerah di Jawa Timur itu kan punya banyak jenis udeng. Nah saya kebetulan ada stok itu udeng Madura. Jadi di sana beliau pasti ketemu perkampungan, atau beliau mungkin akan berhenti di mushola atau berhenti di warung, maka ini kami harap menjadi salam kita untuk bumi Nusantara dari bumi Majapahit Jawa Timur,” pungkas Khofifah. [tok/aje]

  • Resmi Dipecat PDIP, Ini Aneka Jawaban Jokowi, Gibran, dan Bobby

    Resmi Dipecat PDIP, Ini Aneka Jawaban Jokowi, Gibran, dan Bobby

    loading…

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) telah memecat Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Ketiganya termasuk dalam 27 orang yang dipecat dari kader partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.

    Pelanggaran Jokowi, Gibran, dan Bobby berbeda. Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Asal daerah Solo, Jawa Tengah.

    Sedangkan Gibran Rakabuming Raka dianggap telah melanggar etik partai karena maju sebagai calon wakil presiden 2024 dari partai lain. Asal daerah Solo, Jawa Tengah.

    Adapun Muhammad Bobby Afif Nasution dinilai telah melanggar etik partai karena maju sebagai calon gubernur Pilkada 2024 dari partai lain. Asal daerah Kota Medan, Sumatera Utara.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    Lalu, apa jawaban Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat PDIP?

    1. Jawaban Jokowi

    Jokowi mengatakan bahwa waktu yang akan mengujinya. “Ndak apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (17/12/2024) sore.

    Jokowi hanya tersenyum ketika ditanya apakah nanti Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP akan dikembalikan atau tidak. Ketika ditanya apakah akan membentuk partai baru, Presiden ke-7 RI ini hanya menjawab singkat. “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” ucapnya.

    Terkait alasan pemecatan yang dijadikan dasar PDIP, Jokowi Kembali menegaskan dirinya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena telah diputuskan. “Nanti waktu yang akan mengujinya,” kata Jokowi.

  • Apakah Jokowi Masih Punya Pengaruh Politik Usai Dipecat PDIP?

    Apakah Jokowi Masih Punya Pengaruh Politik Usai Dipecat PDIP?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap masih memiliki pengaruh besar dalam beberapa waktu ke depan meski saat ini tidak memiliki jabatan dan sudah dipecat dari PDIP.

    Jokowi dinilai akan menjadi sosok yang mengandalkan pribadi sebagai mantan presiden. Meski saat ini tak berpartai, Jokowi disebut tetap kuat secara personal di mata publik sebagai politikus.

    “Menurut saya Jokowi ini harus dilihat sebagai figur yang mengandalkan personality. Jadi itu yang kemudian kenapa ketika ditanya oleh awak media, Jokowi menjawab per orangan,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an saat dihubungi, Selasa (17/12).

    “Karena dia tanpa partai sekalipun itu leading. Pengaruh dia itu memang besar,” imbuhnya.

    Ali karenanya meyakini Jokowi masih akan memiliki pengaruh yang kuat dalam dinamika politik Tanah Air.

    Ia mengingatkan Jokowi saat ini masih memiliki anak yang menjabat sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum partai. Termasuk menantu yang baru saja terpilih sebagai gubernur.

    “Nah artinya karena keluarga Jokowi di politik sepertinya pengaruh Jokowi akan tetap dirawat. Apakah beliau akan bergabung di Golkar atau ke Gerindra, atau membuat Projo menjadi partai, atau seperti sekarang ini, itu tergantung nanti,” katanya.

    Ali belum bisa membaca arah politik Jokowi ke depan. Apakah akan bergabung dengan partai atau tetap di posisinya saat ini. Namun, dia menduga Jokowi tengah melihat dinamika dalam beberapa waktu ke depan terutama melihat pengaruhnya.

    Jika bergabung dengan partai, hanya ada dua partai politik yang memiliki kans paling besar dipilih Jokowi, yakni Golkar dan Gerindra. Pilihan bergabung dengan partai lebih masuk akal buat Jokowi ketimbang membuat partai yang memerlukan ongkos tak sedikit.

    “Tapi menurut saya Jokowi lebih nyaman seperti sekarang. Sambil melihat peta ke depan. Yang jelas Jokowi memang interest politiknya masih kuat karena anaknya sekarang wapres dan keluarganya semua di politik,” katanya.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai sejak hubungan keduanya merenggang jelang Pilpres 2024.

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan surat pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, pada Senin (16/12) lalu.

    Pemecatan itu tertuang dalam tiga surat keputusan (SK) yang berbeda. Masing-masing SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby. Tiga surat itu diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    Komar menyebut Jokowi dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan putranya Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024 menjadi wakil Prabowo Subianto.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” demikian bunyi keterangan pemecatan Jokowi dikutip dari surat resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

    Merespons itu, Jokowi mengaku menghormati keputusan PDIP yang telah memecatnya. Ia mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.

    “Ya, enggak apa-apa, saya menghormati itu,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12).

    “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” imbuhnya.

    Sementara, terkait kemungkinannya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan.

    “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” katanya.

    (thr/fra)

    [Gambas:Video CNN]