Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 7 Fakta Joki Jalur Alternatif Puncak Bogor Getok Rp 850 Ribu, Awal Bilang Bayar Seikhlasnya 

    7 Fakta Joki Jalur Alternatif Puncak Bogor Getok Rp 850 Ribu, Awal Bilang Bayar Seikhlasnya 

    7 Fakta Joki Jalur Alternatif Puncak Bogor Getok Rp 850 Ribu, Awal Bilang Bayar Seikhlasnya 

     

    TRIBUNJATENG.COM- Polisi menangkap joki atau pemandu jalur alternatif yang menggetok tarif Rp 850.000 kepada rombongan wisatawan agar sampai ke Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

    Pelaku bernama Cecep menjalani pemeriksaan di Polsek Megamendung, Sabtu (21/12/2024). 

    Berikut fakta-fakta joki jalur alternatif Puncak Bogor Rp 850 ribu.

    1. Joki awalnya minta dibayar seikhlasnya 

    Kejadian tersebut dialami oleh pengguna akun TikTok @youracel.

    Pengendara mobil berniat ingin menembus kepadatan lalu lintas Puncak Bogor lewat jalur alternatif.

    Rombongan mahasiswi ini lantas memakai jasa joki alternatif bernama Cecep lewat jalur alternatif.

    Awalnya, Cecep menyebut, tarif jasa pengantar hanya perlu dibayar seikhlasnya.

    Namun, sesampainya di lokasi, ia menodong pengemudi wanita dengan tarif Rp850 ribu.

    2. Pengendara ingin membayar jasa Rp 150 ribu

    Pengendara mengungkapkan kekecewaannya lantaran joki jalur alternatif tidak mengungkapkan tarif di awal.

    “Di awal saya tanya tarif berapa, bapak bilang seikhlasnya. Sekarang bapak minta Rp 850 ribu. Kalau tahu Rp 850 ribu juga saya gak mau pakai jasa bapak. Saya ikhlasnya Rp 150 ribu,” tutur pengendara.

    3. Alasan Cecep 

    Cecep beralssan menyamakan tarif ojek motor sebesar Rp250 ribu, sedangkan jasa mengantar mobil akan jauh lebih mahal.

    Mengetahui hal tersebut, si pengendara pun tidak mau menuruti permintaan Cecep, mereka menyanggupi Rp 150 ribu.

    Tak lama kemudian, kedua belah pihak sepakat tarif jasa mengantar lewat jalur alternatif menjadi Rp 250 ribu.

    Namun, menurut Cecep, ia belum menerima bukti pembayaran uang sisa sebesar Rp 100 ribu.

    “Tahap kedua Rp 100 ribu, cuma tahap kedua belum jelas gak ada bukti fotonya masuk apa gaknya.”

    “Jadi yang jelas Rp 150 ribu sudah saya terima itu sudah ada bukti fotonya, yang Rp 100 ribu belum ada buktinya,” ceritanya.

    4.  Video Viral di Medsos

    Video yang memperlihatkan beberapa orang diminta membayar jasa penunjuk arah di Puncak Bogor, viral di media sosial.

    Video tersebut, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @Bogor.terkini.

    Dalam video, terlihat pengemudi wanita terlibat percakapan dengan seorang pria.

    Sementara seorang pria yang diduga merupakan joki penunjuk arah di jalur alternatif Puncak.

    5. Joki diamankan

    Usai video viral, Joki tersebut, diamankan oleh polisi. Kini, joki itu meminta maaf atas kejadian tersebut.

    Polisi akhirnya membebaskan Cecep yang sebelumnya ditahan di Polsek Cisarua.

    Sementara pengandara mobil pun telah memaafkan joki itu.

    “Sudah diperbolehkan pulang, kalau ditahan lama-lama kita melanggar hukum nantinya,” kata Kompol Eddy Santosa, Minggu (22/12/2024).

    6. Joki Sempat Diperiksa

    Dikutip dari TribunnewsBogor.com, KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian, menilai semestinya tarif joki jalur alternatif tak semahal seperti yang dipatok joki dalam video viral. 

    Iptu Ardian mengatakan, pihaknya telah memeriksa joki tersebut. 

    “Sudah memeriksa bagi joki tersebut kenapa alasannya sampai memberikan nilai fantastis padahal jasa joki juga tidak terlalu jauh masalah tracknya,” kata Ardian. 

    7.  Pengunggah Video Maafkan Joki

    Di sisi lain, pengemudi wanita yang sempat mengunggah video jokowi tersebut, justru menghapus video. 

    Dalam akunnya, ia mengaku sudah memaafkan pelaku dan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian.

    “Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak kepolisian Polsek Cisarua dan Polsek Megamendung, Polres Bogor yang telah menindaklanjuti kasus ini dengan cepat,” tulisnya di akun TikTok @youracel.

    Mereka menganggap, insiden dengan joki itu, merupakan suatu musibah.

    “Adanya video permohonan maaf dari oknum (joki), saya dan teman-teman saya telah memaafkan oknum tersebut dan menganggap hal ini sebagai musibah yang tidak untuk diulang serta saya berharap dengan kejadian ini menjadi titik jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. 

     

    (*)

     

  • Ekonomi 8% Sulit Tercapai Gegara Kabinet Gemuk, RI Perlu Tiru Argentina-Vietnam

    Ekonomi 8% Sulit Tercapai Gegara Kabinet Gemuk, RI Perlu Tiru Argentina-Vietnam

    Jakarta –

    Gemuknya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai akan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. Pasalnya banyak peraturan yang perlu disesuaikan sehingga program yang ada tidak bisa dikebut sejak awal.

    Prabowo sudah melantik 109 menteri dan wakil menteri. Jumlah kementerian Prabowo tercatat 48 atau bertambah dari era Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebanyak 34.

    “Sebelum pelantikan kabinet itu saya sempat optimis dalam 5 tahun, 8% itu tercapai. Cuman setelah ada pelantikan kabinet dan jumlah anggotanya melebihi 100 orang, saya sampaikan bahwa itu jadi imajinatif pertumbuhan 8%,” ujar ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna dalam diskusi virtual, Senin (23/12/2024).

    “Karena dengan banyaknya kabinet ini, pemecahan, pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian peraturan yang dulu disusun oleh pemerintah sebelumnya itu perlu penyesuaian,” tambah dia.

    Jokowi dulu membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diketuai Menko Marves. Namun Kemenko Marves kini sudah tidak ada sehingga Perpres yang mengatur itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Akibatnya terjadi saling tunggu antar kementerian/lembaga.

    Pada kesempatan itu ia membandingkan Argentina dan Vietnam justru merampingkan kabinetnya. Hal itu dipandang positif oleh dunia dan memberi efek positif juga bagi perekonomian.

    Argentina yang sempat terpuruk pada 2023 tapi kini mulai bangkit berkat adanya reformasi birokrasi. Presiden Argentina yang baru, Javier Milei memangkas jumlah kementeriannya dari 19 jadi 8.

    “Argentina ini memiliki presiden baru di 2023 yang sangat nyentrik. Jadi ketika dia terpilih dia langsung memangkas jumlah kementeriannya dari 19 jadi 18. Ini banyak dibahas di World Bank, OECD, jadi pemicu peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi, di Argentina ini salah satunya adalah reformasi birokrasi,” terang Ariyo.

    Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi maka hal itu juga memberi kepercayaan bagi investor. Menurutnya langkah yang diambil Argentina kini dicontek berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS).

    Presiden AS terpilih, Donald Trump menunjuk bos Tesla Elon Musk menjadi pemimpin Dewan Efisiensi Pemerintahan. Hal itu disebut bertujuan memangkas pengeluaran dan birokrasi yang tidak efektif di AS.

    “Tidak hanya berhenti di AS, negara tetangga juga, kita tahu semua, Vietnam baru-baru saja dia menurunkan PPN dan memangkas birokrasi dan kementeriannya dan jumlah ASN. Jadi ini tren baru, tapi kita tahu Pemerintahan Prabowo sekarang bukan memangkas justru menambah jumlah kementerian,” bebernya.

    Di sisi lain, tantangan mengejar target pertumbuhan ekonomi juga datang dari kemampuan pemerintah mendatangkan investasi. Menurut Head for Center of Sharia Economic INDEF, Dr. Handi Risza, Indonesia butuh tambahan investasi Rp 13-14 ribu triliun dalam 5 tahun mendatang.

    Artinya pertumbuhan investasi harus menyentuh 11-19% dan tidak boleh hanya 5-6%. Investasi nantinya akan berperan terhadap 30% pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi kalau mencapai angka Rp 13-14 ribu triliun itu harus ditargetkan pertumbuhannya 11-19%. Nggak boleh hanya 5-6% pertumbuhan investasinya,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • PDIP Bantah sebagai Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

    PDIP Bantah sebagai Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menegaskan, fraksi PDIP bukan menjadi inisiator terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, melalui pengesahan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

    “Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,” kata Deddy.

    Deddy menyebut, pembahasan UU tersebut sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Menurutnya, pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi Bangsa Indonesia dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja.

    Akan tetapi, kata Deddy, seiring perjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12%.

    Kondisi tersebut diantaranya; seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.

    “Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Deddy menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12% ini hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

    “Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.

    Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% ini.

    “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

    “Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” kata dia. [hen/but]

  • Pengurus utama AAJ sowan Jokowi

    Pengurus utama AAJ sowan Jokowi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

    Pengurus utama AAJ sowan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 23 Desember 2024 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Pengurus Utama Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) berkesempatan bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di Sumber, Solo, pada Senin (23/12) pagi.  

    Rombongan yang berjumlah delapan orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum AAJ, Muhammad Isnaini. Turut hadir dalam agenda tersebut antara lain Kyai Muslich (Ketua Tim Perumus), Edy Oyek (Posko Jatim), Ngatno (Wasekjen), serta Zakky dan Lalang (Posko Solo).  

    “Kami diterima dengan sangat hangat. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) AAJ, Anton Wahyu Prihartono.  

    Dalam kesempatan itu, AAJ sekaligus menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Jokowi agar berkenan hadir dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar AAJ.  

    “Beliau welcome dan akan hadir. Memang jadwalnya belum dipastikan. Namun, Ketum AAJ tadi menyebut kemungkinan acara akan digelar di Surabaya. Semoga bisa terlaksana,” imbuh Anton.  

    Ekonomi Komunal

    Pertemuan berlangsung dalam suasana cair dan penuh inspirasi, khususnya mengenai pendekatan ekonomi komunal. Diskusi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga dan keluarga.  

    Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tekanan ekonomi akhir-akhir ini bukan hanya menjadi persoalan bagi Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir seluruh negara akibat dampak pandemi Covid-19.  

    “Dampak Covid-19 sekarang ini baru benar-benar dirasakan. Tidak hanya di negara kita, tetapi semua negara mengalami hal yang sama,” ungkap Jokowi.  

    Silaturahmi tersebut berlangsung lebih dari 1,5 jam. Anton menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai politik dalam pertemuan itu.  

    “Kami di AAJ sudah diinstruksikan untuk kembali fokus pada aktivitas nyata. Urusan politik sudah selesai untuk 2024. Dalam pertemuan tadi, kami banyak mendapatkan arahan terkait pemberdayaan ekonomi komunal. Tidak ada bahasan politik sama sekali!” tegas Sekjen AAJ.  

    Setelah berpamitan dan berfoto bersama, jajaran Pengurus Utama AAJ langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan merumuskan hasil diskusi bersama Presiden Jokowi. Fokus utama mereka adalah merinci arahan mengenai gerakan ekonomi komunal, terutama untuk mengelola sumber daya jaringan AAJ di tingkat nasional.  

    “Sekali lagi, perlu saya sampaikan bahwa ini juga merupakan amanah Munas I, Juli lalu di De Tjolomadoe, Karanganyar. AAJ harus segera berbenah menjadi gerakan relawan mandiri yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi. Silaturahmi pagi tadi dengan Bapak Jokowi semakin menguatkan langkah tersebut. Kami segera formulasikan ini menjadi panduan pergerakan kami,” pungkas Anton.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Wakil Ketua Umum PKB Sarankan PDIP Ajukan Judicial Review jika Keberatan dengan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, menyarankan PDIP untuk mengajukan uji materi atau judicial review (JR) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini terkait kebijakan tarif PPN sebesar 12 persen yang merupakan mandat UU HPP, yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12 persen sesuai UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan. Silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui, lalu sekarang menolak,” kata Faisol Riza kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

    Faisol menekankan pemerintah perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional, termasuk untuk keberlangsungan berbagai subsidi yang dinikmati rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Pajak yang dipungut juga akan kembali ke rakyat melalui belanja pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi listrik, elpiji, dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” tegas Faisol.

    Ia menjelaskan, pajak merupakan wujud nyata eksistensi sebuah negara. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama, dan semakin maju sebuah negara, biasanya rasio pajaknya juga semakin besar.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Faisol mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto agar dapat menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya? Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Jika tarif PPN tidak dinaikkan, kita pasti sudah memangkas atau mencabut banyak subsidi,” jelas aktivis reformasi 1998 ini.

    Meski mendukung kebijakan PPN 12 persen, Faisol juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah.

    “Saya kembali tegaskan, beri kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU PPN 12 persen ini. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu, kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tutup Faisol.

  • Respons Pernyataan Dolfie Othniel, Syahganda Nainggalon Singgung Uang-uang Korupsi Selama Jokowi Berkuasa

    Respons Pernyataan Dolfie Othniel, Syahganda Nainggalon Singgung Uang-uang Korupsi Selama Jokowi Berkuasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan anggota DPR RI, Dolfie Othniel soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menuai polemik. Terutama ada yang menilai hal itu bisa memicu kemarahan rakyat.

    Penilaian itu salah satunya disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Dia turut menyoroti pernyataan anggota DPR RI, Dolfie Othniel bahwa pemerintah Prabowo Subianto dapat menunda kenaikan pajak PPN atau melakukan penyesuaian antara 5-15 persen jika dipandang perlu.

    Syahganda menilai pernyataan politikus PDI Perjuangan tersebut dapat memicu instabilitas politik. “Pernyataan seperti itu terang benderang memprovokasi rakyat, seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Senin (23/12).

    Menurut Syahganda, kerangka APBN 2025 disahkan DPR RI pada September lalu, di mana telah memasukkan proyeksi penerimaan pajak termasuk komponen PPN.

    “Pada saat penyusunan APBN 2025 dan pembuatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, PDIP merupakan motor utama, di mana PDIP adalah partai penguasa dan ketua Bangar di DPR,” ucapnya.

    Syahganda mengatakan pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto baru dua bulan berkuasa. Tentu kerepotan jika harus mengubah dua aturan yang ada. Yakni UU APBN dan UU HPP.

    “Perubahan undang-undang akan memakan waktu dan perlu persetujuan DPR. Mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya terlihat dari upaya Prabowo memberikan klasifikasi ketat atas kenaikan PPN 12 persen tersebut, khususnya hanya ditujukan pada barang-barang mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok,” katanya.

  • Gerindra-PDIP Memanas soal PPN 12 Persen, Pengamat: Politik Kita Mirip Drakor

    Gerindra-PDIP Memanas soal PPN 12 Persen, Pengamat: Politik Kita Mirip Drakor

    loading…

    Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti memanasnya hubungan Partai Gerindra dengan PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, politik Indonesia seperti drama Korea (drakor). Ilustrasi/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti memanasnya hubungan Partai Gerindra dengan PDIP terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, politik Indonesia seperti drama Korea ( drakor ).

    “Politik kita kan mirip drakor. Dulu dukung aturan tertentu, tiba-tiba hari ini paling heroik nolak aturan yang disetujui sendiri itu,” kata Adi saat dihubungi, Senin (23/12/2024).

    Kendati demikian, Adi menilai, dinamika politik saat ini masih terbilang wajar. Menurutnya, sikap politik yang kerap berubah acapkali dilakukan semua politisi dan elite politik.

    “Biasalah yang begini-begini di ini negara. Dilakukan semua politisi dan elite. Tergantung posisi politik,” kata Adi.

    Adi menilai, langkah Gerindra dan sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu didasari lantaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan seperti ingin cuci tangan dan tampil bak pahlawan atas sikap politik terkait kenaikan PPN 12 persen .

    “KIM Plus ingin bilang bahwa PDIP juga bertanggung jawab terkait dengan kenaikan PPN ini, bukan cari aman bak pahlawan,” tandas Adi.

    Sebelumnya, Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menegaskan, wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ia menyebut, payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP.

    Merespons itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit turut membalas sindiran yang dilakukan Partai Gerindra soal kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia mengungkap, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP,” kata Dolfie kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Dolfie melanjutkan, RUU HPP dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI di Komisi XI DPR. Kemudian, disahkan dalam Paripurna tanggal 7 Oktober 2021. Sebanyak delapan fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP telah menyetujui UU HPP itu. Satu fraksi yang menolak yakni Fraksi PKS.

    “UU HPP, bentuknya adalah Omnibus Law, mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. UU ini juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon,” ujarnya.

    (zik)

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, hingga saat ini masih terus berjalan.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari delapan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebuah proyek yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Adapun beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, yaitu

    Hotel Nusantara dengan 191 kamar.
    Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi.
    Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi, di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Daftar Proyek telah Digroundbreaking Era Presiden Jokowi

    Saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama delapan proyek IKN dari investor.

    Groundbreaking kedelapan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

    Pertama, pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara oleh PT Delonix Group Indonesia sebagai investasi swasta asing pertama yang masuk ke IKN. 

    Delonix Nusantara akan membangun kompleks mix used di atas lahan seluas 24.200 meter persegi dengan investasi mencapai Rp 500 miliar. 

    Kawasan mixed-use tersebut mencakup Model J Hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

    Model J Hotel direncanakan akan memiliki 200 kamar. 

    Kedua, pembangunan mix-use Magnum Resort Nusantara oleh PT Magnum Investment Nusantara.

    Area tersebut dirancang untuk mengintegrasikan ruang hunian, bisnis, dan rekreasi dalam satu kawasan. 

    Magnum Resort Nusantara menempati lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar serta estimasi nilai investasi hingga Rp 500 Miliar. 

    Magnum Resort Nusantara adalah bentuk pembangunan Magnum Estate Internasional yang merupakan perusahaan properti swasta asal Rusia.

    Bangunan gedung akan terdiri dari serviced apartment, hunian, area komersil, dan fasilitas pendukung lainnya.

    PT Magnum Investment Nusantara merupakan anak perusahaan dari Magnum Estate International yang berfokus pada proyek-proyek properti mewah dan berteknologi tinggi, terutama di Bali. 

    Ketiga, ada PT Primahotel Manajemen Indonesia yang melakukan groundbreaking d’primahotel Nusantara. 

    Dengan investasi sebesar Rp 100 miliar, d’primahotel Nusantara dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dan menyediakan 154 kamar, meeting room, serta Walea Resto.

    d’primahotel Nusantara adalah bagian dari jaringan hotel lokal yang telah berkembang sejak tahun 2013 dan memiliki 19 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Yakni, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, Bintan, dan Bali.

    Keempat, groundbreaking pembangunan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara oleh PT Plataran Boga Rasa.

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Trail of Sister Parks dan terletak di area dan jalan utama Sumbu Barat. 

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara menghadirkan layanan Venue & Dining. 

    Tahap awal Investasi akan dibangun di area 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai investasi pembuka dengan rencana luas bangunan antara 1500 sampai dengan 2000 meter persegi.

    Nilai investasi pada proyek ini sebesar Rp 25 miliar. 

    Kelima, ada pembangunan kawasan pendidikan Australian Independent School (AIS). 

    Dengan estimasi nilai investasi Rp 150 Miliar, pembangunan dimulai di atas lahan seluas 7.900 meter persegi di IKN. 

    Total luas bangunan yang direncanakan mencapai 10.000 meter persegi. 

    Kawasan pendidikan ini dirancang untuk menampung hingga 750 siswa, dari jenjang pendidikan usia 3 tahun hingga tingkat SMA (kelas 12).

    Kawasan pendidikan AIS Nusantara menyediakan fasilitas laboratorium sains dan fasilitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) berstandar internasional, amfiteater dalam ruangan, ruang seni pertunjukan, kolam renang semi-olimpiade, serta berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, bulu tangkis, dan voli, berstandar internasional.

    KIPP Fungsional di Awal 2025

    Sementara untuk proyek pemerintah yang sedang dikebut pembangunannya yakni infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan, hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda,” kata Troy.

     

  • Pengamat UI: Presiden jangan berkompromi dengan koruptor

    Pengamat UI: Presiden jangan berkompromi dengan koruptor

    Jangan sampai prinsip pengampunan lebih ditekankan daripada tanggung jawab hukum dan pengembalian kerugian negara secara utuh

    Depok (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyatakan pentingnya sikap tegas Presiden Prabowo dan jangan sampai berkompromi dengan koruptor.

    “Presiden Prabowo tidak seharusnya berkompromi dengan para koruptor dan kroninya, terlebih yang menyalahgunakan mandat negara untuk melayani masyarakat,” ujar Vishnu Juwono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, koruptor, terutama pejabat tinggi negara seperti menteri, gubernur, wali kota, atau bupati beserta para kroni yang biasanya pengusaha besar wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang telah merugikan negara dan masyarakat luas, khususnya golongan tidak mampu.

    Dalam kunjungan ke Mesir, Presiden Prabowo sempat berpidato di hadapan mahasiswa asal Indonesia di Mesir (13/12/2024) dengan mengutarakan keinginan untuk memperoleh pengembalian aset negara dari koruptor dengan cepat dan sebesar-besarnya.

    Vishnu memahami niat tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi prioritas.

    “Jangan sampai prinsip pengampunan lebih ditekankan daripada tanggung jawab hukum dan pengembalian kerugian negara secara utuh. Setelah mereka menghadapi konsekuensi hukum dan mengembalikan aset yang dikorupsi, barulah pengampunan dapat dipertimbangkan,” tegasnya.

    Vishnu juga menanggapi argumen bahwa pernyataan Prabowo ini merupakan pendekatan Asset Recovery yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra.

    Menurut Vishnu, pendekatan ini agar efektif dan memaksimalkan pengembalian hasil korupsi, harus diterapkan secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

    Dengan pengangkatan lima komisioner baru KPK yang dipimpin oleh Setyo Budianto serta lima anggota Dewan Pengawas KPK yang dipimpin oleh Gusrizal, Vishnu berharap KPK di bawah eksekutif dapat lebih mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi.

    Vishnu juga menekankan bahwa Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mendorong Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar bersama-sama KPK lebih masif dalam memberantas korupsi, terutama kasus korupsi nilai besar yang melibatkan elit politik dan pengusaha besar.

    “Presiden Prabowo memanfaatkan otoritasnya untuk menggerakkan aparat penegak hukum dan KPK yang sekarang dibawah eksekutif secara maksimal. Dengan langkah tegas terhadap elit politik termasuk bagian dari koalisi politiknya jika terbukti korupsi,” katanya.

    Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi Transparency International yang selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus menurun dan yang terpenting dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat bahwa penegakan hukum.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024